Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara

776 views

Published on

Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara

  1. 1. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERATURAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA Jakarta, 2 Februari 2017 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara
  2. 2. ISU-ISU STRATEGIS 1. PENATAAN IUP NON CNC 2. RENEGOSIASI KK DAN PKP2B 3. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) 4. JAMINAN REKLAMASI 5. PENERIMAAN NEGARA 6. INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANG 7. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY) 8. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH 9. REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA 10. PELAYANAN RPIIT 2
  3. 3. PENATAAN IUPI 3
  4. 4. STATUS MINERAL BATUBARA TOTAL EKS OP EKS OP CNC 1,395 2,580 1,006 1,249 6,230 NON CNC 852 1,392 673 286 3,203 SUB TOTAL 2,247 3,972 1,679 1,535 9,433 TOTAL 6,219 3,214 STATUS 30-1-2017 4 REKAPITULASI IUP NASIONAL
  5. 5. 9.433 IUP SK HABIS *) 5.800 IUP CnC 3.355 IUP MINERAL 2224 IUP BATUBARA 1131 IUP NON CnC 2.445 IUP MINERAL 1763 IUP BATUBARA 682 IUP SK AKTIF 3.633 IUP CnC 2.875 IUP MINERAL 1752 IUP BATUBARA 1123 IUP NON CnC 758 IUP MINERAL 480 IUP BATUBARA 278 IUP *) Keterangan: SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan Desember 2016. Status 30-1-2017 5 STATUS MASA BERLAKU IUP NASIONAL
  6. 6. PROVINSI IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADIS TOTAL REKOMENDASI 1 2 3 4 5 6 8 PUSAT 9 4 13 x x x ACEH 22 15 37 17 3 20 SUMATERA UTARA 8 1 9 - - 0 SUMATERA BARAT 151 127 278 13 - 13 RIAU 32 7 39 4 - 7 JAMBI 199 46 245 23 2 25 SUMATERA SELATAN 160 10 170 3 - 3 BENGKULU 43 8 51 5 - 6 LAMPUNG 113 19 132 27 17 48 BANGKA BELITUNG 891 288 1179 198 3 203 KEP. RIAU 101 25 126 17 - 17 DKI JAKARTA 0 0 0 - - 0 JAWA BARAT 329 291 620 - 14 14 JAWA TENGAH 144 16 160 2 - 2 DI. YOGYAKARTA 11 0 11 - - 0 JAWA TIMUR 195 152 347 - 1 21 BANTEN 44 47 91 42 28 70 BALI 1 10 11 - - 0 NTB 60 5 65 3 - 3 NTT 146 163 309 223 128 392 6 STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(1)
  7. 7. PROVINSI IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADIS TOTAL REKOMENDASI 1 5 6 7 8 9 12 KALIMANTAN BARAT 384 295 679 179 - 179 KALIMANTAN TENGAH 589 267 856 49 10 59 KALIMANTAN SELATAN 412 377 789 57 18 75 KALIMANTAN TIMUR 851 309 1160 169 - 169 KALIMANTAN UTARA 90 2 92 7 - 7 SULAWESI UTARA 73 54 127 - - 0 SULAWESI TENGAH 223 108 331 27 - 27 SULAWESI SELATAN 213 214 427 - 9 12 SULAWESI TENGGARA 321 72 393 15 5 20 GORONTALO 30 14 44 - 4 4 SULAWESI BARAT 14 14 28 13 - 13 MALUKU 85 11 96 3 - 3 MALUKU UTARA 202 84 286 25 9 34 PAPUA 48 86 134 44 - 44 PAPUA BARAT 36 62 98 9 1 10 TOTAL 6230 3203 9433 1174 252 1426*) *) KETERANGAN: BEBERAPA REKOMENDASI DILUAR TABULASI MASIH DALAM PROSES DISPOSISI 7 STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(2)
  8. 8. REKOMENDASI CnC 1.426 IUP OLEH GUBERNUR 1.174 IUP SUDAH CnC LOLOS ADMIN&KEWILAYAHAN 390 IUP TIDAK LOLOS ADMIN & KEWILAYAHAN 755 IUP**) CALON CnC-23 29 IUP (23 IUP MINERAL & 6 IUP BATUBARA) OLEH KEPALA DINAS 252 IUP *) SUDAH CnC LOLOS ADMIN&KEWILAYAHAN 44 IUP***) TIDAK LOLOS ADMIN & KEWILAYAHAN 208 IUP Keterangan: *) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1008/30/DJB/2016 – 1022/30/DJB/2016 perihal Pelaksanaan Ketentuan Permen ESDM No. 43/2015 **) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1039/30/DJB/2016 – 1065/30/DJB/2016 perihal Verifikasi aspek Administrasi dan Wilayah sesuai Permen ESDM No. 43/2015 ***) Diumumkan C&C sebelum Permen ESDM No. 43/2015 terbit PROSES EVALUASI/ REKOMENDASI ULANG/ MELENGKAPI REKOMENDASI 963 IUP 8 STATUS PENGUMUMAN CNC XXII
