5. Pemilihan Umum 1955
Membentuk DRP dan dewan Konstituante (Badan
Pembentuk UUD)
Sidang penetapan UUD1945 menjadi dasar
negara, namun gagal pada sidang Dewan Konstituante
karna suara tak mencapai 2/3 jumlah suara.
kegagalan badan konstituante untuk menetapkan UUD
baru sebagai pengganti UUDS 1950
desakan – desakan dari berbagai pihak dan demi
keselamatan negara, Presiden Soekarno akhirnya
mengambil langkah inkonstitusional
6. “And so I thought about
why this situation exste. At
long last, I came of
Government, that is, the
style which we call western
democracy”
Soekarno
pidato yang disampaikan pada 21 Pebruari
1957 “Saving the Republic of the
Proclamation”.
7.
8.
9. keputusa tersebut ber isikan
sebagai berikut ;
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945,
dan tidak berlakunya lagi UUDS
1950;
3. Akan dibentuk MPRS dan
DPAS.
11. Page 11
1. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan
programnya yang disebut tri
Program, isinya:
•Memperlengkapi sandang pangan rakyat.
•Menyelenggarakan keamanan raskyat dan
Negara, serta
•Melanjutkan perjuangan menentang
imperialisme untuk mengembalikan Irian
Barat.
12. Page 12
• 2. Penetapan DPR hasil Pemilu 1955
menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.
• 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas
MPRS adalah menetapkan
GBHN, sedangkan tugas DPAS adalah
sebagai penasihat atau memberi
pertimbangan kepada presiden.
• 4. Pembentukan BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dan MA (Mahkamah Agung).
BPK bertugas memeriksa penggunaan
uang negara oleh pemerintah. MA
berperan sebagai lembaga tinggi negara.
13. Page 13
• 5. Pembentukan DPR-GR pada tahun
1960, presiden Soekarno membubarkan hasil
pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap
usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan
presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni
1960, presiden membentuk DPR-GR (Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong).
• 6. Pembentukan Dewan Perancang Nasioanal
(Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas
menyusun rancangan pembangunan semesta yang
berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya
mengerahkan massa. Badan ini berperan penting
dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan
Irian Barat, terutama melalui Front Nasional
Pembebasan Irian Barat (FNPIB).
14. Page 14
7. Penetapan GBHN. Maifesto Politik (Manipol)
merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno
dalam peringatan hari Kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS
dalam sidangnya tanggal 23-25 September
1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebgai
GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri
dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan kepribadian
Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut
Manipol USDEK. Dalam Tap MPRS juga
diputuskan bahwa Pidato Presiden “Jalannya
Revolusi Kita” dan “To Built the World a New”
(Membangun Dunia Kembali) menjadi pedoman
pelaksanaan Manifesto Politik.
