Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.

1. PERATURAN
TERKAIT BIOTA
LAUT YANG
DILINDUNGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018
2018

2. MATERI PRESENTASI
1. Pendahuluan
2. Jenis Biota Dilindungi
3. Larangan Dan Sanksi
4. Contoh Kasus

3. INDONESIA – Keragaan Umum
• Jumlah Pulau: 17.504 pulau (13.466
telah memiliki nama dan dideposit
PBB
• Luas Perairan Laut: 5,8 juta km2
ZEE: 2,55 juta km2 , Laut teritorial:
0,30 juta km2 , Perairan Kep: 2,95
juta km2.
• Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di
Indonesia 12,54 juta ton/tahun
• Budidaya tambak dеngаn luas
mencapai 2.963.717 hektare (ha),
budidaya kolam memiliki potensi
seluas 541.000 ha, budidaya dі
perairan umum memiliki potensi
seluas 145.125 ha
• Migas: Dari 60 Cekungan Migas
Indonesia, 70% berada di laut
• Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar

4. STATUS KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT INDONESIA
450
spesies
Karang
3476
Spesies
Ikan Laut
13
Spesies
Lamun
48
Spesies
Mangrove
309 Spesies
Krustasea
(LIPI, 2014)

5. STATUS KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT INDONESIA
6 Spesies
Penyu
35 Spesies
Mamalia
Laut
221
Spesies Hiu
dan Pari

6. PERMASALAHAN :
PENYEBAB KERUSAKAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
GANGGUAN MANUSIA
• Tangkap Lebih
• Perikanan destruktif : pemboman,
penggunaan racun
• Penambangan
• Pencemaran
• Sedimentasi
• Pariwisata
• Pengerukan, pengurugan dan
pembangunan pantai
Akar Masalah
• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat
• Kemiskinan
• Keserakahan
• Kebijakan dan Strategi Pengelolaan yang
tidak jelas
• Kelemahan kerangka perundang-
undangan dan penegakan hukum
ALAM
• Abrasi
• Tsunami
• Perubahan Iklim
• dll

7. “IKAN” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
Pasal 1 Angka 4 : IKAN adalah segala jenis organise yang SELURUH atau
SEBAGIAN siklus hidupnya di dalam lingkungan perairan
Penjelasan Pasal 7 ayat 5 yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:
a. pisces (ikan bersirip)
b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
f. ampibia (kodok dan sebangsanya);
g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan
sebangsanya);
h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam
air); dan
j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di
atas,
k. semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

8. JENIS IKAN YANG DILINDUNGI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1999

9. MAMALIA
Gambar Nama Status
Perlindungan
IUCN CITES
Duyung
(Dugong dugon)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo Permen
LHK 92/2018)
Vulnerable Apendiks I
Semua jenis
lumba-lumba
Ordo Cetacea
(13 spesies)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo Permen
LHK 92/2018)
• Data deficient
• Least
concern
• Vulnerable
Apendiks I
dan II
Semua jenis paus
Ordo Cetacea
(20 spesies)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo Permen
LHK 92/2018)
• Data deficient
• Least
concern
• Vulnerable
• Endagered
Apendiks I
dan II
Lumba-lumba air
tawar/pesut
(Orcaella
brevirostris )
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo Permen
LHK 92/2018)
vulnerable Apendiks I

10. REPTILIA
Gambar Nama Status
Perlindungan
IUCN CITES
Semua jenis penyu laut
(6 jenis):
• Penyu tempayan
• Penyu hijau
• Penyu belimbing
• Penyu sisik
• Penyu ridel/abu-
abu/lekang
• Penyu pipih
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
Vulnerable Apendiks I
Labi-labi (2 jenis):
• Labi-labi bintang
• Kura-kura Irian/Kura-
kura moncong babi
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
• Critically
endagered
• Vulnerable
• Apendiks I
• Apendiks
II
Kura-kura (5 jenis):
• Kura Irian leher panjang
• Kura Irian leher P. Rote
• Kura-kura gading
• Baning cokelat
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
• Least
concern
• Least
concern
• Endagered
• Apendiks II
• -
• Apendiks II
• Apendiks I

