HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,TUGAS 3,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018

MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tugas NIM Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
3
43217010076 Febry Dian Utami S.
NAMA DOSEN : PROF. DR. HAPZI ALI,CMA
Abstract : Kompetensi
Artikel Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang Hukum Bisnis dan
Lingkungan

2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
STRATEGIC MANAGEMENT
Overview of strategic management
Overview of strategic management:
• Konsep strategi dan proses manajemen stratejik (the concept of strategy and
strategic manajemen process).
Indikator:
• Ketepatan menjelaskan tentang Strategic Management: Nature and Value of
Strategic Management and strategic Management Process.
Pengertian manajemen strategic
Menurut David (2011:5), manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan
pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi
keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi
mencapai tujuannya.
Manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen,
pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan
pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan
organisasional. Menurut Thomas L Wheelen dan J. David Hunger (2008:3),
manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang

menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan.Ini mencakup pemindaian
lingkungan (baik eksternal dan internal) perumusan strategi (strategy atau
perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategy.
Menurut Aime Heene dan Sebastian (2010:9-10), manajemen strategi adalah
kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam
menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas
distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang
berkepentingan.
Terdapat 5 tugas dalam manajemen strategi:
• Mengembangkan visi dan misi
• Menetapkan tujuan dan sasaran
• Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran
• Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi
• Mengevaluasi strategi dan pengarahan
Perkembangan konsep manajemen strategis
Hunger dan Wheelan (Ismail, 2012:72-74), menjelaskan perkembangan konsep
manajemen strategis melalui empat tahap sebagai berikut :
• Perencanaan keuangan dasar: pada tahap ini manajer mulai membuat
perencanaan yang serius terutama pada saat mereka diminta mengajukan

anggaran yang serius untuk tahun berikutnya.
• Perencanaan berbasis peramalan: karena pembuatan anggaran tahunan
dianggap kurang berguna dalam menstimulasi perencanaan jangka panjang,
maka para manajer selanjutnya berupaya untuk mengajukan rencana dalam
waktu lima tahun mendatang.
• Perencanaan strategis: frustasi dengan situasi konflik politik di dalam
perusahaan, sementara pada saat yang sama diperoleh suatu kenyataan
bahwa rencana lima tahunan yang dibuat tidak berjalan efektif, makamanajemen puncak
kemudian mengambil kendali terhadap proses
perencanaan dengan memulai kegiatan perencanaan strategis.
• Manajemen strategis: menyadari bahwa rencana strategis terbaikpun tidak
akan berguna tanpa adanya input dan komitmen dari manajer di level yang
lebih rendah, maka manajer puncak pada tahap selanjutnya membentuk
kelompok perencanaan yang terdiri dari para manajer dan karyawan kunci
pada berbagai jenjang manajemen yang berasal dari berbagai departemen
dan kelompok kerja. Mereka mengembangkan dan mengintegrasikan
serangkaian rencana strategis dengan tujuan mencapai tujuan utama
perusahaan.
• Konsep manajemen strategis memperoleh momentum keberhasilan sebagai
model pengembangan strategi perusahaan di era tahun 1990-an di mana
banyak perusahaan berskala besar merasakan manfaat dari penerapan
manajemen strategis.

Philosophy: Strategic Management
Mempunyai arah pada:
1. Visi dan Misi dan Jelas
2. Fokus yang jelas secara strategis
3. Selalu menyesuaikan pada perubahan yang cepat
Manfaat manajemen strategis
Menurut David (2011:23), manajemen strategis memiliki beberapa manfaat sebagai
berikut:
• Memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih produktif.
• Memungkinkan sebuah organisasi untuk mengarahkan dan memengaruhi
berbagai aktifitas.
• Membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui
penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis,
dan rasional.
• Mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer.
• Hadirnya peluang bahwa proses tersebut menyediakan ruang yang mampu
memberdayakan individu.
• Menurut Greenley (David, 2011:25), manajemen strategis memberikan
manfaat berikut ini:
Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi
peluang.

• Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen.
• Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang
lebih baik.
• Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek.
• Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik
tujuan yang telah ditetapkan.
• Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk
peluang yang telah terindentifikasi.
• Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk
mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
• Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf.
• Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam usaha bersama.
• Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggungjawab individu.
• Mendorong pemikiran ke masa depan.
• Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk
menghadapi masalah dan peluang.
• Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan.
• Memberikan tingkat kedisiplinan dan fomralitas kepada manajemen suatu
bisnis.
Pengertian dan konsep strategi
Menurut Admin (2009), pengertian strategi secara umum dan khusus adalah
sebagai berikut:

• Pengertian umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin
puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai
penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat
dicapai.
• Pengertian khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan
sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa
depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat
terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi
pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti
(core competencies).Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam
bisnis yang dilakukan.
Penerapan strategi mencakup:
• Pengembangan budaya yang suportif pada strategi
• Penciptaan struktur organisasional yang efektif
• Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran
• Penyiapan anggaran
• Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi
• Pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi
Proses manajemen strategies
Pilih misi perusahaan dan goals perusahaan misi utama PERUSAHAAN Dan

tujuan utama PERUSAHAAN.
• menganalisis lingkungan yang kompetitif eksternal organisasi untuk
mengidentifikasi peluang dan ancaman.
• menganalisis lingkungan operasi internal yang thye organisasi untuk indetify
strength dan weakness organisasi.
• Pilih strategi yang membangun strength organisasi dan memperbaiki
weakness dalam rangka untuk mengambil keuntungan dari opportunities
exsternal dan melawan ancaman eksternal. Strategi ini harus konsisten
dengan misi dan tujuan utama organisasi.
• Menerapkan strategi.
Analisis SWOT meliputi:
• Strenght (kekuatan) Sumber daya (keuangan atau Financial, manusia,
energy, mesin, bangunan dan sebagainya) keterampilan atau keunggulan
khas yang di miliki oleh individu atau organisasi lain. Strenght atau kekuatan
di sebut juga core distinctive.
• Weakness (kelemahan) Keterbatasan atau kekurangan sumber daya,
keterampilan, kapabilitas yang menghambat kemajuan perusahaan, baik
secara kinerja (competency), profits income, improvement managerial &
product.
• Opportunity (peluang) Situasi penting yang menguntungkan bagi perusahaan.
Kemungkinan peluang tersebut tidak datang dua kali, akan tetapi perusahaan
yang mampu melihat berbagai peluang baik dari kacamata bisnis, sangat

berperan besar dalam pencapaian targets dan goals perusahaan.
• Threat (ancaman) Situasi yang penting tidak menguntungkan, dapat
dihilangkan dan dapat di perbaiki. Bagaimanapun cara perusahaan
mengatasinya. Hambatanm tersebut tentu memiliki kapabilitas untuk
menghambat dan merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan.

MATERI 2
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Ekonomi
Pengertian Sengketa Ekonomi
• Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih perlu
dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan. Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan
berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of
Interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam
berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa Keuangan
4. Sengketa Penanaman Modal
5. Sengketa Perindustrian

6. Sengketa HKI
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa pekerjaan
9. Sengketa perburuhan
10. Sengketa perusahaan
11. Sengketa hak
12. Sengketa property
13. Sengketa Kontrak
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat
dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara
sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan
Regional. Adapun penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi/Perundingan
Adapun Kelemahan Negoisasi:
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil

kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasiyang
dirahasiakan lawan.
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan
oleh pihak ketiga
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat
para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak

menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk
memberikan putusan.
Azas- Azas Arbitrase :
a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa
oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui
arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak
yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat
yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas
ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian
arbitrase
Tujuan Arbitrase : Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah
untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai
sepenuhnyaoleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa
adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat
penyelisihan. Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara
lain yang dapat ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga
penyelesaiannya:
1. Pengadilan Umum

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan
umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan
Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)

MATERI 3
Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS (PT)
• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang
ini serta peraturan pelaksanaannya.
• adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal

terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham
yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat
diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa
perlu membubarkan perusahaan.
• Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan
tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari
kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan
sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti
pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan
melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi
tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat
keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang
disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan
yang diperoleh perseroan terbatas.
• Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka
mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya
perseroan terbatas tersebut.
• Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka
mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya

perseroan terbatas tersebut.
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
• Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
• Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
• Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
• Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.
Ciri dan Sifat PT:
• Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
• Modal dan ukuran perusahaan yang besar
• Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
• Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham

• Kepemilikan mudah berpindah tangan
• Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
• Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk
dividen
• Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang
saham
• Sulit untuk membubarkan PT
• Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
Pembagian Perseroan Terbatas:
• PT. Terbuka
Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat
melalui pasar modal (go public).
• PT. Tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya
berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari
kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada
umum.
• PT. Kosong
Perseroan terbatas Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak
aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
BENTUK BENTUK BADAN USAHA

Firma
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih
pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha
dalam satu nama organisasi perusahaan.
Keuntungan persero Firma:
• Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing – masing,
sehingga kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian
kerja.
• Risiko ditanggung bersama
• Kelancaran usaha mendapatkan kredit
Kerugian perseroan Firma:
• Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya,
sehingga apabila ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah
seorang persero, maka persero lainnya harus ikut bertanggung jawab.
• Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan
kebijaksanaan.
Perseroan Commanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
Perusahaan terbatas negara (Persero)
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang

modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya
mengejar keuntungan.
Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau
jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk
meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri – ciri PERSERO adalah sebagai berikut:
– Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
– Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan
Perundang – undangan
– Statusnya berupa perseroan terbatas yang di atur berdasarkan undang
– undang
– Modal berbentuk saham
– Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan
negara yang dipisahkan
– Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris
– Menteri yang di tunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik
pemerintah
– Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku
sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham
perseroan terbatas
– RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
– Dipimpin oleh Direksi
– Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk di sahkan

– Tidak mendapat fasilitas negara
– Tujuan utama memperoleh keuntungan
– Hubungan – hubungan usaha di atur dalam hukum perdata
– Pegawainya berstatus Pegawai Negeri
Ciri – ciri dari BUMN yang berbentuk Perum:
– Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan
untuk mencari keuntungan
– Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan
– Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau
pegawai negeri
– Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi
• Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, PerumPeruri, Perum
Perhutani

MATERI 4
Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR
1. Definisi PKPU
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak secara
tegas memberikan definisi mengenai PKPU. Dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU K-PKPU
hanya menjelaskan PKPU sebagai berikut:
“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar
utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor[1]”.
dan
“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada Kreditornya.”
Untuk memperjelas definisi PKPU maka penulis menggalinya sebagai berikut:

Apakah Debitor yang diajukan permohonan pailit berarti ia menerima lonceng kematian?
TIDAK
Ketika seseorang diajukan permohonan pailit, bahkan ketika seseorang telah diputus pailit
maka tidak berarti merupakan lonceng kematian bagi orang tersebut. Masih ada beberapa
cara untuk meloloskan diri dari lonceng kematian tersebut antara lain:
1. UPAYA HUKUM –> Setelah Putusan Pailit
2. PKPU –> Sebelum Putusan Pailit
3. PERDAMAIAN –> Setelah Putusan Pailit
Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa definisi dari PKPU adalah:
“Kesempatan yang diberikan oleh Debitor untuk melunasi utang-utangnya dengan melakukan
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”
Adapun definisi penundaan pembayaran hutang dari Munir Fuady (suspension of payment
atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui
putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan
debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya
dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk
apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana
perdamaian).[2]
2. Pihak -pihak yang Dapat Mengajukan Pailit
Pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU pada dasarnya sama denganpihak-pihak yang
dapat mengajukan permohonan pailit, kecuali Kejaksaan. Jadi siapa sajakah yang dapat
mengajukan permohonan PKPU?
3. Pengaturan PKPU
PKPU diatur dalam pasal 222 s/d pasal 264 UU K-PKPU.

4. Jangka Waktu dalam PKPU
Keterangan:
1. Dalam hal PKPU diajukan oleh Debitor, Pengadilan dlm waktu paling lambat 3 hari
sejak tanggal pendaftaran PKPU, harus mengabulkan PKPU sementara, dan menunjuk
Hakim Pengawas dan Pengurus;
2. Dalam hal PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan paling lambat 20 hari sejak
tanggal pendaftaran harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim
Pengawas dan Pengurus;
3. Sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU
Sementara Dalam hal Debitur tidak hadir dalam sidang PKPU sementara berakhir,
Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yg sama;
4. Jika hasil sidang memenuhi persyaratan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap,
maka dibatasi waktu 270 hari harus selesai, apabila tidak selesai dan tidak dicapai
perdamaian, maka demi hukum debitur dinyatakan pailit.
Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
harus disertai daftar yang memuat :
 Sifat
 Jumlah piutang
 Jumlah hutang debitor beserta surat bukti secukupnya,
 Dan apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor, Pengadilan wajib
memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum sidang.
Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan berdasarkan sifatnya, PKPU dapat
dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
1. PKPU Sementara
Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus
dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan.
2. PKPU Tetap
Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor.
Bagaimana agar PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap?

Pasal 229 UU K-PKPU menentukan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang
tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkurenyang haknya diakui
atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau
kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; DAN
2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Separatisyang piutangnya
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas
kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
MATERI 5
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
1. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
Pengertian Hukum Pembiayaan
Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam
bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen.
Pengertian Lembaga Pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank
yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. BENTUK DAN MODEL LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan pembiayaan. Dikenal
sebagai pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberi
dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagaiannya.
Dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 1251 / KMK. 013/1988
tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan bahwa
kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi :
a. Sewa guna usaha
b. Model ventura
c. Perdagangan surat berharga
d. Anjak piutang
e. Usaha kartu kredit
f. Pembiayaan konsumen
Di samping itu ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak
diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
a. Giro
b. Deposito
c. Tabungan
d. Surat sanggup bayar (promissorynotes), jika surat sanggup bayar tersebut hanya dipakai
sebagai jaminan hutang ke pada bank yang menjadi kreditnya.
3. DASAR PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Dasar hukum substantive
Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “ kebebasan berkontrak”. Antara perusahaan
financial sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur.
Pasal 1338 (1) KUH Perdata
“suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya.

b. Dasar hukum administrasi
· Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.
· Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dana dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan/diubah disempurnakan.
· Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995 (tentang perbankan tidak berlaku bagi
pembiayaan konsumen karena dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bukan bank.

MATERI 6
Tindak Pidana Pencucian Uang
A. Pengertian
Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money“uang”
dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan pencucian
uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal
dan komprehensif mengenai money laundering, karena baik negara-negara maju dan negara-
negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas
dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat
mengartikan money laundering dengan pencucian uang.[1]
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau money
laundering sebagai:
“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau
organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasaldari kejahatan dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas
yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (finacial system)sehingga uang
tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”[2]
Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4),
dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang
merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi
dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.
B. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu
sebagai berikut:
1. Placement
Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal
dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan
uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem
keuangan, terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana,
suatu langkah untuk mengubah uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk
yang kurangmenimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem
keuangan.[3]
2. Layering
Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari
tindak pidana (dirty money) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan
sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain.
Dilakukannya layering, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul
harta kekayaan tersebut.
Dalam layering terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas
kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang
berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat
lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram”
tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening
perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada
tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui
mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif
dengan tujuan menghilangkan jejak.
3. Integration
Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui
penempatan (placement) atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta

kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai
kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci”
malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga
tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi
sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat
memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.[4]
Ada banyak cara melakukan integration, namun yang seringdigunakan adalah metode
yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode loan-back atau metode loan default.
Metode loan-back meliputi simpanan berjumlah besaryang biasanya disimpan di bank luar
negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang
didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak
sebagai uang yang berasaldari transaksi yang sah. Dengan kata lain, metode loan-
back merupakan metode dengan meminjam uang sendiri. Pada tahap integration tersebut,
uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan
dengan aturan hukum.
C. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan
tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme,
penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang
perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan
perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak
pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:[5]
1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). [6]
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak
pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak
pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima
atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan
pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban
pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan
percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian
uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor
yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka
pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar
pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur
mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana
lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.
Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola
transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena
melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian Financial
Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka
(2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The Forty
Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money
Laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Dalam Pasal ke 16 The Forty Recommendationsdari FATF disebutkan mengenai
pembentukan Financial Intelligent Unit yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-
transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian
uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di Indonesia
ini adalah PPATK.
Fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:
1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi
tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat

Studi Kasus
Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Studi Kasus: PT Intan Pariwara Klaten
1) Pendahuluan Perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif
memerlukan suatu perencanaan yang matang, tidak hanya berorientasi pada masa yang
akan datang tetapi juga harus bisa mengantisipasi perubahan dalam jangka pendek dan
menengah (Sofian, 2004). Perencanaan tersebut dimulai dari membuat suatu analisis
tentang bisnis konteks dari perusahaan, analisis lingkungan internal dan analisis
lingkungan eksternal sehingga akan dapat diketahui bagaimana posisi perusahaan
sebenarnya.
2) Tinjauan Pustaka
2.1. Analisis Lingkungan Eksternal
2.1.1. Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi) Analisis PEST
mencakup kondisi lingkungan makro Indonesia, yaitu perekonomian, teknologi,
politik/hukum, dan sosiokultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang
mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen. Sedangkan teknologi baru
menciptakan pasar dan peluang baru. Keputusan pemasaran amat dipengaruhi oleh
perkembangan dalam lingkungan politik yang terdiri dari undang-undang, kantor
pemerintah, dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai
organisasi dan individual dalam suatu masyarakat. Lingkungan budaya terdiri dari
lembaga dan kekuatankekuatan lain yang mempengaruhi nilainilai dasar, persepsi,
pilihan, dan tingkah laku yang dianut masyarakat (Kotler, 1997).
2.1.2. Model tekanan-tekanan kompetisi Sistem informasi strategis (Menurut
Jogiyanto, 2005), digunakan sebagai alat kompetisi untuk memenangkan persaingan.

Model yang menjelaskan ancaman kompetisi yang banyak digunakan adalah yang
dikenalkan Porter (1985) dengan nama competitive forces model. Porter menjelaskan
bahwa persaingan terdiri dari lima ancaman, yaitu persaingan dari pesaing-pesaing yang
sudah ada, ancaman pesaing-pesaing baru, ancaman produk-produk atau jasa-jasa
substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan kekuatan menawar dari
pemasokpemasok.
Perseteruan di antara perusahaan yang bersaing merupakan sebuah kekuatan yang paling
berpengaruh dibandingkan empat kekuatan lainnya. Strategi yang dijalankan oleh
perusahaan dapat berhasil hanya jika strategi itu memiliki keunggulan kompetitif
(competitive advantage) dibandingkan dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan
pesaing. Perubahan strategi di sebuah perusahaan dapat diimbangi serangan balasan,
seperti menurunkan harga, meningkatkan mutu, menambah fitur, menyediakan pelayanan,
memeperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan (David, 2004).
Potensi masuknya pesaing baru. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk
ke industri tertentu, sudah pasti intensitas persaingan di antara perusahaan meningkat.
Hambatanhambatan terhadap masuknya pesaing baru bisa berupa pentingnya memperoleh
skala ekonomi dengan cepat, pentingnya memperoleh teknologi dan pengetahuan khusus,
kurangnya pengalaman, kuatnya loyalitas pelanggan, fanatisme terhadap merek tertentu,
persyaratan modal yang besar, kurangnya saluran distribusi yang memadai, kebijakan
peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses bahan baku, kepemilikan paten, lokasi yang
tidak menguntungkan, serangan balik oleh perusahaan yang bertahan, dan potensi
kejenuhan pasar. Walaupun banyak hambatan, perusahaan baru kadang-kadang masuk ke
dalam industri dengan produk yang lebih tinggi mutunya, hara yang lebih rendah, dan
tenaga pemasaran yang banyak (David, 2004).
Potensi pengembangan produk pengganti. Dalam berbagai industri, perusahaan
bersaing ketat dengan produsen produk pengganti. Contohnya, produsen tempat plastik
bersaing dengan produsen tempat dari gelas, karton dan aluminium. Tekanan persaingan
akibat adanya produk pengganti semakin bertambah ketika harga produk pengganti relatif
murah dan biaya konsumen untuk beralih ke produk pun rendah. Kekuatan kompetitif
produk pengganti paling mudah diukur dari seberapa besar pangsa pasar yang direbutnya
dan rencana perusahaan produk pengganti tersebut untuk meningkatkan kapasitas serta
penetrasi pasar (David, 2004).

Kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok mempengaruhi intensitas
persaingan dalam suatu industri, terutama ketika jumlah pemasok banyak, ketika hanya
ada sedikit bahan baku pengganti yang baik, atau ketika biaya mengganti bahan baku
amat tinggi. Seringkali demi kepentingan bersama, pemasok dan produsen saling
membantu dengan memberikan harga yang terjangkau, mutu yang lebih baik,
pengembangan pelayanan baru, penyerahan barang tepat waktu, dan mengurangi biaya
inventarisasi, sehingga meningkatkan kemampuan meraih laba jangka panjang bagi
semua pihak yang terkait (David, 2004).
Kekuatan tawar konsumen. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau jumlahnya besar,
atau membeli dalam jumlah banyak, kekuatan tawarnya merupakan kekuatan utama yang
mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Perusahaan pesaing mungkin
menawarkan garansi yang lebih panjang atau pelayanan khusus untuk memperoleh
loyalitas pelanggan ketika kekuatan tawar dari konsumen luar biasa. Kekuatan tawar
konsumen juga lebih besar ketika produk yang dibeli bersifat standar atau tidak berbeda
(David, 2004).
Keuntungan kompetisi dapat dicapai jika perusahaan mampu mengatasi hubungannya
dengan pelanggan, pemasok, produk dan jasa substitusi, calon pesaing baru dan pesaing
lama yang sudah ada. Perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih strategi yang sudah
ada, misalnya cost leadership strategy, differentiation strategy dan yang lainnya untuk
mengatasi kelima ancaman tersebut untuk diubah menjadi opportunity atau kesempatan.
2.2. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal menggunakan Diagram
Konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem dan pihak eksternal yang terkait
dengan bisnis perusahaan.
3) Metodologi Penelitian
3.1. Metode Pengumpulan Data
Macam metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
(1) Observasi. Cara ini dirasa sangat efektif digunakan karena secara langsung dapat
dilihat sistem atau cara kerja dari obyek penelitian tersebut.
(2) Wawancara. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan staf karyawan dan
pimpinan PT Intan Pariwara Klaten Jawa Tengah.

(3) Kuosioner. Cara ini digunakan untuk mempermudah menganalisa kebutuhan IT pada
pengguna dalam hal ini karyawan dan manajemen PT Intan Pariwara Klaten.
(4) Studi Pustaka. Mengumpulkan data dan membaca bahan-bahan untuk teori yang
diperlukan sebagai landasan dalam penulisan artikel ini.
3.2. Metode Penelitian Metode penelitian
yang digunakan adalah sebagai berikut:
(1) Penyusunan Konteks Bisnis.
(2) Analisis Lingkungan Eksternal.
(3) Analisis Lingkungan Internal.
4) Pengujian dan Pembahasan
4.1. Penyusunan Konteks Bisnis
PT Intan Pariwara didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran mulai tingkat Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri, dan buku-buku umum, seperti
buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan
proses bisnisnya, PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi dan misinya. Visi PT Intan Pariwara
adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang
bermutu. Misi PT Intan Pariwara adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga
terjangkau. PT Intan Pariwara juga memiliki kredo atau slogan ”Mari Bersama Intan
Pariwara Mencerdaskan Bangsa”. Di dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara
dipimpin oleh seorang Direktur. Direktur membawahi Direktur Manajer. Di dalam struktur
organisasi terdapat tiga macam unsur bisnis yaitu bisnis support, bisnis akselerasi dan bisnis
operasional. Yang terlibat pada bisnis operasional antara lain nasional sales manajer, regional
manajer, sales manajer, pimpinan perwakilan, staf finance, koordinator pos, staf gudang dan
kepala seksi jenjang TK hingga SMA. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian
finance, pembukuan, pajak dan IT. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain
bagian HRD, General Affair dan PR.
4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat mengidentifikasikan faktor-
faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan

tersebut. Terdapat dua metode analisis yang digunakan yaitu analisis PEST (Politik,
Ekonomi, Sosial dan Teknologi), dan analisis kompetitif Porter.
4.2.1. Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi)
Keberadaan PT Intan Pariwara dipengaruhi oleh kondisi PEST di Indonesia.
Kondisikondisi tersebut meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
4.2.2. Analisis Kompetitif Porter
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan posisi perusahaan terhadap
persaingan dari pesaing-pesaing yang ada, ancaman pesaing-pesaing baru, ancaman
produkproduk atau jasajasa substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan dan
kekuatan menawar dari pemasok-pemasok Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) didirikan
tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional
ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya
Belanda, yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di Tanah Air, lahirnya IKAPI
juga dijiwai hasrat yang besar untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat
Indonesia yang cerdas. Jika pada waktu lahirnya IKAPI hanya beranggotakan 13 penerbit,
maka jumlah anggota IKAPI kini mencapai ± 650 penerbit yang tersebar di seluruh
Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, IKAPI tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi
penerbit buku, yang mampu memperjuangkan dan melayani berbagai kepentingan para
anggotanya. Pusat kegiatan IKAPI berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia,
sedangkan cabang-cabang dan perwakilan organisasi ini berkedudukan di ibu kota tiap-tiap
propinsi. IKAPI kini memiliki 7 (tujuh) kantor cabang, masing-masing DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Sumatra
Barat, serta 3 (tiga) kantor perwakilan masing-masing Daerah Istimewa Aceh, Sumatera
Selatan, serta Bali/Nusa (Sumber: http://www.ikapi.or.id). PT Intan Pariwara masuk dalam
keanggotaan IKAPI dengan nomor anggota 006. Penerbit-penerbit lain yang masuk dalam
anggota IKAPI dan yang belum masuk dalam keanggotaan IKAPI merupakan pesaing bagi
PT Intan Pariwara. Pesaing lainnya salah satunya adalah online publishing (penerbit online)
yang memberikan layanan e-book melalui internet. Kemudahan mendapatkan buku melalui
internet itulah merupakan salah satu ancaman dari pesaing yang tidak bisa dianggap remeh.
Konsumen PT Intan Pariwara berasal dari siswa-siswa tingkat TK hingga SMA dan juga
masyarakat umum. Kekuatan pembeli antara lain dari kualitas buku, brand image dari
penerbit dan kekuatan tawar pembeli. 4.3. Analisis Lingkungan Internal Hubungan antara

sistem dan pihak eksternal yang terkait dengan PT Intan Pariwara dapat digambarkan pada
gambar 2. Dari gambar tersebut dapat menjelaskan bahwa ada empat pihak eksternal yang
terkait, yaitu Percetakan, Penulis, Perwakilan dan Pembeli yang terdiri dari siswa tingkat TK
hingga SMA dan masyarakat umum.
5.) Kesimpulan
Pesaing dari PT Intan Pariwara salah satunya adalah online publishing (penerbit
online) yang memberikan layanan e-book melalui internet. Kemudahan mendapatkan buku
melalui internet itulah merupakan salah satu ancaman dari pesaing yang tidak bisa dianggap
remeh.
6.) Saran
Perlu dilakukan analisis CSF, SWOT dan TOWS agar dapat diketahui faktor sukses
perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Dafar Pustaka
Referensi
David, F. R., 2004, Manajemen Strategis : Konsep-Konsep, Edisi Kesembilan, PT Indeks,
Jakarta.
Jogiyanto, HM., 2005. Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar,
Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan. Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Kotler, P., Armstrong, G., 1997, Dasar-Dasar Pemasaran, Principles of Marketing 7 e, Edisi
Bahasa Indonesia, Jilid 1, diterjemahkan oleh Drs. Alexander Sindoro, Prenhallindo, Jakarta.
Sofian, J., 2004. Pengantar Balanced Scorecard (Bag. 2) http://www.sisfokampus.net/
index.php?fn=dispbrt0&prm=56, Access date 08-05-2006.

HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,TUGAS 3,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,TUGAS 3,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018

Similar to HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,TUGAS 3,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018 (20)

More from febrysaragih

More from febrysaragih (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,TUGAS 3,UNIVERSITAS MERCU BUANA,2018