Recommended
More Related Content
Similar to Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Similar to Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
- 1. HUKUM TATA NEGARA Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
- 2. Sejarah HTN Indonesia Pokok Bahasan: Sejarah UUD Indonesia Reformasi Konstitusi
- 3. Sejarah UUD Indonesia Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang, naskah UUD yang pernah berlaku secara resmi adalah: 1. UUD 1945 2. UUD RIS 1949 3. UUDS 1950 4. UUD 1945 beserta Penjelasannya 5. UUD NRI Tahun 1945 setelah Perubahan
- 4. Lanjutan… Tahap sejarah konstitusi Indonesia telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu: 1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 4. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 5. Periode 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002 6. Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang
- 5. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Pada periode ini berlaku UUD 1945 Oendang- Oendang Dasar UUD 1945 asli UUD 1945 merupakan hasil rancangan yang disusun oleh BPUPKI BPUPKI (Dokuritsu Zyumbi Tyoozakai) dibentuk dan dilantik oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945
- 6. Lanjutan… Pembentukan BPUPKI sebagai wujud janji Jepang, melalui Perdana Menteri Jepang Koiso di depan DPR Jepang, yang akan memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari Tujuan janji itu agar bangsa Indonesia mau membantu balatentara Jepang melawan sekutu saat itu posisi Jepang terpukul mundur oleh tentara sekutu
- 7. Lanjutan… BPUPKI beranggota 62 orang Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat sebagai Ketua dan R.P. Saroso sebagai Wakil Ketua Masa sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 Ir. Soekarno dan Mr. Moh. Yamin menyampaikan pidato tentang dasar falsafah Indonesia merdeka Masa sidang kedua BPUPKI dari tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945 dibahas dan disusun batang tubuh RUUD
- 8. Lanjutan… Tanggal 22 Juni 1945 disepakati dokumen Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang akan dipakai sebagai Pembukaan UUD Piagam Jakarta ditandatangani oleh 9 orang tokoh bangsa, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Subardjo, Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin Piagam Jakarta memuat pokok pikiran tentang negara Indonesia merdeka dan 7 kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”
- 9. Lanjutan… BPUPKI ternyata tidak hanya sekadar menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan, tetapi sampai menyusun RUUD Dibentuk Panitia Hukum Dasar, yang beranggota 19 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, untuk menyusun RUUD Panitia Hukum Dasar membentuk Panitia Kecil, yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, untuk menyiapkan draf RUUD
- 10. Lanjutan… Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil telah melaporkan hasil tugasnya kepada Panitia Hukum Setelah beberapa kali sidang, tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI kemudian menyetujui hasil kerja Panitia dijadikan sebagai RUUD BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, kemudian Balatentara Jepang membentuk PPKI Tugas PPKI yaitu menyiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia
- 11. Lanjutan… Anggota PPKI berjumlah 21 orang Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, dan Wakil Ketua yaitu Drs. Mohammad Hatta PPKI merencanakan memulai sidang tanggal 9 Agustus 1945 dan berakhir tanggal 24 Agustus 1945 Rencana jadwal sidang tidak dapat dilaksanakan karena tanggl 6 Agustus dan 9 Agustus 194 Jepang dibom atom oleh Sekutu dan kemudian menyerah kepada Sekutu
- 12. Lanjutan… Sesudah Jepang kalah perang, keberadaan PPKI tidak dapat lagi dikaitkan dengan Pemerintah Balatentara Jepang berlangsung masa kekosongan kekuasaan dan hukum Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Keanggotaan PPKI ditambah 5 orang anggota sehingga menjadi 26 orang anggota
- 13. Lanjutan… Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang untuk mengesahkan RUUD menjadi UUD dengan perubahan kecil menghapus 7 kata Piagam Jakarta Pada saat disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, nama yang dipakai yaitu Oendang- Oendang Dasar belum ditambahkan sebutan 1945 dibelakangnya
- 14. Lanjutan… UUD 1945 disusun dan disahkan dalam waktu yang singkat/kilat Soekarno menyebutnya sebagai revolutie grondwet Naskah UUD 1945 disiapkan hanya dalam 11 hari sidang Sidang Pertama 4 hari dan Sidang Kedua 7 hari Jika hari-hari libur dihitung, maka UUD 1945 disusun hanya dalam 49 hari saja
