POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP 1. DEFINISI (Pasal 1) 2. OBJEK (Pasal 3-4) 3. PENGATURAN TARIF (Pasal 6-14) 4. KEBIJAKAN TARIF (Pasal 13) 5. KEWENANGAN DAN TUGAS (Pasal 15-18) 6. PENGELOLAAN (Pasal 20-46) 7. VERIFIKASI (Pasal 27) 8. PENGGUNAAN (Pasal 33-34) 9. PENGAWASAN (Pasal 45-46) 10. PEMERIKSAAN (Pasal 56-65) 11. KEBERATAN, KERINGANAN. PENGEMBALIAN (Pasal 58-65) 12. SANKSI (Pasal 67-68)

1. MATERI
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2. 2 2
LATAR BELAKANG PENETAPAN UU PNBP
Penguatan Landasan Hukum
Penyesuaian dengan Amandemen UUD
dan Paket UU Keuangan Negara
Peningkatan Pelayanan dan
Optimalisasi Penerimaan
Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP
sehingga meningkatkan pelayanan dan
mengoptimalkan PNBP
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Upaya untuk meminimalisasi temuan.
serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas
Implementasi Kebijakan Pemerintah
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi

3. 3 3
POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP
OBJEK
PNBP
VERIFIKASI
Oleh Instansi Pengelola
DEFINISI
PNBP
PENGAWASAN
PNBP
SANKSI
Pidana
PENGATURAN
TARIF PNBP
PENGELOLAAN
PNBP
PEMERIKSAAN
PNBP
KEBERATAN.
KERINGANAN.
PENGEMBALIAN PNBP
PENGGUNAAN
PNBP
KEBIJAKAN
TARIF S.D 0
KEWENANGAN DAN
TUGAS PNBP
Pasal 1
Pasal 3-4
Pasal 6-14
Pasal 13
Pasal 15-18
Pasal 20-46
Pasal 27
Pasal 33-34
Pasal 45-46
Pasal 47-57
Pasal 58-65
Pasal 67-68

4. 4 4
UU No. 20 Tahun 1997 UU No. 9 Tahun 2018
PNBP adalah Pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh
manfaat langsung maupun tidak langsung atas
layanan atau pemanfaatan sumber daya, dan
hak yang diperoleh negara, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang menjadi
penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola
dalam mekanisme anggaran pendapatan dan
belanja negara.
PNBP adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak
berasal dari penerimaan
perpajakan
DEFINISI PNBP
Pasal 1

5. 5
Selaku Pengelola Fiskal
Selaku Bendahara
Umum Negara
a. menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP;
b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada
Instansi pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi pengelola PNBP;
c. menetapkan target PNBP dan/atau pagu penggunaan dana PNBP dalam
rangka penyrusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
d. menetapkan penggunaan dana PNBP;
e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungiawaban PNBP;
f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap
Instansi pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi pengelola
pNBp;
g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan
h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP
yang dikelola oleh Bendahara Umum
Negara, antara lain PNBP:
a. Pengelolaan Kekayaan Negara
Dipisahkan,
b. PNBP yang penghitungan dan/atau
penetapannya membutuhkan earning
process melalui rekening khusus yang
dibentuk oleh Menteri, misalnya PNBP
daribagian Pemerintah atas kerja sama
sektor minyak dln gas bumi, dan
pengusahaan panas bumi,
c. PNBP yang merupakan pelaksanaan
kewenangan Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN PNBP
(Pasal 15) (Pasal 18)

6. 6
melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-
undangan di bidang PNBP.
menyusun dan menyampaikan
usulan jenis dan tarif PNBP;
mengusulkan penggunaan dana PNBP;
menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam
rangka penyusunan RAPBN dan/atau RAPBNP;
memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu
penggunaan dana PNBP;
mengelola piutang PNBP;
menyusun dan menyampai-kan laporan pertanggung-
jawaban PNBP;
menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
mempunyai
kewenangan untuk
mengelola PNBP pada
Instansi Pengelola
PNBP yang
dipimpinnya
Dalam mengelola PNBP Pimpinan
Instansi Pengelola PNBP bertugas:
Pasal 17 ayat
(1) dan ayat (2)
UU No.9 Tahun
2018
Disamping melakukan tugas sebagaimana Pasal
17, Instansi Pengelola PNBP juga wajib
melaksanakan :
TUGAS DAN KEWENANGAN INSTANSI PENGELOLAAN PNBP
Verifikasi atas PNBP Terutang yang
dihitung oleh Wajib Bayar
Meminta Instansi Pemeriksa untuk
melakukan Pemeriksaan terhadap
Wajib Bayar serta menindaklanjuti hasil
Pemeriksaan
Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
pengawasan intern atas Pengelolaan
PNBP
Memproses permohonan Keberatan,
Keringanan dan Pengembalian PNBP
Psl 27
Psl 45
Psl 47, Psl 49 dan Psl 56
Pasal 58-65
Memberikan jawaban atas
permohonan koreksi dari Wajib Bayar
Psl 38

