Makalah ini membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan di Indonesia, termasuk jenis-jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Makalah ini juga menjelaskan manfaat asuransi, peran lembaga pembiayaan, fungsi asuransi, tujuan asuransi, dan konsekuensi hukum dari perjanjian asuransi. Diakhir makalah dijel

1. MAKALAH
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga
DOSEN : Prof.Dr. Hapzi Ali, CMA
DISUSUN OLEH :
LENI ANGGRAENI 43218010177
UNIVERSITAS MERCU BUANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JULI 2019

2. Jenis Lembaga Pembiayaan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II
Pasal 2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
sebagai berikut
a. Perusahaan Pembiayaan
1) Sewa Guna Usaha (Leasing)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal, baik secara sewa guna usaha degan hak opsi (finance lease) ataupun sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operatinglease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee)
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
2) Anjak Piutang
Dalam operasinya, anjak piutang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Nomor 1251/ KMK.013/1998. Dalam KMK tersebut, dikatakan bahwa anjak piutang yaitu badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri.
3) Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
4) Usaha Kartu Kredit
Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang
dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah
bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke daiam suatu perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan imtuk jangka waktu tertentu.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur
Manfaat Asuransi
• Rasa aman dan perlindungan à polis membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan
• Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil
• Polis data dijadikan jaminan kredit
• Sebagai tabungan atau pendapatan
• Alat penyebaran resiko
• Membantu meningkatkan kegiatan usaha à ada dana
Peran Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber
pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan prekonomian nasional, menampung,
manyalurkan aspirasi dan minat masyarakat serta berperan penting pada pembangunan, dimana
lembaga ini diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masyalah
yang umum yakni dari segi permodalan
Fungsi Asuransi
1. Fungsi Primer
Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian
(chance of loss)
Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan
dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah
Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan
oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar
2. Fungsi Sekunder Export Terselubung
– Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata keluar negeri.
Perangsang Pertumbuhan Ekonomi
– untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki
manfaat sosial dan sebagai tabungan.

4. Tujuan Asuransi
1. Tujuan Asuransi untuk Pengalihan Resiko
2. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Ganti Rugi
3. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Santunan
4. Tujuan Asuransi untuk Kesejahteraan Anggota
KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ASURANSI
a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari
pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian
sebagaimana telah ditentukan oleh hukum
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan
mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara
sepihak saja (pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya.
b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa setiap
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut
kepatutan dan keadilan.
Implementasi pada perusahaan
1. Perusahaan Sewa Guna Usaha
Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia menggunakan sewa guna usaha atau leasing ini
untuk mendanai kendaraan, mesin, dan peralatan. Di negara-negara maju, pada umumnya
investasi pribadi satu pertiganya dibiayai dengan leasing. Ada banyak sekali contoh perusahaan
sewa guna usaha atau leasing di Indonesia yang terdaftar di OJK, diantaranya: Adira Finance,
BCA Finance, BFI Finance, FIF, WOM, Otto Summit, Aditama Finance, dan sebagainya adalah
contoh perusahan leasing konvensional. Kemudian untuk perusahaan leasing syariah di
Indonesia diantaranya adalah: Al Ijarah Indonesia Finance, Amanah Finance, dan Citra Tirta
Mulia.
2. Perusahaan Anjak Piutang
Sebuah perusahaan anjak piutang mendapatkan modal atau pembiayaan dari kegiatan
pengelolaan, pembelian dan pengambil alihan piutang dari sebuah perusahaan.

5. 1. Aditama Finance, merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir menawarkan
produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha atau finance lease.
2. SG Finance, perusahaan ini awalnya hanya melayani pembiayaan atau modal dana pada
alat berat dan truk untuk dana di sector perkebunan, infrastruktur, dan di sector
pertambangan. Saat ini SG Finance berkembang menjadi perusahaan anjak piutang
dan consumer finance.
3. PT IFS Capital Indonesia, memberikan penyediaan jasa di bidang leasing untuk berbagai
usaha kecil dan menengah di Indonesia, dan juga di bidang anjak piutang. IFSI kini telah
menyediakan jasa bagi para importir dan eksportir di Indonesia.
4. PT Tifa Finance, perusahaan ini berkfokus dan bergerak pada bidang sewa guna usaha,
anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia salah satunya adalah PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), perusahaan ini merupakan BUMN dengan
kepemilikan saham 100% milik Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Keuangan Republik
Indonesia. PT SMI ini telah didirikan sejak 26 Februari 2009. PT SMI memainkan peranan aktif
dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur di Indonesia, diantaranya melakukan kegiatan
pengembangan proyek dan melayani jasa konsultasi untuk seluruh proyek yang tersebar di
seluruh Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA
Ali,Hapzi, 2019. Modul 5 Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan. (9 Maret 2019)
https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/
https://parakawak.blogspot.com/2016/12/pengertian-fungsi-peran-jenis.html
Eva Okta. https://www.akuntansilengkap.com/keuangan/fungsi-lembaga-pembiayaan/