Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny

1. Sistem Pemerintahan 1945 – 1959
pembahasan mengenai sistem pemerintahan 1945 – 1959 akan dibagi kedalam tiga periode yakni:
1945 – 1949 , 1949 – 1950 , dan 1950 – 1959. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperjelas
perubahan yang terjadi pada tiap periode .
Pada awal deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 , Indonesia menjalankan
sistem presidensial yang merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki
kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun pada tanggal 23 Agustus 1945 , Belanda dan
negara sekutu mendarat di Indonesia. Adapun negara selain Belanda bermaksud untuk
mengamankan Indonesia pasca penetapan kemerdekaannya . Namun lain halnya dengan Belanda, ia
kembali ke Indonesia dengan maksud untuk kembali menguasai Indonesia. Tentunya hal ini
merupakan tantangan bagi deklarator kita Soekarno untuk mempertahankan Indonesia dan wilayah
– wilayah yang telah disepakati sebagai bagian dari Indonesia.
Untuk itu dibutuhkan jalan perundingan dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai
negara merdeka. Namun Jenderal Van Mook yang memimpin perundingan dengan Indonesia atas
dasar pidato Ratu Wilhemnia tidak dapat dilakukan , karena Soekarno identik dengan Jepang. Maka
berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah kabinet semi-presidensil (semi-parlementer)
peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis dan
didasarkan pada usul BP – KNIP yang ditetapkan tanggal 14 November 1945. Hal ini dimaksudkan
untuk membuka jalan perundingan antara kedua belah pihak , dengan demikian Sutan Sjahrir
diangkat sebagai perdana menteri yang memimpin pemerintahan Indonesia dan juga sebagai
perwakilan dalam perundingan dengan pihak Belanda.
Pada masa kabinet parlementer ini Sutan Sjahrir mengambil banyak peran terutama melakukan
diplomasi dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Adapun pada
periode ini sistem pemerintahan dinilai tidak stabil , karena terjadi penguasaan terhadap wewenang
kepada Perdana Menteri . Sehingga terjadi tiga kali pergantian perdana menteri, yakni : Sutan Sjahrir
, Amir Syarifuddin , dan Muhammad Hatta.
Pada periode ini juga terjadi berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk pengakuan dari
Belanda terhadap Indonesia. Bahkan Belanda melakukan dua kali agresi ke Indonesia yang
menyebabkan berbagai perang di beberapa wilayah . Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949
di Istana Dam, Amsterdam .
Untuk periode ini , Indonesia menjalankan sistem pemerintahan semi-parlementer karena kondisi
tersebut yang tidak memungkinkan untuk menjalankan sepenuhnya , dan tentunya dipengaruhi
faktor politik yakni untuk membuka jalan diplomasi dengan pihak Belanda.
Selain itu pada periode ini dibentuk KNIP yang merupakan lembaga yang menjadi cikal bakal DPR
yang berfungsi sebagai badan legislatif . Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD
1945 dan maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang memutuskan
bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.
II. Periode 1949 – 1950

2. Pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan
parlementer yang merupakan lanjutan dari periode sebelumnya (1945-1949). Sistem ini menganut
sistem multi-partai. Hal ini didasarkan pada konstitusi RIS yang menetapkan sistem parlementer
kabinet semu (quasy parlementary) sebagai sistem pemerintahan RIS. Perlu diketahui bahwa sistem
pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni karena
dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan
terhadap kekuasaan pemerintah.
Diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah merupakan
konsekuensi sebagai diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perubahan ini dituangkan
dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB
yang memfasilitasinya.
Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi KMB yaitu :
- Indonesia merupakan Negara bagian RIS
- Indonesia RIS yang di maksud Sumatera dan Jawa
- Wilayah diperkecil dan Indonesia di dalamnya
- RIS mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda
- Indonesia adalah bagian dari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur.
Dalam RIS ada point-point sebagai berikut :
1. Pemerintah berhak atas kekuasaan TJ atau UU Darurat
2. UU Darurat mempunyai kekuatan atas UU Federasi
Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, badan legislatif RIS
dibagi menjadi dua bagian yakni: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pada periode
ini Indonesia tetap menganut sistem parlementer namun bentuk pemerintahan dan bentuk
negaranya merupakan federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang
masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
III. Periode 1950 – 1959
Periode ini (1950-1959) merupakan periode dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan
konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, pemberlakukan peraturan
pada periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa ini merupakan masa
berakhirnya Negara Indonesia yang federalis. Landasannya adalah UUD 1950 pengganti konstitusi
RIS 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal
yang masih bersifat semu.
Adapun ciri-cirinya antara lain:
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c. Presiden berhak membubarkan DPR.