7. 7 7
UU 9 tahun 2018
Objek, dan Tarif PNBP
Pemanfaatan SDA Pelayanan Pengelolaan KND
Pengelolaan BMN Pengelolaan DANA Hak Negara Lainnya
Contoh: Minyak Bumi, Gas Bumi,
Mineral, batubara, panas bumi
Contoh: layanan pembuatan SIM,
paspor, sertifikat tanah
Contoh: deviden atas laba BUMN,
surplus BI, surplus OJK
Contoh: Gedung, mesin, tanah,
alat produksi, rumah dinas milik
pemerintah
Contoh: Dana Bergulir Pemerintah,
premium obligasi pemerintah
Contoh: Konsesi, Denda
administrasi, putusan pengadilan
Tarif diatur dengan:
UU Kontrak PP
Tarif diatur dengan:
PP PMK
Tarif diatur dengan:
PP PMK
Tarif diatur dengan:
PMK
Tarif diatur dengan:
UU RUPS
Tarif diatur dengan:
PP PMK
 Tidak mengatur pembagian Objek PNBP, namun terdapat pengaturan terkait kelompok PNBP
 Tarif ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
UU 20/1997

8. 8 8
1. Penyusunan RPP Turunan UU PNBP sesuai amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Pengelolaan PNBP  Pasal 19, Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 46 (1)
b. Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP  Pasal 14, Pasal 15 huruf b
c. Tata Cara Pemeriksaan PNBP  Pasal 57
d. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP  Pasal 61, Pasal 62 (7), Pasal 65
2. Pembentukan Panitia Antarkementerian untuk penyusunan RPP sesuai amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
R P P T U R U N A N U U
01
Keempat RPP turunan telah
masuk dalam Program
Penyusunan Peraturan
Pemerintah tahun 2019
(data BPHN)
02
 Dalam penyusunan RPP telah meminta masukan dari stakeholder, antara
lain Eselon II di DJA, K/L selaku Instansi Pengelola, BPKP, Itjen Kemenkeu,
KPK, DJP, Biro Hukum, DJKN, dan Dit. PK BLU dan pihak terkait lainnya.
 Atas draft yang telah disusun, telah dilakukan beberapa kali rapat dalam
rangka penyamaan konsepsi pengaturan RPP pra-Panitia Antarkementerian
dengan Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Sekretariat Negara, dan Kemenko Perekonomian.
03
 Telah diselesaikan penyusunan draft awal
dan telah diadakan pertemuan pra-PAK
penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU
PNBP
 Secara simultan terus dilakukan koordinasi
internal dalam rangka pengayaan substansi
materi RPP.
Dasar Hukum
Progres Penyusunan

9. 9 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas
jenis PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(Pasal 14 UU PNBP)
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
Mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif
PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari
Instansi Pengelola PNBP.
(Pasal 15 huruf b UU PNBP)
TUGAS PIMPINAN INSTANSI PENGELOLA PNBP
Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP.
(Pasal 17 ayat (2) huruf a UU PNBP)
Ketentuan Umum1
Objek, Jenis, dan Tarif atas Jenis PNBP2
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP yang
Berasal dari:
 Pemanfaatan SDA.
 Pelayanan.
 Pengelolaan KND.
 Pengelolaan BMN.
 Pengelolaan Dana.
 Hak Negara Lainnya
3
Penetapan Tarif atas Jenis PNBP dengan Pertimbangan
Tertentu
4
Tarif atas Jenis PNBP pada BLU5
Ketentuan Penutup6
KEWENANGAN DAN TUGAS
DALAM PENYUSUNAN TARIF PNBP
SISTEMATIKA RPP TATA CARA
PENYUSUNAN TARIF ATAS JENIS PNBP
R P P TATA C A R A P E N E TA PA N TA R I F ATA S J E N I S P N B P

