SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Rencana Pembangunan Ekoeduwisata
Pulau Cemara Besar
di Karimun Jawa – Jawa Tengah
sebuah urung rembug dari:
Didi Sadili
Kabag Keuangan dan umum Ditjen PRL- KKP
Jumat 02 Juni 2017
1. Regulasi Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil
• Undang Undang No. 1 tahun 2014 atas perubahan Undang
Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Pemanfaatan pulau kecil sudah diatur dalam Permen KP no.
20 tahun 2008
• Pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Permen KP
no. 47 tahun 2016
• Penarikan PNBP pemanfaatan PPK ada dalam Peraturan
Pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang PNBP di
Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan pada 07
Oktober 2015 yang artinya seharusnya penarikan PNBP
sudah dapat dilakukan per 06 Desember 2015
2. Kondisi Pulau Cemara Besar
• Merupakan aset BMN KKP
• Walaupun daratan Pulau Cemara Besar bukan
termasuk kawasan Taman Nasional Karimun Jawa
tetapi perairan laut sekitarnya merupakan Kawasan
Taman Nasional Karimun Jawa yang dimiliki oleh
Kementerian LH dan Kehutanan
Warna putih = daratan P Cemara Besar / berada diluar Taman Nasional Karimun Jawa
Warna biru = perairan laut yang merupakan zona perlindungan bahari.
Masuk kawasan Taman Nasional Karimun Jawa
warna hijau = perairan laut yang merupakan zona wisata bahari. Masuk kawasan TNKJ
Warna orange = zona perikanan tangkap tradisional. Masuk kawasan TNKJ
3. Bagaimana Tindak Lanjut
Pemanfaatan Pulau Cemara Besar
• Fasilitasi investor yang mau masuk
• Kembangkan sebagai ekoeduwisata
• Secara legal, kewenangan KKP hanya sebatas
pemanfaatan daratan nya saja
• Pemanfaatan perairan lautnya (sekalipun
untuk jetty apung) harus berkoordinasi
dengan pihak Taman Nasional Karimun Jawa /
KemenLHKehutanan. Ada aturan tersendiri
untuk pemanfaatan Taman Nasional
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioPeran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioMudrikan Nacong
 
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. Tjahjadi
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. TjahjadiPerubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. Tjahjadi
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. TjahjadiBiotani & Bahari Indonesia
 
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian Firdaus
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian FirdausLLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian Firdaus
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian FirdausRianFirdaus4
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaLestari Moerdijat
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaDidi Sadili
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanDidi Sadili
 
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri Sulistiyono
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri SulistiyonoBantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri Sulistiyono
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri SulistiyonoMudrikan Nacong
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhanVOCATIONAL HIGH SCHOOL KAINUI SERUI
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Didi Sadili
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
 
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karangKep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karanggee belo
 
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan PesisirHak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananPenataan Ruang
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hppHan Hanif
 

What's hot (20)

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioPeran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario
 
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. Tjahjadi
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. TjahjadiPerubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. Tjahjadi
Perubahan iklim dua ide dua ecozone; Riza V. Tjahjadi
 
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian Firdaus
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian FirdausLLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian Firdaus
LLC Potensi Lautan dan Perikanan Indonesia_ Rian Firdaus
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri Sulistiyono
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri SulistiyonoBantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri Sulistiyono
Bantaeng Paradigma Maritim - Singgih Tri Sulistiyono
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
 
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong
 
Ecotourism project
Ecotourism projectEcotourism project
Ecotourism project
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago  AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
 
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karangKep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
 
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan PesisirHak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 

Similar to Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa - Jawa Tengah

Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
 
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanPemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanRafitanoga
 
9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat
9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat
9. PPT Info Geopark Nasional Raja AmpatGeoparkIndonesia
 
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Freelance, self-employed
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfDadang Setiawan
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptxAdiSuriyadin
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kMagda lena
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfssuserd809ef
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdfVinnaYasin
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Luhur Moekti Prayogo
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
 

Similar to Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa - Jawa Tengah (20)

Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
 
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasanPemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan
 
Kelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunanKelompok 4 teori pembangunan
Kelompok 4 teori pembangunan
 
9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat
9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat
9. PPT Info Geopark Nasional Raja Ampat
 
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
 
Perikanan kepulauan riau by romi novriadi
Perikanan kepulauan riau   by romi novriadiPerikanan kepulauan riau   by romi novriadi
Perikanan kepulauan riau by romi novriadi
 
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdfPolicy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
Policy paper Permen KP 71_206_05.08.2019.pdf
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Kabupaten bengkalis
Kabupaten bengkalisKabupaten bengkalis
Kabupaten bengkalis
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 kUu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
Uu 01 2014 ttg perubahan uu pegelolaan wilayah p3 k
 
Uu no 1 2014
Uu no 1 2014Uu no 1 2014
Uu no 1 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdfUU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
UU Nomor 01 Tahun 2014 (2).pdf
 
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
09062023 - PW (Perencanaan Pulau-Pulau Kecil 1).pdf
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
 
Draf usul prog bnpb apbn p 2015
Draf usul prog bnpb apbn p 2015Draf usul prog bnpb apbn p 2015
Draf usul prog bnpb apbn p 2015
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
 
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 

More from Didi Sadili

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaDidi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariDidi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaDidi Sadili
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDidi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaDidi Sadili
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...Didi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
 

Recently uploaded

power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptAlfandoWibowo2
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 

Recently uploaded (20)

power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 

Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa - Jawa Tengah

  • 1. Rencana Pembangunan Ekoeduwisata Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa – Jawa Tengah sebuah urung rembug dari: Didi Sadili Kabag Keuangan dan umum Ditjen PRL- KKP Jumat 02 Juni 2017
  • 2. 1. Regulasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil • Undang Undang No. 1 tahun 2014 atas perubahan Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Pemanfaatan pulau kecil sudah diatur dalam Permen KP no. 20 tahun 2008 • Pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Permen KP no. 47 tahun 2016 • Penarikan PNBP pemanfaatan PPK ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan pada 07 Oktober 2015 yang artinya seharusnya penarikan PNBP sudah dapat dilakukan per 06 Desember 2015
  • 3. 2. Kondisi Pulau Cemara Besar • Merupakan aset BMN KKP • Walaupun daratan Pulau Cemara Besar bukan termasuk kawasan Taman Nasional Karimun Jawa tetapi perairan laut sekitarnya merupakan Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa yang dimiliki oleh Kementerian LH dan Kehutanan
  • 4.
  • 5. Warna putih = daratan P Cemara Besar / berada diluar Taman Nasional Karimun Jawa Warna biru = perairan laut yang merupakan zona perlindungan bahari. Masuk kawasan Taman Nasional Karimun Jawa warna hijau = perairan laut yang merupakan zona wisata bahari. Masuk kawasan TNKJ Warna orange = zona perikanan tangkap tradisional. Masuk kawasan TNKJ
  • 6. 3. Bagaimana Tindak Lanjut Pemanfaatan Pulau Cemara Besar • Fasilitasi investor yang mau masuk • Kembangkan sebagai ekoeduwisata • Secara legal, kewenangan KKP hanya sebatas pemanfaatan daratan nya saja • Pemanfaatan perairan lautnya (sekalipun untuk jetty apung) harus berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Karimun Jawa / KemenLHKehutanan. Ada aturan tersendiri untuk pemanfaatan Taman Nasional