6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx

PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
JARINGAN SISTEM SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI LAUT
IBU KOTA NEGARA (IKN)
KAJIAN STRATEGIS
Jakarta, Desember 2023
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
L A P O R A N A K H I R

Maksud
Melakukan kegiatan
terkait penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Jaringan Sistem Sarana
dan Prasarana
Transportasi Laut di Ibu
Kota Nusantara (IKN)
Tujua
n
Menyusun Rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem
Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota
Nusantara (IKN)
Outp
ut
Tersusunnya rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem
Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota
Nusantara (IKN)
Outco
me
Tersedianya rekomendasi kebijakan mengenai jaringan
sistem sarana dan prasarana transportasi Laut di Ibu
Kota Nusantara (IKN)

Urgensi Pekerjaan
1 2 3 4
Diperlukan arah
kebijakan peraturan
perundangan dalam
jaringan sistem
sarana dan
prasarana
transportasi Laut di
Ibu Kota Nusantara
(IKN) sebagai
panduan dalam
pelaksanaan
pembangunan dan
operasional IKN
Diperlukan
pembagian kerja
antar dan
Kementerian/Lemb
aga/instansi yang
terlibat
(stakeholder)
dalam
pembangunan dan
operasional IKN
Diperlukan arah
peningkatan dan
perbaikan
infrtastruktur
jaringan sistem
sarana dan
prasarana
transportasi Laut di
Ibu Kota Nusantara
(IKN) sesuai dengan
Key Performance
Indicators-KPI yang
telah ditetapkan
Diperlukan review dan
evaluasi terhadap
perencanaan jaringan
sistem sarana dan
prasarana transportasi
Laut di Ibu Kota
Nusantara (IKN) yang
telah ada sebelumnya
disesuaikan dengan
hasil temuan dan
kebijakan terkini
5
Pengembangan
Pelabuhan di
sekitar IKN
dipersiapkan
dengan
perencanaan
bertahap dan
melihat
perkembangan
secara regional dan
global yang
memenuhi kaidah
green and smart
port

RUANG LINGKUP
Identifikasi rencana
pembangunan
infrastruktur dan zona
pusat logistic dan pusat
distribusi
Rekomendasi Key Performance
Indicator (KPI) pembangunan
sarana dan prasarana
transportasi laut IKN
Inventarisasi dan kajian terhadap
dokumen masterplan Ibu Kota
Negara (IKN)
1
4
2
Menyusun strategi, program, dan
rencana aksi mengenai jaringan
sistem sarana dan prasarana
transportasi laut di Ibu Kota Negara
(IKN)
5
6
Merumuskan rekomendasi kebijakan
jaringan sistem sarana dan prasarana
transportasi Laut dalam menjawab
tantangan sistem logistik IKN meliputi
meliputi dukungan logistik untuk proses
konstruksi dan operasional IKN,
Kawasan penyangga, serta
pengembangan infrastruktur logistik
untuk mendukung ekonomi wilayah
Analisa kebutuhan
pembangunan simpul dan
jaringan transportasi laut
IKN dan sekitarnya (wilayah
terdampak)
2

KAJIAN LITERATUR - PENGEMBANGAN IKN
Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan
sebelah selatan Kota samarinda dengan luas wilayah darat
kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut
kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, saat ini
wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu
Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan
Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa
Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja)
Perencanaan IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu sebagai berikut :
1) Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962
hektare;
2) Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56. 180 hektare; dan
3) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN
dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

6
KAJIAN LITERATUR-DASAR HUKUM
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
5. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011;
6. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
8. PP No. 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dibidang pelayaran;
9. PP No. 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
10.Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;
11.Perpres No. 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
12.Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun
2022-2042
13.Permenhub No. PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
14.Permenhub No. PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
15.Permenhub No. PM 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran
16.Kepmenhub No. KM 22 Tahun 1998 tentang Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Balikpapan
17.Kepmenhub No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
18.Kepmenhub No. KP 442 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lìntas dan
Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Balikpapan
19.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Kuala Samboja

DATA DAN INFORMASI-TAHAPAN PEMBANGUNAN IKN
RENCANA INDUK IKN 2022 - 2045

INDIKASI PROGRAM UTAMA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IKN 2022 - 2045
INVENTARISASI DATA-TAHAPAN PEMBANGUNAN IKN

DATA dan INFORMASI-TAHAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN IKN

10
Sumber : Kemenhub 2023
DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP TRANSPORTASI LAUT IKN

DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP TRANSPORTASI LAUT IKN

PELABUHAN SEKITAR IKN
PELABUHAN BALIKPAPAN
1. Terminal Semayang
2. Terminal Kampung Baru
3. Terminal KKT
4. Terminal Penajam
Banua Taka
5. Terminal Lestari
Samudera Sakti
6. Terminal Intipratama
Bandar Kariangau (IBK)
7. Terminal Edi Jaya Putra
8. Terminal Indika Logistic
Support & Services
(ILSS)
9. Terminal Penajam Paser
Utara (PPU)

Jembatan
Pulau Balang
= TERMINAL UMUM/BUP
= TUKS
= TERSUS
TERMINAL UMUM/BUP : 7 (4 KONSESI)
TUKS : 35
TERSUS : 7
PBM : 46
PERUSAHAAN PELAYARAN : 169
JPT : 54
TALLY MANDIRI : 3
BUKER SERVICE : 2
TERSUS KSU CIPTA KARYA TANI
IUP : PERTAMBANGAN BATUBARA
KUNJUNGAN KAPAL : ± 4 call/bulan
KOMODITI : BATU BARA
TERSUS PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL
IUP : HUTAN TANAMAN INDUSTRI
KOMODITI : KAYU
TUKS PT. LDC EAST INDONESIA
IUP : CPO & TURUNANNYA
KOMODITI : CPO & Turunannya
EKSPORT : Sandakan, Amurang & Bataan
TUKS PT. WILMAR NABATI
KOMODITI : CPO & Turunannya
TERMINAL UMUM FASPEL PPU
IUP : KEGIATAN UMUM
KOMODITI : Curah Cair & Curah kering
TERMINAL UMUM PT. PENAJAM BANUA TAKA
IUP : KEGIATAN UMUM
KOMODITI : Curah Cair, Curah kering,
& Migas
TERMINAL UMUM PT. KKT
IUP : PETIKEMAS & CURAH KERING
KOMODITI : Petikemas & Curah Kering
TUKS PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA
KOMODITI : CPO & turunannya
EKSPORT : Singpaore, China, Filipina &
Hongkong
TERMINAL UMUM PT. ILSS
IUP : KEGIATAN UMUM
KOMODITI : Curah Cair
Eksport : Singapore
TUKS PT. DERMAGA PERKASA PRATAMA
IUP : PERTAMBANGAN BATUBARA
KOMODITI : Batu Bara
EKSPORT : Malaysia, Singpaore, China,
Filipina & Hongkong
TUKS PT. PERTAMINA TANJUNG BATU
IUP : MINYAK & GAS BUMI
KOMODITI : Migas
TERMINAL UMUM PT. LESTARI SAMUDERA SAKTI
IUP : KEGIATAN UMUM
KOMODITI : Curah Cair, Curah kering
& Alat Berat
EKSPORT : Singapore
TUKS PT. PERTAMINA RU-V
IUP : MINYAK & GAS BUMI
KOMODITI : Migas
EKSPORT : Malaysia, Singpaore, & Sattahip
TERMINAL UMUM SEMAYANG
IUP : KEGIATAN UMUM
KOMODITI : Curah Cair, Curah kering,
penumpang & kendaraan

