Keputusan Menteri Keuangan menetapkan Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar prosedur tersebut digunakan sebagai acuan oleh tim seleksi dalam memilih 3 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

1. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 488/KMK.05/2010
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASI SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Tim Seleksi Kantor Akuntan
Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan
Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melakukan seleksi Kantor
Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Prosedur
Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa
Akuntan Publik;

2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR (PROSEDUR
OPERASI SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK PEMERIKSA
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN TAHUNAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
PERTAMA : Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa
Keuangan, yang selanjutnya disebut SPO Seleksi KAP, adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemilihan 3 (tiga) Kantor
Akuntan Publik calon pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
tahunan Badan Pemeriksa Keuangan yang diusulkan Menteri Keuangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.
KEDUA : SPO Seleksi KAP digunakan sebagai acuan bagi Tim Seleksi KAP dibentuk
Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan 3 (tiga) calon
Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan yang akan diusulkan
Menteri Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
KETIGA : Uraian SPO Seleksi KAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak 1 Oktober 2010.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
6. Anggota Tim Seleksi KAP.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO