Talkshow dan Seminar Sekolah Batas Negeri Pontianak, 30 Juni 2019 Gedung Rektorat Lt. 3, Universitas Tanjungpura

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BERBASIS TATA RUANG DAN POTENSI
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
PONTIANAK, 30 JUNI 2019
OLEH:
Ir. AGUS IRAWAN, MP
ASITEN DEPUTI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

2. ARAH KEBIJAKAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
2

3. 3

4. KETERANGAN :
 Batas Darat dengan 3 Negara
 Batas Laut dengan 10 Negara
 Batas Udara dengan 10 Negara
RI-INDIA
RI-THAI
RI-MAL
RI-SING
RI-VIETNAM
RI-AUSTRALIA
RI-RDTL
RI-PALAU
RI-FILIPINA
SINGAPURA
INDONESIA
RI-PNG
Laut ZEE -RI
Laut ZEE -RI
7 OBP RI-MAL. DI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA
2 UNRESOLVED SEGMENT DAN 1 UNSURVEYED SEGMENT DI NTT
PERAPATAN PILAR BATAS/MEREDIAN MONUMENT DI PAPUA
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
4

5.  NKRI BERBENTUK KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE) DENGAN JUMLAH 17.504 PULAU BESAR
DAN KECIL, MEMBENTANG DARI 94⁰ BT – 141⁰ BT DAN 6⁰ LU – 11⁰ LS.
 DI DARAT BERBATASAN DENGAN 3 NEGARA : MALAYSIA, REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
(RDTL) DAN PAPUA NEW GUINEA (PNG), DENGAN PANJANG BATAS NEGARA WILAYAH DARAT 3.152
KM, TERDIRI DARI:
 RI – MALAYSIA : 2.062 KM
 RI – RDTL : 269 KM
 RI – PNG : 821 KM
 DI LAUT BERBATASAN DENGAN 10 NEGARA : INDIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM,
FILIPINA, REPUBLIK PALAU, PNG, AUSTRALIA, DAN RDTL, DENGAN PANJANG GARIS PANTAI
99.090 KM.
 BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PULAU-
PULAU KECIL TERLUAR, NKRI MEMILIKI 111 PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) YANG BERBATASAN
LAUT DENGAN 10 NEGARA TETANGGA.
 JUMLAH INI BERTAMBAH 19 PPKT DARI SEBELUMNYA 92 PPKT PADA PERPRES NOMOR 78 TAHUN
2005.
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN BERCIRI NUSANTARA
5

6. DASAR HUKUM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
UUD 1945
PASAL, 25 A ; NKRI ADALAH NEGARA KEPULAUAN BERCIRI
NUSANTARA DENGAN WILAYAH YANG BATAS –BATAS DAN
HAK-HAK NYA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG.
UU NO 43/2008 TENTANG WILAYAH NEGARA,
PASAL 14 AYAT 1, DISEBUTKAN ;
Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan
Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan
Badan Pengelola Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan 6

7. PARADIGMA
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
PARADIGMA LAMA
(Inward Looking)
PARADIGMA BARU
(Outward Looking)
PERBATASAN NEGARA SEBAGAI
HALAMAN BELAKANG
PERBATASAN NEGARA
HARUS MENJADI
BERANDA DEPAN NKRI
MEMANDANG PERBATASAN NEGARA
HANYA SEBAGAI WILAYAH PERTAHANAN
YANG HARUS DIJAGA SECARA
MILITERISTIK
(SECURITY APPROACH)
PENDEKATAN PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA:
SECURITY APPROACH;
PROSPERITY APPROACH;
ENVIRONMENT APPROACH;
7

8. DESAIN BESAR
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025
(Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011)
RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN
NEGARA TAHUN 2015-2019
(Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015)
187 LOKASI PRORITAS (LOKPRI)
RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN
NEGARA TAHUN 2019
(Peraturan BNPP Nomor 6 Tahun 2018)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8
RENDUK ke-2,
Rencana 5 Tahunan
Rencana Tahunan
Saat ini sedang dalam
proses penyusunan
Rencana Induk
Pengelolaan
Perbatasan Negara
Tahun 2020-2024
Rencana Induk
Pengelolaan
Perbatasan Negara
Tahun 2020-2024 akan
disahkan oleh Presiden

9. POLITICAL WILL PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN
9
Nawacita
UU 43 Tahun 2008UU 17 Tahun 2007 UU 26 Tahun 2007
PP 26 Tahun 2008
(PP 13/2017)
UU 23 Tahun 2014
Perpres 2/2015
Inpres 6/2015
Mewujudkan halaman depan
negara sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Penetapan 10 PKSN
Pemerataan pembangunan antar
wilayah terutama desa, Kawasan
Timur Indonesia, dan kawasan
perbatasan.
Prioritas Pembangunan 7
Pos Lintas Batas Negara.
RPJPN: Arah Kebijakan
Pembangunan Perbatasan yang
Outward Looking.
Penataan Ruang Wilayah Nasional,
mencakup ruang darat, ruang laut
dan ruang udara.
Mengatur pengelolaan dan
pemanfaatan Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan
Penetapan Kawasan Perbatasan
sebagai Kawasan Strategis Nasional
Perpres RTR KPN
Pemerintah Pusat memiliki
Kewenangan penuh dalam
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan
Perpres No. 179/2014, Perpres No.
31/2015, Perpres No. 32/2015, Perpres
No. 33/2015, Perpres No. 34/2015,
Perpres No. 11/2017 dan Perpres
No.49/2018
Perpres 44/2017
(Pepres 12/2010)
Penguatan kelembagaan BNPP
Inpres 1/2019
Prioritas Pembangunan 11
Pos Lintas Batas Negara.

10. MEMBANGUN
INDONESIA DARI
PINGGIRAN
DENGAN
MEMPERKUAT
DAERAH-
DAERAH DAN
DESA DALAM
KERANGKA
NEGARA
KESATUAN
RPJMN
2015-
2019
NAWA
CITA
STRATEGI PRIORITAS TARGETPENDANAAN
UUD 45
UU 43/2008
UU 23/ 2014
PERPRES
44/2017
1.PENYELESAIAN
DAN PENEGASAN
BATAS WILAYAH
NEGARA (12
SEGMEN
BERMASALAH) DAN
2.PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERBATASAN
DENGAN
PRIORITAS 10
PKSN (DARI 26
PKSN) DAN 187
LOKPRI, PADA 41
KAB/KOTA DAN 13
PROV. (DARI 778
KECAMATAN, 134
KAB/KOTA,23
PROV.)
1.PENGEMBANGAN
10 PKSN DAN
PERDAGANGAN
LINTAS BATAS
NEGARA
2.MEMBUKA
ISOLASI LOKPRI,
(INFRASTRUKTUR,
SDM, EKONOMI)
3.PEMBANGUNAN 7
PLBN TERPADU
4.PENGAMANAN
BATAS WILAYAH
DARAT, LAUT, DAN
UDARA
5.PENINGKATAN
KUALITAS
DIPLOMASI DAN
KERJASAMA
BATAS WILAYAH
NEGARA.
6.KOORDINASI
PENGELOLA
PERBATASAN
NEGARA
1. APBN
2. APBD,
3. CSR,
4. PERAN
MASYARAKAT
1.MENJAMIN
KEUTUHAN ,
PENEGAKAN NKRI
2.PENEGAKAN
PERTAHANAN,
KEAMANAN,
INTERNASIONAL
DAN REGIONAL
3.PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA DAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
4.PENINGKATAN
DAYA SAING
MASYARAKAT
UNTUK SEJAJAR
ATAU LEBIH
UNGGUL DARI
AKTIFITAS SOSIAL
EKONOMI
MASYARAKAT
NEGARA
TETANGGA
MEWUJUDKAN
HALAMAN DEPAN
NEGARA SEBAGAI
PINTU GERBANG
AKTIVITAS
EKONOMI DAN
PERDAGANGAN
DENGAN NEGARA
TETANGGA.
LANDASAN
HUKUM
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2015 - 2019
10

11. SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN
ANGGOTA
1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Perdagangan
9. Menteri ESDM
10. Menteri Pekerjaan Umum dan PERA
11. Menteri Perhubungan
12. Menteri Komunikasi dan Informatika
13. Menteri Pertanian
14. Menteri LHK
15. Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional;
19. Menteri Badan Usaha Milik Negara
20. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21. Panglima Tentara Nasional Indonesia
22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. Kepala Badan Intelijen Negara
24. Kepala Badan Narkotika Nasional
25. Kepala Badan Informasi Geospasial
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
27. Kepala Badan Keamanan Laut
28. Gubernur Provinsi yang memiliki kawasan
perbatasan
- Aceh - Sumatera Utara
- Riau - Kepulauan Riau
- Kalimantan Barat - Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara - Sulawesi Utara
- Nusa Tenggara Timur - Maluku
- Maluku Utara - Papua
- Papua Barat
PENGARAH
• Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukun, dan Keamanan
• Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
• Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Wakil Ketua Pengarah III: Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman
Sekretaris BNPP
Deputi Bidang
Pengelolaan
Batas Wilayah
Negara
Deputi Bidang
Pengelolaan
Potensi Kawasan
Perbatasan
Deputi Bidang
Pengelolaan
Infrastuktur
Kawasan
Perbatasan
Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
Sumber: Perpres 44/2017 ttg BNPP
SEKRETARIAT TETAP BNPP
11

12. TUGAS BNPP
UU 43/2008 Pasal 15 , ayat (1)
PELAKSANA TEKNIS PEMBANGUNAN DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN/LPNK, PEMPROV DAN
PEMKAB/PEMKOT BERDASARKAN RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
B. MERUMUSKAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
A. MENETAPKAN KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
PERBATASAN
C. MELAKSANAKAN EVALUASI
DAN PENGAWASAN
D. MENGKOORDINASIKAN
PELAKSANAAN
12

13. PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
(PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN)
ASPEK PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN (FRONTIER)
(187 Kecamatan pada 41 Kabupaten di 13 Provinsi
TARGET PENGELOLAAN TAHUN 2015-2019)
ASPEK PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA (BORDER)
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA PENTING DAN STRATEGIS:
 MENJAMIN KEUTUHAN WILAYAH DAN PENEGAKAN KEDAULATAN NKRI;
 PENEGAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (NASIONAL DAN
REGIONAL);
 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-
HASILNYA (KESEJAHTERAAN MASYARAKAT);
 MEMBANGUN DAYA SAING WARGA MASYARAKAT PERBATASAN UNTUK DAPAT
MENGIMBANGI BAHKAN UNGGUL ATAS AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT NEGARA TETANGGA .
Batas antar negara sudah disepakati antar
kedua negara sehingga jelas dan tegas
Pembangunan yang diarahkan untuk membuka
keterisolasian wilayah, peningkatan kesejahteraan
masyarakat perbatasan, dan peningkatan kualitas
SDM perbatasan
13

14. 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di 10 Kab/kota
sebagai konsentrasi pengembangan (ditambah 16 PKSN
dalam tahapan persiapan pengembangan) sebagai Pusat
Pertumbuhan ekonomi, simpul transportasi, pintu gerbang
internasional/pos pemeriksaan.
187 Kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41
Kabupaten/Kota pada 13 Provinsi.
Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan
perbatasan (Inpres No.6 Tahun 2015) di 7 Kab/Kota.
Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan
perbatasan (Inpres No.1 Tahun 2019)
di 9 Kabupaten.
14

15. REPUBLIK
INDONESIA

16. REPUBLIK
INDONESIA

17. REPUBLIK
INDONESIA
Rasio Gini
0,375–0,380
Indeks Pembangunan
Manusia
72,5Pertumbuhan
Ekonomi
5,3–5,5%
Tingkat
Kemiskinan
8,5–9,0%
Target Pembangunan Tahun 2020
Tingkat Pengangguran
Terbuka
4,8–5,1%
17

18. KONDISI EXISTING
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

19. BATAS WILAYAH DARAT NKRI - MALAYSIA
 Panjang Garis Batas : 2.040,1 km
(termasuk pulau sebatik 24 Km)
 Secara administratif
a. Kalbar : 978,1 km
b. Kaltim/Kaltara : 1.038 km
 Secara Perundingan
a. Sektor Barat (dgn Sarawak) : 1.644,5 km
b. Sektor Timur (dgn Sabah) : 371,6km
 Jumlah Pilar Batas : 20.311 pilar
(+ pilar P. Sebatik 18 Pilar : 20.329 pilar)
a. Sektor Barat : 15.542 pilar
b. Sektor Timur : 4.769 pilar
 Jumlah PLBN : 24 buah
 Jumlah Pos PAMTAS : 74 buah
 Outstanding Boundary Problem (OBP)
Sektor Timur
1. OBP Pulau Sebatik
2. OBP Sungai Sinapad
3. OBP Titik B 2700 – B 3100
Sektor Barat
1. OBP Batu Aum
2. OBP Sungai Buan/ Gunung Jagoi
3. OBP Gunung Raya
4. OBP Titik D 400
Keterangan:
Tahun 2001, RI usul Tanjung Datu sbg OBP,
namun belum ada kesepahaman.
Lembaga Perundingan:
JIM RI – Malaysia, Ketua Panitia Nasional JIM:
Sekjen Kemendagri
RI - MALAYSIA
16
(Selesai)
(Selesai)

20. BATAS WILAYAH DARAT NKRI - RDTL
 Panjang Garis Batas : 268,8 km
a. Sektor Timur : 149,1 km
(Kab. Belu – Dist. Bobonaro & Covalima)
b. Sektor Barat : 119,7 km
(Kab. Kupang & TTU – Dist. Oecussi)
 Jumlah Pilar Batas : 623 pilar
 Jumlah PLBN : 10 buah
 Jumlah Pos PAMTAS : 39 buah
 Border Sign Pos (BSP) : 280 buah
 Permasalahan Batas Negara
a. Unresolved Segmen
1. Noel Besi – Citrana
2. Manusasi – Bijael Sunan
Segmen Dilumil – Memo sudah selesai pada JBC RI-
RDTL ke 3, Januari 2013
b. Unsurveyed Segmen : Subina – Oben
 Lembaga Perundingan: Joint Border Committee
(JBC) RI – RDTL
 Ketua Nasional JBC RI - RDTL: Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum (PUM), Kementerian Dalam
Negeri
RI - RDTL
17

21. BATAS WILAYAH DARAT NKRI - PNG
Panjang Garis Batas :821,36 km
a.Darat : 658,72 km
b.Sungai Fly : 162,64 km
Jumlah Patok Batas Merdian Marker (MM) :
52 MM
a.Tahap I (1973) : 14 MM
b.Tahap II : 38 MM
Jumlah Patok Perapatan : 1.792 buah
Jumlah PLBN : 18 buah
Jumlah Pos PAMTAS : 101 buah
Lembaga Perundingan:
Joint Border Committee (JBC) RI-PNG
Ketua Nasional JBC RI - PNG :
Menteri Dalam Negeri
18

22. KONDISI BATAS MARITIM/ LAUT NKRI DENGAN 10 NEGARA
NO
PERBATASAN
DENGAN NEGARA
BATAS LAUT
KETERANGAN
LAUT TERITORIAL ZEE
LANDAS
KONTINEN
1 INDIA TIDAK ADA BELUM SUDAH SUDAH DIRATIFIKASI
2 THAILAND TIDAK ADA BELUM SUDAH SUDAH DIRATIFIKASI
3 MALAYSIA SUDAH** BELUM* SUDAH
- LT DI BINTAN, PERAIRAN TANJUNG DATU, LAUT
SULAWESI/AMBALAT (BELUM)
- ZEE SEDANG DIRUNDINGKAN
- LK DI BINTAN DAN LAUT SULAWESI/AMBALAT(BELUM)
4 SINGAPURA
SUDAH
(KECUALI
SEGMEN TIMUR 2)
TIDAK ADA TIDAK ADA
LT UNTUK SEGMEN TENGAH, SEGMEN BARAT, DAN SEGMEN
TIMUR 1 SUDAH DIRATIFIKASI
5 VIETNAM TIDAK ADA BELUM SUDAH LK SUDAH DIRATIFIKASI
6 FILIPINA TIDAK ADA SUDAH BELUM BATAS ZEE SUDAH DIRATIFIKASI
7 PALAU TIDAK ADA BELUM BELUM ZEE DALAM PERUNDINGAN
8 PNG SUDAH SUDAH SUDAH
- SAMUDERA PASIFIK SELESAI DIRUNDINGKAN***
- LAUT ARAFURU SELESAI DIRUNDINGKAN**
- LK SUDAH DIRATIFIKASI
9 AUSTRALIA TIDAK ADA SUDAH*** SUDAH
- LK SUDAH DIRATIFIKASI
- ZEE BELUM DIRATIFIKASI
10 RDTL BELUM BELUM BELUM 4 LOKASI BELUM DIRUNDINGKAN (LT-ZEE-LK)
19
* Status Enclave (Perairan Bebas) Segitiga 5,6,7 di perairan Pulau Bengkalis, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang belum dirundingkan oleh Indonesia dan Malaysia.
Luasnya + 125 Km2.
**Sesuai dengan Penyampaian Data Perundingan Batas Maritim RI Tahun 2016-2017 yang disampaikan oleh Dirjen HPI Kementeian Luar Negeri pada Tanggal 16
November 2017
***Ketentuan dalam perjanjian tgl 14 Maret 1997 mengenai Celah Timor tidak lagi berlaku antara kedua negara karena Celah Timor menjadi milik Timor Leste
dan berhak atas seluruh dasar laut dan ZEE di Wilayah tersebut setelah kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002.

23. PENGAMBILALIHAN TATA KELOLA RUANG UDARA INDONESIA/
FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DI ATAS WILAYAH KEPULAUAN NATUNA
Garis Batas FIR
Flight Information Region
(FIR)
Adalah suatu wilayah ruang
udara yg dikontrol &
mendapat pelayanan
penerbangan berupa Air
Trafic Control (ATC) dalam
rangka keselamatan
penerbangan.
Pemerintah Indonesia saat ini
sedang mempersiapkan
perundingan untuk
menataulang/ambil alih FIR
yang semula di kelola
Singapura khususnya di
wilayah ruang udara Sektor
ABC diatas Kep.Natuna
20

24. KETERANGAN :
 Batas Darat dengan 3 Negara
 Batas Laut dengan 10 Negara
 Batas Udara dengan 10 Negara
RI-INDIA
RI-THAI
RI-MAL
RI-SING
RI-VIETNAM
RI-AUSTRALIA
RI-RDTL
RI-PALAU
RI-FILIPINA
SINGAPURA
INDONESIA
RI-PNG
Laut ZEE -RI
Laut ZEE -RI
9 OBP RI-MAL. DI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA
2 UNRESOLVED SEGMENT DAN 1 UNSURVEYED SEGMENT DI NTT
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Letak 111 Pulau Kecil Terluar
Berakit, Sentut, Tokong Malang Biru, Damar,
Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar,
Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung,
Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun
Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa,
Bintan, Malangberdaun
Enggano, Mega
Batu Kecil
Sibarubaru,
Sinyaunyau,
Pagai Utara
Simuk, Wunga
Rondo, Benggala, Salaut Besar,
Rusa, Raya, Simeulucut, Weh
Sebatik, Karang Unarang, Maratua,
Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit,
Manterawu, Makalehi, Kawalusu,
Kawio, Marore, Batu Bawaikang,
Miangas, Marampit, Intata,
Kakarutan, Kabaruan
Jiew, Budd, Fani, Miossu,
Fanildo, Bras
Deli, Karang
Pabayang,
Guhakolak Batukolotok,
Manuk,
Nusakambangan
Barung, Sekel,
Panehan,
Sophialouisa
Alor, Batek, Rote,
Ndana, Sabu, Dana,
Manggudu, Marsela,
Metimarang, Letti,
Kisar, Wetar, Lirang
Habe, Komolom, Kolepon,
Laag, Puriri, Arakula,
Karaweira Besar,
Panambulai, Kultubi Utara,
Kultubi Selatan, Karang,
Enu, Batugoyang, Nuhuyut,
Larat, Asutubun, Selaru,
Batarkusu,
Berhala
Batumandi, Rupat,
Bengkalis, Rangsang
Nusa
Penida
21

25. PETA ILUSTRASI LETAK 12 PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)
YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS
PULAU BATEK,
NTT (09 15 33 S,
123 59 15 E)
111
PPKT
(INPRES 6/2017)
TUGU NKRI DI
PULAU MIANGAS
22

26. PETA ILUSTRASI LETAK 12 PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)
YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS
P.
MERAPIT
23

27. ARAH KEBIJAKAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BIDANG PENATAAN RUANG

28. CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Perpres RTR KPN
32/2015 di Papua
Perpres RTR KPN
33/2015 di Maluku
Perpres RTR KPN
34/2015 di Malut dan Pabar
Perpres RTR KPN
11/2017 di Kaltara, Kaltim, Sulteng,
Gorontalo, dan Sulut
Perpres RTR KPN
179/2014 di NTT
Perpres RTR KPN
31/2015 di Kalimantan
Ranperpres RTR KPN
Riau-Kepri
Perpres RTR KPN
49/2018 di Aceh dan Sumut
Materi Teknis Laut Lepas
25

29. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA (RTR KPN)
1 RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Perpres 179/2014)
2 RTR KPN di Kalimantan (Perpres 31/2015)
3 RTR KPN di Provinsi Papua (Perpres 32/2015)
4 RTR KPN di Provinsi Maluku (Perpres 33/2015)
5 RTR KPN di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat (Perpres 34/2015)
6 RTR KPN di Provinsi Sulawesi Utara, Prov. Gorontalo, Prov. Sulawesi Tengah,
Prov. Kalimantan Timur, dan Prov. Kalimantan Utara. (Perpres 11/2017)
7 RTR KPN di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres 49/2018)
8 RTR KPN di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (RANPERPRES)
9 RTR KPN di Laut Lepas (MATERI TEKNIS)
26

30. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT INPRES MASTERPLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Sesuai dengan Arahan Presiden pasca pembangunan PLBN di 7 lokasi,
Untuk mengembangkan kawasan ekonomi mendukung PLBN, disiapkan 7 (tujuh) Master Plan Pembangunan
Ekonomi sekitar Kawasan PLBN yang telah dibangun. Berikut penyelesaian Master Plan:
Berdasarkan kesimpulan rapat di
Kemenko Ekon pada tanggal 22 Oktober
2018, yaitu Rapat Penyampaian Hasil
Penyusunan Masterplan Pengembangan
Kawasan Ekonomi Terpadu di Kawasan
Perbatasan, Sekretariat Kabinet
mengusulkan:
• Sekaligus untuk pengesahan hasil
Masterplan, perlu disiapkan untuk
Instruksi Presiden.
• Tabel kesepakatan jadwal pelaksanaan
percepatan penyusunan Masterplan
Pengembangan Ekonomi Terpadu di
Kawasan Perbatasan Negara
Berdasarkan kesimpulan rapat di Sekretariat
Kabinet pada tanggal 23 Januari 2019, yaitu
Rapat Pembahasan Dokumen Masterplan
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Perbatasan Negara, disetujui bahwa:
• Diperlukan Rencana Aksi dalam mendukung
Draft Instruksi Presiden Republik Indonesia
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di
Kawasan Perbatasan Negara yang dinstruksikan
kepada 23 Menteri, 2 Kepala Badan, dan 10
Ppemerintah Daerah
• Masa berlaku Draft Instruksi Presiden Republik
Indonesia tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara diubah
menjadi 2 (dua) tahun
Berdasarkan kegiatan rapat yang
dilaksanakan oleh Kemenko Ekon terkait
Pembahasan Draft Inpres Masterplan
Percepatan Pembangunan Ekonomi di
Kawasan Perbatasa, sebagai berikut:
• 29 Januari 2019, Pelaksanaan kegiatan
Rapat Pembahasan Rencana Aksi Draft
Inpres tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Perbatasan Negara
• 30-31 Januari 2019, Pelaksanaan
Konsinyasi Pembahasan Rencana Aksi
Draft Inpres tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Perbatasan Negara 27

31. BNPP
KEMENTERIAN
ATR/BPN
27 RDTR
(10 PKSN, 17 Lokpri)
43 RDTR
(29 PKSN, 14 PLBN)
70 Kecamatan Perbatasan:
- 43 Lokpri berdasrkan RPJMN & Rinduk (187 Lokpri)
- 27 Lokpri berdasarkan RTR KPN (kecamatan perbatasan di luar 187 Lokpri)
PROVINSI KAB/
KOTA
LOKPRI BNPP KEMENTERIN ATR
RDTR PKSN RDTR LOKPRI RDTR KPN
15 35 70 10 17 43
Aceh Kota Sabang Sukakarya
PKSN Sabang
PKSN Sabang
Sukajaya
Lhokseumawe Banda Sakti PKSN Lhokseumawe
Muara Satu
Kep. Riau Natuna Bunguran Timur PKSN Ranai PKSN Ranai
Serasan Lokpri Serasan
Kep. Anambas Siantan PKSN Tarempa
Bintan Bintan Pesisir Lokpri Bintan Pesisir
Riau Bengkalis Rupat Lokpri Rupat
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
S.D. TAHUN 2019
28

32. PROVINSI KAB/
KOTA
LOKPRI BNPP KEMENTERIN ATR
RDTR PKSN RDTR Lokpri RDTR KPN
Kalimantan
Barat
Sanggau Entikong PKSN Entikong PKSN Entikong
Kapuas Hulu Badau PKSN Nanga Badau PKSN Nanga Badau
Batang Lupar Lokpri Batang Lupar
Sambas Paloh PKSN Paloh Aruk PKSN Paloh Aruk
Sajingan Besar
Bengkayang Jagoi Babang Lokpri Jagoi Babang PKSN Jagoi Babang
Siding Lokpri Siding
Sintang Ketungau Hulu Lokpri Ketungau Hulu PKSN Jasa
Kalimantan
Timur
Mahakam Ulu Long Pahangai PKSN Long Pahangai
Long Apari Lokpri Long apari
Kalimantan
Utara
Nunukan Nunukan PKSN Nunukan PKSN Nunukan
Nunukan Selatan
Sei Manggaris PKSN Sei Manggaris
Krayan PKSN Long Midang
Lumbis Ogong PKSN Tou Lumbis
Sebatik Timur Lokpri Sebatik Timur
PLBN Sei Pancang
Sebatik Utara Lokpri Sebatik Utara
Malinau Kayan Hulu PKSN Long Nawang
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
S.D. TAHUN 2019
29

33. PROVINSI KAB/
KOTA
LOKPRI BNPP KEMENTERIN ATR
RDTR PKSN RDTR Lokpri RDTR KPN
Sulawesi Utara Kep. Sangihe Tahuna PKSN Tahuna PKSN Tahuna
Tauna Timur
Tahuna Barat
Kep. Marore PLBN Marore
Kep. Talaud Miangas PLBN Miangas
Nanusa PLBN Marampit
Melonguane PKSN Melonguane
Gorontalo Gorontalo Utara Kwandang PKSN Kwandang
Sulawesi Tengah Toli-Toli Toli-Toli Utara PKSN Toli-toli
Maluku Maluku Tenggara
Barat
Tanimbar Selatan PKSN Saumlaki PKSN Saumlaki - Larat
Tanimbar Utara
Selaru Lokpri Selaru
Kep. Aru Pulau-pulau Aru PKSN Dobo – Tual – Wduar
ferKota Tual Pulau Dullah Selatan
Maluku Tenggara
Maluku Barat Daya Pulau –pulau Selatan PKSN Ilwaki
Wetar Lokpri Wetar
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
S.D. TAHUN 2019
30

34. PROVINSI KAB/
KOTA
LOKPRI BNPP KEMENTERIN ATR
RDTR PKSN RDTR Lokpri RDTR KPN
Maluku Utara Morotai Morotai Selatan PKSN daruba-
sanggowo- bere-bereMorotai Timur
Morotai Utara
Nusa Tenggara
Timur
Belu Tasifeto Timur PLBN Motaain
Atambua Barat PKSN Atambua PKSN Atambua
Atambua Selatan
Kota Atambua
Kakuluk Mesak
Timur Tengah
Utara
Insana Utara PLBN Wini
Kota Kefamenanu PLBN Kefamenanu
Bikomi Utara PLBN Napan
Bikomi Nilulat Lokpri Bikomi Nilulat
Malaka Kobalima Timur PLBN Motamasin
Malaka Tengah Lokpri Malaka
Tengah
Alor Teluk Mutiara PKSN Kalabahi
Alor Timur PLBN Maritaeng
Kupang Amfoang Timur Lokpri Amfoang
Timur
PLBN Oepoli
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
S.D. TAHUN 2019
31