HIERARKI PELABUHAN SEKITAR IKN DAN PENETAPAN LOKASI SIMPUL DAN PUSAT
DISTRIBUSI LOGISTIK
Seiring kemajuan perkembangan pembangunan IKN yang direncanakan dalam 5 tahap, pada tahap awal
sudah teridentifikasi beberapa lokasi baik yang berasal dari usulan masyarakat, pemangku kepentingan
dan Amanah dari peraturan yang sudah ada. Beberapa lokasi yang diuslkan tersebut antara lain :
1) Terminal/Pelabuhan Semayang Balikpapan
2) Terminal/Pelabuhan KKT Balikpapan
3) Terminal/Pelabuhan TPK Palaran Samarinda
4) Terminal/Pelabuhan Kuala Samboja
5) Dermaga Logistik PUPR di Pantai Lango
Berdasarkan hasil skoring sesuai Kriteria dan Sub Kriteria
dapat dilihat bahwa lokasi terminal Pelabuhan di sekitar IKN
yang terpilih menjadi simpul dan pusat distribusi barang
adalah Terminal KKT Pelabuhan Balikpapan (skor
2.95) dan pusat penumpang adalah Terminal
Semayang Pelabuhan Balikpapan (skor 2.72).

1. logistik dari KKT saat ini posisi
sekitar 200 ribu TEUS dan melihat
ketersediaan lahan maupun
kedalaman air seharusnya masih
bisa di expand kedepannya.
2. Kalau melihat masterplan KKT
sekitar 3 kali yang existing
seharusnya penambahan container
menjadi > 600 ribu kontainer. kalau
hanya untuk IKN sebenarnya lebih
dari cukup termasuk untuk
mengakomodasi zona industri di
Kariangau.
3. hanya perlu penambahan fasilitas
dan penambahan panjang dermaga
untuk mengakomodasi kapal yang
datang.KKT juga dapat digunakan
sebagai pelabuhan multi terminal
seperti yang saat iki terjadi.
KONDISI PUSAT DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

ISU DAN MASALAH
Pelabuhan Balikpapan
No Isu dan Permasalahan
1  Jarak pelabuhan umum jauh dari lokasi pembangunan Ibu Kota Negara.
 Izin garis pantai yg hanya 1 tahun tidak diperpanjang berpotensi memunculkan masalah arus barang
 PGP yang bersifat komersil, dimana aturan belum ada
2 Penggunaan zona labuh eksisting dipelabuhan balikpapan saat ini sudah cukup padat dan alur-pelayaran Pelabuhan
Balikpapan belum mencakup lokasi pembangunan IKN
3 Penyusunan study kelayakan oleh konsultan yang memakan waktu cukup lama
4 Kurangnya pengawasan pada TERSUS/TUKS
5 Gangguan keamanan di pemanfaatan garis pantai penunjang distribusi logistik pembangunan IKN
6 PT. Kaltim Kariangau Terminal sebagai penopang utama distribusi logistik pembangunan IKN memerlukan RIP sebagai dasar
pengembangan menjadi pelabuhan multipurpose
7 Kurangnya SDM
8 Penambahan kapal cepat untuk menjangkau dermaga penunjang pembangunan IKN
Pelabuhan Samarinda
1 Terletak di bantaran sungai Mahakam
2 Laju sedimentasi yang cukup tinggi
3 Jarak ke IKN sangat jauh
4 Jalan akses sekitar palaran sering terjadi banjir

ISU DAN MASALAH
Pelabuhan Kuala Semboja dan Handil II
1 Masuk dalam dokumen perencanaan IKN dan RTRW
Sudah pernah ada kajian penyusunan Rencana Induk Pelabuhan-RIP Pelabuhan Kuala Semboja
 Kedalaman perairan dangkal -6 meter pada jarak 2700 meter
 Laju sedimentasi tinggi
 Kecepatan angin 11 Knot
 Dalam 1 tahun terdapat 56 hari tidak aman untuk pelayaran berdasarkan hasil analisis kecepatan angin tahunan
 Gelombang tinggi
 Potensi abrasi besar
Lokasi Pelabuhan Kuala Semboja merupakan asset Kemenkeu yang diserahkan ke Pengelola Pelabuhan
Lahan yang relative luas (hasil reklamasi 500 m x 600 m)
2 Sudah ada PNBP dari penyewa untuk kegiatan bongkar muat cuarh kering (batu kerakal)
3 Potensi hinterland dalam pertumbuhan IKN dengan industry ramah lingkungan
4 Akses jalan yang masih kecil dan masuk perkampungan
5 Alur-pelayaran langsung menuju ALKI 2 dan Samudera Pasifik Mempunyai kedalaman yang relative dangkal di seitar pantai
(coastal)
Banyak jaringan instalasi pipa bawah air, sehingga rawan kecelakaan dan pencemaran
6 Terdapat perubahan/pergeseran lokasi awal Pelabuhan karena kepentingan Pelabuhan Militer
7 Titik dan lokasi Pelabuhan Kuala Semboja sesuai RTN IKN belum terdefinisi
Jika ada perpindahan lokasi Pelabuhan laut Kuala semboja diperlukan adanya Review perubahan Kepmenhub No. KP 432
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

ISU DAN MASALAH
Pelabuhan Dermaga Logistik PUPR
Pelabuhan Sempadan Pantai-PGP
1 Sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran logistic pembangunan IKN
2 Jarak yang dekat dengan lokasi pembangunan IKN
3 Belum ada kejelasan ijin operasional sebagai pelabuhan
4 Lokasi pembangunan banyak di area hutan mangrove
5 Dermaga logistic jika hanya 1 lokasi tidak cukup
1 Izin garis pantai yg hanya 1 tahun tidak diperpanjang berpotensi memunculkan masalah arus barang
2 PGP yang bersifat komersil, dimana aturan belum ada
4 Lokasi PGP banyak di area hutan mangrove

SISTEM LOGISTIK DI IKN
Terdapat 3 (tiga) hal utama yang menjadi tantangan dalam
perwujudan dalam hal sistem logistik di IKN meliputi dukungan
1.Logistik untuk proses konstruksi pembangunan IKN (sd 2039),
2.Logistik untuk operasional IKN (2025 dst),
3.Logistic untuk Kawasan penyangga dan ekonomi wilayah (2025
dst), dan

LOGISTIK UNTUK PROSES KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IKN
• Material SPLIT
• Material Pasir
• Material Semen
• Material Besi
• Material Mekanikal dan Elektrikal
• Mesin dan Peralatan Konstruksi
• Furniture/Meubeler
• Mesin dan Peralatan Kantor
(1)

