salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir

1. Didi Sadili
Disampaikan pada: Bimtek Rencana Zonasi
Di Yogyakarta, 20 Feb 2012
Dit. Tata Ruang LP3K

2. Outline:
Latar Belakang
Batasan dan Muatan RZWP3K Kabupaten/Kota

3. LATAR BELAKANG

4.  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 5,
UU27/2007):
 Perencanaan
 Pemanfaatan
 Pengawasan
 Pengendalian
 Perencanaan Pengelolaan WP3K (Pasal 7, Ayat 1, UU27/2007):
Rencana Strategis, Rencana Pengelolaan dan
Rencana Aksi Pengelolaan
 Pasal 7 ayat 3, UU27/2007:
menyusun semua rencana sebagaimana
dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5. PASAL 3. Permen KP No. 16/2008
PRINSIP PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3K
a. Satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan
daerah
b. Mengintegrasikan kegiatan antara;
 Sektor
 Pemerintah dengan pemerintah daerah
 Ekosistem darat dan laut
 Iptek dan manajemen
c. Sesuai dengan karakteristik bio-geofisik, potensi dan
kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya
d. Melibatkan peran serta masyarakat setempat dan
pemangku kepentingan utama
5

6. Perencanaan Spasial Perencanaan Non-Spasial
UU 26/2007: UU 27/2007: UU 25/2004:
RPJP
RTRWN
RS-WP3K
RZ-WP3K
RTRWP RPJM
RP-WP3K
RTRW
Kab/Kota RAP-WP3K
RKPD

7. Belum ada arahan peruntukan
ruang di wilayah perairan pesisir
dalam Pola Ruang RTRW.
Padahal kondisi eksisting telah
ada kegiatan: Perikanan,
Pelayaran, Pertambangan dan
Konservasi. Bagaimana
pengaturannya u/ 20 th y.a.d?

8. BATASAN DAN MUATAN RZWP3K
KABUPATEN/KOTA

9. batas kewenangan
pengelolaan laut
kabupaten/kota, 1/3
batas laut propinsi

10. 10

11.  RZWP-3-K Kabupaten/Kota
RZWP-3-K Kabupaten/Kota merupakan arahan pemanfaatan sumber daya
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah Kabupaten/Kota.
 RZR Kabupaten / Kota
Rencana Zonasi Rinci Kab/Kota adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona
dan/atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di
dalam Rencana Zonasi WP3K kab/kota dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta
ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah
surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 RZR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
RZR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota merupakan rencana zonasi rinci
pada bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang
diprioritaskan pengembangannya, karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya,
dan/atau lingkungan

12. HIRARKI RENCANA ALOKASI RUANG KETERANGAN
RZWP3K 1. Zona dan / Sub Zona (disertai dengan
Kab/Kota pada Kawasan arahan sub zona pada
Pemanfaatan Umum setiap kawasan)
2. Kawasan Konservasi
3. KSNT
4. Alur Laut
RZR Kab/Kota 1. Peruntukan pada sub Arahan untuk daya
zona dukung, daya
2. Alur laut tampung,
pengendalian pada sub
zona

14. 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP3K
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Penetapan Kawasan Strategis WP3K
5. Arahan Pemanfaatan Ruang WP3K
6. Indikasi Program Utama
7. Rekomendasi terhadap RTRW
8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

15. 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP-3-K
“terjemahan dari visi dan misi pengembangan WP-3-K
dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi
ideal zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
diharapkan”
Tujuan penataan ruang WP3K adalah memberikan arahan:
1. perencanaan zonasi,
2. pemanfaatan zona dan
3. pengendalian pemanfaatan zona

16. Kebijakan penataan ruang WP3K digunakan sebagai dasar
untuk merumuskan arah pemanfaatan kawasan / zona pada
tingkat lebih detail dan penetapan arah pengendalian
pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi
Strategi penataan ruang WP-3-K merupakan penjabaran
masing-masing kebijakan penataan ruang WP3K kedalam
langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan
penataan ruang WP3K yang telah ditetapkan.

17. Contoh Kebijakan Penataan Ruang WP3K
Kebijakan penataan ruang WP3K meliputi:
1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri
perikanan dan maritim, serta pariwisata;
2. pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam
secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
3. pengembangan sistem pusat kegiatan kelautan dan
perikanan yang efisien dan efektif secara hirarkis;
4. pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana
wilayah;
5. Pengembangan sentra minapolitan; dan
6. peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi
bencana alam.