35. PROVINSI KAB/
KOTA
LOKPRI BNPP KEMENTERIN ATR
RDTR PKSN RDTR LOKPRI RDTR KPN
Papua Barat Sorong Sorong Barat PKSN Sorong
Manokwari Manokwari Barat PKSN Manokwari
Papua Kota JAyapura Muara Tami PLBN Skouw
Jayapura Utara PKSN Jayapura
Jayapura Selatan PKSN Jayapura
Keerom Waris PLBN Waris
Senggi Lokpri Senggi
Bouven Digu;l Mandobo PKSN Tanah Merah
Merauke Sota Lokpri Sota PLBN Sota
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
S.D. TAHUN 2019
32

36. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA (RTR KPN)
Sudah dilakukan rapat koordinasi membahas bentuk hukum Rencana Detail
Tata Ruag Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) dengan peserta dari
Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Bapppenas, Kementerian Dalam
Negeri, dan BNPP. Keputusan akhir terkait bentuk hukum Rencana Detail Tata
Ruag Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) berupa Peraturan Presiden
(Perpres).
Materi Teknis (Matek) RDTR KPN yang siap dilegalkan, yaitu:
1.RDTR Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar;
2.RDTR Nangabadau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar;
3.RDTR Paloh Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar;
4.RDTR Motaain, Kab. Atambua, Prov. NTT;
5.RDTR Wini, Kab. TTU, Prov. NTT;
6.RDTR Motamasin, Kab. Malaka, Prov. NTT; dan
7.RDTR Skouw, Jayapura, Prov. Papua.
Undangan Sekretariat Kabinet Nomor
B.123/EKON/02/2019 pada 13 Februari 2019
Perihal Rapat Pembahasan Terkait Bentuk Aturan
Penetapan RDTR Kawasan Perbatasan Negara
PROGRES PEMBAHASAN BENTUK HUKUM RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-631/M.Sesneg/
D-1/HK.03.02/05/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal Persetujuan Izin
Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Motaain, Wini,
Motamasin, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Entikong, dan Skouw 33

37. KECAMATAN PERBATASAN
778
KECAMATAN PERBATASAN
Identifikasi Tahun 2016 berdasarkan:
 Perpres RTR KPN 179/2014, Perpres RTR KPN
31/2015, Perpres RTR KPN 32/2015, Perpres RTR
KPN 33/2015, dan Perpres RTR KPN 34/2015; dan
 Ranperpres RTR KPN No.11/2017, Materi Teknis
RTR KPN No.49/2018, Materi Teknis RTR KPN
Riau – Kepri dan Materi Teknis RTR KPN Laut Lepas
(P. Sumatera, Jawa, Bali, NTB).
562
KECAMATAN PERBATASAN
Identifikasi Juni 2019 berdasarkan:
• 7 (tujuh) Perpres RTR KPN dan Ranperpres RTR
KPN Riau-Kepri; dan
• Belum mempertimbangkan Materi Teknis Laut
Lepas
34

38. PENDEKATAN PEMBANGUNANKAWASAN
PERBATASAN NEGARA

39. 1. LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)
KRITERIA LOKPRI :
• Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di darat;
• Kecamatan yang merupakan/berada dan/atau memiliki Pulau-pulau Kecil Terluar
(PPKT):
a) Memiliki interaksi aktif dengan negara tetangga;
b) Memiliki ancaman abrasi dan keamanan regional;
c) Berbatasan langsung dengan negara tetangga (non laut lepas).
• Kecamatan yang difungsikan sebagai PKSN
• Kecamatan yang termasuk dalam exit entry point (Pos Lintas Batas)
PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA:
187 LOKPRI dibedakan berdasarkan
batasnya:
• Batas Darat : 58 Lokpri
• Batas Laut : 119 Lokpri
• Batas Darat & Laut : 10 Lokpri
Sebagai Lokus pembangunan perbatasan,
dialokasikan program di 187 Lokpri yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
teknis (BNPP sebagai lembaga Koordinasi)
berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019
36

40. Provinsi Kab/Kota B LOKPRI Provinsi Kab/Kota B LOKPRI Provinsi Kab/Kota B LOKPRI
Aceh Kota Sabang L Sukakarya Kepulauan Riau Bintan L Bintan Utara Kalimantan Barat Sambas D Paloh
Sumatera Utara Serdang Bedagai L Tanjung Beringin L Tambelan D Sajingan Besar
L Bintan Pesisir Bengkayang D Jagoi Babang
Riau Rokan Hilir L Pasir Limau Kapas L Teluk Sebong D Siding
L Sinaboi L Gunung Kijang Sanggau D Entikong
Kep. Meranti L Merbau L Bintan Timur D Sekayam
L Rangsang L Teluk Bintan Sintang D Ketungau Hulu
L Pulau Merbau Natuna L Bunguran Timur D Ketungau Tengah
L Tasik Putri Uyu L Serasan Kapuas Hulu D Badau
L Rangsang Barat L Bunguran Barat D Puring Kencana
L Rangsang Pesisir L Midai D Batang Lupar
Bengkalis L Bukit Batu L Pulau Laut D Embaloh Hulu
L Bantan L Subi D Puttussibau Utara
L Rupat Utara L Serasan Timur D Puttussibau Selatan
L Rupat L Bunguran Utara Kalimantan Timur Mahakam Ulu D Long Apari
L Bengkalis Kep. Anambas L Jemaja D Long Pahangai
Indragiri Hilir L Kateman L Jamaja Timur Kalimantan Utara Nunukan D Lumbis Ogong
L Pulau Burung L Palmatak L Sebatik
L Tanah Merah L Siantan D/L Sebatik Timur
L Gaung Anak Serka L Siantan Timur D/L Sebatik Utara
Kota Dumai L Dumai Kota L Siantan Tangah D Sebatik Barat
L Medang Kampa Karimun L Meral D Sebatik Tengah
L Dumai Timur L Tebing D Krayan
L Dumai Barat L Karimun D Krayan Selatan
L Sungai Sembilan L Buru D Simanggaris
Pelalawan L Kuala Kampar L Kundur Utara D/L Tulin Onsoi
Kepulauan Riau Kota Batam L Belakang Padang L Kundur D Sebuku
L Batam Kota L Moro Malinau D Kayan Hulu
L Lubuk Raja L Unggar D Pujungan
L Nongsa L Meral Barat D Kayan Hilir
L Bulang D Bahau Hulu
L Sekupang D Kayan Selatan
L Batu Ampar
L Batu Aji
DAFTAR 187 LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)
Keterangan :
L : Laut
D : Darat
187 LOKPRI dibedakan berdasarkan
batasnya:
• Batas Darat : 58 Lokpri
• Batas Laut : 119 Lokpri
• Batas Darat & Laut : 10 Lokpri
37