SEBARAN TERMINAL DAN PEMANFAATAN GARIS PANTAI PENUNJANG
PEMBANGUNAN IKN
RENCANA KAWASAN DERMAGA PENUNJANG IKN
= GARIS PANTAI PROSES PEMENUHAN
PERSYARATAN IZIN
= GARIS PANTAI TELAH BERIZIN
= BUP
= TERSUS DAN TUKS PENUNJANG IKN
PT.BUMI PORTO NUSANTARA
GARIS PANTAI BBPJN KALTIM
PT. HANDAITOLAN BABUSSALAM
PT.WIJAYA KARYA BETON.TBK
BENTANG PANJANG P.BALANG
PT. DUTA MEGA PERKASA
PT. PP PRESISI
PT. BARA WIDYA UTAMA
PT. BARA WIDYA UTAMA
PT. BALIKPAPAN READY MIX
PT. TEPIAN SEKAPUNG NUSANTARA
PT. TEPIAN BENUO PASER (PUNGGUR)
PT. TEPIAN DUSAN TIONG
PT. TEPIAN BULAU BATU DINDING
CV. MANDIRI MULTI MATERIAL
BUMDES MAKMUR MANDIRI
TERMINAL PETIKEMAS KKT
PT. LESTARI SAMUDERA SAKTI
PT.DWI PUTRA RAHMAT AGUNG
PT. PENAJAM BANUA TAKA
MUAN
PT.KARNIA SANGKURIA NUSANTARA
SEMAYANG
PT. ITCI HUTANI MANUNGGAL
PT.MINERAL LANGGENG MEGATAMA
JEMBATAN PULAU BALANG

KONDISI PUSAT DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
A. Asumsi total material untuk kebutuhan baik jalan dan gedung dll adalah:
1. split 2.400.000 m3/year atau 4.320.000 ton/year
2. pasir 1.800.000 m3/year atau 2.520.000 ton/year
3. semen 1.800.000 ton/yeartotal
4. ke-3 material adalah 8.640.000 ton/year
B. Asumsi penggunaan kapal tongkang di dermaga PUPR adalah 300 feet dengan muatan 8000 ton dan di KKT adalah 270 feet dengan muatan
6000 ton. tongkang tersebut sesuai panjang dermaga yang tersedia.
C. jumlah ritase tongkang adalah 4 kali perhari untuk dermaga:
1. PUPR- split sebanyak 540 rit atau diperlukan 135 hari.- pasir sebanyak 315 rit atau diperlukan 79 hari.- semen sebanyak 225 rit atau
diperlukan 56 hari.- total hari angkut: 135 + 79 + 56 hari = 270 hari sehingga masih ada kelonggaran hari operasi dari 365 hari dalam
setahun
2. jetty kkt-split sebanyak 720 rit atau diperlukan 180 hari.- pasir sebanyak 420 rit atau diperlukan 105 hari.- semen sebanyak 300 rit atau
diperlukan 75 hari.- total hari angkut: 180 + 105 + 75 hari = 360 hari sehingga sudah tidak ada kelonggaran waktu lagi dari 365 hari dalam
setahun.
D. kalau kedua dermaga difungsikan secara penuh terpasang, maka total muatan yang dapat diakomodasi adalah masih dapat di expand naik 2
kali total kebutuhan sari kegiatan di IKN
E. Asumsi diatas tidak memperhitungkan jarak kedekatan antara dermaga dengan batching plan concrette. karena butuh data pembagian
dermaga dengan batching plan.
F. sehingga kebutuhan dermaga atau jetty dapat diprioritaskan berdasarkan asumsi muatan 2 saja sudah cukup. apabila data distribusi material
dan batching plan tersedia kemungkinan juga tidak terlalu banyak, sehingga penggunaan GSP dapat diminimalisir.
JIKA MENGGUNAKAN ASUMSI DI ATAS, PEMANFAATAN DERMAGA LOGISTIK PUPR DAN DERMAGA MULTI PURPOSE TERMINAL KKT TERCUKUPI
DENGAN KAPASITAS FULL DALAM 1 TAHUN PADA PUNCAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IKN

PELAYARAN KAPAL BARANG DAN PENUMPANG DI PELABUHAN BALIKPAPAN
NO. Lintasan
Alur Pelayaran Kapal Barang
1. Balikpapan - Surabaya (Jawa Timur)
2. Sangatta - Barru dan Majene (Sulawesi Selatan)
3. Tanjung Redeb -Sangatta - Pare-pare (Sulawesi Selatan)
4. Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Utara)-Tanjung Redeb-Tanjung Batu
S. Balikpapan - Kota Baru dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) -Surabaya (Jawa Timur)- Batam (Kep. Riau)
6. Balikpapan - Samarinda - Sangatta - Tanjung Redeb- Makassar (Sulawesi Selatan)
Alur Pelayaran Kapal Penumpang
1. Batulicinn - Kumai - Pare-pare - Samarinda - Sempit - Semarang -Surabaya
2. Balikpapan - Kijang - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-pare -Surabaya - Tarakan - Tanjung Priok - Toli-toli
3. Balikpapan - Makassar - Tanlung Priok
4.
Ambon - Babang - Balikpapan - Bau-Bau - Bltung - Dobo - Fak-Fak -Kalmana - Makassar - Merauke - Saumlaki - Sorong -
Timika - Tual -Wanci
5. Balikpapan - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare - Surabaya -Tarakan
6. Balikpapan - Bau-Bau - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare -Tarakan – Toli-toli

• LOGISTIK BANGUNAN-IKN
• Furniture, Sembako, -- Kalimantan, Sulawesi, Jawa,
• Beras dari Ho chi minh (Vietnam)
• Patimban / Jakarta
• Alat berat dari shanghai
• SparePart – Singapura
JARINGAN PUSAT DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Pusat Logistik dan
jalur Pelayaran
Barang ke IKN dan
sekitar
• Shanghai
• Ho Chi Minh
• Singapura
• Belawan
• Jakarta
• Semarang
• Surabaya
• Sampit
• Banjarmasin
• Tarakan
• Makassar
• Palu
• Bitung

KONEKTIVITAS PENUMPANG
• Dalam peta (Tg Perak, Makassar, Tidore, Maluku, Papua)
• Diambil dari data Pelni, DLU –Fery
• Kapal Labobar (3000 pax)

Kapal Penumpang yang Ke Pelabuhan Semayang Kalimantan Timur
• KM Bukit Siguntan
• KM Labobar
• KM Lambelu
TRAYEK KAPAL PENUMPANG PELNI TAHUN 2023

KAPAL PERINTIS TAHUN 2023
Kep-DJPL 675 tahun 2022 tentang JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2023
 R-12 (Kotabaru -64- Tanjung Samalantakan -85- Grogot -70- Balikpapan -70-
Grogot -85- Tanjung Samalantakan -64- Kotabaru -181- Mamuju -181- Kotabaru )
 R-44 (Mamuju-64- P. Ambon -36- P. Poongpoongan -34- P. Salissingan -80-
MamujuBalikpapan -80- P. Salissingan -34- P. Poongpoongan -36- P. Ambo -64-
Mamuju-58- Budong-Budong-204-Bontang-204- Budong-Budong-58-Mamuju)
 R-47 (Wani -8- Donggala -185- Balikpapan -90- Samarinda -178- Donggala -8- Wani
-178- Tolitoli -250- Tarakan -250- Tolitoli -178- Wani -8- Donggala -8- Wani)

