SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
TUGAS MANAJEMEN ASET 
ROADMAP PERATURAN TERKAIT 
PENGELOLAAN BMN/BMD 
MULAT DESTAWAN 
C1G014012
Roadmap Pengelolaan BMN 
UU No 17/2003 
Tentang Keuangan 
Negara 
UU No 1/2004 
Tentang 
Perbendaharaan 
Negara 
UU No 15/2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
Perencanaan dan 
Penganggaran BMN 
Pengadaan BMN 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan BMN 
Penilaian BMN 
PP 6/2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
Penghapusan BMN 
Pemusnahan BMN 
Pemindahtanganan 
BMN 
PP 38/2008 Tentang 
Perubahan Atas PP 
6/2006 
PP 27/2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
1. UU APBN Tiap Tahun 
2. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 
3. PMK No 150/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 
4. PMK 226/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 
5. PMK-248/2011 Tentang Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
Perpres Nomor 70 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan 
barang dan Jasa 
Pemerintah 
1. PMK-78 /2014 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan BMN 
2. PMK-164/2014 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan BMN Dalam 
Rangka Penyediaan 
Infrastruktur 
3. PMK-29/2010 Tentang 
Penggolongan dan 
Kodifikasi Barang 
PMK-96/2007 Tentang Tata Cara 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
BMN 
1. PMK-02/2008 Tentang Penilaian BMN Sebagaimana Telah diubah Melalui PMK- 
179/2009 
2. PMK-109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan 
Pelaporan Dalam Rangka PenertibanBMN 
3. PMK-01/2013 Tentang Penyusutan BMN Beruoa Aset Tetap pada entitas 
Pemerintah Pusat 
4. PMK-59/2013 Tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset tetap pada 
Pemerintah Pusat 
5. KMK-94/2013 TentangModul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas 
Pemerintah Pusat Sebagaimana Telah Diubah Melalui KMK-145/2014 
6. PMK-102/2009 Tentang Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka 
Penyusunan LKPP 
7. Perdirjen Nomor 07/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 
Dalam Rangka Peny. Laporan BMN dan LKPP 
8. SKB Perdirjen DJKN Nomor 57/2010 dan Perdirjen Perben Nomor 174/2010 
Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 
1. PMK-96/2007 Tentang Tata 
Cara Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, 
dan Pemindahtanganan 
BMN 
2. PMK Nomor 50/2014 
Tentang Penghapusan BMN 
1. Penatausahaan BMN  PMK-120/2007 
Tentang Penatausahaan BMN; PMK-250/2011 
Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik 
Negara Yang Tidak Digunakan Untuk 
Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi 
Kementerian/Lembaga; PMK-97/2007 Tentang 
Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang 
2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN  KMK- 
21/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan 
PemeliharaanBMN di Lingkungan Kemenkeu 
3. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian 
BMN  PMK 244/2012 Tentang Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan 
Pengendalian (Wasdal) BMN; KMK- 
271/2011Tentang Pedoman Pelaksanaan TL Hasil 
Penertiban BMN pada K/L Sebagaimana Telah Diubah 
MelaluiKMK-403/2013; 
Perdirjen KN PER-03/2013 Tentang Juknis 
Wasdal BMN Oleh Pengelola Barang 
PMK Nomor 50/2014 
Tentang Penghapusan 
BMN
Roadmap Pengelolaan BMD 
Permendagri No 
17/2007 Tentang 
Pengelolaan 
Teknis 
Pengelolaan BMD 
PP 
56/2005 
Tentang 
Sistem 
Informasi 
Keuanga 
n Daerah 
UU No 
17/2003 
Tentang 
Keuangan 
Negara 
UU No 
1/2004 
Tentang 
Perbendahar 
aan Negara 
UU No 15/2004 
Tentang 
Pemeriksaan 
Pengelolaan dan 
Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
PP 
57/2005 
Tentang 
Hibah 
Kepada 
Daerah 
Permendagri No 
13/2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Sebagaimana Telah 
Diubah Menjadi 
Permendagri Nomor 
21/2011 
PP 
58/2005 
Tentang 
Pengelola 
an 
Keuanga 
n Daerah 
PP 23 
Tahun 
2005 
Tentang 
Pengelola 
an 
Keuanga 
n BLU 
PP 
6/2006 
Tentang 
Pengelola 
an 
Barang 
Milik 
Negara/D 
aerah 
PMK Nomor 
91/2007 Tentang 
Bagan Akun 
Standar 
PMK Nomor 
171/2007 
Tentang Sistem 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Pusat 
Perdirjen 
Perbendaharaan 
Nomor 24/2006 
Tentang 
Pelaksanaan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan KL
Roadmap Pengelolaan BMD 
UU No 17/2003 
Tentang Keuangan 
Negara 
UU No 1/2004 
Tentang 
Perbendaharaan 
Negara 
UU No 15/2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tangggung Jawab 
Keuangan Negara 
Perencanaan dan 
Penganggaran BMD 
Pengadaan BMD 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan BMD 
1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD  
PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang 
Milik/Kekayaan Negaradari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka 
Pelaksanaan otonomi Daerah; 
Bab 
IX Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
2. Pembinaan, pengawasan dan 
Pengendalian BMD  Bab XIII Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan BMD 
Penilaian BMD 
PP 6/2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
Bab XI Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan 
BMD 
Penghapusan BMD 
Pemusnahan BMD 
Pasal 55 Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan 
BMD 
Pemindahtanganan 
BMD 
PP 38/2008 Tentang 
Perubahan Atas PP 
6/2006 
PP 27/2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
1. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 
2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
3. Bab III Permendagri No 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
1. Perpres Nomor 70 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan 
barang dan Jasa 
Pemerintah 
2. Bab IV Permendagri No 
17 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis 
Pengelolaan BMD 
Bab VI dan VIII 
Permendagri 17 
Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis 
Pengelolaan BMD 
Bab X Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 
Bab XII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

More Related Content

What's hot

Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptabdul800639
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
pengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahpengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahweldan yuda
 
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaMateri dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanyayan ruyandi
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxHassanAsyari
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
 
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmn
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmnSistem informasi manajemen dan akuntansi bmn
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmnsoenarto soendjaja
 

What's hot (20)

Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
pengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerahpengelolaan barang milik daerah
pengelolaan barang milik daerah
 
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaMateri dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Penilaian Aset Tetap.pptx
Penilaian Aset Tetap.pptxPenilaian Aset Tetap.pptx
Penilaian Aset Tetap.pptx
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
 
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptxPaparan Pengelolaan BMD template.pptx
Paparan Pengelolaan BMD template.pptx
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmn
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmnSistem informasi manajemen dan akuntansi bmn
Sistem informasi manajemen dan akuntansi bmn
 

Similar to Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD

Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfMamanAbdurrahman20
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Kaka Ited
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
 
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...dessy888577
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Adriyal Sutrinanda
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009rsd kol abundjani
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
PendahuluanKPM
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfYunusAfandi7
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
 
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi ProsunKEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosuniyaastikaa
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 

Similar to Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD (20)

SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Pengelolaan bmn
Pengelolaan bmnPengelolaan bmn
Pengelolaan bmn
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
 
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
4.-PP-28-tahun-2020-tentang-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Daerah-Fraksi-PKS...
 
PPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptxPPT SOP BMD(1).pptx
PPT SOP BMD(1).pptx
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd01 keterkaitan pbd lkpd
01 keterkaitan pbd lkpd
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi ProsunKEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
 
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahPeningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
 
SOP Bmn
SOP BmnSOP Bmn
SOP Bmn
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 

Recently uploaded

MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Recently uploaded (17)

MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 

Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD

  • 1. TUGAS MANAJEMEN ASET ROADMAP PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN BMN/BMD MULAT DESTAWAN C1G014012
  • 2. Roadmap Pengelolaan BMN UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara Perencanaan dan Penganggaran BMN Pengadaan BMN Penggunaan dan Pemanfaatan BMN Penilaian BMN PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penghapusan BMN Pemusnahan BMN Pemindahtanganan BMN PP 38/2008 Tentang Perubahan Atas PP 6/2006 PP 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. UU APBN Tiap Tahun 2. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 3. PMK No 150/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 4. PMK 226/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 5. PMK-248/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 1. PMK-78 /2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN 2. PMK-164/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur 3. PMK-29/2010 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang PMK-96/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN 1. PMK-02/2008 Tentang Penilaian BMN Sebagaimana Telah diubah Melalui PMK- 179/2009 2. PMK-109/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka PenertibanBMN 3. PMK-01/2013 Tentang Penyusutan BMN Beruoa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat 4. PMK-59/2013 Tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset tetap pada Pemerintah Pusat 5. KMK-94/2013 TentangModul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat Sebagaimana Telah Diubah Melalui KMK-145/2014 6. PMK-102/2009 Tentang Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan LKPP 7. Perdirjen Nomor 07/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Peny. Laporan BMN dan LKPP 8. SKB Perdirjen DJKN Nomor 57/2010 dan Perdirjen Perben Nomor 174/2010 Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN 1. PMK-96/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN 2. PMK Nomor 50/2014 Tentang Penghapusan BMN 1. Penatausahaan BMN  PMK-120/2007 Tentang Penatausahaan BMN; PMK-250/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga; PMK-97/2007 Tentang Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang 2. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN  KMK- 21/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan PemeliharaanBMN di Lingkungan Kemenkeu 3. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian BMN  PMK 244/2012 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian (Wasdal) BMN; KMK- 271/2011Tentang Pedoman Pelaksanaan TL Hasil Penertiban BMN pada K/L Sebagaimana Telah Diubah MelaluiKMK-403/2013; Perdirjen KN PER-03/2013 Tentang Juknis Wasdal BMN Oleh Pengelola Barang PMK Nomor 50/2014 Tentang Penghapusan BMN
  • 3. Roadmap Pengelolaan BMD Permendagri No 17/2007 Tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan BMD PP 56/2005 Tentang Sistem Informasi Keuanga n Daerah UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendahar aan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara PP 57/2005 Tentang Hibah Kepada Daerah Permendagri No 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Permendagri Nomor 21/2011 PP 58/2005 Tentang Pengelola an Keuanga n Daerah PP 23 Tahun 2005 Tentang Pengelola an Keuanga n BLU PP 6/2006 Tentang Pengelola an Barang Milik Negara/D aerah PMK Nomor 91/2007 Tentang Bagan Akun Standar PMK Nomor 171/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Perdirjen Perbendaharaan Nomor 24/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan KL
  • 4. Roadmap Pengelolaan BMD UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara UU No 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara Perencanaan dan Penganggaran BMD Pengadaan BMD Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 1. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD  PP Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negaradari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan otonomi Daerah; Bab IX Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 2. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian BMD  Bab XIII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Penilaian BMD PP 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab XI Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Penghapusan BMD Pemusnahan BMD Pasal 55 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Pemindahtanganan BMD PP 38/2008 Tentang Perubahan Atas PP 6/2006 PP 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP 2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Bab III Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD 1. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 2. Bab IV Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab VI dan VIII Permendagri 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab X Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab XII Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD