(pelaksanaan uud'45)

1. Undang-Undang Dasar
1945 dalam Gerak
Pelaksanaannya
Kelompok III:
Arvido Deca Verdian (140151606093)
Gayut Fatwa Zatdni
(140151602825)
Novia Ramadhani Y.(140151603495)
Rosadelita Prima S. (140151603293)

2. Undang-Undang
Dasar 1945
Awal Kemerdekaan
(1945-1949)
Setelah Dekrit Presiden
5 Juli 1959 sampai
sekarang

3. 11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
3

4. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
pada masa Orde Lama (1945-1965)
Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama
berlaku sejak disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus
1945 sampai 27 Desember 1949, yang merupakan tanggal
mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
Serikat. Hingga ada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia
Serikat resmi berganti menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun Indonesia masih menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang tidak
jauh berbeda dengan Undang-Undang RIS.

5. Pada masa itu, Presiden membentuk Dewan
Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang. Tetapi
konstituante justru menemukan jalan buntu karena setiap
perwakilan partai politik ingin menjunjung ideologi
kelompoknya. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi :
1.Menetapkan pembubaran konstituante
2.Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3.Pembentukan Majelis Permusyawaratab Rakyat Sementara.
Sejak saat itulah, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku
pada masa Orde Lama hingga sekarang.
11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
5

6. Penyimpangan Undang – Undang
Dasar 1945 pada Masa Orde Lama
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mengangkat
seseorang menjadi presiden seumur hidup.
2. Hak budget DPR tidak berjalan
3. Kekuasaan peradilan menjadi tidak bebas dari campur tangan
pemerintah.
11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
6

7. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
pada masa Orde Baru (1966-1998)
Orde Baru mulai berjalan sejak pengangkatan Soeharto sebagai
presiden kedua Indonesia
Terdapat beberapa penyimpangan pada masa orde baru, antara
lain :
1.Pemerintah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup dan
asas tunggal.
2.Pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik.
3.Pemerintah menerapkan kebebasan pers yang
bertanggungjawab.
4.Pemerintah hanya mengesahkan 5 agama yang ada di Indonesia.
11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
7

8. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945
pada masa Reformasi (1998-sekarang)
Gerak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa
Reformasi, sebagai berikut:
1.Presiden Habibie mencanangkan kebebasan berkumpul dan
mengeluarkan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28.
2.Tap MPR No. VII/MPR/1998 yang berisi tentang
pencabutan Tab MPR No. IV/MPR/1983 yang berisi tentang
referendum yang menjada Undang-Undang Dasar 1945.
3.Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang berisi tentang
pencabutan Tab MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
8

9. 4. Tap MPR No. XII/MPR/1998 yang berisi tentang
pencabutan Tab MPR No. V/MPR1978 tentang tugas dan
wewenang presiden selaku mandataris MPR.
5. Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar
1945, pemilihan umum diatur tersendiri dalam Bab VII
B, pasal 22 E UUD 1945.
6. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati,
pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
9

10. 11/04/15 copyright 2006
www.brainybetty.com
10