KAPAL TOL LAUT TAHUN 2023
Tambahan Jalur H-2 dan T-4
melayani sampai Balikpapan (DI TOL LAUT) 2023
KEP DJPL NOMOR KP-DJPL 678 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

UKURAN KAPAL
https://www.researchgate.net/publication/32
9837205_Identifikasi_Rasio_Dimensi_Utama_
Kapal_Kontainer_Kelas_Small_Feeder_Untuk_
Toll_Laut_Indonesia

LOGISTIK UNTUK OPERASIONAL IKN
• Material Bahan Bangunan
• Material Material Mekanikal dan Elektrikal
• Material Sembako
• Material Penunjang Kerja, ATK dsb
• Bahan Kebutuhan Sekunder dan Tersier lainnya
(2)

LOGISTIK UNTUK KAWASAN PENYANGGA IKN DAN EKONOMI WILAYAH
• Material Bahan Bangunan
• Material Material Mekanikal dan Elektrikal
• Material Sembako
• Material Penunjang Kerja, ATK dsb
• Bahan Kebutuhan Sekunder dan Tersier lainnya
• Hasil Bumi dan Industri lainnya
(3)

6 KLUSTER EKONOMI, 2 KLUSTER ENABLER
SIFAT NAMA KLASTER Nomor
INOVATIF  Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan (Next-Gen Renewable
Manufacturing)
1
RESILIEN  Klaster Fanmasi Terintegrasi (Integrated Pharmaceuticals Cluster) 2
 Klaster Industri Berbasis Pertanian BerkelanJutan (Sustainable Agro-industry Cluster) 3
STRATEGIS  Klaster Ekowisata j dan Wisata Kebugaran yang Inklusif (Inclusive Eco-tourism and
Wellness Cluster)
4
 Klaster Industn Kimia Maju dan Turunannya (Advanced Chemicals and Derivatives Cluster) 5
 Waster Energi Rendah Karbon (Low Carbon Energy Cluster) 6
SIFAT NAMA KLASTER Nomor
Pembuka Jalan/Pemampu  Kota Cerdas dan Pusat Industri 4.0 1
 Pusat Pendidikan Abad 21 2
INDUSTRI DAN JASA

Rencana Jaringan Jalan Tol IKN
Rencana jalan tol IKN dimulai dari KM 11 Karang
Joang – KKT Kariangau, Segmen 3A sepanjang
13,40 km, yang terkoneksi dari jalan Tol
Balikpapan – Samarinda Segmen Manggar –
Karang Joang (KM 0 + 000 s.d. KM 13 + 000). Total
Panjang Segmen Ruas Jalan Tol IKN adalah
sepanjang ….. km dengan perincian sebagai
berikut :
1) Segmen 3A Karang Joang – KTT Kariangau 13,40 km
2) Segmen 3B KKT Kariangau – Sp Tempadung 7,33 km
3) Segmen 4A Sp Tempadung – Outer Ring Road IKN
13,88 km
4) Exit Tol – Inner Ring Road IKN 2,61 km (Non Tol)
5) Segmen 5A Sp Tempadung – Jembatan Pulau Balang
6,68 km
6) Segmen 5B Jembatan Pulau Balang – Bandara VVIP
13,00 km
7) Segmen 6A Bandara VVIP – Outer Ring Road IKN 6,22
km
8) Segmen 6B Segmen 6A – Outer Ring Road IKN 6,18 km
9) Outer Ring Road – Sumbu Timur IKN 5,49 km (Non Tol)
Selain itu, juga terdapat rencana tol Segmen
Bandara Sepinggan – Tol Balikpapan Samarinda
sepanjang 7,01 meter.

Rencana Dukungan Transportasi Perkeretaapian IKN
Kota
Balikpapan
Penajam
Paser
Utara
Samarinda
Kutai
Kertanegara
Stasiun Balikpapan
Stasiun
Sepinggan
Stasiun
Semayang
Stasiun TOD
Karang Joang
Stasiun TOD
Samboja
Stasiun
Integrasi KIPP
Stasiun
Wisata
Titik Nol
IKN
A
Jaringan Jalur KA Bandara
KA Trans Kalimantan
Jaringan Jalur KA
Perkotaan Balikpapan - IKN
Jaringan Jalur KA Perkotaan
Dalam Kawasan Inti IKN
Panjang
54,4 km
dengan
Demand
Tahun
2030
sebesar
2.486.719
pnp/tahun
Sepanjang
162,6 km
Demand
Tahun 2040
sebesar
4.430.417
pnp/tahun
1. Pengembangan sistem transportasi di
IKN di tahap awal merujuk pada
estimasi demand KA yang ada
dengan memanfaatkan dedicated
lane di jalan tol.
2. Sesuai dengan Lampiran II UU
3/2022 tentang IKN, pengembangan
KA regional untuk mendukung IKN
direncanakan tahun 2035-2039
Catatan:
1. Rencana Jaringan KA Trans Kalimantan dan KA
Perkotaan IKN sudah dilakukan kajian oleh DJKA.
2. Rencana Kajian Jaringan KA Bandara Sepinggan
– KIPP dan KA Perkotaan dalam Kawasan Inti IKN
dilaksanakan tahun 2023-2024.
CRH6 Inter-city EMU (CRRC) China
Tokyo Metro 13000 series
Menghubung
kan Wilayah
Perencanaan
(WP) dalam
kawasan inti
IKN
ETR 425 Alstrom
KA Trans
Kalimantan
Panjang 187,98
km. Demand
Tahun 2035,
pnp 2.741.439
pnp/thn, dan
barang
4.328.218
ton/thn
IKN
Balikpapan
Samarinda
Legenda
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
IKN
Jaringan Jalur Kereta Api Bandara
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Perkotaan Balikpapan
Tol Balikpapan-
Samarinda
Tol Balikpapan -
IKN
Exit Tol
Mulawarman

Pelabuhan utama yang terletak di sekitar area Ibu Kota Nusantara akan berdampak besar untuk
memungkinkan strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara. Dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara, terdapat dua
Pelabuhan penting untuk dipertimbangkan dalam strategi konektivitas regional. Pelabuhan tersebut adalah:
1. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan, merupakan pelabuhan umum yang memiliki jalur
pelayaran internasional serta melayani rute penumpang jarak jauh; dan
2. Pelabuhan Kariangau (KKT), merupakan pelabuhan peti kemas yang melayani angkutan logistik
internasional.
Semua proyek infrastruktur transportasi yang diusulkan akan memerlukan kajian terperinci yang melingkupi
aspek teknis memitigasi dampak pada lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
ARAH PENGEMBANGANPELABUHAN

