Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaAkuun Pribadi
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang dirumuskan sejak 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyatakan Indonesia sebagai negara berdaulat. UUD 1945 kemudian disahkan setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945 untuk menetapkan pemerintahan Indonesia. UUD 1945 telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan negara Indonesia.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Makalah ini membahas tentang pembagian kerja dan struktur organisasi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja, departementalisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi juga dijelaskan seperti strategi, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa yang majemuk. Pancasila juga memuat nilai-nilai yang universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan yang sesuai dengan kodrat manusia. Hubungan antara agama dan negara dalam Pancasila dijelaskan dengan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Makalah ini membahas konsep kepemimpinan dan tipe kepemimpinan otokratis. Pembahasan dimulai dari pengertian kepemimpinan, peranannya dalam organisasi, dan ciri-ciri tipe kepemimpinan otokratis seperti mengambil keputusan secara sepihak dan kurang melibatkan bawahan. Tujuan makalah ini adalah mengetahui konsep, tipe, dan ciri kepemimpinan otokratis serta man
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
UUD 1945 dan UUD NRI 1945 memberikan pengaruh terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia. Lembaga legislatif seperti MPR dan DPR mengalami perubahan kewenangan pasca amandemen, seperti MPR kehilangan kedudukan tertinggi dan DPR diberi kekuasaan penuh untuk membentuk UU. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung juga mengalami penyempurnaan peran setelah amandemen UUD 1945
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaAkuun Pribadi
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang dirumuskan sejak 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyatakan Indonesia sebagai negara berdaulat. UUD 1945 kemudian disahkan setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945 untuk menetapkan pemerintahan Indonesia. UUD 1945 telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan negara Indonesia.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Makalah ini membahas tentang pembagian kerja dan struktur organisasi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja, departementalisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi juga dijelaskan seperti strategi, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa yang majemuk. Pancasila juga memuat nilai-nilai yang universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan yang sesuai dengan kodrat manusia. Hubungan antara agama dan negara dalam Pancasila dijelaskan dengan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Makalah ini membahas konsep kepemimpinan dan tipe kepemimpinan otokratis. Pembahasan dimulai dari pengertian kepemimpinan, peranannya dalam organisasi, dan ciri-ciri tipe kepemimpinan otokratis seperti mengambil keputusan secara sepihak dan kurang melibatkan bawahan. Tujuan makalah ini adalah mengetahui konsep, tipe, dan ciri kepemimpinan otokratis serta man
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1949-1950 berdasarkan Konstitusi RIS, yang menerapkan sistem parlementer kabinet semu. Dokumen ini juga membahas perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia dengan menekankan pada demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 telah meningkatkan peran ra
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan berulang dari 1945 hingga 1966. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat presidensial namun berubah menjadi parlementer akibat tekanan politik. Periode 1950-1959 menggunakan sistem parlementer di bawah UUDS sebelum kembali ke sistem presidensial di bawah demokrasi terpimpin Soekarno. Sistem presidensial kuat dipertahankan hingga 1966.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999-2002 yang mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 memuat landasan negara berdasarkan Pancasila serta mengatur ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan perkembangannya melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif di DPR.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Dokumen tersebut merangkum sejarah konstitusi Indonesia mulai dari proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat 6 periode perkembangan konstitusi yaitu: periode UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950, pemulihan UUD 1945, Orde Baru, hingga reformasi. UUD 1945 disusun dalam waktu singkat untuk memproklamasikan kemerdekaan namun belum pernah ditetapkan sebagai konstitusi tetap.
