Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi
Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945-27 Desember1949


Ke...


MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no.
III/MPRS/1963

Penyimpangan terhadap U...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8

2,619 views

Published on

PKN KLS 8

  • Be the first to comment

Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8

  1. 1. Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945-27 Desember1949  Keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor x telah mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan komite nasional  Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945 Penyimpangan terhadap konstitusi RIS  Negara Kesatuan RI berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia serikat (RIS)  Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat Penyimpangan terhadap UUD Sementara  Terjadi praktek adu kekuatan politik, akibatnya dalam rentang waktu 1950-1959terjadi tujuh kali pergantian kabinet  Ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat. Termasuk partai politik Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa ORLA  Presiden sudah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden dan hal ini tidak dikenal dalam UUD 1945  MPRS dengan ketetapan no. 1/MPRS/1960 telah menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang bersifat tetap  Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara yang bersrti menempatkanya sejajar dengan pembantu presiden  Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengjukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan  Tanggal 3 Maret 1960 melalui penetapan presiden no. 3 tahun1960, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955, kemudian melalui penetapan presiden no. 4 tahun 1960 dibentuklah DPR gotong royong
  2. 2.  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no. III/MPRS/1963 Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA  MPR berketetapan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini bertentanngan dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah UUD 1945  pasaMPR mengeluarkan ketetapan MPR no. 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tatacara perubahan UUD 1945 yang tidak sesuai dengan l 37 UUD 1945  Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter  Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya melayani keinginan pemerintah  Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis, pemilu hanya sebagai sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus terpilih kembali  Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan pemerintah  Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  Pemerintah ikut campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman  Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi ( Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas  Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan bangsa Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen  Sering terjadi pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan  Korupsi semakin membudaya dan kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara  Pembodohan politik masih berlaku

×