GAMBARAN UMUM - Ringkasan KPI - IKN

KPI- PELABUHAN IKN
No. DESKRIPSI Existing 2025 2030 2035 2040 2045
A. GREEN/ECO PORT
 Pengelolaan Sampah √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Peralatan Elektrik (Truck dll) √ 50% 70% 100%
 Light Emitting Diode (LED) √ 50% 70% 100%
 Sollar Cell atau EBT x 50% 70% 100%
 Waste Oil Management (Oily Water Separator & Waste Water) √ 50% 70% 100%
 Drainnage (tidak langsung dibuang ke laut) √ 50% 70% 100%
 Oil Spillage √ 50% 70% 100%
 Incenarator √ 50% 70% 100%
 Tidak Menggunakan Energi Fossil (Hidrogen atau Batterai Energy) x 50% 70% 100%
 Shore Connection Lengkap (Waste Management & Listrik langsung dari Pelabuhan) x 50% 70% 100%
 Penerapan Pemantauan Kondisi Udara x 50% 70% 100%
 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan pada ISO 14000 and ISO 14001. √ 50% 70% 100%
 Mengontrol konsumsi air dan jumlah air yang dikonsumsi
 Penambahan RTH (Mangrove dan sisi darat)
x 50% 70% 100%
B. SMART PORT
 Memenuhi SPM (Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Kemudahan, Kesetaraan) √ 50% 70% 100%
 Solar Powered Boat (Kapal sampah, oil spill) x 50% 70% 100%
 Mobile Application √ 50% 70% 100%
 E-Ticketing √ 50% 70% 100%
 Intelligent Infrastructure (Penerapan Inaportnet, Simlala) menjadi Penerapan smart ship berbasis artificial intelligence. √ 50% 70% 100%
 Pelayanan real time monitoring untuk penumpang √ 50% 70% 100%
C. SAFETY & SECURITY
 Elektronic Navigational Chart (ENC) x 50% 70% 100%
 Traffic Separation Scheme (TSS) x 50% 100%
 Vessel Traffic Service (VTS) √ 50% 70% 100%
 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) √ 50% 70% 100%
 Komunikasi Pelayaran (Telkompel) √ 50% 70% 100%
 Safety Management System √ 50% 70% 100%
 Mengaktifkan perangkat CCTV dan X-Ray pada saat pemeriksaan peti kemas. √ 50% 70% 100%
 Integrated Monitoring and Optimizing System √ 50% 70% 100%
D. KINERJA PELABUHAN
 Pelayanan Kapal √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Dermaga (BOR) √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Alat Bongkar Muat √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR) √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Gudang (SOR) √ 50% 70% 100%
 Turn Round Time (TRT) √ 50% 70% 100%
 Dwelling Time √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Lapangan Parkir √ 50% 70% 100%
 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Untuk Penumpang √ 50% 70% 100%
E. SERVIS/PELAYANAN
 Pembangkit Listrik PLTMG x 50% 70% 100%
 Pengadaan Prasarana Movable Bridge x 50% 70% 100%
 Jembatan Timbang x 50% 70% 100%
 Garbarata x 50% 70% 100%
 Jadi Pelabuhan Internasional Custom, √ 50% 70% 100%
KPI Terminal Penumpang di Pelabuhan IKN

KPI PELABUHAN IKN
No. DESKRIPSI Existing 2025 2030 2035 2040 2045
A. GREEN/ECO PORT
 Pengelolaan Sampah √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Peralatan Elektrik (Truck dll) √ 50% 70% 100%
 Light Emitting Diode (LED) √ 50% 70% 100%
 Sollar Cell x 50% 70% 100%
 Oily Water Separator √ 50% 70% 100%
 Waste Water/ Drainnage √ 50% 70% 100%
 Oil Spillage √ 50% 70% 100%
 Incenarator √ 50% 70% 100%
 Tidak Menggunakan Energi Fossil (Hidrogen atau batterai energy) x 50% 70% 100%
 Shore Connection x 50% 70% 100%
 Penerapan Pemantauan Kondisi Udara x 50% 70% 100%
 Penetapan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan pada ISO 14000 and ISO 14001. √ 50% 70% 100%
 Mengontrol konsumsi air dan jumlah air yang dikonsumsi x 50% 70% 100%
B. SMART PORT
 Memenuhi SPM (Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Kemudahan, Kesetaraan) √ 50% 70% 100%
 Terminal Semi Otomatis √ 50% 70% 100%
 Automisasi (Crane, Gate) x 50% 70% 100%
 Solar Powered Boat (Kapal sampah, oil spill) x 50% 70% 100%
 Mobile Application √ 50% 70% 100%
 E-Ticketing √ 50% 70% 100%
 Intelligent Infrastructure (Penerapan Inaportnet, Simlala) menjadi Penerapan smart ship berbasis artificial intelligence. √ 50% 70% 100%
 Pelayanan real time monitoring logistic √ 50% 70% 100%
C. SAFETY & SECURITY
 Elektronic Navigational Chart (ENC) √ 50% 70% 100%
 Traffic Separation Scheme (TSS) x 50% 100%
 Vessel Traffic Service (VTS) √ 50% 70% 100%
 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) √ 50% 70% 100%
 Komunikasi Pelayaran (Telkompel) √ 50% 70% 100%
 Safety Management System √ 50% 70% 100%
 Mengaktifkan perangkat CCTV dan X-Ray pada saat pemeriksaan peti kemas. √ 50% 70% 100%
 Integrated Monitoring and Optimizing System √ 50% 70% 100%
D. KINERJA PELABUHAN
 Pelayanan Kapal √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Dermaga (BOR) √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Alat Bongkar Muat √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR) √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Gudang (SOR) √ 50% 70% 100%
 Turn Round Time (TRT) √ 50% 70% 100%
 Dwelling Time √ 50% 70% 100%
 Penggunaan Lapangan Parkir √ 50% 70% 100%
 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Untuk Penumpang √ 50% 70% 100%
E. SERVIS
 Pengadaan Prasarana Movable Bridge x 50% 70% 100%
 Jembatan Timbang x 50% 70% 100%
KPI Terminal Barang di Pelabuhan IKN

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN RENCANA AKSI
JARINGAN SISTEM SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT DI IKN
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM RENCANA AKSI 2025-
2029
2030-
2034
2035-
2039
2040-
2045
1. TELAAH/ REVIEW DAN REVISI REGULASI
• PM 50/2021
• KM 22 TAHUN 1998
• KM 432 Tahun2017
Review dan revisi terhadap
peraturan/ regulasi yang
terkait dengan pengaturan
pelabuhan dan prasarana
pendukungnya
Pengaturan Perpanjangan ijin Pemanfaatan
Garis Pantai dalam mendukung pendaratan
logistik IKN sampai kurun waktu tertentu
(secara bertahap substitusi dengan
dermaga logistik IKN dan pelabuhan
logistik lainnya)
Memperpanjang ijin pemanfaatan garis pantai
dalam jangka waktu 1 tahun sebelum dermaga
logistic dan pelabuhan pendukung logistic IKN
belum mencukupi.
√
Review dan Evaluasi Peraturan terkait
DLKR dan DLKP Pelabuhan Balikpapan-KM
No22 Tahun 1998, (Aspek Dasar hukum,
hubungan kerja dengan operator, lokasi
Pelabuhan Balikpapan)
Dilakukan pembaruan terhadap dasar hukum dan
kondisi lapangan DLKr dan DLKp Pelabuhan
Balikpapan
√
Penyesuaian RIP Pelabuhan Balikpapan
(KM No 48 Tahun 2023)
Penyesuaian dan pembaharuan data lokasi
Pelabuhan di sekitar IKN dengan
mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan
√
Review tentang RIPN (KP No 432 Tahun
2017)
Penyesuaian dan pembaruan data lokasi
√
Review Peruntukan dan Kedudukan (RI)
Pelabuhan Kuala Samboja
√
Pengaturan perairan Teluk Balikpapan
sebagai beranda depan IKN
Pengaturan peruntukan Ruang Zonasi Teluk
Balikpapan sebagai kawasan terbatas untuk
kegiatan eksplorasi
√ √
Review tentang KM 442 Tahun 2017
tentang Penetapan alur pelayaran, sistem
rute, tata cara berlalu lintas dan daerah
labuh kapal sesuai dengan kepentingannya
di alur pelayaran masuk pelabuhan
√

