Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kawasan konservasi perairan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kawasan yang terdiri atas banyak pulau kecil dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Ada beberapa alternatif penarikan biaya masuk seperti di pintu masuk utama, melalui hotel, agen wisata, tetapi metode ini juga memiliki kelemahan masing-masing. D
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
1. PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Pembelajaran
Dari Pengelolaan PNBP di Taman Nasional
Oleh:
Didi Sadili
Kabag Keuangan dan Umum
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Disampaikan pada:
Rapat internal Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
Jakarta, 17 April 2017
2. Arti Pajak dan PNBP dari sudut manfaat bagi pembayarnya:
Pajak: manfaat yang akan diterima oleh pembayarnya terjadi
dalam beberapa tahun yang kan datang dan manfaatnya
tidak bersifat pribadi,
PNBP: manfaat akan dirasakan langsung oleh pembayarnya
dan dapat bersifat manfaat secara individu
Sehingga ada yang berpendapat bahwa negara dapat
menarik PNBP setelah negara menyediakan sarana
dan prasana di tempat yang dimaksud.
Sarana prasarana tersebut adalah berupa untuk aksesbilitas,
kenyamanan, kemudahan, dll
3. Tantangan
Pemungutan PNBP di Kawasan Konservasi Perairan:
1. Kawasan Konservasi Perairan bersifat open access dan terdiri dari banyak
pulau-pulau kecil,
2. Kurang dukungan dari pihak pemerintah daerah setempat,
3. Tingkat legalitas di lapangan dari kawasan konservasi itu sendiri
4. Alternatif Tata Cara Penarikan entrance fee / karcis masuk
yang merupakan bagian dari PNBP:
1. Ditarik di entry point.
di TN Karimun Jawa ditarik di main island nya yaitu di Pulau Karimun.
2. Pernah ditarik langsung di pelabuhan keberangkatan, tetapi
banyak yang mendapat protes karena sulit membedakan
antara pengunjung taman nasional dengan penduduk atau masyarakat
yang mempunyai tujuan bertemu kerabatnya dll / tidak untuk
berkunjung ke Taman Nasional secara khusus.
Pihak taman nasional berdalih bahwa ketika ada masyarakat luar penduduk
setempat datang ke taman nasional, yang bersangkutan telah masuk perairan
kawasan taman nasional dan memanfaatkannya. Klausul ybs sudah memanfaatkan
kawasan taman nasional telah terpenuhi.
5. 3. Titip penarikan karcis masuk ke pihak: pemandu tur, agen perjalanan, tour leader,
dive shop dll.
Ybs tidak mau melaksanakan penarikan karcis masuk tersebut karena dianggap
menambah biaya bagi client mereka.
4. Penarikan karcis masuk Taman Nasional melalui hotel hotel dimana para
pengunjung Taman Nasional menginap.
6. Penarikan karcis masuk Taman Nasional yang saat ini Berlaku di Taman Nasional
Karimun Jawa:
- Penarikan karcis tanda masuk dibedakan berdasarkan rayon dan WNA /WNI
(di Kawasan Konservasi Perairan juga sama seperti itu/ Permen KP no 47 tahun 2016)
- Karcis tanda masuk dibedakan untuk peralatan dll yang dibawa pengunjung,
- Karcis tanda masuk juga dibedakan dengan karcis tanda masuk tempat atraksi
(seperti untuk menyelam, hikking, tracking, dll)
- Penarikan karcis tanda masuk dilakukan hanya di main island / pulau utama /
Pulau Karimun
(Pulau tempat beradanya pelabuhan penumpang / ferry penyeberangan)
Add Informasi: 1. Target IKU Taman Nasional Karimun Jawa adalah jumlah kunjungan WNA dan WNI
bukan nilai nominal PNBP
2. Yang sering menjadi temuan dari pihak pemeriksa (internal maupun eksternal) adalah Potential
Loss dan PNBP yang seharusnya bisa didapatkan
3. Saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan pihak pelayaran / Ferry penyeberangan
4. Realisasi target kunjungan dan PNBP yang dibayarkan tahun sebelumnya ditayangkan di Main
Gate.
7. Bagaimana dengan Penarikan Karcis Tanda Masuk di Kawasan Konservasi Perairan ?
1. Disarankan untuk menjadikan salah satu pulau sebagai main gate / gerbang masuk
pengunjung maupun penduduk.
2. Kalau terdiri dari banyak pulau, paling banyak ada 3 main gate
3. Tidak bisa dilakukan penarikan karcis secara kombinasi yaitu melalui
pembayaran di loket di main gate dengan penarikan di hotel, leader tour, agen
perjalanan, kapal penumpang
4. Hindari potensial / akan menjadi temuan auditor.
5. Buat sepraktis mungkin tetapi dengan efektivitas maksimal tanpa mengganggu
kenyamanan pengunjung.