Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup pengertian, jenis, konsep, dasar perlindungan, dan undang-undang yang mengatur HAKI di Indonesia, khususnya perlindungan hukum bagi kesenian tradisional.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Dosenpengampu:Hapzi, Prof. Dr. MM
13Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa :Febry Dian Utami Saragih (43217010076)
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK
MERK, RAHASIA DAGANG, DAN
PELANGGARAN HAK MERK SERTA HAK
PATENT

2. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara
kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga
untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan
mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang
dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan
dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur
dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang
pengesahan WTO (Agreement Establishing The World
Trade Organization). Pengertian Intellectual Property
Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas
kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia,
yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara
pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

3. Macam-Macam HAKI
1) Hak Cipta
2) Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri terdiri dari:
– Paten (patent)
– Merk (Trademark)
– Rancangan (Industrial Design)
– Informasi Rahasia (Trade Secret)
– Indikasi Geografi (Geographical Indications)
– Denah Rangkaian (Circuit Layout)
– Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

4. Konsep HAKI
Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki
konsep yang bernama konsep HAKI. Berikut ini merupakan
konsep HAKI:
• Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU &
wewenang menurut hukum).
• Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
• Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan
intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan
intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan
curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk”
baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis2.

5. • Berbagai karya intelektual memiliki dasar-dasar tersendiri.
Berikut ini merupakan dasar dari HAKI Karya Intelektual:
• Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat
berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau
penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai
ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset
komersial.
Dasar HAKI Karya Intelektual

6. Terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang dapat
digolongkan ke dalam bentuk HAKI. Berikut ini merupakan
bentuk (karya) kekayaan intelektual:
• Penemuan
• Desain Produk
• Literatur, Seni, Pengetahuan, Software
• Nama dan Merek Usaha
• Know-How & Informasi Rahasia
• Desain Tata Letak IC
• Varietas Baru Tanaman
•
Bentuk (Karya) Kekayaan Intelektual

7. Undang-Undang HAKI
1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
7) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman

8. Lingkup Perlindungan HAKI
• a. Hak Cipta (Copyright)
World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2001
telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan
Intelektual Sedunia:
• b. Hak Milik Industri (Industrial Property)
• c. Paten
• d. Paten Sederhana
• e. Merek & Indikasi Geografis
• f. Desain Industri
• g. Rahasia Dagang
• h. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu
• i. Perlindungan Varietas Tanaman Hak Cipta (copyright)
• j. Melindungi sebuah karya

9. Perlindungan Hukum HAKI Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia
1. Pelindungan Preventif
Kebudayaan (seni dan budaya) semakin disadari sebagai sebuah
fenomena kehidupan manusia yang paling progresif, baik dalam hal
pertemuan dan pergerakan manusia secara fisik ataupun ide/gagasan serta
pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Karenanya banyak negara yang kini
menjadikan kebudayaan (komersial atau non komersial) sebagai bagian
utama strategi pembangunannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan
terbentuk sebuah sistem industri budaya. Dimana kebudayaan bertindak
sebagai faktor utama pembentukan pola hidup, sekaligus mewakili citra
sebuah komunitas. Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti
Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai
membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam
beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada
pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman utama,industri
budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya. Industri
budaya akan merangsang kesadaran masyarakat untuk melihat kembali
dirinya sebagai aktor penting kebudayaannya.

10. 2. Perlindungan Represif
• Perlindungan represif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di
Indonesia terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal
kesenian tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara, berhak mengajukan
gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan
meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan
ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga
agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh
dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya
ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta
atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta
atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli
warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:
• Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
• Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
• Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
• Mengubah isi ciptaan.

11. perlindungan hukum bagi kesenian tradisional dari pembajakkan
oleh negara lain
• Pembentukan perundang-undangan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat lokal;
• Pelaksanaan dokumentasi sebagai sarana
untuk defensive protection dengan melibatkan
masyarakat atau LSM dalam proses efektifikasi
dokumentasi dengan dimotori Pemerintah Pusat
dan Daerah;
• Menyiapkan mekanisme benefit sharing yang
tetap.

12. DAFTAR PUSTAKA
https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/0
4/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/

13. Terima Kasih