10. 1010
MEKANISME PENETAPAN TARIF PNBP DIATUR DENGAN PP/PMK TARIF PNBP
Evaluasi Usulan Tarif PNBP
Uji Publik
Penyusunan dan Penetapan RPMK
Tarif PNBP
Penyusunan RPP Tarif PNBP
PP/PMK
TARIF
PNBP
Usulan Tarif &
Dokumen
Kesiapan Teknis
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal
(Pemrakarsa)
MEKANISME PENETAPAN TARIF PNBP DIATUR DENGAN UU/PP/PMK SEKTORAL
Evaluasi Usulan Substansi Tarif PNBP
Penyusunan dan Penyampaian Pertimbangan
kepada Instansi Pengelola PNBP
UU/PP/PMK SEKTORAL
Permintaan
Pertimbangan &
Dokumen Kesiapan
Teknis
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
(Pemrakarsa)
Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal
MEKANISME PENETAPAN TARIF PNBP DIATUR DENGAN KONTRAK SDA MEKANISME PENETAPAN TARIF PNBP DIATUR DALAM RUPS
Evaluasi Usulan Substansi Tarif PNBP
Penyusunan dan Penyampaian Pertimbangan
kepada Instansi Pengelola PNBP
KONTRAK SDA
Permintaan
Pertimbangan &
Dokumen Kesiapan
Teknis
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal
Evaluasi Usulan Substansi Tarif PNBP
Penyusunan dan Penyampaian
Pertimbangan kepada Instansi
Pengelola PNBP
RUPS
Permintaan
Pertimbangan &
Dokumen Kesiapan
Teknis
Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
Menteri Keuangan
selaku Pengelola Fiskal
Menteri/Pimpinan
Lembaga Teknis
(Meneg BUMN dan
Menkeu (DJKN))
BERKOORDINASI
DENGAN
R P P TATA C A R A P E N E TA PA N TA R I F ATA S J E N I S P N B P

11. 1111
POKOK-POKOK RPP PEMERIKSAAN PNBP
R P P P E M E R I K S A A N P N B P
Instansi Pemeriksa PNBP
adalah badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara
dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan/BPKP).
Pemeriksa PNBP
adalah pejabat atau pegawai yang melakukan pemeriksaan
PNBP pada badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan
pembangunan nasional
Inisiator Pemeriksaan
 Menteri, dan/atau
 Instansi Pengelola PNBP
Dasar Pemeriksaan
 indikasi pelanggaran thd per-UU-an di bidang PNBP;
 indikasi kerugian negara dan/atau unsur tindak pidana;
 hasil pengawasan APIP; dan/atau;
 hasil pengawasan Menteri.
 Wajib bayar : a. Compliance terhadap kewajiban pembayaran,
b. compliance terhadap peraturan dibidang PNPB;
 Instansi Pengelola/Mitra IP PNBP : Compliance peraturan
perundangan dibidang PNBP.
Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 Wajib bayar;
 Instansi Pengelola PNBP;
 Mitra Instansi Pengelola PNBP.
Hasil Pemeriksaan
 Wajib bayar : LHP (SKP kurang bayar, SKP Nihil, dan SKP
lebih bayar;
 Instansi Pengelola PNBP/Mitra IP : LHP
Tindaklanjut Pemeriksaan
 Penagihan PNBP, Pengembalian PNBP;
 Sanksi administratif atau Pidana
Tujuan Pemeriksaan, terhadap:

12. 1212
Pemeriksaan Temuan Tanggapan
Pembahasan
Tripartit
LHP
Jangka Waktu
Pemeriksaan PNBP
dilakukan paling lama 2
bulan dan dapat
diperpanjang s.d. 6 bulan
Penyampaian Temuan
Disampaikan secara tertulis
kepada auditan paling
lambat 14 hr kerja setelah
berakhir masa pemeriksaan
Penyampaian Tanggapan
Disampaikan secara tertulis
oleh Auditan Paling lambat 14
hari kerja sejak surat
penyampaian laporan temuan
hasil pemeriksaan diterima, jika
dalam jangka waktu tsb
auditan tidak menyampaikan
tanggapan maka dianggap
menyetujui
Pembahasan Temuan
Pembahasan temuan hasil
pemeriksaan dilakukan
paling lambat 21 hari
kerja sejak tanggapan
diterima
Tindaklanjut
LHP wajib ditindaklanjuti
oleh Menteri/Pimpinan IP
Paling lambat 21 hari kerja
sejak LHP diterima
Proses Pemeriksaan PNBP oleh Instansi PemeriksaPemeriksaan PNBP dilakukan atas permintaan Menteri atau Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP
1 532 4
1 s.d. 6 bulan 14 hari kerja 14 hari kerja 21 hari kerja 21 hari kerja
R P P P E M E R I K S A A N P N B P

