Dekrit presiden

26,168 views

Published on

Dekrit Presiden terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai berakhirnya periode Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai tahun 1950 dan dimulainya era baru yaitu Demokrasi Terpimpin.

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
26,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
385
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dekrit presiden

  1. 2. 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru. 1.4. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
  2. 3. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
  3. 4. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN Kelas XII IPS / 1
  4. 5. <ul><li>Kegagalan Merumuskan UUD baru </li></ul><ul><li>Jalan buntu kembali ke UUD 1945 </li></ul>Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. 6. KRONOLOGIS DEKRIT <ul><li>10 November 1959 </li></ul><ul><ul><ul><li>Dewan Konstituante bersidang untuk membuat Undang-undang baru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gagal </li></ul></ul></ul><ul><li>21 Februari 1957 </li></ul><ul><ul><ul><li>Presiden Soekarno mengajukan “KONSEPSI PRESIDEN” </li></ul></ul></ul>
  6. 7. Isi Konsepsi Presiden : <ul><li>Dibentuk “KABINET GOTONG ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan Fungsional (GOLKAR) </li></ul><ul><li>Dibentuk “DEWAN NASIONAL” </li></ul><ul><li>yang beranggotakan wakil-wakil semua partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam masyarakat </li></ul>
  7. 8. Partai-partai yang menolak KONSEPSI PRESIDEN; <ul><li>Masyumi </li></ul><ul><li>Nadatul Ulama </li></ul><ul><li>PSII </li></ul><ul><li>Partai Katolik </li></ul><ul><li>Partai Rakyat Indonesia </li></ul>
  8. 9. Alasan Penolakan Konsepsi Presiden ” <ul><li>Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante </li></ul><ul><li>Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan </li></ul>
  9. 10. 22 April 1959 <ul><li>Dihadapan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 </li></ul><ul><li>30 Mei 1959 </li></ul><ul><li>Diadakan 3 kali pemungatan suara </li></ul>
  10. 11. Hasilnya ? <ul><li>Lebih banyak yang memilih kembali kepada UUD 1945 </li></ul><ul><li>(tetapi tidak sampai 2/3 suara) </li></ul>
  11. 12. Tanggal 1 dan 2 Juni 1959 <ul><li>Pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan </li></ul>3 Juni 1959 <ul><li>Setelah 3 kali pengambilansuara gagal konstituante mengadakan reses (istirahat) </li></ul><ul><li>Ternyata itu reses untuk selamanya </li></ul>
  12. 13. KESIMPULAN : <ul><li>Selama 3 tahun Partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa – apa (Tidak dapat merumuskan UUD Baru) </li></ul><ul><li>Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada UUD 1945 </li></ul>
  13. 14. 5 Juli 1959 <ul><li>Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 / 1959 </li></ul><ul><li>DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 </li></ul>
  14. 15. Pendukung Dekrit : <ul><li>Makamah Agung </li></ul><ul><li>DPR (hasil Pemilu 1955) </li></ul><ul><li>KSAD </li></ul><ul><li>Berbagai golongan masyarakat </li></ul>
  15. 16. ISI DEKRIT <ul><li>Pembubaran Konstituante </li></ul><ul><li>Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 </li></ul><ul><li>Membentuk MPRS dan DPAS </li></ul>
  16. 18. Demokrasi terpimpin artinya: <ul><li>Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan </li></ul><ul><li>(Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila ) </li></ul>
  17. 19. Oleh Presiden Soekarno: <ul><li>Demokrasi Terpimpin adalah: </li></ul><ul><li>Demokrasi yang dilakukan (dipimpin) </li></ul><ul><li>Oleh presiden sendiri yaitu </li></ul><ul><li>Presiden Soekarno </li></ul>
  18. 20. Tindak lanjut Dekrit : <ul><li>Pimpinan Nasional TNI-AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan DEKRIT </li></ul><ul><li>Demokrasi liberal diganti menjadi Demokrasi terpimpin </li></ul><ul><li>Presiden membentuk Kabinet baru dengan nama “KABINET KARYA” menggantikan Kabinet Djuanda </li></ul><ul><li>Pembentukan lembaga-lembaga negara </li></ul>
  19. 21. Lembaga-Lembaga negara: (tercantum dalam UUD’45 maupun tidak) <ul><li>MPR(S) </li></ul><ul><li>DPA </li></ul><ul><li>DPR GR (Gotong Royong) </li></ul><ul><li>Front Nasional </li></ul><ul><li>S ebagai Perwujudan Demokrasi Terpimpin </li></ul>
  20. 22. Program Kabinet Karya (Kerja) <ul><li>Keamanan dalam Negri </li></ul><ul><li>Pembebasan Irian barat </li></ul><ul><li>Peningkatan sandang Pangan </li></ul>