  9. 9. NO PROVINSI IUP YANG DICABUT /DIBATALKAN MINERAL BATUBARA 1 ACEH 36 11 2 SUMATERA UTARA 95 2 3 SUMATERA BARAT - - 4 RIAU 3 - 5 JAMBI 3 131 6 SUMATERA SELATAN 13 104 7 BENGKULU 64 45 8 LAMPUNG 18 8 9 BANGKA BELITUNG 15 - 10 KEP.RIAU 45 1 11 DKI JAKARTA - - 12 JAWA BARAT - - 13 JAWA TENGAH 94 - 14 DI. YOGYAKARTA - - 15 JAWA TIMUR - - 16 BANTEN - - 17 BALI - - 18 NUSA TENGGARA BARAT 109 - NO PROVINSI IUP YANG DICABUT /DIBATALKAN MINERAL BATUBARA 19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 - 20 KALIMANTAN BARAT 48 32 21 KALIMANTAN TENGAH 42 9 22 KALIMANTAN SELATAN 24 42 23 KALIMANTAN TIMUR 6 59 24 KALIMANTAN UTARA 7 32 25 SULAWESI UTARA - - 26 SULAWESI TENGAH 118 - 27 SULAWESI SELATAN 13 3 28 SULAWESI TENGGARA 92 15 29 GORONTALO 5 - 30 SULAWESI BARAT 38 7 31 MALUKU 9 - 32 MALUKU UTARA 51 2 33 PAPUA - 4 34 PAPUA BARAT 8 17 JUMLAH 957 524 9 DAFTAR PENCABUTAN/PENGAKHIRAN IUP DARI PROVINSI
  10. 10. RENEGOSIASI AMANDEMEN KK DAN PKP2BII 10
  11. 11. 1 • LUAS WILAYAH KERJA 2 • KELANJUTAN OPERASI PERTAMBANGAN 3 • PENERIMAAN NEGARA 4 • KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 5 • KEWAJIBAN DIVESTASI 6 • KEWAJIBAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA, BARANG, DAN JASA PERTAMBANGAN DALAM NEGERI KK ISU STRATEGIS KK KKPKP2B PKP2B Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 169 bahwa: a. KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak atau Perjanjian; b. Ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara; c. Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. = Keberatan/belum sepakat KK 11 AMANDEMEN KK DAN PKP2B
  12. 12. Belum sepakat isu : - Penerimaan Negara - Divestasi Saham Belum sepakat isu - Kelanjutan Operasi Pertambangan - Penerimaan Negara - Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian - Divestasi Saham KK (34 Perusahaan) PKP2B (74 Perusahaan) Telah menandatangani Naskah Amandemen Proses Pembahasan Amandemen Proses terminasi dan penutupan tambang 4722 5 Telah menandatangani Naskah Amandemen Proses Pembahasan Amandemen 259 12 AMANDEMEN KK DAN PKP2B
  13. 13. Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III) kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai berikut: KK all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down) PKP2B Generasi I sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus PKP2B Generasi III all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III) kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai berikut: KK all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down) PKP2B Generasi I sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus PKP2B Generasi III all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash STATUS TANGGAL 20 DESEMBER 2016 13 HASIL KOORDINASI MENTERI ESDM DAN MENTERI KEUANGAN
  14. 14. RENCANA KERJA ANGGARAN BIAYA (RKAB)III 14
  15. 15. 1. Aspek Hukum, Perizinan, dan Kewilayahan (BAB.I) 2. Aspek Eksplorasi ( II.1 ) 3. Konstruksi, Produksi dan Pemasaran (II.2 – II.6 ) 4. Aspek Perlindungan Lingkungan (II.7) 5. Aspek Keselamatan Pertambangan (II.8) 6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa (II.9 - .10) 7. Aspek Pengembangan Masyarakat dan Tenaga Kerja (II.11 – II.12) 8. Aspek Keuangan dan Master List ( II.13-II.14) 9. Rencana Strategis 5 Tahun kedepan (BAB III) Penyusunan BAB I. PENDAHULUAN ( Latar Belakang , Legalitas) BAB II. REALISASI KERJA DAN BIAYA TAHUN N-1 DAN RENCANA KERJA TAHUN N 2.1. Kegiatan Eksplorasi 2.2. Konstruksi / Infrastruktur 2.3. Kegiatan Penambangan 2.4. Pengangkutan dan Penimbunan Bahan Galian 2.5. Pengolahan dan Pemurnian atau Pencucian 2.6. Pemasaran dan Inventory 2.7. Perlindungan Lingkungan 2.8. Keselamatan Pertambangan 2.9. Usaha Jasa Pertambangan 2.10. Penerapan Standar 2.11. Tenaga Kerja PKP2B/KK/IUP dan Perusahaan Jasa Pertambangan 2.12. Pengembangan Masyarakat 2.13. Masterlist 2.14. Keuangan BAB III. RENCANA STRATEGIS 5 (LIMA) TAHUN Persetujuan Ringkasan Terkait Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Rincian Biaya Tahun Berjalan dan Rencana Kegiatan 1 Tahun kedepan yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan Direksi Perusahaan sebagai acuan kegiatan perusahaan dalam bekerja Aspek Evaluasi 1. Sejak 2017, dokumen RKAB adalah gabungan dari RKAB dan RKTTL; 2. Dasar bagi Pemerintah untuk penentuan target nasional (a.l. produksi, PNBP, DBH, investasi, sumber daya dan cadangan) dan pengawasan (kepatuhan/compliance perusahaan terhadap rencana kerja); 3. Disahkan pada awal tahun sebagai pedoman kerja perusahaan 15 RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BELANJA (RKAB)
  16. 16. JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANGIV 16
  17. 17. No Nama Perusahaan Keterangan 1 PT Astaka Dodol PKP2B, Operasi Produksi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2015 dan 2019. 2 PT Baturona Adimulya PKP2B, Operasi Produksi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi 2015 dan sisa Jaminan Reklamasi tahun 2013 dan 2014. 3 PT Batubara Selaras Sapta PKP2B, Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2009-2013. 4 PT Karimun Granite KK, Operasi Produksi Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi tahun 2013- 2015 5 PT Mikgro Metal Perdana IUP OP PMA, (suspensi) Belum memperpanjang Jaminan Reklamasi tahun 2015. 6 PT Natarang Mining KK, Operasi Produksi Belum memperpanjang masa penjaminan reklamasi tahun 2014 dan tahun 2015. 7 PT Pendopo Energi Batubara PKP2B, Operasi Produksi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2015 dan 2016. 17 JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA
  18. 18. No Nama Perusahaan Keterangan 8 PT Citra Harapan Abadi, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 9 PT Dicepco Indonesia, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 10 PT Kalimantan Surya Kencana, KK Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 11 PT Mitra Usaha Riau, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 12 PT Multi Citra Global, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 13 PT Panca Resources Indonesia, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 14 PT Puri Sakti, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 15 PT Tetranergy Bideco Indonesia, IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016. 18 JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA
  19. 19. NO NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN 1 PT Arutmin Indonesia PKP2B, Operasi ProduksI Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2015-2016 untuk site Asam-Asam, Satui, Batulicin, Senakin dan NPLCT. 2 PT Baturona Adimulya PKP2B, Operasi ProduksI Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016. 3 PT Freeport Indonesia KK, Operasi ProduksI Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016 19 JAMINAN PASCATAMBANG KK, PKP2B, DAN IUP PMA
  20. 20. PENERIMAAN NEGARAV 20
  21. 21. Saldo piutang KK Rp. 258,8 milyar Saldo piutang PKP2B Rp. 2.372,2 milyar Saldo piutang IUP Rp. 4.021,3 milyar Total piutang PNBP : Rp. 6.652,3 milyar PNBP REALISASI 2016 Rp. 27,21 Triliun 21 PNBP TARGET 2017 (SESUAI APBN 2017) Rp. 32,4 Triliun PIUTANG PNBP UNAUDITED 31 DES 2016, PNBP REALISASI 2016, PNBP TARGET 2017