Similar to Perkembangan konstitusi di indonesia (20)
1. BAB II
Materi Muatan
Kelompok VI
1. Dean Randy Hidayat 3011210226
2. Hilda Putri Maharani 3011210350
3. Yudha 3011210189
4. M. Indra Irsanto 3011210062
5. Rachman Manthovani 3011210101
2. 1. UUD 45 (18 Agust 45 --- 27 Des 49) Hasil KMB RI menjadi RIS 27 Des 49
2. Konstitusi RIS (27 Des 49 --- 17 Agust 50) Akhirnya semua federasi bersatu
3. UUDS 50 (17 Agust 50 --- 5 Juli 59) Dekrit Presiden 5 Juli 59
4. UUD 45 ( 5 Juli 59 --- 11 Maret 66) Terpimpin Orde Lama Ir Soekarno
5. UUD 45 (11 Maret 66 --- 19 Okt 99) Orde Baru mayjend.Soeharto
6. UUD45 Amandemen (19 Okt 99 --- Sekarang)
Hasil Reformasi :
- Amandemen I ( 19 Okt 1999)
- Amandemen II ( 18 Agust 2000)
- Amandemen III (9 Nov 2001)
- Amandemen IV (10 Agustus 2002)
3. Masa Berlaku
Sejarah Berlaku
Bentuk Negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan
12. Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adl satu
negara federasi, berdiri: 27 Desember 1949 sebagai
hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja
Bundar:
(Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal
Overleg/BFO, dan Belanda.)
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations
Commission for Indonesia (UNCI) sebagai
perwakilan PBB
RIS terdiri beberapa negara bagian, yaitu:
- Republik Indonesia
- Negara Indonesia Timur
- Negara Pasundan
- Negara Jawa Timur
- Negara Madura
- Negara Sumatra Timur
- Negara Sumatra Selatan
15. SistemPemerintahan Indonesia adalah
Parlementer
(terdiri dari parlemen/wakil2 negara
bagian, dan negara dipimpin oleh perdana
menteri)
16. Konst/UUD RIS
Parlement/Wakil
rakyat
Perdana Menteri
Presiden
MENTERI2
Negara2 Federasi
Negara Federal
17. UUDS 50 Sifatnya sama dg Konst/UUD RIS
Karena gagal melakukan perubahan yg berarti
(negara menjadi lemah, karena terlalu banyak
partai ikut campur mengatur pemerintah)
Kembali kepada UUD 45
(Dekrit Presiden)
18. UUD 45 Era Awal kemerdekaan
Konstitusi RIS & UUDS 50
UUD 45 Orde Lama
UUD 45 Orde Baru
UUD 45 Amand-Era Refoemasi
19. Presiden merubah KNIP (komite nasional
Indonesia pusat; semacam MPR
sementara) sebagai pembantu Presiden
(menteri)
Merubah
sistem pemerintahan presidensil
menjadi parlementer
20. Sistem pemerintahan masih parlementer
Pemerintahan masih dikendalikan oleh
Volksraad/parlemen bentukan belanda
21. Presiden membuat Tap Pres (ketetapan Presiden) ≠ tidak ada dlm UUD 45
MPRS membuat rancangan tetap haluan negara yg bersifat kekal (tidak
boleh dikritik/diubah)
Presiden bisa membubarkan DPRS hasil pemilu th.55 mengangkat DPR
GR
Pimpinan MPRS, DPRS, DPAS sejajar dengan menteri2 (berada dibawah
presiden)
Hak Budget DPR GR tidak berjalan, karena presiden lebih tinggi dari posisi
DPR, sehingga tidak perlu mengajukan rancangan APBN
Presiden diangkat seumur hidup
22. Karena mayoritas anggota MPR & DPR terdiri dari Partai yg berkuasa di
pemerintahan, sehingga MPR & DPR tidak menjalankan tugasnya untuk
mengawasi & mengevaluasi jalannya pemerintahan yg dilaksanakan oleh
Presiden
sehingga MPR &DPR hanya sebagai alatnya rezim
MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Referendum yg tidak sesuai aturan
UUD 45 Pasal 37
23. Anggaran pendidikan masih belum mencapai 20% dari APBN, sesuai pasal
31 UUD 45
Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan,
terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, mereka belum
mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak
dapat meningkatkan kualitas hidupnya, pasal 28C ayat 1
Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan
masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi
namanya belum terdaftar dalam pemilihan, pasal 22E ayat 1 tentang
pemilihan umum