13. 1313
Keberatan PNBP (Amanat Pasal 61 UU PNBP)
 Dasar Pengajuan : Surat Ketetapan PNBP (LB, Nihil, KB) dari Instansi Pengelola berdasarkan LHP Instansi Pemeriksa
 Batas Waktu Pengajuan : max 3 bln sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP, kecuali terdapat kondisi kahar diperpanjang jadi max 6 bln
 Instansi Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, penelitian dan mengeluarkan penetapan (bersifat final) max 6 bln sejak
tanggal pengajuan keberatan diterima
 WB yang tidak setuju atas hasil penetapan dapat mengajukan gugatan melalui PT TUN
Keringanan PNBP (Amanat Pasal 62 Ayat (7) UU PNBP)
 Dasar Pengajuan : (1) kondisi diluar kekuasaan WB atau kondisi kahar ; (2) WB kesulitan likuiditas ; (3) akibat kebijakan pemerintah
 Bentuk Keringanan : penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan/atau pembebasan
 Penundaan dan Pengangsuran ranah dari K/L, namun untuk Pengurangan dan Pembebasan harus mendapat persetujuan Menkeu dengan
ketentuan dan besaran sesuai UU No. 1 Tahun 2004 serta dapat didelegasikan kepada Dirjen Anggaran untuk nilai tertentu
 Instansi Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, penelitian dan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan (bersifat final)
 Pengurangan atau Pembebasan diselaraskan dengan UU keuangan negara, khususnya terkait penghapusan piutang
Pengembalian PNBP (Amanat Pasal 65 UU PNBP)
 WB dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak
terjadinya kelebihan pembayaran PNBP atau 2 tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya LHP.
 Pengembalian diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP terutang berikutnya. Dalam kondisi tertentu, pengembalian
dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan
 Instansi Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, penelitian dan mengeluarkan penetapan berupa penolakan atau
persetujuan pengembalian PNBP
 Persetujuan pengembalian secara langsung melalui pemindahbukuan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri
R P P Te n t a n g Ta t a C a r a K e b e ra t a n , K e r i n ga n a n d a n P e n g e m b a l i a n P N B P

14. 1414
Penatausahaan dan
Pelaporan PNBP
Pertanggungjawaban PNBP
Definisi-definisi atas istilah yang
digunakan dalam materi RPP
Ketentuan Umum
Penentuan PNBP terutang,
pemungutan PNBP,
pengelolaan Piutang PNBP,
Penggunaan PNBP, penagihan
PNBP
Pelaksanaan PNBP
Tata cara pengajuan usulan rencana
PNBP dan penetapan atas rencana
PNBP
Perencanaan PNBP Pengawasan oleh APIP dan
Pengawasan oleh Menteri
Pengawasan PNBP
Asas Umum dan Ruang lingkup
Pengelolaan
Ruang Lingkup Pengelolaan
Instansi Pengelola dan Menteri
Subjek Pengelolaan PNBP
R P P P E N G E LO L A A N P N B P
POKOK-POKOK RPP PENGELOLAAN PNBP

15. 1515
Penyusunan Rencana PNBP
• Instansi Pengelola PNBP menyusun rencana PNBP dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
• Rencana PNBP disusun secara berjenjang
Bentuk Rencana PNBP
• Rencana PNBP disusun dalam bentuk:
1. Target PNBP, atau
2. Target dan pagu penggunaan dana PNBP*dalam hal telah mendapat persetujuan
Penetapan atas rencana PNBP
• Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana PNBP
• Menteri menetapkan rencana PNBP berdasarkan pertimbangan
usulan Instansi Pengelola
• Rencana ditetapkan dalam :
1. Rencana PNBP indikatif
2. Rencana PNBP anggaran
Perubahan atas rencana PNBP
• Pimpinan Instansi Pengelola menyampaikan
perubahan rencana PNBP kepada Menteri dalam
rangka penyusunan RAPBN-P
Penyampaian rencana PNBP
• Rencana PNBP wajib disampaikan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada
Menteri
3. Rencana PNBP alokasi
R P P P E N G E LO L A A N P N B P
PERENCANAAN PNBP

16. 1616
 Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara.
 Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang ke Kas Negara melalui
Bank/ Pos Persepsi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat
jatuh tempo.
Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui:
A. Instansi Pengelola PNBP dalam hal:
a. kondisi geografis wajib bayar;
b. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar
daripada penerimaan;
c. kurang memadainya sarana dan prasarana pembayaran PNBP.
B. Mitra Instansi Pengelola dalam hal
a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. kebijakan Pemerintah.
Per bulan
SANKSI
 Wajib Bayar yang tidak melakukan
pembayaran PNBP Terutang
sampai dengan jatuh tempo 
dari PNBP Terutang
 Wajib bayar kurang dalam
membayar PNBP Terutang  dari
jumlah kekurangan PNBP Terutang
 Instansi Pengelola atau Mitra Instansi yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar
wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara di setiap akhir hari kerja saat
PNBP diterima.
 Penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, dalam hal:
a. PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan; dan/atau
b. Layanan Bank/ Pos Persepsi atau Lembaga lain yang sekota dengan tempat/kedudukan
Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak tersedia.
 Dalam hal instansi pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak dapat melakukan
penyetoran sebagaimana di atas, penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala.
R P P P E N G E LO L A A N P N B P
Pembayaran dan Penyetoran PNBP
Jumlah PNBP Terutang dihitung
oleh:
1. Instansi Pengelola
2. Mitra Instansi Pengelola
3. Wajib Bayar
 Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas
PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar
 Verifikasi dilakukan atas dokumen
1. Dokumen kewajiban PNBP
2. Dokumen realisasi pembayaran PNBP; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
Verifikasi
Penentuan PNBP Terutang

17. 1717
PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 Instansi Pengelola dapat mengusulkan penggunaan atas PNBP
yang dihasilkan
 Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan
melakukan penilaian berdasarkan:
1. kondisi keuangan Negara;
2. kebijakan fiskal; dan/atau
3. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP
 Penggunaan dana PNBP dalam rangka
1. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP
dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
2. optimalisasi PNBP.
 Penggunaan dana PNBP harus memberikan kepastian alokasi
anggaran bagi unit yang menghasilkan PNBP
 Untuk unit di luar unit penghasil PNBP dapat menggunakan dana
PNBP terutama untuk peningkatan pelayanan.
 Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan PNBP
 Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri untuk jenis
PNBP tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
PERENCANAAN/ALOKASI
 Persetujuan penggunaan PNBP (Persentase ijin
penggunaan) menjadi dasar mengusulkan pagu
penggunaan PNBP dalam rangka penyusunan Rencana
PNBP  sesuai siklus perencanaan PNBP (diajukan
tahunan)
 Penilaian dan Penetapan atas usulan pagu
penggunaan tahunan mengikuti siklus perencanaan
PNBP
 Penilaian dapat melibatkan Instansi Pengelola
R P P P E N G E LO L A A N P N B P
PENGGUNAAN PNBP

18. 1818
PENGAWASAN OLEH APIP
 Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengendalian intern pemerintah.
 Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
Menteri/ Pimpinan Lembaga.
 Dalam rangka pengawasan intern dapat meminta dokumen pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP kepada Wajib
Bayar.
 Setelah melaksanakan tugas pengawasan, wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada
pimpinan Instansi Pengelola PNBP serta secara periodik melaporkan ikhtisar pengawasan kepada Menteri Keuangan.
PENGAWASAN OLEH MENTERI
 Tujuan Pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pengelolaan PNBP
 Pengawasan dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri.
 Ruang Lingkup Pengawasan berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP
 Bentuk Pengawasan berupa: 1) Verifikasi; 2) Penilaian dan 3) Evaluasi
 Dalam pelaksanaan pengawasan dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada Wajib Bayar yang
menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.
 Setelah melaksanakan tugas pengawasan wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Menteri
serta Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
 Dalam hal terdapat rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP wajib
menindaklanjuti dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Menteri.
Ketentuan lebih lanjut terkait teknis dan
tata cara Pengawasan PNBP diatur
dalam RPP Pengelolaan PNBP
PENGAWASAN PNBP
R P P P E N G E LO L A A N P N B P

19. 1919
TERIMA KASIH