11. PISCES
Gambar Nama Status
Perlindungan
IUCN CITES
Selusur Maninjau
(Homaloptera
gymnogaster)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
- -
Ikan raja laut (Latimeria
chalumnae)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
Critically
endagered
Apendiks I
Ikan Belida (4 spesies)
• Belida Jawa
• Belida Sumatera
• Belida Borneo
• Belida Lopis
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
Least
concern
-
Pari Gergaji (4 spesies)
• Pari Gergaji Gigi Besar
• Pari Gergaji Lancip
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
Critically
endagered
Apendiks I

12. PISCES
Gambar Nama Status
Perlindungan
IUCN CITES
Wader goa
(Barbodes microps)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
- -
Ikan Arwana (2 spesies)
• Peyang malaya,
Arwana fromosus
• Arwana irian
Perlindungan penuh
(Permen LHK
20/2018 jo Permen
LHK 92/2018)
Endagere
d
Apendiks I
Ikan Batak
(Neolissochilus
thienemanni)
Perlindungan
penuh
(Permen LHK
20/2018 jo
Permen LHK
92/2018)
Pari Sungai (4 Spesies)
• Pari Sungai Tutul
• Pari Sungai Raksasa
Perlindungan
penuh
(Permen LHK

13. CRUSTACEA
Gambar Nama Status Perlindungan IUCN CITES
Ketam kelapa (Birgus
latro)
Perlindungan penuh
(Permen LHK 20/2018
jo Permen LHK
92/2018)
Data
deficient
-

14. BIVALVIA
Gambar Nama Status Perlindungan IUCN CITES
Ketam tapak kuda (3
Spesies)
• Belangkas Besar
• Belangkas tiga duri
• Belangkas Padi
Perlindungan penuh
(Permen LHK 20/2018
jo Permen LHK
92/2018)
Data
deficient
-
Triton terompet
(Charonia tritonis)
Perlindungan penuh
(Permen LHK 20/2018
jo Permen LHK
92/2018)
- -
Kima (2 jenis):
• Kima tapak kuda
• Kima Cina
Perlindungan penuh
(Permen LHK 20/2018
jo Permen LHK
92/2018)
• Lower risk
• Lower risk
Apendiks II
Nautilus berongga
(Nautilus pompillius)
Perlindungan penuh
(Permen LHK 20/2018
jo Permen LHK
92/2018)

15. BIVALVIA
Gambar Nama Status Perlindungan IUCN CITES
Troka, Susur bundar,
lola
(Trochus niloticus)
• Dilindungi
PP No. 7 / 1999
• Satwa buru
Kepmen Kehutanan
dan Perkebunan No.
385/1999
- -
Nautilus berongga
(Nautilus pompillius)
Perlindungan penuh
PP No. 7 / 1999
- Apendiks II
Kepala kambing
(Cassis cornuta)
Perlindungan penuh
PP No. 7 / 1999
- -
Batu laga, Siput hijau
(Turbo marmoratus)
Perlindungan penuh
PP No. 7 / 1999
- -

16. JENIS IKAN YANG DILINDUNGI KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

17. PISCES
Gambar Nama Status Perlindungan IUCN CITES
Ikan Terubuk
(Tenualosa
macrura)
Perlindungan terbatas
waktu dan tempat
Kepmen KP No. 59 /2011
- -
Ikan Terubuk
(Tenualosa ilisha)
Perlindungan terbatas
waktu dan tempat
Kepmen KP No. 43/2016
Least
concern
-
hiu Paus
(Rhincodon typus)
Perlindungan penuh
Kepmen KP No. 18/2013
Vulnerable Apendiks II
Napoleon
(Cheilinus
undulatus)
Perlindungan terbatas
ukuran
Kepmen KP 37/2013
Vulnerable Apendiks II
Pari Manta (Manta
birostris, Manta
alfredi)
Perlindungan penuh
Kepmen KP 04/2014
Vulnerable Apendiks II
Ikan Capungan
Banggai
(Pterapogon
kauderni)
Perlindungan Terbatas
Waktu dan Tempat
Kepmen KP 49/2018
Endangere
d

