Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
UU NO. 22 TAHUN 1948, UU NO. 1 TAHUN 1957,
UU NO. 18 TAHUN 1965, UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, SERTA UU NO. 32 TAHUN 2004
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
Sejarah lahirnya (proses perumusan) Pancasila dan UUD 45
Nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah
Bentuk-bentuk Implementasi nilai Pancasila dalam konteks Perjuangan
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
Turbocharge your online presence with SlideShare. We provide the best tips and tricks for succeeding on SlideShare. Get ideas for what to upload, tips for designing your deck and more.
PPT UNTUK KELAS 7 UNTUK YANG MEMBUTUHKAN BISA LANGSUNG DIAMBIL YA, SILAKAN DAN SEMOGA BISA BERMANFAAT UNTUK SEMUANYA, DAN BERKAH SELALU DAN REZEKINYA MENJADI LANCAR SELALUM, DAN DIBERKAHI OLEH TUHAN YANG MAHA ESA ( ALLAH SWT) DAN BISA MEMBANTU SESAMA MANUSIA, AGAR MENHADI AMAL JARIAH UNTUK SEMUANYA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Masa kemerdekaan (1945 s/d 27 Desember 1949) adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada masa ini juga terjadi penyimpangan system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. Anggota Kelompok :
1. Annisa Ilmi Nurrani
2. Eki Indah Qurnaeni
3. Mohamad Yusuf Kandahlawy
4. Salahudin Khairul Huda
2. A. Masa Awal Kemerdekaan
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
3. A. Masa Awal Kemerdekaan
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
Terjadi
banyak
gangguan
Belanda mencoba
berkuasa kembali
DI/TII
Pemberontakan PKI
PRRI Permesta
Pelaksanaan
Pemerintahan
Pelaksanaan
Pemerintahan
Dibentuk
DPA
Dibentuk
DPA
DPR dan MPR
belum dapat
dibentuk karena
harus pemilu
DPR dan MPR
belum dapat
dibentuk karena
harus pemilu
4. Perkembangan
ketatanegaraan
di Indonesia
Perkembangan
ketatanegaraan
di Indonesia
KNIP berubah dari badan
KNIP berubah dari badan
pembantu presiden
menjadi badan legislatif
dan ikut menetapkan
pembantu presiden
menjadi badan legislatif
dan ikut menetapkan
GBHN.
GBHN.
Kabinet presidensial
menjadi kabinet
Kabinet presidensial
menjadi kabinet
parlementer,
parlementer,
3 November 1945,
dikeluarkan maklumat
berisi pembentukan partai-partai
politik.
berdasarkan BP-KNIP
berdasarkan BP-KNIP
pemerintahan menjadi
tidak stabil karena
sering berganti perdana
pemerintahan menjadi
tidak stabil karena
sering berganti perdana
menteri.
menteri.
14 November 1945,
perdana menteri sebagai
pimpinan kabinet x
perdana menteri
bertanggungjawab
kepada KNIP (yang
berfungsi sebagai
DPR) bukan kepada
presiden sesuai dengan
UUD 1945
5. 27 Desember 1949 terbentuklah RIS dari KMB
di Den Haag.
17 Agustus 1950 kembali menjadi NKRI.
Dengan UUDS 1950. UUDS 1950 (sistem
parlementer) berbeda dengan UUD 1945
(sistem presidensial).
September 1955 memilih DPR, dan Desember
1955 memilih Konstituante (bertugas
menyusun UUD sebagai pengganti UUDS).
6. Untuk mengambil keputusan mengenai UUD 1950
sebagai berikut :
1. Untuk mengambil putusan tentang Rancangan
Undang-Undang baru sekurang-kurangnya 2/3
jumlah anggota konstituante harus hadir.
2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh
sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir.
3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante
dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh
Pemerintah.
4. Rancangan harus mengesahkan rancangan itu
dengan segera serta mengumumkan Undang-
Undang Dasar itu dengan keluhuran.
7. Selama dua tahun Konstituante sidang, belum
mampu menghasilkan keputusan baru. Karena
muncul usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta
dan Pembukaan UUD 1945.
Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 :
a. Menetapkan pembubaran Konstituante
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi
c. Pembentukan MPRS
8. B. Masa Orde Lama
Berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden
5 Juli 1959
Berlakunya kembali UUD 1945
Dipengaruhi paham komunisme
9. Penyimpangan orde lama
Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin
Dalam menetapkan keputusannya, Presiden tidak
melalui persetujuan DPR
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
karena DPR menolak Rancangan Pendapatan dan
Belanja Negara yang diajukan
Masa jabatan Presiden seumur hidup
Pemberontakan G30SPKI
10. Orde Lama juga ditandai dengan Tritura,
yang meliputi :
1. bubarkan PKI
2.Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
3.Turunkan harga / perbaikan ekonomi
11. Berakhirnya Orde Lama:
saat Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret
1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang
kepada letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah
dalam mengembalikan keamanan negara.
12. C. Orde Baru
Orde di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya
untuk mengembalikan keadaan karena
pemberontakan PKI bertekad untuk mempelopori
pembangunan Indonesia sehingga sering disebut
Orde Pembangunan.
14. Pada bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan
suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar
melaksanakan sidang istimewa untuk meminta
pertanggungjawaban Presiden.
Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk
memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang.
Pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu
Pertama.
Namun lama-kelamaan program-program negara
bukannya diperuntukkan kepada rakyat melainkan
demi kekuasaan.
15. Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah
Soeharto semakin sulit dikontrol, maka terjadi krisis
ekonomi menjadi krisis politik. Generasi Muda di
bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan
gerakan Reformasi untuk mengembalikan negara ke
arah tatanan negara yan demokratis.
16. D. Orde Reformasi
Di latar belakangi oleh KKN saat orde baru.
Pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie
pada 21 Mei 1998.
Penyimpangan UUD 1945 pada orde baru karena
moral penguasa dan kelemahan pasal-pasal UUD
1945, yaitu banyak pasal-pasal yang mudah
diinterprestasi secara ganda (multi interpretable).
Sehingga perlu mengadakan amandemen.
Pada tahun 1999 diadakan pemilu untuk memilih
MPR, DPR dan DPRD.
17.
18. SESI TANYA JAWAB DAN DISKUSI
Citra: apa dasar alasan KNIP menjadi badan
legislatif?
Putri:Apa maksud Presiden seumur hidup?
Intan: Bagaimana cara memaknai dan menghargai
pergantian setiap orde?
19. Bety : motif yang melatarbelakangi menjadi NKRI
kembali?
Eis : apa yang menyebabkan pancasila diperalat
demi legitimasi kekuasaan?
Lusi : adakah masa dinamika UUD terlaksana
dengan baik?
