Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

1. KONSTITUSI DAN
KONSTITUSI INDONESIA

2. KELOMPOK 4
Michelle Maria Angely Rani Sani (2206080001)
Fajar Akbarudin Rosnah Wangge (2206080033)
Joshua Aprivaldis Toelle (2206080035)
Gregorius Fredericus Tanusi (2206080036)
Muh. Ramadhan Putra (2206080037)
Bernadino Baitanu (2206080059)

3. PENGERTIAN
KONSTITUSI
01

4. Konstitusi (bahasa Latin: constitutio, bahasa Belanda: Grondwet),
Undang-Undang Dasar (disingkat UUD), atau hukum dasar,
adalah kode aturan politik dan hukum yang dirumuskan oleh
pemerintah nasional, biasanya dikodifikasikan dalam sebuah
dokumen. Istilah tersebut secara khusus merujuk pada
pembentukan konstitusi nasional sebagai asas politik
fundamental, asas hukum fundamental, dan tertanam dalam
pembentukan struktur, tata cara, kekuasaan, dan tugas
pemerintahan negara pada umumnya.
.
KONSTITUSI

5. 02
Sistem Konstitusional

6. SISTEM KONSTITUSIONAL
Indonesia ialah Negara
berdasar atas hukum
(rechtsstaat).
Indonesia menggunakan
sistem konstitusional.
Kekuasaan Negara yang
tertinggi ditangan MPR.
Presiden ialah penyelenggara
pemerintahan Negara tertinggi
dibawah majelis.

7. SISTEM KONSTITUSIONAL
Presiden tidak bertanggung
jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Menteri Negara adalah pembantu
Presiden ; Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala Negara
tidak terbatas.

8. MATERI MUATAN
KONSTITUSI
03

9. MATERI MUATAN KONSTITUSI
Adapun muatan konstitusi adalah Organisasi negara, misalnya
pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif;
pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara
bagian; prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh
salah satu badan pemerintah dan sebagainya; Hak-hak asasi manusia;
Prosedur perubahan Undang-undang Dasar; dan adakalanya memuat
larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang Dasar

10. KLASIFIKASI
KONSTITUSI
04

11. KLASIFIKASI KONSTITUSI
Berdasarkan klasifikasi konstitusi, maka UUD 1945 termasuk konstitusi rigid,
konstitusi tertulis dalam arti termuat dalam satu dokumen, konstitusi tingkat tinggi,
konstitusi kesatuan, dan konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran.
UUD 1945 tidak hanya mengatur karakteristik pemerintahan presidensial, tetapi juga
beberapa karakteristik pemerintahan parlementer. Di sini, identitas negara Indonesia
bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi, konstitusi mengikuti konstitusi
kesatuan dan sistem pemerintahan campuran. UUD 1945 tidak hanya mengatur
karakteristik pemerintahan presidensial, tetapi juga beberapa karakteristik
pemerintahan parlementer. Di sinilah letak keunikan Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

12. PERUBAHAN
KONSTITUSI
05

13. PERUBAHAN KONSTITUSI
Menurut Thaib (2003 :50), terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi
yaitu: Sistem yang pertama, bahwa apabila suatu Undang-Undang Dasar atau
konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar atau
konstitusi yang baru secara keseluruhan. Perubahan konstitusi yang
menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi
atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang lama dengan adanya konstitusi atau
Undang-Undang Dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan
sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau
Undang-Undang Dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi
amandemen terhadap UUD 1945, yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama
tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat
tahun 2002.

14. PERUBAHAN KONSTITUSI
Prosedur perubahan UUD 1945 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 37
bahwa untuk merubah UUD 1945, harus hadir sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian keputusan diambil atas
persetujuan sekurang kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.
Setelah Amandemen keempat, Pasal 37 UUD 1945 mengalami perubahan
bahwa untuk perubahan Pasal-Pasal UUD dapat dilakukan jika diajukan
sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR.