NO ARAH
KEBIJAKAN
STRATEGI INDIKASI PROGRAM RENCANA AKSI 2025-
2029
2030-
2034
2035-
2039
2040-
2045
2. PENETAPAN LOKASI DAN PENATAAN SYSTEM JARINGAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI LAUT
A. TAHAP KONSTRUKSI IKN: a. Pengembangan
Prasarana
Pelabuhan yang
memenuhi prinsip
pelabuhan yang
ramah lingkungan
dan meningkatkan
pelayanan
pelabuhan
sebagaimana fungsi
dan perannya.
b. Penyediaan sarana
transportasi laut
yang sesuai dengan
karakteristik
perairan dan
fungsinya.
c. Pemanfaatan
teknologi digital
dalam mendukung
operasionalisasi
pelabuhan dan
sistem jaringan
transportasi laut
d. Pembangunan dan
pengembangan
dermaga/
pelabuhan baru
• Penetapan dan Penataan
Sempadan Pantai
(Pemanfaatan Garis Pantai-
PGP)
• Perencanaan dan
Pembangunan Dermaga
Logistik PUPR
• Pengembangan Terminal KKT
dan Semayang
• Review terhadap PM 50 tahun 2021
• Perpanjangan izin dengan pertimbangan projek strategis nasional
• Pemberian ijin operasional dermaga PUPR dengan BUP yang paling sesuai
• Membantu percepatan perijinan lingkungan dan ijin lainnya dalam
pengembangan KKT sebagai multipurpose terminal
√
B. TAHAP OPERASIONAL IKN
• Dermaga Logistik PUPR
• Dermaga Wisata
• Terminal Semayang sebagai
Terminal Penumpang
• Terminal KKT sebagai Terminal
Umum
• Pemberian ijin operasional dermaga PUPR dengan BUP yang paling sesuai
• Sinkronisasi fungsi dermaga wisata terhadap rencana kunjungan kapal
• Pembenahan layout dan fasilitas terminal Semayang sebagai terminal
penumpang
• Pembenahan dan melengkapi terminal KKT sebagai pelabuhan
multipurpose
√ √
C- UNTUK KAWASAN
PENYANGGA DAN EKONOMI
WILAYAH
• Dermaga Logistik PUPR
• Dermaga Wisata
• Terminal Semayang Pelabuhan
Balikpapan sebagai Terminal
Penumpang
• Terminal KKT Pelabuhan
Balikpapan sebagai Terminal
 Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan
 Klaster Fanmasi Terintegrasi
 Klaster Industri Berbasis Pertanian BerkelanJutan
 Klaster Ekowisata j dan Wisata Kebugaran yang Inklusif
 Klaster Industn Kimia Maju dan Turunannya
 Waster Energi Rendah Karbon
 Kota Cerdas dan Pusat Industri 4.0
√ √

NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI INDIKASI PROGRAM RENCANA AKSI 2025-
2029
2030-
2034
2035-
2039
2040-
2045
3. PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
STRATEGI PENGEMBANGAN
PRASARANA PELABUHAN
• Ecoport
• Smartport
• Pelayanan
• Konektifitas
Pemenuhan IKU Pelabuhan sesuai dengan
peraturan dari Kementerian Perhubungan
dalam jangka waktu yang lebih cepat
√ √
PRASARANA ALUR
• TSS (AIS, dll)
• Environment
• Safety, Kapal tidak safety tahun 2030
tdk ada lagi
• SK /Penetapan
• Penentuan Simpul
√ √
SARANA
• Ecoport
• Smartport
• Pelayanan
• Konektifitas Kapal
√ √
PENATAAN KAWASAN
TELUK BALIKPAPAN SEBAGAI
BERNDA DEPAN IKAN
Penyediaan Kapal pendukung (Kapal
Tug Boat, kapal Pandu, Kapal Oil Spill
Boat, Kapal Patroli TSS, Kapal Penjaga
Pelabuhan di Pelabuhan Semayang dan
KKT
Penataan Pelabuhan Umum, TUKS, Tersus
harus memenuhi Smart, Eco dan Green Port
Pemindahan pelabuhan yang berpotensi
mencemari lingkungan
√

KESIMPULAN
1. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dibutuhkan dukungan
system logistic yang efisien dengan memanfaatkan sarana
prasarana yang sudah ada dengan regulasi yang sesuai.
 Logistik yang diangkut dengan menggunakan kapal
tongkang/LCT menuju lokasi pembangunan IKN melalui
Sempadan Pantai (Pemanfaatan Garis Pantai-PGP)
 Logistik yang diangkut dengan menggunakan Peti Kemas
menuju lokasi pembangunan IKN melalui Terminal KKT
 Terdapat regulasi pada PM No 50 tahun 2021 Pasal 75 ayat (3)
: Izin pemanfaatan garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu)
tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 Dalam usaha mempercepat pembangunan IKN, Kemen PUPR
memnagun dermaga logistic, sehingga diperlukan penataan
lebih lanjut termasuk rencana pengoperasiannya
2. Pembangunan IKN dengan segala infrastrukturnya dibagi menjadi
5 tahap sampai dengan tahun 2045. Rencana pembangunan
Pelabuhan umum yang berada di wilayah IKN yaitu Pelabuhan
Pengumpul Kuala Samboja baru dimulai pada tahun 2035, dengan
demikian Pelabuhan yang paling sesuai untuk mendukung
pembangunan IKN adalah Pelabuhan Balikpapan dengan semua
terminalnya dan beberapa TUKS dan Tersus yang berada di teluk
Balikpapan. Terminal umum yang menjadi wilayah kerja
Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut.
 Terminal Semayang
 Terminal Kampung Baru
 Terminal KKT
 Terminal Penajam Banua Taka
 Terminal Lestari Samudera Sakti
 Terminal Intipratama Bandar Kariangau (IBK)
 Terminal Edi Jaya Putra
 Terminal Indika Logistic Support & Services (ILSS)
 Terminal Penajam Paser Utara (PPU)
● Berdasarkan acuan dari berbagai sumber Terminal KKT akan
menjadi zona pusat logistic dan pusat distribusi dalam
mendukung IKN dengan foreland dari berbagai daerah di
Indonesia dan Mancanegara.
● Terminal semayang sesuai dengan RIP Pelabuhan Balikpapan
akan menjadi Terminal Penumpang dan Terminal Umum untuk
Feri dan barang lainnya selain Peti Kemas.