41. Provinsi Kab/Kota B LOKPRI Provinsi Kab/Kota B LOKPRI Provinsi Kab/Kota B LOKPRI
Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe L Tabukan Utara Nusa Tenggara Timur Kupang L Amfoang Timur Papua Supiori L Supiori Barat
L Marore L Kupang Barat L Supiori Utara
L Tahuna L Nekamese L Kep. Aruri
L Kendahe L Amarasi Barat Kota Jayapura D Muara Tami
L Nusa Tabukan L Amarasi Selatan D Jayapura Utara
Kepulauan Talaud L Miangas L Amarasi Timur Keerom D Web
L Melonguane L Semau Selatan D Senggi
L Nanusa Belu D Tasifeto Timur D Waris
Maluku MBD L Wetar D Lamaknen Selatan D Arso Timur
L Pulau-Pulau Terselatan D Lamaknen D Arso
L Pulau Leti D Lasiolat D Towe
L Moalakor D Raihat Peg. Bintang D Batom
MTB L Tanimbar Selatan D Tasifeto Barat D Iwur
L Selaru D Nanaet Dubesi D Pepera
L Wertamrian D Atambua D Oksomol
L Kormomolin Malaka D Kobalima Timur D Tarub
L Nirunmas D Malaka Barat D Kiwirok Timur
L Tanimbar Utara D Kobalima D Mufinop
L Yaru D Malaka Tengah D Okbemtau
Kep. Aru L Aru Tengah Selatan D Wewiku D Oksibil
L Aru Selatan Timur Rote Ndao L Rote Barat Daya D Kiwirok
Maluku Utara Morotai L Morotai Selatan L Rote Barat Boven Digoel D Mindiptana
L Morotai Jaya L Rote Selatan D Waropko
L Morotai Utara L Lobalain D Kombut
L Morotai Barat Alor L Teluk Mutiara D Sesnuk
L Morotai Timur L Alor Selatan D Ninati
Nusa Tenggara Timur TTU D Insana Utara L Alor Barat Daya D Jair
D Bikomi Utara L Pureman Merauke D Eligobel
D Bikomi Nilulat L Mataru D Naukenjerai
D Naibenu L Pantar Tengah D Sota
D Miaomaffo Barat L Alor Timur D Muting
D Bikomi Tengah L Kalabahi D Ulilin
D Mutis Sabu Raijua L Raijua
D Bikomi Selatan Papua Barat Raja Ampat L Kep. Ayau
D Kefamenanu L Ayau
DAFTAR 187 LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)
Keterangan :
L : Laut
D : Darat
187 LOKPRI dibedakan berdasarkan
batasnya:
• Batas Darat : 58 Lokpri
• Batas Laut : 119 Lokpri
• Batas Darat & Laut : 10 Lokpri
38

42. 2. PUSAT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)
FUNGSI PKSN [PP 13/2017 tentang Perubahan PP 26/2008] :
• Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan
berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan
negara tetangga;
• Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang
menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
• Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat
mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN): Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN): kawasan
perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan
perbatasan negara.
Pembangunan yang dilakukan di PKSN harus mempunyai daya ungkit bagi
pembangunan di Lokpri, artinya beorientasi pada wilayah sekitarnyya
39
PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA:

43. 40

44. 10 PKSN Konsentrasi
Pengembangan 2015-2019
28 PKSN Tahapan Persiapan
Pengembangan
PKSN Darat PKSN Laut PKSN Darat PKSN Laut
1. Paloh-Aruk
2. Entikong
3. Nanga Badau
4. Atambua
5. Jayapura
1. Sabang
2. Ranai
3. Nunukan
4. Tahuna
5. Saumlaki
1. Jagoi Babang
2. Jasa
3. Long Nawang
4. Long Midang
5. Long Pahangai
6. Long Apari
7. Tou Lumbis
8. Sei Manggaris
9. Kefamenanu
10.Merauke
11.Tanah Merah
1. Lhokseumawe
2. Medan
3. Dumai
4. Bengkais
5. Batam
6. Tarempa
7. Kalabahi
8. Tarakan
9. Kwandang
10.Melonguane
11.Toli-toli
12.Ilwaki
13.Dobo
14.Daruba
15.Sorong
16.Manokwari
17.Biak
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL)
41

45. 3. POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)
Arahan Presiden Joko Widodo pada saat peresmian PLBN adalah bahwa PLBN
tidak hanya sebagai tempat pencatatan adminsitrasi dan pemeriksaan pelintas
batas saja, tetapi harus menjadi pusat pembangunan ekonomi di kawasan
sekitarnya.
Disusun masterplan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan (7 PLBN)
oleh : Bappenas, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kemen
PUPR, dan BNPP
42
PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA:

46. PONTIANAK
PROVINSI
KALBAR
PROVINSI
KALTENG
PALANGKARAYA
BANJAR
MASIN
PROVINSI
KALSEL
PROVINSI
SULTENG
PROPINSI
GORONTALO
PROVINSI
SULSEL
MEDAN
PROVINSI
SUMUT
PEKAN BARU
PROVINSI
RIAU
PADANG
PROVINSI
SUMBAR
JAMBI
PROVINSI
JAMBI
BENGKULU
PALEMBANG
PROVINSI
SUMSEL
Bd.LAMPUNG
PROVINSI
JABAR
PROPINSI
BANTEN
DENPASAR
PROVINSI
NTB
PROPINSI
NTT
TIMOR
LOROSAE
PROVINSI
PAPUA
TIMIKA
JAYAPURA
PROVINSI
MALUKU UTARA
PROVINSI
MALUKU
LAUT ARAFURA
LAUT SULAWESI
AUSTRALIA
PROVINSI
JATIM
PROVINSI
BALI
PROVINSI
LAMPUNG
PROVINSI
DKI JAYA
PROVINSI
SULTRA
PROVINSI
SULUT
PROVINSI
JATENG
PROVINSI
D.I.Y
PROVINSI
KEPRI
PROVINSI
BENGKULU
BALIKPAPAN
PROVINSI
KALTIM
BANDA ACEH
PROVINSI
NAD
PHILIPINA
BANDUNG
YKA
SMG
SURABAYA
SERANG
6PLB di Wilayah NTT
Oepoli, Builalo, Turiskain,
Laksmaras, Haumeneana,
Laktutus
13PLB di Wilayah
KALBAR Temanjuk,
Liku, Sajingan, Siding,
Jagoibabang, Saparan,
Segumon, Bantan, Jasa,
Nanga Bayan, Semarah,
Merakai Panjang,
Langau
23PLB Laut di Wilayah RIAU
dan KEPPRI Panipahan, Sinaboi,
Tanjung Medang, Selat Baru,
Tanjung Sema, Sungai Pakming,
Teluk Belitung, Serapung, Kuala
Gaung, Meral, Tanjung Batu,
Moro, Mapur, Senayang, Teluk
Bintan, Bintan Utara, Daek,
Bulang, Serasan, Sedanau,
Sekunyam, Midal, Tambelan,
Letung
7 PLB di Wilayah KALTARA
Longnawang, Long Midang, Tau
Lumbis, Semanggaris, Nunukan,
Sungai Pancang, Liem Hie Djung/In
Hutani Nunukan
17 PLB di Wilayah
PAPUA Wembi, Waris,
Senggi, Ubrup, Kiwirok,
Iwur, Botom, Sota, Erambu,
Bupul, Mindiptana,
Waropko, Kondo, Yetti,
Okyop, Yurrup, hamadi
PLB Laut
PLB Darat : 39
: 27
: 66
Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, 2018
BANYAKNYA PINTU PERLINTASAN ANTAR NEGARA:
66 POS LINTAS BATAS IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA
43

