Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan berulang dari 1945 hingga 1966. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat presidensial namun berubah menjadi parlementer akibat tekanan politik. Periode 1950-1959 menggunakan sistem parlementer di bawah UUDS sebelum kembali ke sistem presidensial di bawah demokrasi terpimpin Soekarno. Sistem presidensial kuat dipertahankan hingga 1966.

1. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Tahun 1945-1949
Secara umum, terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain:
1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi
badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang
merupakan wewenang MPR.
2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
berdasarkan usul BP – KNIP.
Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk,
karena UUD 1945 pada saat ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat kondisi
Indonesia yang sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif
di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16
Oktober 1945, diputuskanlah bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan
DPR belum terbentuk. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 dibentuklah Kabinet Semi-
Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan
perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
Dari segi sejarah sistem pemerintahan yang berlaku di masa ini adalah sistem pemerintahan
presidensil, namun terhitung sejak tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala
pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir, dengan kata lain sistem pemerintahannya
pun berubah ke parlementer. Alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari
Presidensiil menjadi Parlementer dipicu karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan
itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Soekarno menolak hal ini sedangkan Sjahrir
mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini
dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada
tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa
sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945
Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila.
Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk
menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI
membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang
akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan
kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam
Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan
oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena
hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa
Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. TAHUN 1949-1950
Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah sistem pemerintahan parlementer, yang
meganut Sistem multi partai. Didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan
saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Perlu diketahui bahwa
Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah cabinet parlementer
murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat
menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
Diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah
merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena
adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya.
Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi di atas yaitu : – Indonesia
merupakan Negara bagian RIS – Indonesia RIS yang di maksud Sumatera dan Jawa –
Wilayah diperkecil dan Indonesia di dalamnya – RIS mempunyai kedudukan yang sama
dengan Belanda – Indonesia adalah bagian dari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan
Indonesia Timur.
Dalam RIS ada point-point sebagai berikut :
1. Pemerintah berhak atas kekuasaan TJ atau UU Darurat
2. UU Darurat mempunyai kekuatan atas UU Federasi
Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, badan
legislatif RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
TAHUN 1950-1959
Era 1950-1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung
dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa berakhirnya Negara
Indonesia yang federalis. Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem
Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih
bersifat semu. Adapun ciri-ciriny adalah :
1. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3. Presiden berhak membubarkan DPR.
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui oleh DPR dan
Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana
dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang
mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

3. UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama
yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan.
Antara 1950 – 1959 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dalam
waktu 4 tahun telah terjadi 33 kali pergantian kabinet (Feith, 1962 dan Feith, 1999). Setelah
unitary dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), Indonesia mulai menganut sistem Demokrasi Liberal dimana dalam sistem ini
pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab
kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah
232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13
kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa
kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat
lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang suatu pemerintahan-
pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan
disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.
Setelah pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang
Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Lembaga Konstituante adalah
lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru. Konstituante diserahi tugas
membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun
1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno
menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi
ide untuk kembali pada UUD 1945.
TAHUN 1959-1966
Sebagaimana dibentuknya sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun
Undang Undang Dasar baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950 pada tahun 1950, namun
sampai akhir tahun 1959, badan ini belum juga berhasil merumuskan Undang Undang Dasar
yang baru, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Bung
Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya;
membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966,
Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai
presiden seumur hidup, serta membentuk MPRS dan DPRS. Sistem yang diberlakukan pada
masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan
kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isinya
ialah:
1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Sejak tahun 1959-1966, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPR-
GR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada
bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam
ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik
yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto
Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM. Era

4. Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu
ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, malahan yang terjadi
adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum
birokrat dan militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal
dengan pemberontakan G 30 S/ PKI. Selain itu, Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan
dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga
nasib partai politik ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan
mengeluarkan pendapat. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah
MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk
kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut
tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh
Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin
oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri
yang tidak memimpin departemen. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan
Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena
Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara
harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki
anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
dengan syarat : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik
Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang
anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas
pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TAHUN 1966-1998 UUD
yang sama pernah ditafsirkan sebagai single-executive sistem, sesuai ketetapan Pasal 4
sampai 15 dan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara serta sekaligus Kepala
Pemerintahan. Antara 1966 sampai 1998, berlaku sistem pemerintahan untuk negara
integralistik dengan konsentrasi kekuasaan amat besar pada Presiden (too stong presidency).
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era
orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto
mundur pada 21 Mei 1998. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut
pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada dasarnya sistem yang diberlakukan
pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Dalam masa ini, DPR berada di bawah
kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses
demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu
menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai
pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat
posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.
TAHUN 1998-sekarang
Masa ini merupakan masa dimana telah berakhrirnya rezim orde baru dan dimulainya masa
reformasi. Pasca orde baru UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Sejak 2002,
dengan berlakunya UUD hasil amandemen keempat, berlaku sistem presidensial. Posisi MPR
sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari rakyat dihapus,
dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bi-kameral dengan kekuasaan yang lebih besar
(stong legislative). UUD 2002 hasil amandemen bahkan telah menimbulkan kompleksitas
baru dalam hubungan eksekutif dan legislative, bila presiden yang dipilih langsung dan
mendapat dukungan popular yang besar tidak mampu menjalankan pemerintahannya secara
efektif karena tidak mendapat dukungan penuh dari koalisi partai-partai mayoritas di DPR.
Political gridlocks semacam itu telah diperkirakan dan karenanya ingin dihindari oleh para

5. perancang UUD 1945, hampir 6 dekade yang lalu, sehingga akhirnya tidak memilih sistem
presidensial sebagai sistem pemerintahan untuk negara Indonesia yang baru merdeka.
(Setneng RI, 1998 dan Kusuma, FH-UI, 2004). Setelah MPR mengesahkan amandemen
ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi
sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR
tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang
kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan
karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang
tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak
pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk
unjuk rasa. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002) :
 MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
 Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh
rakyat.
 Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
 Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
 Kekuasaan Legislatif lebih dominan