18. ANTHOZOA
Gambar Nama Status
Perlindungan
IUCN CITES
Bambu laut (Isis
hippuris)
Perlindungan
terbatas waktu
Kepmen KP
46/2014
(Dilarang diambil
dan
diperdagangkan
dari 2014-2019)
- -

19. JENIS IKAN DILARANG EKSPOR

20. REGULASI NASIONAL
PERATURAN. MenKP No. 5/2018
Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan
Hiu Martil (Sphyrna spp)
HIU KOBOI
C. Longimanus
HIU MARTIL
Sphyrna zygaena
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
STATUS
DILARANG
EKSPOR
PEMANFAATAN
DALAM NEGERI
DIPERBOLEHKAN
Manta alfredi Manta birostris

21. BIOTA LAUT APENDIKS CITES

22. JENIS – JENIS IKAN APENDIKS CITES
APENDIKS I
Memuat jenis-jenis yang telah terancam punah. Dilarang diperdagangkan kecuali
hasil pengembangbiakan F2
APENDIKS II
Memuat jenis - jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya
harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punah
APENDIKS III
Memuat jenis yang oleh suatu negara tertentu yang perdagangannya membutuhkan
bantuan pengendalian Internasional
PenyuLumba - Lumba Dugong
Kuda LautKarang hiasnapoleon Hiu martil
Apendiks I
Apendiks II

23. JENIS HIU DAN PARI YANG DIATUR DALAM CITES
No Jenis Nama Umum Apendiks Berlaku
1 Rhincodon typus Whale Shark II 13 - 02 – 2003
2 Pristis spp Saw Fish I 13 – 03 – 2007
3 Sphyrna lewini Scalloped
Hammerhead
II 14 - 04 - 2014
4 Sphyrna mokarran Great Hammerhead II 14 - 04 - 2014
5 Sphyrna zygaena Smooth Hammerhead II 14 - 04 - 2014
6 Carcharhinus longimanus Ocean White tip Shark II 14 – 09 - 2014
7 Manta spp Manta Ray II 14 – 04 - 2014
8 Mobula spp Devil Ray II 1 – 04 - 2017
9 Carcharhinus falciformis Silky Sharks II 1 – 10 - 2017
10 Alopias pelagicus Pelagic Thresher
shark
II 1 – 10 - 2017
11 Alopias vulpinus Common Thresher
sharks
II 1 – 10 - 2017

24. LARANGAN DAN SANKSI

25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Pasal 21
(1) Setiap orang dilarang untuk :
a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup
atau mati;
b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau
mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
(2) Setiap orang dilarang untuk :
a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam
atau di luar Indonesia;
d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa
yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau
mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar
Indonesia;
e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur
dan atau sarang satwa yang dillindungi.

26. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Pasal 40
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

27. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
1. Pasal 7 ayat (1) huruf u UU No. 45/2009, menyatakan dalam rangka
mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri
menetapkan jenis ikan yang dilindungi;
2. Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 45/2009, menyatakan setiap orang
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan
wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengenai jenis ikan yang dilindungi;
3. Pasal 16 ayat (1) UU No. 31/2004 tentang Perikanan, menyatakan
bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan,
mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang
merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,
dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar
wilayah pengelolaan perikanan RI
SANKSI
1. Pasal 88 UU No. 31/2004 : pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar
2. Pasal 100 UU No. 31/2004 : pidana denda maksimal Rp. 250 juta
rupiah

28. PENGATURAN LARANGAN DAN SANKSI
UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

29. Dalam pemannfaatan WP3K, setiap Orang secara langsung
atau tidak langsung dilarang:
a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang
menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
c. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,
dan/atau cara lain yang merusak ekosistem terumbu;
d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yaang
merusak ekosistem terumbu karang;
e. menggunakan cara dan metode yang merusak
Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan
karakteristik WP3K;
Larangan
Pasal 35

30. f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di
Kawasan atau zona budidaya yang tidak
meemperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
g. menebang mangrove di Kawasan Konservasi untuk
kegiatan kegiatan industri, permukiman, dan/atau
kegiatan lain;
h. menggunakan cara dan metode yang merusak
padang lamun;
i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang
apabila secara teknis, ekologis, sosial,
dan/ataunbudaya yang menimbulkan kerusakan
lingkungan dan/atau pencemaranlingkungan
dan/atau merugikan masyakat sekitarnya;
lanjutan