- 15. Lanjutan… UUD 1945 tidak disusun dan disahkan oleh pembentuk UUD yang mendapat mandat langsung dari rakyat, tetapi hanya oleh sejumlah tokoh bangsa UUD 1945 diakui memiliki kekuatan hukum yang sah karena muncul dari keberhasilan revolusi/perjuangan kemerdekaan yang dapat dipertahankan eksistensinya (Prof. Ismail Sunny Hans Kelsen dan Ivor Jennings) UUD 1945 lahir dari hasil perubahan melaui cara verfassungwandlung dengan cara diluar ketentuan UUD berlaku (istimewa), yaitu revolusi
- 16. Lanjutan… UUD 1945 merupakan UUD sementara, meskipun tidak disebut eksplisit sebagai UUD sementara Pasal III ayat (2) Aturan Tambahan UUD 1945 menyebutkan akan dibentuk MPR Menurut Pasal 3 UUD 1945 MPR bertugas menetapkan UUD, Sifat kesementaraan UUD 1945 berakhir jika MPR menjadikan UUD 1945 sebagai UUD tetap tidak pernah dilakukan selama masa Orde Lama dan Orde Baru
- 17. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Pada periode ini berlaku UUD 1949 UUD RIS Konstitusi RIS Belanda ingin kembali menguasai Indonesia Belanda melakukan Agresi I (1947) dan Agresi II (1948) Belanda ingin meruntuhkan kesatuan RI dengan membentuk negara-negara bagian PBB kemudian turun tangan melerai konflik RI- Belanda diadakan KMB tanggal 23 Agustus 1949 – 2 November 1949 di Den Haag
- 18. Lanjutan… Salah satu hasil KMB yaitu pembentukan Negara RIS dengan 16 Negara Bagian Maka diperlukan UUD baru disusun RUUD Negara RIS oleh delegasi RI dan delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) RUUD Negara RIS diterima kedua belah pihak dan mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949 RI hanya merupakan salah satu bagian dalam Negara RIS UUD RIS berbeda banyak dengan UUD 1949, baik susbtansi materi maupun jumlah pasal
- 19. Lanjutan… UUD 1945 menjadi hanya berlaku untuk wilayah Negara Bagian RI RI terikat dengan UUD RIS karena RI adalah bagian RIS UUD RIS bersifat sementara karena harus diganti/diubah dengan UUD tetap yang dibuat oleh Konstituante Pasal 186 UUD RIS memerintahkan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menetapkan konstitusi RIS
- 20. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Pada periode ini berlaku UUD 1950 UUD Sementara 1950 Negara RIS tidak bertahan lama (hanya 8 bulan) Beberapa Negara Bagian RIS bergabung kembali dalam Negara Kesatuan RI Pasal 44 UUD RIS menyatakan bahwa Negara Bagian dapat bergabung ke Negara Bagian lain Negara Keatuan RI yang didirikan kembali merupakan kelanjutan dari Negara RI 17 Agustus 1945
- 21. Lanjutan… Maka diperlukan kembali UUD baru untuk mengganti UUD RIS Dibentuk Panitia bersama untuk menyusun RUUD Tanggal 12 Agustus 1945 disahkan UUD oleh Badan Komite Nasional Pusat dan kemudian disahkan oleh DPR dan Senat RIS tanggal 14 Agustus 1950 UUD 1950 mulai resmi berlaku tanggal 17 Agustus 1950
- 22. Lanjutan… Prosedur perubahan UUD berdasarkan Pasal 190, Pasal 127a, dan Pasal 191 ayat (2) UUD RIS, yaitu pasal-pasal tentang perubahan UUD cara perubahan verfassungsanderung Isi UUD 1950 hampir sama persis dengan UUD RIS hanya menghapus segala hal tentang negara federal Secara formil, UUD 1950 merupakan perubahan dari UUD RIS 1949; secara substansial, yang terjadi adalah penggantian UUD
- 23. Lanjutan… UUD 1950 merupakan UUD sementara disebut jelas pada Pasal 134 UUD 1950 Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah diharuskan menyusun UUD RI yang bersifat tetap Pada Desember 1955 diselenggarakaqn Pemilu memilih anggota Konstituante yang bertugas menyusun UUD dibentuk tanggal 10 November 1956 Anggota Konstituante yaitu 514 orang dipilih dan 29 orang diangkat dari golongan minoritas jumlah total 543 orang anggota
- 24. Lanjutan… Setelah bersidang selama 2,5 tahun, Konstituante belum berhasil mengesahkan UUD baru Voting pengesahan UUD baru tidak pernah kuorum 2/3 dari anggota Konstituante sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 137 ayat (2) UUD 1950 Tiga kali voting tanpa pernah mencapai kuorum, meskipun suara mayoritas telah dicapai Yang tersisa dari pekerjaan Konstituante yaitu soal dasar negara golongan Islam & golongan kebangsaan belum mencapai kompromi
- 25. Lanjutan… Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 atas nama Pemerintah menganjurkan agar Konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi RI Anjuran Presiden Soekarno ditolak oleh Konstituante Sebagian anggota Konstituante tidak mau lagi menghadiri sidang Pada saat Konstituante sedang reses, Mayjend A.H. Nasution mengumumkan keadaan darurat (SOB) rapat umum dilarang dan pers disensor
- 26. Lanjutan… Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden membubarkan Konstituante & memberlakukan kembali UUD 1945 Sejak tahun 1959 mulai resmi digunakan nama UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 Keabsahan Dekrit Presiden menuai pro dan kontra, namun secara de facto sebagian besar rakyat Indonesia tidak menolak Dekrit Presiden Anggota legislatif hasil Pemilu 1955 menerima Dekrit Presiden
- 27. Lanjutan… Studi oleh Adnan Buyung Nasution menjelaskan, sebetulnya Konstituante tidak gagal melaksanakan tugasnya, tetapi sengaja digagalkan agar dapat kembali ke UUD 1945 Ketika Dekrit Presiden diumumkan, Konstituante sedang reses dan hampir selesai tugasnya Presiden Soekarno yang didukung kuat oleh Mayjen A.H. Nasution lebih menyukai berlakunya kembali UUD 1945 ada kepentingan politik
- 28. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 Sejak Dekrit Presiden hingga sekarang, UUD 1945 berlaku kembali sebagai hukum dasar Dekrit Presiden tidak mengubah status UUD 1945 yang masih bersifat sementara karena MPR belum pernah menetapkan UUD RI yang tetap Penjelasan UUD 1945 dimasukkan sebagai bagian satu-kesatuan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
- 29. Lanjutan… Baik pada masa Demokrasi Terpimpin (Presiden Soekarno) maupun masa Demokrasi Pancasila (Presiden Soeharto), UUD 1945 tidak secara penuh dilaksanakan Muatan materi UUD 1945 yang singkat, terlalu fleksibel dan multitafsir, serta cenderung executive heavy, mudah digunakan untuk memfasilitasi kekuasaan otoriter
- 30. Lanjutan… Pemerintah Orde Baru memanfaatkan kelemahan UUD 1945 dengan cara mempersulit prosedur untuk mengubah UUD 1945 harus melalui referendum UUD 1945 disakralkan Menyadari kelemahan UUD 1945, muncul gagasan dan tuntutan agar UUD 1945 segera direformasi
- 31. Reformasi Konstitusi Periode perkembangan konstitusi Indonesia dari tanggal 19 Oktober 1999 hingga sekarang merupakan periode reformasi konstitusi Reformasi konstitusi (UUD 1945) dapat dilakukan setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI Reformasi UUD 1945 berlangsung 4 tahap mulai dari tahun 1999, 2000, 2001, hingga tahun 2002
- 32. Lanjutan… Para anggota Panita Ad Hoc Badan Pekerja MPR melakukan kesepakatan berikut sebelum memulai melakukan reformasi/perubahan UUD 1945, yaitu: 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 2. Tetap mempertahankan NKRI 3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial 4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan nhall-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal 5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
- 33. Lanjutan… Perubahan Pertama (tahun 1999) Disahkan tanggal 19 Agustus 1999 Berisi perubahan 9 pasal, mengenai 10 butir ketentuan Mengurangi kekuasaan eksekutif masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi Memperkuat kekuasaan legislatif memegang kekuasaan membuat UU; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta dan memberi grasi dan rehabilitasi
- 34. Lanjutan… Perubahan Kedua (tahun 2000) Disahkan tanggal 18 Agustus 2000 Berkenaan dengan 25 pasal yang berisi 59 butir ketentuan Materi perubahan memperkuat otonomi daerah, memperkuat lagi kekuasaan DPR, menambah rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan dan keamanan, melengkapi atribut negara
- 35. Lanjutan… Perubahan Ketiga (tahun 2001) Disahkan tanggal 9 November 2001 Berkenaan 23 pasal yang berisi 68 butir ketentuan Materi perubahan menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung, mengatur soal impeachment, membentuk DPD, mengatur soal Pemilu, meneguhkan wewenang BPK, membentuk MK dan KY
- 36. Lanjutan… Perubahan Keempat (tahun 2002) Disahkan tanggal 10 Agustus 2002 Menyangkut 18 pasal yang berisi 31 butir ketentuan Materi perubahan menata susunan MPR, menghapus DPA, merumuskan pemilihan presiden dan wapres putaran kedua, melengkapi jika presiden dan/atau wapres berhalangan, menyempurnakan mekanisme perubahan UUD, merumuskan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan
- 37. Lanjutan… Perubahan UUD 1945 mencakup substansi yang sangat luas dan mendasar Perubahan itu telah mengubah potret dan struktur ketatanegaraan beserta hubungan organ-organ negara secara radikal Perubahan UUD 1945 meliputi lebih dari 300% isinya
- 38. Lanjutan… Dalam UUD 1945 asli, terdapat 71 butir ketentuan yang dirumuskan dalam 37 pasal Setelah 4 kali Perubahan UUD 1945, hanya 25 butir ketentuan yang tidak berubah Sedangkan 46 butir lainnya telah diubah dan ditambah sehingga seluruhnya kini menjadi 199 butir ketentuan Artinya, kini ada 174 ketentuan baru di samping 25 butir ketentuan yang tidak diubah
- 39. Lanjutan… UUD 1945 pasca-Perubahan menjadi UUD yang bersifat tetap, tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR UUD 1945 pasca-Perubahan telah memenuhi prinsip- prinsip konstitusionalisme modern yang demokratis karena memuat prinsip: Supremasi konstitusi Pembatasan dan pembagian kekuasaan yang jelas Checks and balances Jaminan konstitusional HAM
- 40. Sumber Rujukan Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2007). Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (PSHTN FH UI: Jakarta, Cetakan Kelima, 1983). Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005). Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia (PT. Dian Rakyat: Jakarta, cetakan keenam, 1989)