3. d. Perdana menteri diangkat oleh Presiden.
Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik
Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada
tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam
pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku
pada tanggal 17 Agustus 1950.
UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang
berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan.
Setelah peralihan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), Indonesia mulai menganut sistem demokrasi liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan
berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen
(DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri
dari: Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai
Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau
perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Adapun kabinet yang telah
dibentuk pada periode ini (1950 – 1959) antara lain:
• 1950-1951 - Kabinet Natsir
• 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
• 1952-1953 - Kabinet Wilopo
• 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
• 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
• 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
• 1957-1959 - Kabinet Djuanda
Dari segi sudut pandang analis pemerintahan sistem ini tentunya tidak dapat menopang untuk
pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan
disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah pembentukan NKRI diadakanlah
berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga
Konstituante. Lembaga Konstituante adalah lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD
baru.
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950.
Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden
Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi
ide untuk kembali pada UUD 1945.
Akhirnya setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang berlangsung
selama 9 tahun, rakyat Indonesia merasa bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak
cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu, Presiden

4. menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran
Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan
kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Dekrit presiden 5
Juli menyatakan bahwa:
1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Penutup
Tentunya setelah memahami sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 – 1959 dapat disimpulkan
Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer sejak 14 November 1945 , hal ini
dikarenakan persoalan politik antara Indonesia dan Belanda dan didasarkan pada pertimbangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Namun dalam perkembangannya walaupun Indonesia menjalankan sistem Parlementer namun
dalam penerapannya sistem tersebut masih dijalankan setengah-hati atau bisa dibilang sebagai
sistem semi-parlementer. Hal ini dapat dilihat dari penerapan selama 15 tahun dalam sistem
pemerintahan Indonesia.
Dapat kita lihat pada periode I (1945 – 1949) , perdana menteri diangkat hanya untuk menggantikan
posisi presiden selaku perunding , sedangkan kebijakan – kebijakan masih dipengaruhi oleh
Presiden. Kemudian pada periode II (1949 – 1950) merupakan periode pembentukan RIS (Republik
Indonesia Serikat) yang merupakan negara federasi yang didasarkan pada KMB (Konferensi Meja
Bundar). Pada periode ini sistem pemerintahan masih menjalankan parlementer namun dengan
kabinet semu, sehingga fungsi – fungsi kekuasaan perdana menteri selaku pimpinan tertinggi tidak
dilaksanakan dengan maksimal. Namun karena berbentuk RIS maka pada periode II ini ,
pemerintahan terbagi atas dua yakni: Senat dan DPR-RIS.
Dan kemudian pada periode III (1950 – 1959) merupakan periode yang masih menjalankan sistem
parlementer namun sudah mulai menjalankan parlementer kabinet secara penuh, namun karena
merupakan masa peralihan (kembali) dari RIS 1949 ke UUDS 1950 maka terjadi instabilitas politik di
parlemen (DPR). Instabilitas ini disebabkan oleh sistem demokrasi liberal yang menjadikan perdana
menteri merupakan pimpinan terhadap dewan perwakilan rakyat (DPR) , sehingga bila perdana
menteri diganti maka DPR akan ikut dirombak. Sehingga anggota DPR mengikuti pemimpinnya
(perdana menteri).
Namun pada akhirnya sistem yang diberlakukan pada periode III ini yakni UUDS 1950 tidak
menemukan solusi yang tepat untuk bangsa , maka Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang
menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara.