Materi paparan musrenbang dari narasumber dirjen taru

1. Kedudukan RTRW Kabupaten/Kota
di Dalam Pembangunan daerah
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

2. 1. LATAR BELAKANG
 Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan DOB pemekaran dari Kabupaten
Musi Rawas (ditetapkan dengan UU No. 16 Tahun 2013 );
 Administrasi Musi Rawas Utara terdiri dari Kecamatan Rupit; Kecamatan
Rawas Ulu; Kecamatan Nibung; Kecamatan Rawas Ilir; Kecamatan Karang
Dapo; Kecamatan Karang Jaya; dan Kecamatan Ulu Rawas.
 Dalam Konstelasi Pengembangan Wilayah, RTRW Provinsi Sumatera
Selatan menetapkan Kecamatan Muara Rupit sebagai Pusat Kegiatan Lokal
(Potensi )
 Potensi Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain : Pertanian Tanaman
Pangan, Pertambangan : mineral, minyak dan gas, dan Wisata Alam pada
Kawasan Lindung (TNKS)
 Kabupaten Musi Rawas Utara perlu menyusun RTRWK sebagai acuan
dalam alat pengembangan dan pembangunan wilayah;
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa kabupaten diwajibkan menyusun perencanaan dan
tata ruang daerah.

3. Penataan Ruang VS Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah (regional development)
adalah upaya untuk memajukan tingkat
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
pada suatu wilayah dengan memanfaatkan semua
sumber daya yang ada secara optimal
Penataan ruang adalah alat atau instrumen
yang digunakan untuk mewujudkan
pengembangan wilayah
Penataan ruang terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu :
1. Perencanaan tata ruang wilayah
2. Pemanfaatan ruang atau implementasi rencana tata
ruang wilayah
3. Pengendalian pemanfaatan ruang

4. Kenapa Harus Memiliki RTRW ?
 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ps 14 menyatakan
bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 11 menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam
penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pelaksanaan
penataaan ruang wilayah kabupaten/kota dan pelaksanaan penataan
ruang kawasan strategis kabupaten/kota
 Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk
kepentingan Umum, ps 4 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan pada RTRW

5. Kapan RTRW Harus Selesai ?
 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 78 ayat 4c
mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah
disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau
pada bulan April 2010.
 Apa sanksinya bila pada bulan April 2010 penyesuaian RTRW
Kabupaten/Kota belum selesai?
Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis
kabupaten/kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat
terhambatnya pembangunan dan investasi
 Apakah penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota harus menunggu
penyesuaian RTRW Provinsi?
Tidak, kabupaten dan kota dapat maju terlebih dahulu, sepanjang
Gubernur memberikan rekomendasi

6. Bagaimana Proses Legalisasi
RTRW ?
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RTRW Kabupaten/Kota,
kemudian diajukan kepada Gubernur untuk diberi rekomendasi.
Sebelum diberi rekomendasi oleh Gubernur, materi muatan RTRW
terlebih dahulu akan diperiksa oleh BKPRD provinsi , tentang
kesesuaiannya terhadap materi muatan RTRW Provinsi
Dengan dilampiri Rekomendasi Gubernur RTRW Kabupaten/ Kota
kemudian diajukan kepada Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana
BKPRN.
Menteri PU, melalui Dirjen Penataan Ruang akan mengundang seluruh
anggota Tim Pelaksana BKPRN (32 instansi) untuk membahas materi
muatan RTRW Kabupaten/Kota
1 - 2

7. Bagaimana Proses Legalisasi
RTRW ?
Setelah semua masukan anggota Tim Pelaksanan BKPRN diakomodasi,
Menteri PU melalui Dirjen Penataan Ruang akan menerbitkan Surat
Persetujuan Substansi
Dengan Surat Persetujuan Substansi tersebut, kabupaten/kota dapat
mengajukan rapat pembahasan RTRW Kabupaten/Kota bersama
DPRD, dan sebelum disahkan menjadi Perda RTRW, terlebih dahlu
harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
Setelah hasil evaluasi Gubernur diakomodasi, Bupati/Walikota dapat
menetapkan Perda RTRWKabupaten/Kota
Diagram proses legalisasi selengkapnya terlampir
2 - 2

8. Bagaimana Materi Muatan RTRW
?
• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi
muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat :
1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota)
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota
• Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama
dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman
keduanya berbeda
1 - 2

9. Bagaimana Materi Muatan RTRW
?
• RTRW Kabupaten digambarkan pada peta skala 1: 50.000.
RTRW Kota digambarkan pada peta skala 1: 25.000 dan idealnya
digambarkan pada peta 1: 10.000.
• RTRW Kabupaten lebih menitikberatkan pada pemerataan
pengembangan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan urban-rural
linkage.
• RTRW Kota lebih menitikberatkan pengaturan pola ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan yang relatif lebih dinamis
• Materi muatan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dapat diikuti pada
Permen PU No. 16/ 2009 dan Permen PU No. 17/ 2009
2 - 2

10. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
1. Peta dasar untuk penyusunan RTRW umumnya sudah kada
luwarsa. Untuk RTRW Kota bahkan tidak tersedia pada skala
yang disyaratkan 1: 25.000.
Untuk itu penyusunan RTRW harus selalu diawali dengan
updating peta dasar yang sekaligus akan meng-update peta
penggunaan lahan. Updating peta dilakukan dengan
menggunakan citra satelit yang sesuai.
Untuk RTRW Kabupaten dapat digunakan citra satelit
ASTER dengan resolusi 15 m atau SPOT 5 dengan resolusi 10
m. Untuk RTRWKota dapat digunakan citra IKONOS dengan
resolusi 1m atau citra Quick Bird dengan resolusi 60 cm.

11. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
2. Salah satu amanat UU No. 26/2007 yang paling utama utama
adalah untuk mendasarkan penyusunan RTRW pada mitigasi
bencana.
Sehubungan dengan itu langkah awal dalam penyusunan
RTRW adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan rawan
bencana.
Selanjutnya kawasan rawan bencana harus diarahkan untuk
tidak dijadikan sebagai kawasan hunian dan bila sudah
terlanjur berkembang menjadi kawasan hunian, harus
diberlakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara
ketat

12. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
3. RTRW Kabupaten harus bersifat komplementer terhadap
RTRWProvinsi,
a. Rencana Struktur Ruang provinsi yang ada di wilayah
kabupaten sepenuhnya harus diadopsi di dalam Rencana
Struktur Ruang kabupaten.
b. Rencana Pola Ruang Kabupaten harus “duduk” di
dalam Rencana Pola Ruang Provinsi.
c. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diamanah
kan di dalam RTRW provinsi harus diterjemahkan menjadi
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di dalam
RTRW Kabupaten.

13. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
4. Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai
satu titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer
untuk RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten.
Suatu RTRW Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap
RTRW Provinsi apabila fungsi dan peranan yang diembankan
oleh RTRW Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara
nyata di dalam Tujuan, Kebijakan dan Strateginya
5. Agar Rencana Pola Ruang Kabupaten dapat “duduk” di atas
Rencana Pola Ruang Provinsi, sangat dianjurkan agar Rencana
Pola Ruang kabupaten disusun di atas peta Rencana Pola Ruang
Provinsi yang sudah di translasikan ke peta dasar kabupaten 1:
50.000

14. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
6. Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan Rencana
Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada Strategi
Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik ruang yang ada.
Demikian pula Rencana Struktur Ruang nya sepenuhnya bergantung
pada strategi penataan ruang dan kondisi fisik ruang yang ada.
7. Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten harus diperhatikan
prosentase kawasan hutan minimum dalam setiap DAS sebesar 30%
8. Dalam Rencana Pola Ruang Kota harus diperhatikan adanya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% , dengan proporsi 20% RTH publik
dan 10% RTH privat. Kuburan, sempadan sungai, dsb dapat dimasukan
sebagai bagian dari RTH publik

15. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
9. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang pada dasar
nya merupakan jiwa atau ruh dari pada RTRW, bukan sekedar
prolog. Disitulah ditentukan akan dibawa kemana kabupaten/
kota di masa datang
10. RTRW Kabupaten/Kota merupakan produk rencana tata ruang
yang bersifat operasional, sehubungan dengan itu Kebijakan
dan Strategi Penataan Ruangnya harus bersifat operasional.
11. Perbedaan kedalaman materi muatan RTRW Nasional,
Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR digambarkan sebagai
berikut,

16. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah bagian wilayah
kabupaten/kota yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan secara
khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana umum tata ruang,
oleh karena :
a. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong peranannya
di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau
b. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya agar
tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan, dan
c. Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam
rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang
Oleh karena itu penetapan kawasan strategis kabupaten/kota tidak harus
membagi habis seluruh wilayah kabupaten/kota, tapi cukup satu atau dua
kawasan saja yang dinilai benar-benar memiliki nilai strategis bagi
kabupaten/kota

17. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
13. Arahan Pemanfaatan Ruang pada dasarnya merupakan pedoman bagi
implementasi Rencana Tata Ruang dan akan menjadi lampiran dari Perda
RTRW yang menjadi pegangan dalam penyusunan RAPBD, sehubungan
dengan itu arahan pemanfaatan ruang harus disusun sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah yang sebenarnya bukan sekedar shopping list.
14. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari Ketentuan
Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perijinan, Ketentuan Insentif-
Disinsentif dan Arahan Sanksi, seharus nya sudah berisi dengan ketentuan-ketentuan
yang sudah operasional bukan hanya sekedar berisi definisi atau
pengertian. Ketentuan-ketentuan inilah yang akan menjadi instrumen hukum
di dalam Perda RTRW.
15. Dalam menyusun RTRW secara umum agar benar-benar memperhatikan dan
mengikuti ketentuan sektor terkait, seperti halnya sektor kehuranan,
pengairan, jalan, perhubungan dan lainnya.

18. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
16. Paduserasi kawasan hutan untuk Provinsi Sumatera Selatan
sudah terbit dengan keluarnya SK Kehutanan baru oleh karena
itu proses penyusunan substansi RTRW Kabupaten Muratara
akan lebih cepat memiliki Perda tentang RTRWKabupaten.

19. S e k i a n & T e r i m a K a s i h

21. Sosial-politik
Hankam
Kehutanan
Geologi tata lingk.
Pertanian
Transportasi
Kelembagaan
Urban design
Arsitektur
Sosial-Budaya

22. Bobot Materi Muatan RTRW
RTRW
NASIONAL
RTRW
PROVINSI
RTRW
KABUPATEN
RTRW
KOTA RDTR
Tujuan, Kebijakan &
Strategi
Rencana Struktur
Ruang
Rencana Pola Ruang
Arahan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

23. Bagaimana Menyelesaikan RTRW
?
• RTRW Kabupaten/Kota seharusnya segera diselesaikan.
Oleh karena RTRW Provinsi sudah mendapat persetujuan
substansi, proses legalisasi RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi
akan berjalan lebih cepat.
• Penyusunan RTRW dapat dimulai dengan mengaktifkan Tim
BKPRD, khususnya Pokja Perencanaan Tata Ruang yang
akan berperan sebagai Tim Pengarah.
• Selanjutnya harus dibentuk Tim Pelaksana yang bertugas
untuk menyusun RTRW. Tim Pelaksana ini bisa tim swakelola
yang beranggotakan staf SKPD yang dinilai memiliki
kemampuan untuk menyusun RTRW, atau konsultan
perencanaan yang dikontrak secara khusus.

24. Tahapa
n
Penyelesaian
RTRW
• Tahap Pertama
Tim Pelaksana bertugas untuk mengumpul kan data, melakukan
analisis tata ruang dan menyusun Profil Lengkap Tata Ruang
Kabupaten/Kota. Dari tahapan ini akan dihasilkan Buku Data
dan Analisis
• Tahap Kedua
berdasarkan Profil Lengkap Tata Ruang tersebut Tim Pengarah
merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
• Tahap Ketiga
sesuai dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi di atas, Tim
Pelaksana akan menyusun Rencana Struktur Ruang, Rencana
Pola Ruang dan menetapkan kawasan strategis kabupaten/kota.
Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dibahas oleh Tim Pengarah
yang kemudian disempurnakan oleh Tim Pelaksana
1 - 2

25. • Tahap Keempat
Tim Pelaksana menyusun konsep Arahan Pemanfaatan Ruang
dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kedua hal ini
sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kesiapan
pemerintah daerah untuk menerap kan aturan yang relatif tegas.
Karenanya perlu pembahasan yang matang. Produk tata ruang
yang dihasilkan pada tahap keempat ini adalah Buku RTRW dan
Album Peta RTRW.
• Tahap kelima
Tim Pelaksana menuangkan Buku RTRW ke dalam Buku
Rancangan Perda RTRW. Untuk itu Tim Pelaksana harus
didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk
menyusun Legal Drafting yang baik.
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota selesai dan dapat
diajukan ke BKPRD Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan
rekomendasi Gubernur
Tahapa
n
Penyelesaia
n
RTRW
2 - 2

26. PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG LEBIH JELAS ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
NEGARA
WEWENANG
PEMERINTAH
WEWENANG
PEMERINTAH
PROVINSI
WEWENANG
PEMERINTAH
KAB./KOTA
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan
penataan ruang nasional, provinsi, & kabupaten/kota
pelaksanaan penataan ruang nasional
pelaksanaan penataan ruang kws strategis nasional
kerja sama penataan ruang antar negara & fasilitasi
antarprovinsi
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan
penataan ruang provinsi & kabupaten/kota
pelaksanaan penataan ruang provinsi
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
provinsi
kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan
fasilitasi antarkabupaten/kota
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan
penataan ruang kab/kota
pelaksanaan penataan ruang kab/kota
pelaksanaan penataan ruang kws strategis kab/kota
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota
Pasal 8
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 7
Negara menyelengga-rakan
penataan ruang
untuk sebesar-besarnya
kemakmuran
raktyat
Pasal 8 &
9
Dalam melaksanakan
tugasnya, negara
memberikan
kewenangan
penyelenggaraan
penataan ruang kepada
Pemerintah dan
pemerintah daerah

27. PENGATURAN DAN
PEMBINAAN TINGKAT
PROVINSI
PENGATURAN DAN
PEMBINAAN TINGKAT
NASIONAL
Pelaksanaan
PERENC. TR
NASIONAL
PEMANF. RUANG
NASIONAL
PENGENDALIAN
PEMANF. RUANG
NASIONAL
Pelaksanaan
PERENC. TR
PROVINSI
PEMANF. RUANG
PROVINSI
PENGENDALIAN
PEMANF. RUANG
PROVINSI
PENGATURAN, DAN
PEMBINAANTINGKAT
KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan
PERENC. TR
KAB./KOTA
PEMANF. RUANG
KAB./KOTA
PENGENDALIAN
PEMANF. RUANG
KAB./KOTA
PENGAWASAN
PENGAWASAN PENGAWASAN
PERAN MASYARAKAT
2… Lanjutan

28. KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA
ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI
STRATEGIS KAWASAN
PR Berdasarkan Administrasi
(Mempertegas aspek kewenangan
penyelenggaraan)
PR Wilayah Nasional
PR Wilayah Provinsi
PR Wilayah Kabupaten
PR Wilayah Kota
PR Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan
(Kawasan yang secara spesifik berpengaruh
besar terhadap pencapaian tujuan PR)
Kawasan Strategis Nasional
Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan Strategis Kota
Kewenangan
Pem. Pusat
Pem. Provinsi
Pem. Kabupaten
Pem. Kota
PR Berdasarkan
Fungsi Utama
(Ruang yang dapat
dimanfaatkan Dan
ruang yang dijaga
untuk dilindungi
Dan melindungi)
Kawasan
Lindung
Kawasan
Budidaya
PR Berdasarkan
Kegiatan Kawasan
(Untuk
meningkatkan
keseimbangan
pembangunan)
Kawasan
Perkotaan
Kawasan
Perdesaan
PR Berdasarkan
Sistem
(Fungsi-fungsi
kewilayahan)
Sistem Wilayah
Sistem Internal
Perkotaan
Pasal 5
19

