Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).

1. 1
Jakarta | 8 Juni 2017
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral
Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Capaian dan Arah Perbaikan Tata Kelola Mineral dan Batubara Nasional
1

2. TATA KELOLA PENATAAN IUP MINERBA NASIONAL
MELALUI PROSES CLEAR&CLEAN (C&C)
2011 2012 - 2013 2014 2015 2017
Per 15 Apr 2014
Penyerahan IUP
Non C&C
Kab/Kota ke
Pem. Prov di
Bali
1 Mei 2011
Rekonsiliasi Tahap I
(evaluasi dok.
perizinan)
Proses penataan IUPPer 1 Juli 2011 Korsupwas
KPK
12 Provinsi
Korsupwas
KPK
19 Provinsi
Rekonsiliasi Tahap II Okt-Nov
2012 (evaluasi perizinan,
wilayah, kewajiban keuangan,
lingkungan Sertifikat C&C)
Hingga CNC
XXIV
1. Dalam penataan IUP yang selanjutnya dikenal dengan istilah Clear&Clear (C&C) dalam bidang pertambangan mineral
dan batubara muncul pertama kali berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No. 33/Humas KESDM/2011 tanggal
27 Mei 2011 tentang Koordinasi Pendataan IUP Tahun 2011. Penetapan CNC dimaksudkan untuk memastikan bahwa
perizinan perusahaan telah disesuaikan dari KP menjadi IUP sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009.
2. Dalam pekembangannya istilah C&C dimaknai sebagai IUP yang telah memenuhi persyaratan perizinan IUP (telah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) dan wilayah IUP (tidak tumpang tindih dengan IUP lain dalam
komoditas yang sama).
3. Untuk hal tersebut Ditjen Minerba telah melakukan Koordinasi Penataan IUP melalui rekonsiliasi IUP Tahap I (3-6 Mei
2011) dan Tahap II (September-November 2012), Korsupwas Pertambangan Minerba (yang diinisiasi oleh KPK), 2014-
2015, dan Sinkronisasi Data IUP seluruh Indonesia 2016.

3. 1. Kewajiban pelaporan penyelenggaraan usaha pertambangan di daaerah oleh
Pemda kepada Pusat tidak berjalan
2. Tumpang Tindih IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Ketidakpatuhan di dalam Pembayaran PNBP oleh Pelaku Usaha Pertambangan
(Pemegang IUP)
4. Adanya PETI dan/atau IUP tidak patuh sebagai faktor penyebab penurunan
kualitas LH (Alih Fungsi Lahan, Kerusakan DAS, Penurunan Kualitas Air)
KONDISI OBYEKTIF PERLUNYA PENATAAN IUP

4. 1. PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
 Pasal 36 ayat (3) “Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan data dan/atau
informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah”
 Pasal 36 ayat (4) “Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara
dan dikelola oleh Menteri”
2. PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 Pasal 102 ayat (2) “Gubernur/bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan
usaha pertambangan sesuai kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan”
 Pasal 112 angka 4 huruf a: “ KP, SIPD, dan SIPR yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan sebelum
terbitnya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir, serta wajib disesuaikan
menjadi IUP/IPR…..”
3. PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 Pasal 13 ayat (1) “Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”
 Pasal 14 ayat (1) huruf e: Salah satu obyek pengawasan Menteri kepada Pemerintah Daerah adalah terkait dengan
pemberian WIUP dan penerbitan IUP
4. KEBIJAKAN PENATAAN IUP TERUS BERJALAN SAMPAI DENGAN TERBITNYA UU NO. 23/2014 DAN PERMEN
ESDM NO. 43/2015
DASAR HUKUM

5. DALAM RANGKA
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN
DIPERLUKAN
DATA IUP YANG
AKURAT & VALID
PELAKSANAAN
PENATAAN IUP
DATA IUP YANG
AKURAT & VALID
1. Sebagai dasar penetapan/penyusunan
revisi Wilayah Pertambangan
2. Bahan koordinasi dengan instansi lain
dalam penentuan tata ruang
3. Optimalisasi penerimaan negara bukan
pajak dari IUP.
4. Peluang untuk peningkatan nilai tambah
mineral dan batubara.
5. Mengetahui potensi produksi nasional
mineral dan batubara
6. Dasar penentuan pemenuhan kebutuhan
domestik (DMO)
7. Peningkatan kontribusi usaha jasa
pertambangan nasional
8. Peningkatan kebutuhan sumber daya
manusia
9. Pengelolaan lingkungan yang optimal
Sebelum Otonomi Daerah (1945-1999) Jumlah Izin Pertambangan : 600-an,
Setelah Penataan IUP ( Mei 2017) : 8.606
TUJUAN PENATAAN IUP

6. PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
Pada Tahun 2000-2005 Jumlah Perizinan
KP : 970
KK : 49
PKP2B : 115
Total Izin : 1.134
: KK
: PKP2B
: KP

7. PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
Pada Tahun 2011-2017
: KK
: PKP2B
: IUP
Jumlah Perizinan
IUP : 8.606
KK : 42
PKP2B : 100
Total Izin : 8.748

8. 8.606
IUP
CNC
5.999 IUP
AKTIF
2.994 IUP
MINERAL
1.804 IUP
BATUBARA
1.190 IUP
HABIS
3.005 IUP
MINERAL
1.997 IUP
BATUBARA
1.008 IUP
NON CNCN
2.607 IUP
AKTIF
653 IUP
MINERAL
437 IUP
BATUBARA
216 IUP
HABIS
1.954 IUP
MINERAL
1.400 IUP
BATUBARA
554 IUP
*) Keterangan:
• SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan
Desember 2016.
• Rekapitulasi berdasarkan data IUP yang masuk DJMB
8
STATUS IUP BERDASARKAN MASA BERLAKU
STATUS 24 Mei 2017
4

9. 1. Tata kelola batubara nasional pada tataran core nya
berupa penataan izin menghasilkan IUP yang Clean and
Clear. Prediksi akhir jumlah IUP Batubara yang CnC
sejumlah 2.198 IUP
2. IUP yang CNC ini menjadi basis industri pertambangan
yang berkepastian hukum sebagai modal dasar kegiatan
berusaha yang sehat
3. Disamping IUP CNC, akan ada IUP dan IUPK Mineral
Logam dan Batubara hasil lelang, dan IUP Mineral Non
Logam dan Batuan yang merupakan kewenangan Provinsi
9
PENUTUP5

10. TERIMA KASIH
CONTACT US
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Jl.Prof. Dr. Soepomo,S.H No.10 Tebet Jakarta Selatan
12870, Indonesia
P : +62 21 8307836
E : djmb@minerba.esdm.go.id
10

11. 1
LAMPIRAN

12. 1

13. KEBIJAKAN BATUBARA
No Kebijakan Strategi dan Rencana Aksi 2015-2019
1 Optimalisasi
produksi mineral
dan batubara
• Mengendalikan produksi mineral dan batubara dalam rangka
konservasi
• Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha
• Evaluasi neraca cadangan dan sumber daya batubara
• Penetapan Produksi per Provinsi
2 Peningkatan alokasi
batubara domestik
• Peningkatan DMO batubara sekitar 27% per tahun  2019
sebesar 60% dari rencana produksi batubara nasional
• Penurunan persentase ekspor batubara sebesar 14% per tahun.
• Penyusunan neraca batubara nasional.
• Pengawasan pelaksanaan DMO batubara pada PKP2B dan IUP
3 Mengoptimalkan
penerimaan negara
• Renegosiasi KK dan PKP2B
• Inventarisasi, verifikasi, dan penagihan kewajiban keuangan
• Peningkatan pengawasan

14. SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA
STATUS TAHUN 2016
SUMATRA
UTARASumberdaya : 34,59 JT
Cadangan : -
ACE
HSumberdaya : 820,55 JT
Cadangan : 416,68 JT
SUMATRA
BARATSumberdaya : 980,64 JT
Cadangan : 197,83 JT
BENGK
ULUSumberdaya : 415,54 JT
Cadangan : 79,12 JT
LAMPU
NGSumberdaya : 135,63 JT
Cadangan : 11,74 JT
SUMATERA
SELATAN
Sumberdaya : 40.996,79 JT
Cadangan : 11.066,97 JT
RIAU
Sumberdaya : 1.460,46 JT
Cadangan : 608,88 JT
KALIMANTAN
UTARASumberdaya : 2.462,27 JT
Cadangan : 943,70 JT
KALIMANTAN
SELATANSumberdaya : 15.028,17 JT
Cadangan : 5.269,52 JT
Sumberdaya : 98 JT
Cadangan : -
BAN
TEN
Sumberdaya : 0,82 JT
Cadangan : -
JAWA
TIMURSumberdaya : 0,08 JT
Cadangan : -
JAWA
TENGAH
Sumberdaya : 235,96 JT
Cadangan : 0,12 JT
PAPUA
BARAT
PAP
UASumberdaya : 9,36 JT
Cadangan : -
MALUKU
UTARA
Sumberdaya : 2,50 JT
Cadangan : -
SULAWESI
TENGAH
SULAWESI
BARATSumberdaya : 24,20 JT
Cadangan : -
SULAWESI
SELATAN
Sumberdaya : 8,22 JT
Cadangan : -
Sumberdaya : 126,48 JT
Cadangan : -
KALIMANTAN
TENGAHSumberdaya : 17.983,51 JT
Cadangan : 2.001,33 JT
KALIMANTAN
BARATSumberdaya : 491,50 JT
Cadangan : - KALIMANTAN
TIMURSumberdaya : 43.037,78 JT
Cadangan : 7.195,85 JT
KEP.R
IAU
Sumberdaya :
Cadangan :
JAM
BI
Sumberdaya : 2.848,13 JT
Cadangan : 3.168,65 JT
28.457,2
Juta Ton
128.062,6
Juta Ton
SUMBERDAYA
CADANGAN
79.003,21
JT
48.553,70
JT
262,66
JT 135,84
JT 98,9
JT8,22
JT
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
SUMBERDAYA
15.410,20
JT13.046,96
JT
0,12
JT
0,00
0,00
0,00
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
CADANGAN
Sumber : Badan Geologi, 2016

15. PRODUKSI, DMO, & EKSPOR BATUBARA
 Produksi Batubara tumbuh 14% per tahun
 Konsumsi domestik hanya sekitar 16-29% dari kapasitas produksi nasional, tumbuh hanya 10% per tahun
 Kedepan pemanfaatan domestik porsinya akan semakin besar
Sumber: Ditjen Minerba 2017
1. Data prognosa realisasi produksi tahun 2016 sesuai dengan data dari subdit op batubara (PKP2B, IUP PMA, IUP BUMN) dan update data dari ESDM Provinsi (IUP).
2. Data prognosa realisasi produksi prognosa tahun 2017 sesuai dengan persetujuan RKAB (PKP2B, IUP PMA, IUP BUMN) dan perkiraan rencana produksi provinsi (IUP),
DMO/Domestik sesuai dengan Kebutuhan pemakai.

16. Kebutuhan DMO rata-rata untuk
PLN sekitar 64%;
IPP : 17%;
PLTU non PLN dan IPP : 2 %;
Semen,Pupuk, dll: 16 %; dan
Industri Metallurgi: 1%
16
REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2011 – 2017 (Juta Ton)
KONSUMSI BATUBARA NASIONAL
Sumber: Ditjen Minerba 2017
0 20 40 60 80 100 120
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PLTU Metalurgi Semen, Tekstil, Pupuk dan Pulp Briket Lainnya
End User 2011 2012 2013 2014 2015 prognosa 2016 prognosa 2017
PLTU 45,2 52,82 61,86 65,98 70,8 75,4 88,20
Metalurgi 0,29 0,29 0,3 0,39 0,39 0,39 0,82
Semen, Tekstil, Pupuk dan Pulp 7,12 9,31 9,91 9,91 14,73 14,73 18,79
Briket 0,03 0,03 0,15 0,02 0,03 0,03
Lainnya 13,48 4,59 0 0 0 0 0,03
Total 66,04 67,04 72,22 76,3 85,95 90,55 107,84
Juta Ton

17. PNBP MINERAL DAN BATUBARA