  21. 23. Tindakan Soekarno terhadap ABRI <ul><li>TNI dan Polisi disatukan tahun 1946 </li></ul><ul><li>Presiden Soekarno melakukan politik imbangan (Balance of Power) antara sesama ABRI </li></ul><ul><li>Presiden Soekarno adalah “Panglima Tertinggi” di dalam ABRI </li></ul><ul><li>Presiden menciptakan kondisi “Unggul mengungguli, baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik </li></ul>
  22. 24. Semboyan Presiden Soekarno <ul><li>Politik adalah di atas segala-galanya </li></ul><ul><li>Politik adalah “Panglima” </li></ul>
  23. 25. Demokrasi terpimpin banyak mendapat tantangan yaitu : <ul><li>Mr. Sartono (PNI) </li></ul><ul><li>Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI) </li></ul><ul><li>Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) </li></ul><ul><li>Sutomo (Partai Rakyat Indonesia) </li></ul>
  24. 26. Tokoh-tokoh Yang menentang Soekarno: Membentuk “LIGA DEMOKRASI Pimpinan : Imron Rosyadi
  25. 27. Anggota Liga Demokrasi <ul><li>Nadatul Ulama (NU) </li></ul><ul><li>Masyumi </li></ul><ul><li>PSII </li></ul><ul><li>IPKI </li></ul><ul><li>Partai Katolik </li></ul><ul><li>Parkindo </li></ul><ul><li>Liga Muslim </li></ul>
  26. 28. Setelah Soekarno pulang dari Luar Negri: <ul><li>Soekarno Membubarkan Liga Demokrasi </li></ul><ul><li>Sebagai gantinya, Soekarno membentuk: </li></ul><ul><li>FRONT NASIONAL </li></ul><ul><li>MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI </li></ul>
  27. 29. FRONT NASIONAL: <ul><li>ADALAH: </li></ul><ul><li>Suatu organisasi masa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 </li></ul><ul><li>Ketua : Presiden Soekarno </li></ul>
  28. 30. Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) <ul><li>Adalah: </li></ul><ul><li>Badan pembantu Pemimpin besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi </li></ul>
  29. 31. Pada masa Demokrasi Terpimpin : <ul><li>Ada 3 Kekuatan Politik yaitu: </li></ul><ul><li>1. Presiden Soekarno </li></ul><ul><li>2. Partai Komunis Indonesia (PKI) </li></ul><ul><li>3. TNI AD </li></ul>Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
  30. 32. <ul><li>Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung </li></ul><ul><li>Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan </li></ul><ul><li>Ajaran Komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan </li></ul><ul><li>TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno </li></ul>Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
  31. 33. Para Pendukung Pancasila berupaya menarik perhatian Soekarno dengan cara: <ul><li>Membentuk: </li></ul><ul><li>1. Barisan Pendukung Soekarno </li></ul><ul><li>2. Partai Murba </li></ul>Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945
  32. 34. Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 : <ul><li>1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi (Pimpinan besar Revolusi) </li></ul><ul><li>2. MPR ada di bawah Presiden </li></ul><ul><li>3. Presiden membubarkan DPR diganti DPRGR </li></ul><ul><li>4. Presiden seumur Hidup </li></ul><ul><li>5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres No.2 tahun 1959) </li></ul>
  33. 35. Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 : 6. Pembentukan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) (Penpres No.3 tahun 1959) 7. Pidato kenegaraan tanggal 17Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan GBHN dengan nama “MANIPOL” (Manifesto Politik Republik Indonesia) (MPRS No. 1/MPRS/1960 )
  34. 36. Bidang Politik Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan membentuk DPR-GR (Gotong Royong) dengan dasar Penpres no 4/1960 Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959
  35. 37. Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650% BIDANG EKONOMI
  36. 38. Sebab Kegagalan ekonomi : <ul><li>Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian </li></ul><ul><li>Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain </li></ul>
  37. 39. POLITIK BEBAS AKT IF diganti POLITIK NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/ JAKARTA-PHOM PEN-PEKING) POLITIK LUAR NEGERI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
  38. 40. Politik Luar Negeri Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar antara lain : A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu : a. Oldefo ( Old Established Forces ) , yaitu kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim ) b. Nefo ( New Emerging Forces ) , yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolus ioner B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces ) C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
  39. 41. Bentuk Pelaksanaan Politik Luar Negri Nefo-Oldefo : <ul><li>Hubungan dengan negara barat menjadi renggang </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer Modern </li></ul><ul><li>Berkonfrontasi dengan Malasyia </li></ul>