31. f. melakukan penambangan minyak dan gas pada
wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial,
dan/ataunbudaya yang menimbulkan kerusakan
lingkungan dan/atau pencemaranlingkungan
dan/atau merugikan masyakat sekitarnya;
g. melakukan penambangan mineral pada wilayah
yang apabila secara teknis, ekologis, sosial,
dan/ataunbudaya yang menimbulkan kerusakan
lingkungan dan/atau pencemaranlingkungan
dan/atau merugikan masyakat sekitarnya; serta
h. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan
kerusakan lingkungan dan/atau merugikan
masyarakat sekitarnya
lanjutan

32. 1) Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) setiap Orang yang dengan
sengaja :
Pasal 73
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII

33. a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang,
mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi,
menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,
dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya
ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d;
b. menggunakan cara dan metode yang merusak
Ekosistem mangrove, melakukan konversi
Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk
kegiatan industri dan permukiman, dan/atau
kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
c. menggunakan cara dan metode yang merusak
padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf h;
LANJUTAN….

34. d. melakukan penambangan pasir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
e. melakukan penambangan minyak dan gas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
j.
f. melakukan penambangan mineral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
k.
g. melakukan pembangunan fisik yang
menimbulkan kerusakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
LANJUTAN….

35. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

36. Bagian Kesatu
Izin
Pasal 16
(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan
Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib
memiliki Izin Lokasi.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pemberian Izin Pengelolaan.
Pasal 17
(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan
berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2)Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil,
Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai
bagi kapal asing.
(3)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan
dan waktu tertentu
(4)Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur
laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

37. Pasal 18
Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.
Pasal 19
(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan
Pesisir dan perairan pulaupulau kecil untuk kegiatan:
a. produksi garam;
b. biofarmakologi laut;
c. bioteknologi laut;
d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g.pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
wajib memiliki Izin Pengelolaan.
(2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

38. Pasal 71
(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian
pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan,
pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.
(3) (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang
tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan izin; dan/atau
f. denda administratif.

39. Pasal 71
(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian
pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan,
pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.
(3) (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang
tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan izin; dan/atau
f. denda administratif.

40. Pasal 75
Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan
pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 75A
Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-
pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

41. CONTOH KASUS

42. KASUS PARI MANTA
PERLINDUNGAN: PERMEN KP NO 4 TAHUN 2014
No. Lokasi Barang Bukti Penyidik Vonis/Proses
1. Surabaya 6 kg insang PSDKP Surabaya Denda Rp 5 juta
rupiah
2. Bali 103 Kg insang PSDKP Benoa 8 bulan penjara dan
denda 50 juta rupiah
3. Surabaya 226 Kg insang PSDKP Surabaya Denda 20 juta rupiah
4. Indramayu 1 ekor pari
manta
PSDKP Jakarta Penjara 10 bulan dan
denda 10 juta rupiah
5. Indramayu 26 Kg insang PSDKP Jakarta Penjara 16 bulan dan
denda 50 juta rupiah
6. Lebak Banten 2 Kg insang PSDKP Jakarta pembinaan
KASUS PARI MANTA
PERLINDUNGAN: PERMEN KP NO 4 TAHUN 2014

43. KASUS PARI MANTA
PERLINDUNGAN: PERMEN KP NO 4 TAHUN 2014
No. Lokasi Barang Bukti Penyidik Vonis/Proses
7. Lombok Timur 5 Kg insang PSDKP Lombok Penjara 3 bulan dan
denda 5 juta rupiah
8. Lombok Timur 5 karung
tulang dan 5
Kg insang
PSDKP Lombok Penjara 4 bulan dan
denda 2 juta rupiah
9. Lombok Timur 25 Kg Insang PSDKP Lombok Penjara 8 bulan dan
denda 1 juta rupiah
10. Pelabuhanratu 10 Kg Insang PSDKP
Pelabuhanratu
Proses penyidikan
11. Surabaya 340 Kg tulang PSDKP Surabaya Belum terima putusan
12. Lembata 25 Kg insang Polres Lembata Belum terima putusan
13. Banyuwangi 1,7 Kg insang
dan 210 Kg
tulang
PSDKP Banyuwangi Proses penyidikan

44. OTT pemanfaatan pari
manta di Sukabumi,
Surabaya dan
Lembata
44

45. KASUS HIU PAUS
Perlindungan: Keputusan Men KP Nomor 18 Tahun 2013
No
.
Lokasi Barang
Bukti
Penyidik Vonis/Proses
1. Banyuwangi 1 set sirip PSDKP
banyuwangi
Proses
penyidikan
2. Lombok
Timur
1 set sirip PSDKP
Lombok
Penjara 8 bulan
dan denda 1 juta
rupiah
3. Ambon 2 ekor hiu
paus kondisi
hidup
PSDKP Ambon Proses
penyidikan
4. Bangka
Belitung
1 ekor hiu
paus
PSDKP Sungai
Liat
Pembinaan
45

46. KASUS HIU MARTIL & KOBOI
Perlindungan: Peraturan Men KP Nomor 48 Tahun 2016
No
.
Lokasi Barang
Bukti
Penyidik Vonis/Proses
1. Surabaya 274 Kg sirip
hiu martil
dan 1,2 kg
sirip hiu
koboi
PSDKP Jakarta Denda 50 juta
rupiah
2. Jakarta 2.167 Kg
sirip
PSDKP Jakarta Belum terima
salinan putusan

47. Napoleon
Perlindungan: Keputusan Men KP Nomor 37 Tahun 2013
No. Lokasi Barang
Bukti
Penyidik Vonis/Proses
1. Kendari 250 ekor PSDKP Pasarwajo Pelepasan
2. Kendari 8 ekor PSDKP Pasarwajo Diserahkan ke
BKIPM
Dugong
No. Lokasi Barang Bukti Penyidik Vonis/Proses
1. Morotai 2 ekor PSDKP Morotai Pelepasan dan
Pembinaan
Perlindungan oleh UU No. 5 Tahun 1990 & PP No. 7 Tahun
1999

48. KASUS PENYU
Perlindungan: UU 5 TAHUN 1990 & PP 7 TAHUN 1999
No. Lokasi Barang Bukti Penyidik Vonis/Proses
1. Bandung 17 ekor tukik DKP Jabar Pembinaan
2. Banggai 1 ekor penyu PSDKP Banggai Pembinaan
3. Derawan Souvenir karapas
penyu
PSDKP Derawan Pembinaan
4. Bulukumba 22 ekor penyu PSDKP Makasar Pembinaan
5. Tanjung Redeb Souvenir karapas
penyu
PSDKP Derawan Pembinaan
6. Gorontalo Daging penyu PSDKP Bitung Pembinaan
7. Sumbawa 4 koli daging dan
kulit penyu
BKIPM Pototano Pembinaan
8. Jakarta Telur penyu PSDKP Jakarta Pembinaan
KASUS PENYU
Perlindungan : UU 5 TAHUN 1990 & PP 7 TAHUN 1999

49. KASUS PENYU
Perlindungan : UU 5 TAHUN 1990 & PP 7 TAHUN 1999
No. Lokasi Barang Bukti Penyidik Vonis/Proses
9. Bali 45 ekor penyu Dit Polair Bali Penyidikan
10. Morowali 70 ekor penyu PSDKP Kendari Pelaku tidak
ditemukan, dilakukan
pelepasliaran penyu
11. Tanjung Pinang 1000 butir telur
penyu
PSDKP Tanjung
Pinang
Diserahkan ke Polisi
12. Manado Daging penyu PSDKP Tumumpa Diserahkan ke Polisi
13. Maumere Daging penyu PSDKP Jakarta Pembinaan
14. Berau 4600 telur penyu DKP Berau Diserahkan ke polisi
15. Tanjung Pinang 5 kardus telur
penyu
PSDKP Tanjung
Pinang
pembinaan
16. Natuna (pasar) Telur penyu - Pembinaan
17. Aru 38 penyu Polres Aru Penyidikan
49

50. Pengawasan pemanfaatan
penyu dan turunannya di
Tanjung Pinang, Kendari,
Aceh Singkil dan
Bulukumba
50