KESIMPULAN
3. Pembangunan Dermaga Logistik PUPR akan menggantikan beberapa PGP yang terkendala PM 50 tahun 2021 dengan
dilengkapi ijin usaha pokok dan pengelolaan yang profesional.
4. Terminal KKT dan Semayang Pelabuhan Balikpapan akan dilengkapi dengan simpul dan jaringan transportasi laut IKN
dan sekitarnya (wilayah terdampak) berupa :
 Jaringan jalan Tol (Km 8 Tol Balsam ke Jembatan Balang-Segmen 3A, 3B dan 5A terkoneksi Jalan Arteri kea rah IKN);
Jaringan Kereta Api (Jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN dan KA Trans Kalimantan)
5. Key Performance Indicator (KPI) pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut IKN meliputi pemenuhan
Indikator Kinerja Utama (IKU) baik sarana maupun prasarana dalam hal :
 Green/Eco Port, Smart Port, Safety & Security, Port Performance, dan Services
6. Rekomendasi dijabarkan dalam strategi, program, dan rencana aksi mengenai jaringan sistem sarana dan prasarana
transportasi laut di Ibu Kota Negara (IKN) yang disusun berdasarkan target capaian sesuai tahapan pembangunan IKN
sampai dengan tahun 2045 dengan pentahapan yang sesuai KPI/IKU yang telah ditetapkan.
7. Untuk mendukung green port saat ini belum banyak kemajuan terkait bahan bakar kapal, mengingat asal tujuan kapal
bervariasi. Mengacu pada kandungan sulfur (MFO Low Sulphur). MFO Low Sulphur menjadi penggerak bagi mesin
utama kapal dengan putaran rendah. Bahan bakar kapal laut ramah lingkungan ini digunakan pada industri perkapalan
yang menggunakan mesin diesel dengan kandungan sulfur maksimum 0.5%. Produksi bahan bakar kapal ramah
lingkungan ini juga selaras dengan adanya kebijakan terkait bahan bakar kapal di dunia, antara lain International
Convention for The Prevention of Pollution from Ship (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, serta adanya
Kebijakan IMO 2020, dimana sulfur bahan bakar diatur maksimal 0.5%wt per 1 Januari 2020.

1. Dibutuhkan Dukungan Regulasi Penyediaan Jaringan Pelabuhan diantaranya Review terhadap beberapa peraturan
antara lain :
 Permenhub No. PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Pertimbangan PSN)
 Kepmenhub No. KM 22 Tahun 1998 tentang Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Balikpapan (Belum Aktual)
 Kepmenhub No. KM 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (dermaga PUPR dan Re-posisi Kuala
Semboja)
 Tata Kelola yang Handal dan Akuntabel
2. Pengembangan dan Optimaliasi Terminal KKT menjadi Terminal Multipurpose terkemuka dalam mendukung IKN
(sebagai Pusat Logistik & distribusi)
 Percepatan penyediaan fasilitas multipurpose terminal KKT
 Perijinan Lingkungan, Operasi dan Manajemen
 Percepatan aksesibiltas terminal KKT melalui jalan tol
 Percepatan menuju smart dan green port, termasuk integrasi ticketing
3. Fokus Pengembangan dan Optimasliasi Terminal Semayang sebagai Terminal Penumpang dan Kendaraan
 Penataan lay out dan peningkatan fasilitas terminal Semayang menuju smart and green port
 Penataan aksesibiltas Pelabuhan Semayang
 Percepatan menuju smart dan green port, termasuk integrasi ticketing
 Manajemen Pelayanan memenuhi SPM dan Sertifikat lainnya
4. Penataan dan peningkatan integrasi dan konektifitas transportasi laut dengan moda lainnya.
5. Pemilihan lokasi Pelabuhan Kuala Samboja sebagai Pelabuhan Pengumpul perlu dikaji ulang sehingga bisa memenuhi
unsur keselamatan dan keamanan pelayaran
6. Pengembangan Pelabuhan Lainnya (Wisata, Pelayaran Rakyat, Penyeberangan, Perikanan ) tetap mempertimbangkan
kondisi eksisting dengan regulasi yang sesuai menuju smart dan green Port
7. Pengelolaan Pelabuhan harus sesuai KPI yang ditetapkan dan SOP/NSPK yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai
dengan peraturan internasional.
REKOMENDASI

REVIEW TERHADAP DOKUMEN REGULASI DAN KEBIJAKAN
Pasal & Ayat,
Lampiran
Isi dan Keterangan Isu dan Masalah
Pasal 75 (3) Izin pemanfaatan garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu)
tahun dan tidak dapat diperpanjang.
(4) Izin pemanfaatan garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. izin pembangunan dari Pemerintah Daerah untuk
pemanfaatan garis pantai yang terdapat bangunan;
b. rekomendasi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
c. dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan
dari instansi yang berwenang; dan
d. gambar tata letak fasilitas disertai titik koordinat geografis.
 Pemanfaatan Garis Pantai (PGP) yang hanya berlaku 1 tahun
dan tidak dapat diperpanjang Kembali menjadi masalah
hukum bagi KSOP dan DJPL selaku pihak yg memberi
rekomendasi dan yang memberikan ijin sehingga terjadi
ketidaknyamanan dalam bekerja;
 Penghentian operasional PGP yang sudah beroperasi 1 tahun
akan menghambat pekerjaan pembangunan IKN;
 Untuk dilakukan perubahan status PGP menjadi Tersus
dibutihkan ijin usaha pokok yang dari masing-masing PGP
yang telah beroperasi
 Upaya lain dalam medukung distribusi logistic pembangunan
IKN adalah dengan membangun Dermaga Logistik. Dengan
demikian dibutuhkan perencanaan operasional yang matang
termasuk BUP pengelola Dermaga tersebut jika nantinya
berbentuk Tersus.
Permenhub No. PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Kepmenhub No. KM 22 Tahun 1998 tentang Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Balikpapan
Pasal & Ayat,
Lampiran
Dasar Pertimbangan PP No. 70 tahun 1996 sudah tidak relevan sdh ada pengganti PP No. 61 tahun 2009 tentang Pelabuhan Dari keseluruhan dasar hukum dan
bagian keempat sampai dengan
keenam sudah tidak relevan
dengan peraturan yang berlaku
sekarang
UU no. 21 tahun 192 sudah tidak relevan sdh ada pengganti UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
DLKr hanya terdiri dari 4 lokasi, posisi sesuai dengan Keomenhub No. 48 tahun 2023 sudah menjadi 9 Terminal/Lokasi
Bagian Keempat Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV
diwajibkan:
a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan
Pelabuhan;
b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat
geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya
penyesuaian dengan keadaan lapangan;
c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak
Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, untuk:
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT
(Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya,
dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat
Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan standar
bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya
Balikpapan.

Kepmenhub No. KM 48 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Balikpapan Kalimantan Timur
Bagian Isi dan Keterangan Isu dan Masalah
KETIGA Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Balikpapan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan
laut, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 Pada Lampiran KM 48 Tahun 2023 khusus untuk Pelabuhan
Balikpapan Terminal Semayang peruntukannya masih normative
dalam jangka pendek, menengah dan Panjang yaitu terminal umum
(multipurpose terminal)
 Pada sisi lain dengan beroperasinya Terminal Kaltim Kariangau
Terminal (KKT) pada tahun 2013, maka kegiatan bongkar muat
petikemas di Terminal Semayang secara berangsur mulai dialihkan ke
Terminal Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sehingga arus bongkar muat
petikemas di Terminal Semayang mengalami penurunan hal ini karena
keterbatasan akses jalan menuju Terminal Semayang, dimana truk
besar tidak boleh melintasi Kota Balikpapan.
 Pada akhir tahun 2019 kegiatan bongkar muat petikemas di Terminal
Semayang telah dipindahkan seluruhnya ke Terminal Kaltim Kariangau
Terminal (KKT).
 Sejalan Pada Lampiran II UU No. 3 Tahun 2022, bahwa :
- Pelabuhan Semayang yang terletak di Teluk Balikpapan. Sebagai
pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional,
pelabuhan Semayang juga melayani rute penumpang jarak jauh; dan
- Terminal Kariangau (KKT) berada lebih jauh ke pedalaman di Teluk
Balikpapan, berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional.
 Dengan pertimbangan beberapa hal terkait peruasan terminal
Semayang dengan jalan reklamasi di bagian selatan Pulau Tukung
dengan kedalaman sd -15 meter dan target luas 50.000 m2 akan
membutuhkan sumberdaya yang sangat banyak
 Akses jalan yang terbatas
 Alternatif terminal umum lainnya yang variative
 Konsultan menyarankan supaya Terminal Semayang dikhususkan
untuk Terminal Penumpang dan Kendaraan/Fery dengan pembenahan
dan penambahan fasilitas yang modern.
KEEMPAT Penyelenggara Pelabuhan Balikpapan menyusun dokumen desain teknis untuk pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Balikpapan.
KELIMA Fasilitas Pelabuhan Balikpapan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini, dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan,
tingkat penggunaan fasilitas pelabuhan yang sudah terbangun dan kemampuan pendanaan
sesuai peraturan perundang-undangan serta wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek
lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.
KEENAM Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa
kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta
pengembangan Pelabuhan Balikpapan dan sekitarnya tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kepmenhub No. KM 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Pasal &
Ayat,
Lampiran
Lampiran Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
1. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
2. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran
nasional kurang dari 50 mil;
3. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
4. Kedalaman kolam pelabuhan minimal -9 m LWS;
5. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
6. Panjang dermaga minimal 350 m’;
7. Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;
8. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
9. Diproyeksikan melayani Angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/tahun atau angkutan
lain yang setara;
10. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.
Perlu diperhatikan jarak (500 mil) dengan Pelabuhan utama dalam hal ini adalah
Pelabuhan Makassar dan New Port Makassar sehingga sesuai dengan regulasi yang
berlaku.
Jika ditarik garis lurus jarak antara Pelabuhan Balikpapan dengan Pelabuhan
Makassar adalah +300 Mil Laut.
Lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
1. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9 mLWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT;
5. Panjang dermaga 120 - 350 m’;
6. Luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan;
Untuk kelas hierarki Pelabuhan Pengumpul jika Kuala Samboja akan dibangun
Pelabuhan pengumpul berjarak kurang dari + 30 Mil Laut dari beberpa Pelabuhan di
Balikpapan dan Pelabuhan di Samarinda dengan menyusur pantai.
Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
1. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan mulai 5 sampai dengan -7 LWS;
3. Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT;
4. Panjang dermaga 80 -120 m’;
5. Luas lahan maximal 5 Ha;
6. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang

Kepmenhub No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Pasal &
Ayat,
Lampiran
Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
1. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan mulai 5 sampai dengan -7 LWS;
4. Panjang dermaga 80 -120 m’;
5. Luas lahan maximal 5 Ha;
6. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang
Lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:
1. Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil pada garis pantai yang sama;
2. Kedalaman kolam pelabuhan maksimal - 5 m-LWS;
4. Panjang dermaga maksimal 80 m’;
5. Luas lahan maksimal 1 Ha;
Lampiran Pelabuhan yang terdaftar dalam RIPN di Provinsi Kalimantan Timur.
1. Balikpapan
2. Mataritip
3. Tanjung Redeb
4. LhokTuan
5. Tanjung Laut
6. Kuala Semboja/Sebulu
7. Tanjung Santan
8. Maloy
9. Sangatta
10. Sangkulirang
11. Tana Paser/Pondong
12. Penajam Paser
13. Samarinda
 Dari data di samping dapat diketahui bahwa di Kalimantan timur
terdapat sedikitnya 3 terminal peti kemas, yaitu : KKT Balikpapan, TPK
Palaran, dan Maloy
 Terkait rencana pengembangan Kuala Semboja sebagai Pelabuhan
Pengumpul secara kelayakan teknis masih belum memenuhi
 Demikian halnya Sebulu yang terletak di alur sungai Mahakam juga
terkendala lebar alur dan kedalaman perairan dengan laju sedimentasi
yang tinggi
 Dengan demikian konsultan menyarankan ada review terhadap KP. 432
tahun 2017 dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan
perkembangan terkini.

Perubahan Kepmenhub No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
No Perubahan Isi dan Keterangan
1 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 30
TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 432
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL
• menambah 1 (satu) lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang dapat
berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Manggarai Barat disisipkan pada kolom XVIII di bawah nomor urut 33
• mengubah rekapitulasi jumlah lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang
dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) pada tahun 2017, Tahun 2022,
Tahun 2027 dan Tahun 2037
2 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 217
TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP
432 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL
• menambah 3 (tiga) lokasi Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani angkutan
laut (Kalteng, Kalsel dan ,
• menambah 4 (empat) lokasi terminal umum dan mengubah 1 (satu) lokasi terminal
umum (Banten, Jatim, Kalsel, Terminal Pelabuhan Penajam Banua Taka (Bagian dari
Pelabuhan yang dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) di Provinsi
Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser)
• mengubah rekapitulasi jumlah lokasi Pelabuhan Pengumpul pada tahun Tahun
2022, Tahun 2027 dan Tahun 2037,
• mengubah rekapitulasi jumlah lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang
dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) pada tahun 2017, Tahun 2022,
Tahun 2027 dan Tahun 2037

TAHAPAN RENCANA PENGEMBANGAN PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL

PENATAAN TERMINAL MULTIPURPOSE KKT
Keterangan :
Dermaga Multipurpose
Trestel Multipurpose
Jalan Akses Beton
Landing Site
Tongkang/LCT
Tangki Aspal Curah

PROGRES PEMBANGUNAN TANGKI ASPAL CURAH
DAN JALAN AKSES BETON OLEH MITRA

73
Bunker
Shore Connection
Shore Connection

6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx

Similar to 6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

6-PPT LA TRANSLA IKN-KAJIAN STRATEGIS 09012024.pptx