18. Contoh Strategi Penataan Ruang WP3K
Peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana
alam sebagaimana dimaksud ayat 6:
1. meningkatkan fungsi lindung seluruh kawasan konservasi di
WP3K Kabupaten;
2. meningkatkan kelestarian dan upaya penanggulangan
kerusakan kawasan pantai dan lahan mangrove;
3. melakukan pengawasan dan penataan pembangunan pada
kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan
Samudra Hindia;
4. mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi
resapan air kawasan lindung; dan

19. Rencana Struktur Ruang WP3K
“konstelasi ruang yang
terbentuk oleh adanya
hubungan dan keterkaitan antar
pusat-pusat “
Rencana struktur ruang meliputi
rencana sistem pusat
permukiman dan rencana
jaringan sistem prasarana.

20. Pusat kegiatan di WP3K merupakan simpul kegiatan
kelautan dan perikanan di WP3K yang diselaraskan
dengan pusat kegiatan di RTRW yang terdiri atas PKN,
PKW, PKSNT, PKL dan pusat-pusat lain yang wewenang
penentuannya ada pada pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Sistem jaringan prasarana WP3K meliputi alur
pelayaran, alur pipa bawah laut, alur kabel bawah laut,
yang mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan dan
memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di
WP-3-K.

21. Contoh Rencana Struktur
Rencana Struktur Ruang
WP3K Kab. Gresik

22. Rencana Pola Ruang WP3K
“rencana distribusi SINERGI
peruntukan ruang WP3K
yang meliputi rencana Kaw. Konservasi
peruntukan ruang untuk
fungsi konservasi, fungsi
Alur Laut
kawasan strategis
nasional tertentu, fungsi
pemanfaatan umum dan
fungsi alur laut” Kaw.
Pemanfaatan
Umum
KSNT

23. Contoh Pola Ruang
Pola Ruang WP3K Kab.
Gresik

24. Contoh: Ketentuan Alokasi Ruang dalam RZWP3K

26. 5. Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K
“perwujudan RZWP-3-K yang
dijabarkan kedalam indikasi program
utama penataan/pengembangan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dalam jangka waktu perencanaan 5
(lima) tahunan hingga akhir tahun
perencanaan (20 tahun)”

27. 6. Indikasi Program Utama
Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota meliputi :
1. Usulan program utama
2. Lokasi
3. Besaran
4. Sumber Pendanaan
5. Instansi Pelaksana
6. Waktu dan Tahapan
Pelaksanaan

28. 7. Rekomendasi terhadap RTRW
Hasil arahan rencana
zonasi digunakan
sebagai pertimbangan
didalam menetapkan
struktur dan pola ruang
RTRW

29. Substansi rekomendasi dapat meliputi usulan:
1. Penetapan struktur ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang terdiri dari penentuan pusat-pusat kegiatan WP-3-K serta
sistem jaringan infrastruktur di WP-3-K.
2. Penetapan pola ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
terdiri dari alokasi ruang di WP-3-K. Penetapan pola ini meliputi
wilayah perairan dan wilayah daratannya, sehingga tercipta
keserasian dan kesinambungan pembangunan di WP-3-K.
3. Penetapan KSNT dapat menjadi muatan yang direkomendasikan ke
dalam penentuan kawasan strategis kab/kota pada RTRW.
4. Penetapan Kawasan Strategis WP-3-K Kab/Kota dapat menjadi
muatan yang direkomendasikan ke dalam penentuan kawasan
strategis kab/kota pada RTRW.
5. Penetapan kawasan minapolitan merupakan pengembangan dalam
kawasan agropolitan pada RTRW Kab/Kota. Penetapan kawasan
minapolitan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi di dalam
menentukan pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang.

30. 8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan
Ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah adalah ketentuan yang
diperuntukan sebagai alat penertiban
penataan ruang WP3K, meliputi
pernyataan kawasan/ zona ketentuan
perizinan, ketentuan pemberian
insentif dan disinsentif, serta arahan
pengenaan sanksi dalam rangka
perwujudan rencana tata ruang
wilayah (RTRW).

32. PEMBELAJARAN RZWP3K

33. Alokasi ruang berdasarkan
kesesuaian lahan dan arahan
fungsinya

34. ARAHAN
PERUNTUKAN
ZONA
PERAIRAN ??

36. 36

38. RZ di Belanda
Multiuse Zone
38

39. RZ di Jerman
Marine Spatial
Planning in the
German EEZ
Multiuse Zone

40. Dit. Tata Ruang LP3K