  22. 22. INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANGVI 22
  23. 23. Serah terima SK Inspektur Tambang (IT) dari BKN sebanyak 949 orang, terdiri dari: NO KATEGORI PNS JUMLAH 1 Inspektur Tambang 126 2 Telah Mengikuti Diklat IT (Termasuk IT) 574 3 Belum mengikuti diklat 375 Total (Telah Diklat + Belum Diklat) 949 Status per 25 Januari 2017 PNS BIDANG YANG DIALIHKAN 23
  24. 24. IT Penempatan IT di daerah melalui SK Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur Tambang kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Penyiapan SOP kerja Inspektur Tambang Penyiapan kode etik Inspektur Tambang MEKANISME IT YANG DIALIHKAN 24
  25. 25. Status 25 Januari 2017 JUMLAH IT DI PER PROVINSI 25
  26. 26. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY)VII 26
  27. 27. 1. Dokumen kebijakan lintas sektor jangka panjang yang memuat kebijakan tentang ketersediaan, pengusahaan, konservasi, pengembangan, infrastruktur dan lingkungan hidup. 2. Telah dibentuk 5 Pokja yang melibatkan pemangku kepentingan (K/L, Asosiasi, Perguruan Tinggi, para Pakar) 3. Telah dilaksanakan sharing session (1x) dan FGD (1x) dari rencana 8-10 kali FGD 4. Target draft selesai akhir Semester 1 Tahun 2017 27 KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL (MINING POLICY)
  28. 28. KEBIJAKAN POKOK Ketersediaan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Konservasi Pengusahaan Ketersediaan : - Inventarisasi SD dan Cadangan - Validitas dan keakuratan data - Perencanaan berjangka - Eksplorasi SD dan Cadangan baru - KCMI - Tata ruang (WP, peta regional, lelang) Pengembangan : - Prioritas pengembangan - Penelitian dan pengembangan - Pengembangan masyarakat lokal Pengusahaan : - Investasi - Devisa Negara - Tenaga Kerja - Kebutuhan dalam negeri - Kandungan Lokal - Nilai Tambah - Kebijakan Fiskal - Kebijakan Moneter - Cadangan strategis - Good mining practice - Perizinan dan Sertifikasi - Penegakan Hukum Konservasi - Tingkat/Laju Produksi - Substitusi dan diversifikasi - Teknologi dan inovasi - Pembangunan yang berkelanjutan - Pemanfaatan cadangan marginal Infrastruktur dan Lingkungan Hidup - Penguatan infrastruktur pendukung - Konsep green mining - Reklamasi dan Paska Tambang KEBIJAKAN PERTAMBANGAN INDONESIA 28
  29. 29. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAHVIII 29
  30. 30. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL KESEMPATAN EKSPOR KONSENTRAT KK MENJADI IUPK OP KEWAJIBAN SMELTER PENETAPAN HARGA PATOKAN Pemberian kesempatan ekspor produk hasil pengolahan mineral (konsentrat), dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat o Jangka waktu 5 tahun o Telah/sedang membangun smelter o Membayar bea keluar o KK menjadi IUPK OP Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dalam rangka pemberian ekspor konsentrat o Luas wilayah IUPK OP Maks. 25.000 Ha o Penerimaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku (prevailing) o Divestasi saham 51% Kewajiban smelter di dalam negeri untuk memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu o Setelah memenuhi kebutuhan domestik (min. 30% total kapasitas smelter) nikel dengan kadar < 1,7% dapat di eskpor o Wash Bauxite ≥42% dapat dieskpor dengan jumlah tertentu o Wajib bangun smelter dan membayar bea keluar o Untuk konservasi cadangan nikel dan mendorong pembangunan smelter bauksit dan nikel kadar rendah Penetapan Harga Patokan untuk penjualan mineral dan batubara (ekspor dan domestik) o Menteri untuk mineral logam dan batubara o Gubernur atau Bupati/walikota untuk mineral bukan logam dan batuaan o Harga patokan berdasarkan mekanisme pasar atau harga pasar international o Permen ESDM No. 7 Tahun 2017Apabila pencapaian fisik smelter <90% izin ekspor dicabut 30
  31. 31. SYARAT REKOMENDASI EKSPOR: 1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN 2. PAKTA INTEGRITAS 3. SALINAN SERTIFIKAT CNC 4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA) 5. PELUNASAN PNBP; 6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA; 7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN 8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; 9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN; 10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN (SNI/KCMI/JORC) 11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI SYARAT PERPANJANGAN IUPK: 1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH; 2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR; 3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI; 4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN; 5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN 6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN. PASAL 72 AYAT (2) PP NOMOR 1 TAHUN 2017 PASAL 5 AYAT (2) PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017 1 SYARAT: A. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH ; B. BUKTI PELUNASAN PNBP; C. RKAB KK IUPK MENGAJUKAN PERUBAHAN KE MENTERI ESDM FASILITAS YANG DIPEROLEH PERPANJANGAN IJIN LEBIH CEPAT (5 TAHUN SEBELUM BERAKHIR) 2 EKPSPOR KONSENTRAT (PALING LAMA 5 TAHUN) KETENTUAN: A. LUAS WILAYAH MAX. 25.000 HA B. PENERIMAAN NEGARA SESUAI KETENTUAN BERLAKU C. DIVESTASI SAHAM 51% KETERANGAN: 1. UNDANG-UNDANG 4/2009: PASAL 170 KK WAJIB PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN 2. JANGKA WAKTU PEMURNIAN BAGI PEMEGANG KK BERSIFAT LIMITATIF, SEHINGGA TIDAK DAPAT DITENTUKAN BERBEDA KECUALI PASAL 170 TERSEBUT DIUBAH 3. BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMURNIAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH SEHINGGA PEMERINTAH DAPAT MENGATUR JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERSEBUT DALAM BENTUK PERATURAN PEMERINTAH, ATAU DENGAN MENDELEGASIKAN PENGATURAN DALAM PERATURAN MENTERI KK HARUS TERLEBIH DAHULU MENGUBAH BENTUK PENGUSAHAANNYA MENJADI IUPK AGAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMURNIANNYA DAPAT DIBERLAKUKAN SEPERTI IUP/IUPK YANG DAPAT DIATUR DALAM BENTUK PERATURAN PEMERINTAH ATAUPUN PERATURAN MENTERI 31 PERUBAHAN KK MENJADI IUPK
  32. 32. 1 IUP/ IUPK DAPAT MELAKUKAN EKSPOR KETENTUAN EKSPOR 2 SYARAT REKOMENDASI EKSPOR: 1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN 2. PAKTA INTEGRITAS 3. SALINAN SERTIFIKAT CNC 4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA) 5. PELUNASAN PNBP; 6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA; 7. FS YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN 8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; 9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN; 10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN 11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI INSTRUMEN PENGAWASAN: 1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat dan kemajuan fisik pembangunan smelter 2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan 3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik smelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum perpanjangan diajukan 4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%, Diretur Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan Surat Persetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan 1. Ekspor diberikan dalam jangka waktu tertentu, yakni 5 (lima) tahun sampai dengan 12 Januari 2022 2. Telah/sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri 3. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perubahan bentuk pengusahaan dari KK menjadi IUPK Operasi Produksi (khusus bagi pemegang KK) 3 32 EKSPOR PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL (KONSENTRAT)