47. PLBN ENTIKONG
DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (21 DES 2016)
PLBN Entikong
PLBN Motaain
PLBN Motamasin
PLBN Wini
PLBN Skouw
PLBN Aruk
Kab. Sambas
PLBN Badau
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Sanggau
Kab. Belu
Kab. Malaka
Kab. TTU
Kota. Jayapura
PLBN SKOUW
DIRESMIKAN
PRESIDEN RI
(9 MEI 2017)
PLBN WINI
DIRESMIKAN PRESIDEN RI
(9 JANUARI 2018)
PLBN MOTAMASIN
DIRESMIKAN PRESIDEN RI
(9 JANUARI 2018)
PLBN ARUK DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (17 MARET 2016)
PLBN BADAU DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (16 MARET
2016)
PLBN MOTAAIN
DIRESMIKAN PRESIDEN RI
(28 DES 2016)
7 POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DI SELURUH INDONESIA
44

48. Memberikan Instruksi kepada 20
Institusi Pusat (Kementerian, Badan,
Mabes Polri dan TNI), 5 Gubernur, dan
9 Bupati untuk:
Mengambil langkah-langkah sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing secara terkoordinasi dan
terintegrasi untuk mempercepat
pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas
Batas Negara Terpadu dan sarana
prasarana penunjang di kawasan
perbatasan.
Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu
Dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan.
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019
45

49. LOKASI PEMBANGUNAN 11 PLBN
[INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019]
1) Serasan, Kec. Serasan, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau
2) Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov.
Kalimantan Barat
3) Sei Kelik, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan
Barat
4) Long Nawang, Kec. Kayan Hulu, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan
Utara
5) Long Midang, Kec. Ktayan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan
Utara
6) Labang, Kec. Lumbis Ogong, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan
Utara
7) Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov.
Kalimantan Utara
8) Oepoli, Kec. Amfoang Timur, Kab. Kupang, Prov. Nusa
Tenggara Timur
9) Napan, Kec. Bikomi Utara, Kab. Timur Tengah Utara, Prov.
Nusa Tenggara Timur
10) Sota, Distrik Sota, Kab. Merauke, Prov. Papua
11) Yetetkun, Distrik Ninati, Kab. Boven Digoel, Prov. Papua
JAGOI BABANG
LONG
NAWANG
LABANG
LONG
MIDANG
SEI
KELIK
SEI NYAMUK
SERASAN
OEPOLI
NAPAN
SOTA
YETETKUN
46

50. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
NEGARA BERBASISPOTENSI DARAT DAN LAUT

51. No. Kabupaten Lahan Basah
Pangan/Horti
Semusim
Pangan/
Perkebunan
Perkebunan/
Tahunan
Gambut
Dangkal
1 Sambas 38,826 55,898 21,741 18,486 23,158
2 Sanggau - 80,566 31,010 125,424 -
3 Sintang 5,393 59,771 89,672 74,247 790
4 Bengkayang 3,574 74,659 26,579 9,395 26,750
5 Kapuas Hulu 62,329 70,353 26,819 798,576 6,330
1
Kutai Barat/
Mahakam Ulu - - - 58,348 -
2 Malinau - 52,967 15,969 309,113 -
3 Nunukan 1,892 60,560 48,412 232,637 696
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur/Kalimantan Utara
No. Kabupaten Lahan Basah
Pangan/
Palawija
Kering
Palawija
Dtrn Tinggi,
Kering
Perkebunan
Dtrn Rendah
Kering
Perkebunan/
Tahunan
1 Belu dan TTU 23,690 81,298 1,677 99,937 6,210
Nusa Tenggara Timur
No. Kabupaten Lahan Basah
Pangan/Horti
Semusim
Pangan/
Perkebunan
Perkebunan/
Tahunan
1 Boven Digul 38,427 - 61,605 343,510
2 Merauke 242,590 286,324 126,392 -
Papua
Sumber: Kementerian Pertanian
POTENSI LAHAN DI KABUPATEN PERBATASAN DARAT NKRI
(BUFFER 30KM)
48

52. POTENSI KETAHANAN PANGAN
PKSN PALOH
PLBN ARUK
JAGOI BABANG
SIDING
PLBN ENTIKONG
KETUNGAU HULU
KETUNGAU TENGAH
PURING
KENCANA
PKSN BADAU
PLBN BADAU
EMBALOH HULU
PUTUSSIBAU UTARA
BATANG LUPAR
PUTUSSIBAU SELATAN
wawanBNPP@2017
KAB.KAPUAS HULU :
CETAK SAWAH:
200 HA
CETAK SAWAH :
100 HA
CETAK SAWAH :
50 HA
KAB. SAMBAS :
CETAK SAWAH :
200 HA
CETAK SAWAH :
190 HA
SEKAYAM
KAB.
SANGGAU :
PRODUKSI: 475 TON
PRODUKSI: 200 TON
PRODUKSI: 750 TON
PRODUKSI: 718 TON
CETAK SAWAH :
100 HA
PRODUKSI: 200 TON
DARI TOTAL LAHAN CETAK SAWAH 2016-2017
SELUAS 1.049 HA;
TELAH MENGHASILKAN PRODUKSI : 2.343 TON
UNTUK MENINGKATKAN KEDAULATAN PANGAN
CETAK SAWAH :
200 HA
PKSN ENTIKONG
KAB.
BENGKAYANG :
KAB. SANGGAU :
KAB. SINTANG :
KAB. SINTANG :
KAB.KAPUAS HULU :
CETAK SAWAH :
300 HA
KAB.KAPUAS HULU :
CETAK SAWAH :
359 HA
PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI PROV. KALBAR
49

53. POTENSI KETAHANAN PANGAN
KEC. MALAKA BARAT
CETAK SAWAH TA
2017
30 Ha
PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI KWS.PERBATASAN NEGARA
PROV. NTT, KAB. MALAKA, KEC. MALAKA BARAT TAHUN 2017 (CETAK SAWAH)
50

54. POTENSI KETAHANAN PANGAN
PKSN JAYAPURA
PLBN SKOUW
WIL.KEC.MUARA TAMI
WIL.DESA SKOW SAE
KOTA. JAYAPURA :
PENGEMBANGAN
TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
ORGANIK
150 HA
PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI KWS.PERBATASAN NEGARA PKSN JAYAPURA PROV. PAPUA
51

55. POTENSI KETAHANAN PANGAN
NAUKENJERAI
ELIGOBEL
MUTING
ULILIN
WIL.KAB. MERAUKEKEC. LOKPRI/DATIN
SOTA
DARI TOTAL LAHAN CETAK SAWAH 2.115 HA;
TELAH MENGHASILKAN PRODUKSI : 6.345 TON
UNTUK MENINGKATKAN KEDAULATAN PANGAN DI
KAB. MERAUKE
CETAK SAWAH :
2.115 HA
PRODUKSI: 6.345 TON
KAB. MERAUKE:
PEMBANGUNAN PERTANIAN TERPADU DI KWS.PERBATASAN NEGARA KAB.MERAUKE PROV. PAPUA
52