15. PERUBAHAN KONSTITUSI
Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan fokus substansi perubahan
yang terjadi.
Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya dua periode masa jabatan saja.
Perubahan kedua, substansi perubahan dimaksudkan untuk mempertegaskan hal-hal
tentang Hak-hak Asasi Manusia dan memperkokoh eksistensi DPR sebagai lembaga
legislatif.
Perubahan ketiga, substansi perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan
rakyat dari MPR kepada rakyat, sehingga berimplikasi pada Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Perubahan keempat, substansinya dimaksudkan untuk penghapusan Dewan
Pertimbangan Agung, dan mempertegas persyaratan pengisian dan tata cara pengisian
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

16. PERUBAHAN UUD
MENURUT PASAL 37
AMANDEMEN
KEEMPAT UUD 1945
06

17. PASAL 37 AMANDEMEN KEEMPAT UUD
1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
.
2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.

18. PASAL 37 AMANDEMEN KEEMPAT UUD
3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat
4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan.

19. KONSTITUSI
INDONESIA DARI
MASA KE MASA
07

20. PERIODE 18 AGUSTUS 1945 - 27 DESEMBER 1949
(Penetapan UUD 1945)
Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
republik yang baru belum memiliki undang-undang dasar. Sehari
kemudian, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan RUU sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui beberapa
proses.

21. PERIODE 27 DESEMBER 1949 - 17 AGUSTUS 1950
(Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan bangsa baru Republik Indonesia tidak luput dari kejengkelan Belanda
yang berharap dapat merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Akibatnya,
Belanda berusaha menciptakan negara-negara seperti Sumatera Timur,
Indonesia Timur, dan Jawa Timur. Konsisten dengan upaya Belanda, agresi
Belanda pertama terjadi pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1948. Dan
ini berujung pada diadakannya KMB yang menjadi Negara Republik Indonesia
Serikat. Artinya, konstitusi yang seharusnya berlaku untuk seluruh Indonesia,
hanya berlaku untuk Indonesia Serikat.

22. PERIODE 17 AGUSTUS 1950 - 5 JULI 1959
(Penetapan UUD Sementara)
Masa federalisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1949
merupakan perubahan sementara karena bangsa Indonesia menginginkan sifat kesatuan
sejak tanggal 17 Agustus 1945, dan dengan bergabungnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan tidak bertahan lama.
Kesepakatan dicapai untuk mengurangi kekuasaan Pemerintah Indonesia Serikat dan akhirnya
memulihkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas bahwa pembentukan negara kesatuan
memerlukan konstitusi baru, dan untuk tujuan ini dibentuk komisi bersama untuk merancang
konstitusi, yang disetujui oleh Panitia Kerja Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
pada 12 Agustus 1950. Diratifikasi . Pada tanggal 14 Agustus 1950 Senat Republik Indonesia
mulai berlaku dan pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku konstitusi baru.

23. PERIODE 5 JULI 1959 - SEKARANG
(Penetapan Berlakunya Kembali UUD 1945)
Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 menghidupkan kembali UUD 1945, dan dari
tahun 1959 sampai 1965 Dewan Rakyat Sementara Orde Lama diubah menjadi
Dewan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan karena dianggap
bahwa Dewan Rakyat Sementara Orde Lama tidak mencerminkan pelaksanaan
UUD 1945 yang murni dan konsisten.

24. 08
TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

25. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
UU NO. 10 TAHUN 2004
2.
Undang-undang
(UU)/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
(Perpu)
1.
Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia
tahun 1945
3.
Peraturan Pemerintah
(PP)

26. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
UU NO. 10 TAHUN 2004
4.
Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau
organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden
antara lain : Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah
Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial,

27. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
UU NO. 10 TAHUN 2004
6.
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
5.
Peraturan Daerah
Provinsi
7.
Peraturan Desa
(Perdesa)

28. SELINTAS MENGENAI
MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA
09

29. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

30. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

31. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana
disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. “Orang jahat terlahir dari orang yang
presentasi tapi ditanyaain melulu”
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN?