Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsipnya. 2. Juga membahas dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. 3. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas juga dijelaskan.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perdagangan Internasional
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
14Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Febry Dian Utami Saragih (43217010076)

2. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
• Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang
sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui
para pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa
mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut
perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah
merambah wilayah antarnegara ( internasional ). Proses tukar-menukar barang
atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang
disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut
melibatkan eksportir dan importir

3. • Perdagangan internasional terjadi karena adanya hal – hal berikut
diantaranya :
 Keanekaragaman Kondisi Produksi,Keanekaragaman kondisi produksi
merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara.
Contohnya Indonesia, memiliki potensi besar dalam memproduksi barang
– barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu
negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam
negeri
 Penghematan Biaya Produksi, Perdagangan internasional memungkinkan
suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga
menghasilkanincreasing returns to scale atau biaya produksi rata – rata
yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin
besar

4.  Perbedaan Selera, Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama,
namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka
berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor
ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan
jumlah orang yang berbahagia meningkat.
 Memperluas Pasar, Jika seluruh permintaan dari dalam suatu barang telah
dipenuhi, makan untuk mengatasi kelebihan produksi dan memperoleh
keuntungan lebih, satu – satunya cara adalah memanfaatkan pasar luar negeri.
 Memperoleh Manfaat Dari Spesialisasi, masing – masing negara memiliki
keunggulan tersendiri ( baik absolut ataupun komparatif ) dalam memproduksi
suatu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga bila spesialisasi dilakukan, akan
diperoleh keuntungan yang lebih besar.

5. • Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang
benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling
mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya
alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan
tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang
diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.
Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

6. Dampak Perdagangan Internasional
Terhadap Perekonomian di Indonesia
Setiap negara dalam melakukan perdagangan internasional akan mengalami dampak
positif dan dampak negative secara umum terhadap perekonomian negara itu sendiri.
Sejauh mana pengaruh perekonomian Negara terhadap tiap negara berbeda – beda.
Yaitu,
• Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain :
 Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas.
 Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat,
seperti PDB dan PNB dan stabilitas ekonomi nasional.
 Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan
impor.
 Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri,
terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat
membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
 Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
 Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
 Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

7. • Dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain :
 Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor
yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri
mengalami kerugian besar.
 Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
 Terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena pengaruh perdagangan bebas.
 Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan
semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.
Cara Menangani Dampak Perdagangan Internasional Dengan Hambatan –
Hambatan Perdagangan ( Trade Barriers )
Ada dua cara umum dilakukan suatu negara untuk membatasi produk asing:
• Penetapan tarif pungutan impor yang lazim dikenal dengan istilah tariff barriers
(hambatan tarif).
• Pembatasan barang melalui peraturan-peraturan khusus yang dikenal dengan
non – tariff barriers (NTBs).

8. Prinsip-prinsip hukum perdagangan international
Negara yang Maju dan berkembang dapat dilihat dari seberapa gencarnya
perdagangan internasional yang dilakukan Negara tsb, tentunya tidak terlepas dari
prinsip hukum perdagangan internasional yang mengatur dan menggerakkan semua
aktivitas perdagangan tsb. Berikut 4 prinsip hukum perdagangan Indonesia:
I. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip yang pertama ialah kebebasan berkontrak. Prinsip ini sering disebut dengan
PARTIJ AUTONOMIE. Prinsip ini berlaku di semua Negara. Inti dari prinsip ini ialah jika
ingin terikat dalam perdagangan, harus diberikan kebebasan untuk berkehendak atau
“Meeting of Minds” (dalam literatur Inggris).
II. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa
kesepakatan atas kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip inipun bersifat universal. Setiap system
hukum didunia menghormati prinsip ini.

9. III. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur, yakni melalui pengadilan
dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Indonesia terdapat suatu
lembaga arbitrase yang terkenal, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
IV. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi.
Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk
keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau
komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini
sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi
untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem
ekonomi, sistem politik, atau system hukum.

10. Unifikasi
• Unifikasi ialah penyeragaman yang mencakup penghapusan dan penggantian suatu
system dengan system hukum yang baru.
• Aturan sama sekali tidak mengacu pada kehendak salah satu pihak, tetapi berdasar
pada Perjanjian Internasional. Tiap negara wajib menyesuaikan aturan hukum
nasionalnya dengan isi perjanjian internasional itu. Contoh Unifikasi:
• Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Ada suatu organisasi dunia
yang tugasnya melindungi Patents (Hak Paten), Copyrights (Hak Cipta), dan Trade
Secret, organisasi tersebut ialah TRIPS/WTO (Trade Related aspects of Intellectual
Propertie Rights/ World Trade Organization).

11. Harmonisasi
• Harmonisasi yakni upaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip
yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada dan akan
diharmonisasikan.
• Mencari prinsip-prinsip yang sama (titik temu) dari hukum tiap negara lalu gunakan
sebagai aturan bersama. Contoh: asas “pacta sun servanda”.
Metode Komparatif Schimtthoff untuk melakukan unifikasi/ harmonisasi:
 Perjanjian atau Konvensi Internasional [International Convention]
Paling banyak digunakan dengan jalan memperkenalkan hukum perdagangan
internasional ke hukum nasional. Misalnya, perjanjian TRIPS/WTO.
 Hukum Seragam [Uniform Laws]
Misalnya : UNCITRAL 1985 [Model Law on International Commercial Arbitration]
dengan keleluasaan negara menerapkannya.
 Aturan Seragam [Uniform Rules]Misalnya : The Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits [1974] yang dikeluarkan oleh para subyek hukum
perdagangan internasional

12. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil
Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas
Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas
adalah sebagai berikut:
1. Dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan
dibidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana dilapangan,
dituntut untuk memiliki wawasan internasional.
2. Dari kecenderungan-kecenderungan yang telah berlangsung diarena internasional,
haruslah disadari bahwa kepentingan nasiaonal perlu diperjuangkan dengan lebih
baik dan aman dalam konteks saling ketergantungan semua bangsa, bukan dengan
cara saling melemparkan masalah kepada negara lain.
3. Dalam era globalisasi, konsep kedaulatan harus dipergunakan dengan kearifan
yang tinggi mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang substansial.
internasional.
4. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang
mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar ditegakkan.

13. 5. Keanggotaan Indonesia daslam WTO merupakan suatu kenyataan hukum yang
membawa konsekuensi dalam hak dan kewajiban. Untuk mengamankan hak-hak
yang diperoleh dari keanggotaan ini dalam jangka panjang adalah dengan cara
memperkuat sistem perdagangan multilateral yang telah disepakati mayoritas
bangsa-bangsa ini.
6. Setelah pemerintah peratifikasi perjanjian WTO sikap yang diambil oleh para
pembuat kebijakan sebaiknya diarahkan pada suatu situasi persamaan hak dan
kewajiban sebagai anggota WTO, mengingat Indonesia sebagai negara
berkembang yang terbiasa menerima perlakuan khusus akan segera berakhir
sebagai akibat keberhasilan program ekonomi bangsa.
7. Usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan
dan tertib menuntut pula penyesuaian-penyesuaian pada hukum dan peraturan
perundang-undangan nasioanal setiap negara yang terkait dengannya.

14. Campur tangan Pemerintah Dalam Pasar Bebas
Beberapa kegagalan dari pasar bebas yang seperti dijelaskan diatas,menuntut
para ahli ekonomi berfikir tentang campur tangan pemerintah dalam pasar untuk
pengaturan kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dimaksudkan dengan
tujuan
• Mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat
dihindari
• Menyediakan barang public yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya
dengan mudah dan murah
• Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar
yang dapat mempengaruhi pasar
• Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan
ketidaksetaraan dalam masyarakat
• Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien

15. Kesimpulan
Berdasarkan keterangan dan penjelasan sesuai tema yaitu dampak dan
hukum perdagangan internasional dapat disimpulkan bahwa kaitan keduanya
sangatlah erat, dampak perdagangan internasional bisa menghasilkan hal
positif dan negative, hal ini tentunya akan sfesifik untuk mengungulkan
dampak positif nya dan meminimalisir dampak negative dan tentunya dari
dampak yang terjadi terbentuklah Suatu Hukum yang mana berfungsi sebagai
pembenteng, aturan, kebijakan, agar nantinya hukum ini dapat menuntun
proses perdagangan internasionla ini lebih baik dan terkoordinasi demi
meraut keuntungan setinggi-tingginya yang nantinya diharapkan dapat
mensejahterakan semua rakyat Indonesia

16. Saran
Saran merurut penyaji mengenai topic yang diambil mengenai dampak dan
hukum perdagangan internasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini telah
terealisasi pasar bebas (MEA) dan tantangan pasar Global yang memberikan
kesempat besar dalam dunia berbisnis dan tentunya kita indonesia yang telah
berada dalam mangsa pasar global dapat lebih mengantisipasi diri sehingga dapat
memilih dan memilah apa keuntungan yang akan diperoleh dan meminimalisir
dampak buruk yang akan terjadi dari hal itu yaitu dengan cara:
• Beriman dan bertakwa
• Menginkatkan SDM yang berintelektual
• Menjaga dan memanfaat kan SDA sebaik baiknya
• Menanamkan patriotism pada pemuda lebih cinta Negara sendiri berbakti dan
mengabdikan diri demi kesatuan dan persatuan kesuksesan Negara tercinta.

17. Daftar Pusaka
• https://ayumilaweb.wordpress.com/2017/03/
17/makalah-dampak-dan-hukum-
perdagangan-internasional/
• https://contohdanfungsi.blogspot.co.id/2013/
03/tujuan-hukum-perdagangan-
internasional.html

18. Terima Kasih