3. DASAR HUKUM
1. UU NO 17/2003 Pasal 14 (1)
2. UU NO 17/2003 Pasal 14 (2)
3. PP NO 20/2004 Pasal 3 (2)
4. PP NO 21/2004 Pasal 4
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.06/
2005
7. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara K/L
8. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif K/L
5. PENYUSUNAN RKA K/L
SURAT EDARAN
MENTRI
KEUANGAN MENTRI/ PIMPINAN
MENYESUAIKAN RENJA K/L
MENJADI RKA K/L
K/ L MEMBAHAS
RKA K/L DENGAN
DPRKEMENTRIAN
PERENCANAAN
MENELAAAH
KEMENTRIAN
KEUANGAN
MENELAAH
RKA K/L
YANG TELAH
DITELAAH
PENYERAHAN NOTA KEUANGAN,
RANCANGAN APBN,
HIMPUNAN RKA K/L KE DPR
KEPUTUSAN
PRESIDEN
KEPUTUSAN
PRESIDEN
TENTANG APBN
KONSEP
DOKUMEN
PELAKSANA
ANGGARAN
PENGESAHAN
DOKUMEN
ANGGARAN
7. Program dalam RKA-KL dikelompokkan ke
dalam:
Program
Prioritas
(Nasional)
Program
Penunjang
8. Mekanisme Penyusunan
RKA-KL
dalam Pasal 1 dan
Pasal 2, Menteri/Pimpinan Lembaga
memperhatikan pedoman umum
penyusunan RKA-KL serta wajib
Proses Penelaahan RKA-
KL a.Kriteria
Administratif
b.Kriteria
Substantif
PROSES RKA-KL
1. Penelahaan
2. Costing
3. Satuan
Anggaran K/L
4. Himpunan RKA-
KL
5. Keppres Rincian
APBN
9. 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan
(MDG‟s 1)
2. Pencapaian pendidikan dasar umum
(MDG‟s 2)
3. Peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan atau ARG
(MDG‟s 3)
5. Peningkatan kesehatan ibu (MDG‟s 5)
7. Penjaminan kelestarian lingkungan hidup
(MDG‟s 7)
9). Anggaran Infrastruktur
11) Anggaran Responsif Gender
13) Anggaran Pendidikan
4. Penurunan angka kematian anak
(MDG‟s 4)
6. Pemberantasan HIV/AIDS, malaria, dan
penyakit lainnya (MDG‟s 6)
8. Mengembangkan kerjasama global bagi
pembangunan (MDG‟s 8)
10) Kerjasama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST)
12) Mitigasi perubahan iklim
14) Anggaran Kesehatan
ANGGARAN TEMATIK APBN
