Dekrit Presiden membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945. Dekrit ini juga membentuk MPRS dan DPR baru serta memberlakukan sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dekrit Presiden mendapat dukungan rakyat yang jenuh atas kemandekan dan korupsi pemerintahan sebelumnya.

1. DEKRIT PRESIDEN
Latar Belakang
Pemilu 1955 berhasil membentuk DPR dan Dewan Konstituante
DPR dan Dewan Konstituante tidak berperan dengan semestinya
Kegagalan Konstituante dakam membuat UUD
Dekrit (Latin) yaitu decernere yang berarti mengakhiri, memustukan atau
menetukan. Dekrit Presiden adalah suatu perintah / keputusab yang diambil
oleh seorang presiden untuk mengambil tindakan-tindakan dalam situasi
darurat.
Decretum yang berarti maklumat yang memuat suatu keputusan penguasa
atau pengumuman kepada masyarakat

2. •Tuntutan
dari masyarakat untuk kembali
ke UUD 45
•Pada 20 Februari 1959 Soekarno
menyetujuinya
•Soekarno menganjurkan agar
Konstituante menetapkan UUD 1945
menjadi UUD RI

3. 5 Juli 1959 Soekarno mengumumkan Dekrit
Presiden
Isinya :
Pembubaran Konstituante
Berlakunya UUD 1945
Dibentuknya MPRS dan DPAS
Dekrit Presiden mendapat sambutan baik dari
seluruh rakyat yang telah jenuh pada kemandekan
nasional, korupsi, dan tertundanya pembangunan.
Pimpinaan AD mengeluarkan perintah harian agar
mengamankan Dekrit Presiden

4. BERLAKUNYA DEMOKRASI TERPIMPIN
Tetap ada kebebasan namun dibatasi, semua demi
kepentingan rakyat dan keselamatan negara
 Dibentuk MPRS yang terdiri dari seluruh anggota
DPR ditambah utusan daerah dan golongan.
 Tugas MPRS yaitu menetapkan GBHN
 Pembentukan DPR baru (DPR GR) yang ditunjuk
oleh Soekarno dengan komposisi
PNI, NU, PKI, dan anggota non partai
 Presiden menjadi teratas dibanding dengan
lembaga-lembaga tertinggi


5. Pressiden Soekarno, mengangkat para ketua
lembaga tertinggi negara sebagai menteri
 Presiden bukan hanya memimpin badan eksekutif
(pemerintahan) tetapi juga memimpin semua
lembaga negara
 Soekarno diberi gelar presiden seumur hidup
dengan gelar PEMIMPIN BESAR REVOLUSI


6. PEMBENTUKAN KABINET KERJA
Presiden Soekarno membentuk kabinet
 Tujuannya untuk melengkapi sistem pemerintahan.
 Kabinet ini terdiri dari orang-orang yang ditunjuk
sebagai mandataris MPRS
 Kabinet kerja pertama dengan program kerja
kabinet ini mencukupi kebutuhan sandangpangan, menciptakan keamanan negara, dan
mengembalikan Irian Barat


7. SENTRALISASI PEMERINTAHAN
Soekarno berusaha menyatukan paham-paham
(NASAKOM)
 Yaitu cerminan paham-paham yang berkembang
dalam masyarakat
 Membatasi gerak partai-partai politik
 Partai yang tidak memenuhi persyaratan maka
dibubarkan (Masyumi dan Partai Sosialis)
 TNI dan Polri disatukan menjadi ABRI (dwi fungsi
ABRI) yaitu peran sosial-politi dan pertahanan
keamanan
 Presiden mengambil alihh secara langsung
pimpinan tertinggi ABRI


8. PENYIMPANGAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS
AKTIF

Oldefo dan Nefo

Konfrontasi terhadap Malaysia

Ekonomi Terpimpin