56. Beras Adan Kecamatan Krayan yang sudah dikemas dan hasil
panen padi Adan dengan jumlah produksi = 27.000 Ton/Thn
Beras Raja Uncak Kecamatan Putussibau Selatan yang sudah
dikemas dan hasil panen padi Raja Uncak dengan jumlah
produksi = 900 Ton/Thn
Padi Beliah Kecamatan Jagoi Babang dengan jumlah produksi =
25.000 – 35.000 Ton/Thn.
Pengembangan Peternakan Sapi di Kecamatan Tasifeto Barat =
5.093 Ekor
POTENSI KETAHANAN PANGAN
53

57. PERKEBUNAN ABACA SERAT ABACA SEBAGAI BAHAN BAKU UTAMA
KERTAS MATA UANG DOLAR, AMERIKA
o PERMINTAAN SERAT
ABACA DUNIA
MENCAPAI 600.000
TON/TAHUN, SAAT
INI BARU TERPENUHI
SEKITAR 15% ATAU
HANYA 90.000
TON/TAHUN , YANG
DIPASOK DARI
FILIPINA SEBANYAK
80.000 TON DAN
EKUADOR SEBANYAK
10.000 TON.
o MASIH TERDAPAT
PELUANG SEBESAR
510.000, YG DAPAT
DIKEMBANGKAN DI
KAB.TALAUD.
o LAHAN PERKEBUNAN
CUKUP TERSEDIA
54

58. KEBUTUHAN DAGING SAPI DI INDONESIA
 KEBUTUHAN DAGING SAPI NASIONAL TAHUN 2019
MENCAPAI : 686.270 TON
 SUMBER PENYEDIAAN :
1. SAPI LOKAL : 429.412 TON (62,57% DARI KEBUTUHAN
NASIONAL)
BERASAL DARI JAWA TIMUR, NTT, NTB DAN BALI
2. IMPOR DAGING SAPI : 256.858 TON (37,43%)
SAAT INI IMPOR DAGING SAPI BERASAL DARI NEGARA
AUSTRALIA DENGAN NAMA DAERAH ANNA CREEK
(WILAYAH SELATAN AUSTRALIA)
ANGKA TERSEBUT, 256.858 TON (37,43%), DAPAT MENJADI
PELUANG USAHA UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN
IMPOR
(Kementerian Pertanian (Kemtan) dalam https://industri.kontan.co.id/news/ pada Desember 2018) 55

59.  Penyediaan ladang penggembalaan ternak sapi di
Kabupaten Belu seluas 19.698 ha.
 Penyediaan lahan pengembangan pertanian terpadu di
desa Sonis laloran Kecamatan Tasifeto Barat (lokasi
prioritas) Kabupaten Belu seluas 500 ha.
 Pembibitan sapi unggul lokal.
UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI SAPI
UNTUK MENGURANGI IMPOR DI KAB. BELU PROV. NTT
56

60. DESAIN KAWASAN INTEGRATED FARMING
“ SONIS LALORAN”
57

61. GARAM GUNUNG KRAYAN
58

62. GULATEBU KRAYAN
59

63. POTENSI PERIKANAN
L A U T A R A F U R U
L A U T A R U
L A U T T I M O R
LAUT SERAM
L A U T B A N D A
L A U T M A L U K U
LAUT HALMAHERA
T E L U K T O M I N I
L A U T C I N A S E L A T A N
SELATMAKASAR
SELA
T
M
A
LA
K
A
L A U T S U L A W E S I
L A U T J A W A
S A M U D E R A P A S I F I K
S
A
M
U
D
E
R
A
TIMOR LESTE
M
A
L
A
Y
S
I
A
M A L A Y S I A
SULAWESI
P A P U A
J A W A
K A L I M A N T A N
S
U
M
A
T
E
R
A
L A U T N A T U N A
L A U T F L O R E S
L A U T S A W U
H
I N
D
I A
L A U T B A L I
TELUKBONE
THAILAND
VIETNAM
PHILIPINA
A U S T R A L I A
BRUNEI
T E L U K
C E N D E R A W A S I H
SELATKARIMATA
T E L U K
T O L O T E L U K B E R A U
SINGAPURA
15° 15°
10° 10°
5° 5°
0° 0°
5° 5°
10° 10°
95°
95°
100°
100°
105°
105°
110°
110°
115°
115°
120°
120°
125°
125°
130°
130°
135°
135°
140°
140°
17°50'LS
10°58'LU
90°41' BT
141°59' BT
WPP-RI 717
WPP-RI 718
WPP-RI 715
WPP-RI 573
WPP-RI 572
WPP-RI 716
WPP-RI 714WPP-RI 713
WPP-RI 712
WPP-RI 711
WPP-RI 571
TB
S
U
100 0 100 200 300 400 Km
Sumber KKP
1.143 Jt Ton/th
478.765 Ton/th
1.992 Jt Ton/th
PKSN RANAI PKSN TAHUNA
PKSN SAUMLAKI
WPP-RI 711 WPP-RI 716
WPP- RI 718
PETA POTENSI SUMBERDAYA IKAN
PADA MASING-MASING 11 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) RI
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2016
60

64. JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT
(TOL LAUT) DAN GERAI MARITIM
DI KAWASAN PERBATASAN LAUT TA. 2018
Tj. Priok
Tg. Batu
Natuna
(Selat Lampa)
Tarempa
Midai
Serasan
Makassar
Nunukan
Sanggata
Belang-
Belang
Tj. Perak
P. Sebatik
(Sungai
Nyamuk) Tahuna
Kahakitang
Buhias
Biaro
Tagulandang
Marore
Melangoane
Kakorotan
Miangas
Lirung
Tidore
Morotai
(Daruba)
Merauke
Agats
Timika
Saumlaki
Dobo
Kalabahi
Rote
(Ba’a)
Sabu
(Biu)
Moa
T-2
T-3
T-4
T-6
T-12
T-11
T-13
Blinyu
Kisar
Namrole
T-15
61

65. POTENSI PARIWISATA BAHARI
Kawasan Perbatasan Terkandung dalam
ekosistem pesisir sangat potensial
(Mangrove, Lamun dan Terumbu karang)
yang menopang 85% kehidupan biota laut
tropis
Berpotensi sebagai sumberdaya perikanan
maupun pariwisata dengan objek wisata
alam pantai, memancing, diving, Snorkling,
dll
62

66. POTENSI PARIWISATA BAHARI
Kota Sabang, Provinsi Aceh
Tugu Nol KM, Sabang
Taman Wisata Alam, Sabang
Pasir Putih, Sabang
Pulau Rubiah, Sabang
63

67. Gambaran Bawah Laut di Kota Sabang
POTENSI PARIWISATA BAHARI
64

68. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Kepulauan Anambas
Pantai Sisi, Serasan
Alif Stone, Natuna
POTENSI PARIWISATA BAHARI
65

69. Gambaran Bawah Laut di Kepulauan Riau
POTENSI PARIWISATA BAHARI
66

70. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
POTENSI PARIWISATA BAHARI
67

71. Provinsi Kalimantan Timur
POTENSI PARIWISATA BAHARI
68

72. Kepulauan Sangihe dan Talaud
Provinsi Sulawesi Utara
POTENSI PARIWISATA BAHARI
69

73. Kabupaten Raja Ampat
POTENSI PARIWISATA BAHARI
70

74. Gambaran Bawah Laut di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat
POTENSI PARIWISATA BAHARI
71

75. Terima kasih