29. • Produk perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapi
dengan pengaturan zonasi sebagai pedoman perijinan.
PERKOTAAN WILAYAH
RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM
WIL KABUPATEN
RTRW KOTA
RTR BAGIAN WIL KOTA
PENGUATAN ASPEK
PERENCANAAN
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KOTA
3… Lanjutan

30. 3…Lanjutan

31. Prosentase Hutan Minimum 30%
• UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 17 ay 5 menyatakan bahwa
luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).
• Apakah kabupaten yang memiliki kawasan hutan lebih besar dari 30%
boleh menguranginya hingga sampai dengan 30%? Untuk menjawabnya:
a. Pertama harus diingat bahwa 30% luas kawasan hutan adalah dari
luas DAS bukan dari luas wilayah administratif
b. Di dalam suatu DAS sebagian besar kawasan hutan sebaiknya
berada di bagian hulu yang merupakan daerah resapan air, dan
sebagian lainnya di kawasan pantai untuk menjaga keanekaragaman
hayati pesisir dan melindungi pantai dari abrasi
• Hal ini menyebabkan akan ada kabupaten di bagian hulu sungai yang
memiliki kawasan hutan jauh di atas 30% dan harus tetap
mempertahankannya -> Kabupaten Konservasi

32. SIKLUS HIDROLOGI PADA SUATU DAERAH ALIRAN SUNGAI
Arus antara
Aliran Permukaan
Pelepasan air tanah
Peresapan
evapotranspirasi
Permukaan Air
Tanah

33. KOMPENSASI
• Kabupaten konservasi harus konsisten untuk terus menjaga luasan dan
kelestarian kawasan hutannya. Secara langsung hal ini akan menambah
beban biaya dan selain itu juga akan mengurangi peluang untuk
mengembangkan lahan usaha bagi penghidupan masyarakatnya.
• Di sisi lain kabupaten/kota yang berada di bagian hilir akan menikmati
manfaat yang sangat besar, antara lain terjaminnya ketersediaan air baku
tahun dan terbebas dari ancaman bencana banjir di musim hujan
• Untuk itu kabupaten konservasi seharusnya mendapat kompensasi dari
kabupaten/kota yang berada di bagian hilir yang menikmati semua manfaat
di atas.
• Bentuk dan besaran kompensasi ini seharusnya sudah diatur dalam RTRW
Provinsi

34. PENGATURAN PENATAAN
RUANG

35. Pengaturan Penataan Ruang
(PP 15 Th 2010)
Pengaturan
oleh: • PP (RTRWN & Peraturan Pelaksanaan
Pemerintah
Pemerintah
Daerah Provinsi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
UUPR)
• Perpres (RTR Pulau & RTR KSN)
• Permen (Pedoman PR)
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP,
arahan PZ Prov)
• Pergub (ketentuan Perizinan, bentuk &
besaran insentif-disinsentif, sanksi
adm, juklak)
• Perda Kabupaten/ Kota (RTRWK, RTR
KSK, RDTR+PZ Kab/Kota)
• Perbup/Perwali (Ketentuan Perizinan,
bentuk & besaran insentif-disinsentif,
sanksi adm)
Peraturan lain bidang Penataan
Ruang sesuai kewenangan
Penyusunan dan
Penetapan:

36. Pembinaan Penataan Ruang
(PP 15 Th 2010)
Ruang Lingkup Pembinaan PR Bentuk dan Tata Cara
Pemerintah
Pemerintah
Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Masyarakat
 Koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang
 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang
penataan ruang
 Pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan penataan ruang
 Pendidikan dan pelatihan
 Penelitian dan pengembangan
 Pengembangan sistem informasi
dan komunikasi penataan ruang
 Penyebarluasan informasi
penataan ruang kepada
masyarakat
 Pengembangan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat
melalui