  33. 33. SIAPA YANG BOLEH EKSPOR MINERAL KRITERIA TERTENTU?? ?? TELAH MEMBANGUN SEDANG MEMBANGUN Bekerja sama (shareholder) atau membangun sendiri SMELTER MINERAL IUP OP IUPK OP Ijin ekspor diberikan sebagai fasilitas bagi IUP OP/IUPK OP untuk mempercepat realisasi hilirisasi mineral (pembangunan smelter) Nikel kadar < 1,7%Ni Washed Bauxite ≥ 42% Al2O3 a. IUPK atau IUP OP yang membangun fasilitas pemurnian sendiri; atau b. IUP OP yang bekerja sama dengan entitas lain dengan membentuk badan usaha tesendiri (IUP OPK pengolahan dan/atau pemurnian) yang kepemilikannya dibuktikan akta pendirian dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kemenhukam 33
  34. 34. 34 DAMPAK PP 1 TAHUN 2017 DAN PERATURAN TURUNANNYA TIDAK DITERBITKAN
  35. 35. 35 PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH: 1. Ditjen Minerba melakukan pengawasan administrasi (laporan bulanan) dan pengawasan lapangan sewaktu-waktu (minimal 2 kali/tahun) . 2. Verifikator Independent melakukan verifikasi kemajuan fisik pembangunan smelter. INSTRUMEN PENGAWASAN: 1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat dan kemajuan fisik pembangunan smelter. 2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik smelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum perpanjangan diajukan. 4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan Surat Persetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan. MEKANISME PENGAWASAN
  36. 36. REVISI UNDANG-UNDANG MINERBAIX 36
  37. 37. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak dapat dilaksanakan/mengalami kendala dalam pelaksanaannya ex. renegosiasi KK/PKP2B, kebijakan peningkatan nilai tambah, dan permasalahan IUP Batuan. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama kewenangan pengelolaan mineral dan batubara Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, ex. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi, dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan WP. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan terhadap perizinan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini perizinan sub-sektor minerba LATAR BELAKANG REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA 37
  38. 38. 38 REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA 1. KEWENANGAN 2. WILAYAH PERTAMBANGAN 3. KONSEP PERIZINAN 4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH 5. PENYESUAIAN KK/PKP2B 6. DIVESTASI SAHAM 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 8. PENYESUAIAN DENGAN UU 23/2014 DAN PUTUSAN MK
  39. 39. Penyusunan RUU Mineral dan Batubara telah menjadi Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan Hak Inisiatif DPR RI. Sampai dengan Januari 2017, DPR sebagai pemegang hak inisiatif belum menyerahkan usulan Naskah Akademik beserta Draft revisi UU Minerba, sehingga Revisi UU Minerba belum dapat dibahas bersama dengan Pemerintah. Saat ini Pemerintah telah menyiapkan draft Rancangan Revisi UU Minerba yang menggambarkan usulan dan posisi Pemerintah terhadap pokok-pokok revisi UU Minerba. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mempersiapkan revisi UU Minerba diantaranya: a. FGD RUU Minerba dengan sejumlah asosiasi Pertambangan (APBI, IMA, PERHAPI, IAGI, dan ASPINDO) pada tanggal 16 Februari 2016 b. Pertemuan dengan Badan Keahlian Komisi VII DPR RI pada tanggal 16 dan 23 Maret 2016 c. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 17 Maret 2016 di Solo d. Konsultasi Publik RUU Minerba di Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Makassar pada Bulan Mei-Oktober 2016 e. FGD dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI pada tanggal 22-24 Agustus 2016 39 PERKEMBANGAN REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA
  40. 40. PELAYANAN RPIITX 40
  41. 41. 1. IUP Eksplorasi 2. IUP OP dan perpanjangannya 3. Pengakhiran IUP karena pengembalian 4. IUP OP K Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya 5. IUP OP K Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya 6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan 7. IUP OP untuk penjualan 8. Izin Prinsip Pengolahan/Pemunian 9. IUJP dan perpanjangannya 10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA 11. Perubahan Status PMA menjadi PMDN JENIS PELAYANAN DI BKPM 1. IJIN EKSPLORASI 2. IJIN OPERASI PRODUKSI 3. IJIN PENUNJANG USULANUSULANUSULANUSULAN PENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAAN 41
  42. 42. PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI RPIIT Mekanisme Pemrosesan Perizinan: 1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui frontliner 2. frontliner melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 3. Evaluator mengambil dan kemudian mengevaluasi dokumen yang diterima frontliner 4. Pejabat di lingkungan DJMB sesuai tugas pokok dan kewenangannya yang terkait dengan perizinan memeriksa dan/atau memberikan paraf atau tanda tangan 5. Produk perizinan yang telah ditandatangani diberikan kelengkapan administrasi seperti penomoran dan stempel, untuk kemudian diunggah melalui www.minerba.esdm.go.id 6. Pengambilan produk perizinan dilakukan di loket RPIIT dengan membawa serta persyaratan pengambilan yang telah ditetapkan 42
  43. 43. PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI BKPM Menindaklanjuti Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, penerbitan produk perizinan yang didelegasikan kepada BKPM menggunakan Kop BKPM. Ditjen Mineral dan Batubara telah menugaskan 3 Liaison Officer (LO) dari tahun 2015 s.d saat ini di BKPM. LO tersebut dibawah pembinaan Bapak Ronggo Kuncahyo (Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan). Mekanisme Pemrosesan Perizinan: 1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui LO Minerba 2. LO Minerba melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 3. LO Minerba menyampaikan Dokumen Perizinan pada Tim Monitoring BKPM 4. Tim Monitoring BKPM dan/atau Tim Administrator Minerba : 1. mengirimkan Dokumen Perizinan untuk dievaluasi 2. mengambil Dokumen Perizinan yang telah dievaluasi *) Tim Administrator Minerba dibentuk untuk mempercepat proses penyampaian dokumen dari dan ke BKPM 5. Hasil evaluasi Dokumen Perizinan untuk selanjutnya dilakukan validasi/pengesahan di BKPM 43
  44. 44. Keterangan: - Data 3 jenis perizinan yang jumlah permohonannya mendominasi RPIIT - Penataan RPIIT mulai Agustus 2015 Batas Waktu Sesuai SOP 44
  45. 45. 45
  46. 46. 46 Monitoring Perizinan Integrasi Perizinan Minerba dan BKPM Penerapan Digital signature pada produk perizinan Upload Perizinan Evaluasi Perizinan Notifikasi Perizinan (SMS, Whatsapp, email) e-tracking Approval Digital ROADMAP PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK
  47. 47. Bahan paparan dapat di download di: www.minerba.esdm.go.id/publikasi/Paparan_Dirjen_Coffee_Morning.pdf 47

×