Focuses on Politics

1. PERKEMBANGAN MASA
ORDE LAMA
PANDU ADIJAYA
XII IPA 8

2. MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN
SUB-BAB:

3. A.
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

4. Dewan Konstituante yang terbentuk berdasarkan Pemilu 15 Desember 1955
yang kemudian dilantik pada 10 November 1956 memiliki tugas utama
merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dalam
melaksanakan tugasnya menyusun UUD, Dewan Konstituante tidak
mendapatkan batasan waktu yang pasti. Ini membuat ketidakpastian tentang
kapan UUD yang baru akan terbentuk. Hal ini pula yang menyebabkan Presiden
Soekarno mengeluarkan gagasan pada saat terjadi pergolakan di daerah, yang
dikenal sebagai Konsepsi Presiden.

5. ISI POKOK DARI KONSEPSI PRESIDEN
a. Sistem Demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan system
demokrasi terpimpin.
b. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet
kaki empat, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
c. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari
golongan fungsional dalam masyarakat.

6. Kemudian pada 22 April 1959, Presiden Soekarno di depan sidang
Konstituante menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Tidak lama
setelah itu Dewan Konstituante mengadakan masa reses/istirahat
yang ternyata berlangsung selama-lamanya. Kemudian dengan
dukungan Ketua Umum PNI Suwirjo, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden yang lebih dikenal dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.

7. ISI DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
• Pembubaran Konstituante
• Tidak berlakunya UUDS 1950
• Kembali berlakunya UUD 1945
• Pembentukan MPRS dan DPAS

8. B.
SISTEM POLITIK

9. Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4
Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.” Kata dipimpin
kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus
dipimpin oleh presiden.

10. MPRS
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk
berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 yang
anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
Keanggotaannya terdiri dari anggota DPR, utusan-utusan
daerah serta wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh
Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN). Salah satu ketetapannya adalah
menetapkan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

11. DPAS
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan
Penetapan Presiden No. 03 Tahun 1959. DPA dipimpin langsung oleh Presiden
Soekarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan ini bertugas
untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan
usul kepada pemerintah. Pelantikan DPA ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus
1959 di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan
Perancang Nasional (Depernas) serta Sultan Hamengku Buwono IX sebagai
Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

12. Dalam siding pada bulan September, DPA mengusulkan secara bulat
kepada pemerintah agar pidato Presiden yang berjudul “ Penemuan
Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan
sebagai GBHN dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia
(Manipol). Pengesahannya dilakukan melalui Penetapan Presiden No.
1 Tahun 1960. Selain itu, pidato presiden pada 30 September 1960 di
hadapan Sidang Umum PBB yang berjudul “To Build The World A
New” (Membangun Dunia Kembali), merupakan pedoman
pelaksanakan manifesto politik.

13. FRONT NASIONAL
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No 13 Tahun 1959 oleh
Presiden Soekarno. Dalam penetapan itu disebutkan bahwa Front Nasional adalah
suatu organisasi masa yang memperjuangkan sita-sita proklamasi dan cita-cita yang
terkandung dalam UUU 1945. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno. Melalui
Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 dilakukan pengintegrasian lembaga-lembaga
tertinggi Negara dengan eksekutif. Lembaga-lembaga tertinggi Negara tersebut
meliputi MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional. Dengan pengintegrasian
tersebut maka pemimpin lembaga-lembaga Negara tersebut diangkat menjadi menteri
dan ikut serta dalam merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah.

14. NASAKOM DAN PERANAN PKI
Perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terpusat pada Presiden
Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utamanya. Kegiatan politik
pada masa Demokrasi terpimpin didominasi oleh PKI. Dengan landasan politik
Manipol sebagai gerakan politiknya, PKI menyatakan bahwa “revolusi belum
selesai”. Dengan dalih itulah PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan tahapan-
tahapan revolusi, yakni dari tahap nasionalis, demokratis, dan tahap sosialistis.

15. INDONESIA DI MATA DUNIA
1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian
PBB, UNOC (United Nations Operations of Congo)
2. Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum
PBB dengan judul “To Build The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila,
masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan organisasi
PBB.
3. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned).
4. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di Jakarta pada 24 Agustus – 4
September 1962

16. OLDEFO-NEFO
1. Oldefo (Old Established Force) adalah kubu Negara-Negara kapitalis-
imperialis.
2. Nefo (New Emerging Force) adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang
progresif revolusioner menentang imperialism dan neo-kolonialisme.

17. Seiring dengan pembagian negara-negara menjadi Oldefo dan Nefo, Indonesia
mulai bersikap konfrontatif terhadap negara-negara Barat termasuk salah
satunya terhadap pembentukan Negara Malaysia yang dibentuk dengan
penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia. Oleh karena itu
pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan
Dwikora (Dwi Komando rakyat), yaitu sebagai berikut:
1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak,
Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

18. TERIMA KASIH