37. Bentuk & Tata Cara Pembinaan Penataan
Ruang (PP 15 Th 2010)
N
O
BENTUK TATA CARA
1 Koordinasi Penyelenggaraan PR Tata cara koordinasi diatur dgn perpres
2 Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR Melalui media tatap muka & media elektronik
3 Pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, & memberikan
penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan PR
4 Pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan & Fasilitasi diklat, penyusunan
program diklat, penerapan sistem sertifikasi
5 Penelitian dan pengembangan Pengembangan IPTEK bidang PR
6 Pengembangan sistem informasi &
komunikasi
Penyediaan basis data & informasi &
pengembangan jaringan sistem elektronik
7 Penyebarluasan informasi PR kepada
masyarakat
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yg
mudah diakses masyarakat
8 Pengembangan kesadaran & tanggung
jawab masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok
masyarakat , penyediaan unit pengaduan

38. Pembinaan oleh Ditjen Penataan
Ruang

39. Prosedur Penyusunan RTR
(PP 15 Th 2010)
Proses Penyusunan
RTR
Pelibatan peran
masyarakat dlm
perumusan konsepsi
RTR
Pembahasan
Rancangan RTR oleh
pemangku
kepentingan
Persiapan
penyusunan RTR
Pengumpulan data
Pengolahan & analisis
data
Perumusan konsepsi
RTR
Penyusunan
Rancangan Per-UU-an
ttg RTR

40. Prosedur Penetapan Perda RTR
(PP 15 Th 2010)
NASIONAL
RTRW Nasional
RTR
Pulau/Kepulauan
RTR KSN
PROVINSI
RTRW Provinsi
RTR KSP
KAB/KOTA
RTRW Kab/Kota
RTR KSK
Peraturan Zonasi
Pembahasan antar-instansi utk RTR
kewenangan Pemerintah Pusat
Pembahasan antar-instansi dan
antar daerah dgn DPRD utk RTR
kewenangan Pemerintah Daerah
NASIONAL
PP
Perpres
PROVINSI
Perda Provinsi
KAB/KOTA
Perda
Kabupaten/Kota

41. BagianWilayah Kabupaten/Kota yg Perlu
Disusun RTR (PP 15 Th 2010)
Kabupaten Kota
RDTR
Disusun pada bagian wilayah kab/kota yg ditetapkan
dlm RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah
RTR ditetapkan
Dapat disusun pada prioritas pmbangunan baru
(paling lama 24 bulan setelah ditetapkan)
RTBL
Disusun pada zona-zona yg penanganannya
diprioritaskan dlm RDTR

42. Sanksi Pelanggaran Penataan Ruang (PP 15
KRITERIA PENGENAAN
SANKSI
BENTUK TATA CARA
• Besar ata kecilnya
dampak yg
ditimbulkan
• Nilai manfaat
pemberian saksi yg
diberikan
• Kerugian Publik yg
ditimbulkan
Peringatan tertulis Penerbitan surat peringatan tertulis
Penghentian sementara kegiatan Penerbitan SK Penghentian Kegiatan, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Pengentuan sementara pelayanan
umum
Penerbitan SK Penghentian Sementara
Pelayanan Umum kpd pelanggar, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Penutupan Lokasi Penerbitan SK Penutupan Lokasi, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Pencabutan Izin Penerbitan SK Pencabutan Izin, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Pembatalan Izin Penerbitan SK Pembatalan Izin, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Pembongkaran Bangunan Penerbitan SK Pembongkaran, stlh
peringatan tertulis diabaikan
Pemulihan Fungsi Ruang Penerbitan SK Pemulihan Fungsi Ruang,
stlh peringatan tertulis diabaikan
Denda Administratif Dpt dikenakan bersama dgn sanksi lain
atau tersendiri
Th 2010)