  40. 42. Alasan Konfrontasi dengan Malasyia Malasyia membentuk Federasi (Penggabungan negara bekas jajahan Inggris) Oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara NEFO
  41. 43. Tanggal 3 Mei 1964: Soekarno Mengeluarkan Dwikora : <ul><li>Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia </li></ul><ul><li>Bantu perjuangan Rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malasyia </li></ul>
  42. 44. Dalam Mewujudkan Dwikora Dibentuk KOMADO SIAGA Pimpinan: Marsekal Omar Dani Tugas : Mengirimkan sukarelawan ke Malasyia Timur dan Barat
  43. 45. <ul><li>Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: </li></ul><ul><li>Presiden Soekarno Lengser dari jabatannya </li></ul><ul><li>Jendral Soeharto melakukan kudeta berdarah </li></ul><ul><li>Terjadi G30S/PKI </li></ul><ul><li>Keinginan untuk membentuk kabinet baru </li></ul><ul><li>Jalan buntu untuk membuat konstitusi baru </li></ul>KUNCI : C
  44. 46. <ul><li>Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu presiden Soekarno mengajukan gagasan yang disebut konsepsi Presiden pada tanggal : </li></ul><ul><li>5 Juli 1959 </li></ul><ul><li>21 Februari 1957 </li></ul><ul><li>22 April 1959 </li></ul><ul><li>2 Juni 1959 </li></ul><ul><li>30 Mei 1959 </li></ul>KUNCI : B
  45. 47. <ul><li>Salah satu isi Konsepsi Presiden adalah tewrbentuknya kabinet.... </li></ul><ul><li>Reformasi </li></ul><ul><li>Pembangunan </li></ul><ul><li>Orde Baru </li></ul><ul><li>Gotong Royong </li></ul><ul><li>Karya </li></ul>KUNCI : A
  46. 48. <ul><li>Partai yang tidak menolak Konsepsi Presiden adalah.... </li></ul><ul><li>Partai Komunis Indonesia </li></ul><ul><li>Masyumi </li></ul><ul><li>Nadhatul Ulama </li></ul><ul><li>Partai Katolik </li></ul><ul><li>Partai rakyat Indonesia </li></ul>KUNCI : C
  47. 49. <ul><li>Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diperkuat dengan keputusan presiden dengan nomor .... </li></ul><ul><li>XXX/1966 </li></ul><ul><li>IX/1960 </li></ul><ul><li>75/1959 </li></ul><ul><li>24/1959 </li></ul><ul><li>LIX/1959 </li></ul>KUNCI : C
  48. 50. <ul><li>Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah.... </li></ul><ul><li>Mengganti presiden Soekarno </li></ul><ul><li>Mengangkat Jendral Soeharto sebagai Presiden </li></ul><ul><li>Mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru </li></ul><ul><li>Menegakkan kembali stabilitas politik yang kacau </li></ul><ul><li>Menyatukan partai-partai yang ada di Indonesia </li></ul>KUNCI : D
  49. 51. <ul><li>Yang bukan pendukung Dekrti Presiden 5 Juli 1959 adalah.... </li></ul><ul><li>Masyarakat </li></ul><ul><li>KASAD </li></ul><ul><li>Pemerintah harian TNI </li></ul><ul><li>Makamah Agung </li></ul><ul><li>Mentri-mentri </li></ul>KUNCI : E
  50. 53. <ul><li>Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah memutuskan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan UUD... </li></ul><ul><li>1945 </li></ul><ul><li>Sementara 1950 </li></ul><ul><li>RIS </li></ul><ul><li>1959 </li></ul><ul><li>Percobaan </li></ul>KUNCI : A
  51. 54. <ul><li>Tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah pembentukan kabinet baru dengan nama Kabinet... </li></ul><ul><li>Reformasi </li></ul><ul><li>Pembangunan </li></ul><ul><li>Orde baru </li></ul><ul><li>Gotong Royong </li></ul><ul><li>Karya </li></ul>KUNCI : E
  52. 55. <ul><li>Pada masa itu Presiden Soekarno tidak hanya melakukan politik imbangan kekuatan, tetapi juga mengeluarkan semboyan yaitu.... </li></ul><ul><li>Balance of Power </li></ul><ul><li>Politik adalah segala-galanya </li></ul><ul><li>Negara adalah saya </li></ul><ul><li>Presiden adalah pemimpin besar Revolusi </li></ul><ul><li>Pemimpin langsung di tangan Presiden </li></ul>KUNCI : A
  53. 56. REFERENSI <ul><li>----.1990.Pengantar Sejarah Indone- </li></ul><ul><li>sia Baru. Jakarta:PT Gramedia </li></ul><ul><li>WibowoFajar Satrio. Bahas </li></ul><ul><li>Tuntas sejarah Kelas X, XI,dan XII.2010. Jakarta.PT Buku Kita </li></ul><ul><li>Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti </li></ul><ul><li>Sejarah.Terjemahan Nugroho Notosusanto . Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI Press) </li></ul>
  54. 57. <ul><li>----.1990.Pengantar Sejarah Indone- </li></ul><ul><li>sia Baru. Jakarta:PT Gramedia </li></ul><ul><li>WibowoFajar Satrio. Bahas </li></ul><ul><li>Tuntas sejarah Kelas X, XI,dan XII.2010. Jakarta.PT Buku Kita </li></ul><ul><li>Gottschalk , Louis. 1969.Mengerti </li></ul><ul><li>Sejarah.Terjemahan Nugroho Notosusanto . Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI Press) </li></ul>

×