Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.

1. 1
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG
RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR
PULAU PAPUA
Oleh:
Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional
Ambon, 1 Oktober 2013

2. Kerangka Sosialisasi

4. 1 RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Pasal 14 ayat 3 huruf a )
2 Rencana tata ruang Pulau disusun sbg perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang (Penjelasan Pasal 14 ayat
4)
3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pasal 21 Ayat 1)
DASAR HUKUM: AMANAT UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG
 PENGERTIAN
Rencana tata ruang pulau/kepulauan merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang
meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem (PP No 15 Tahun 2010)
AMANAT PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRWN:
1 RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat 1 huruf a )
2 Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan,
Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. (Pasal 123 ayat 2)
3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pasal 123 Ayat 4)
Pengertian dan Dasar Hukum

5. RPJPN
(2005-2025)
RPJMN
(2010-2014)
Harus Memperhatikan
Pasal 19 UUPR
Menjadi Pedoman
Pasal 20 ayat (2) UUPR
• RTRWN
• RTR PULAU/KEPULAUAN
• RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Menjadi Pedoman
Pasal 20 ayat (2) UUPR
Menjadi Acuan
Pasal 22 ayat (1) huruf a UUPR
Pasal 25 ayat (1) huruf a UUPR
• RTRW PROVINSI
• RTRW KAB / KOTA
RPJP Prov. RPJM Prov.
RPJP
Kab/Kota
RPJM
Kab/Kota
Kedudukan RTR Pulau/Kepulauan

6. Peran dan Fungsi RTR Pulau/Kepulauan
RTR PULAU/KEPULAUAN
PERAN:
a) sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan
sinkronisasi program pembangunan wilayah;
b) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang
FUNGSI:
Sebagai pedoman untuk:
a) penyusunan rencana pembangunan;
b) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d) penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

7. KETENTUAN UMUM, LINGKUP PENGATURAN, PERAN & FUNGSI
STRATEGI OPERASIONALISASI RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KEPULAUAN MALUKU
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Zonasi, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, dan Sanksi)
PERAN MASYARAKAT
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
KEPULAUAN MALUKU
KETENTUAN PERALIHAN
LAMPIRAN
(PETA STRUKTUR RUANG, PETA POLA RUANG, DAN INDIKASI PROGRAM)
Muatan Raperpres RTR Pulau/Kepulauan
KETENTUAN PENUTUP
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

11.  Memiliki sumber daya kelautan yang potensial;
 Belum didukung dengan pengembangan industri
pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang
optimal;
 Potensi sumber daya lainnya, yaitu kelapa, belum
optimal pengembangannya;
 Perlu optimalisasi peningkatan produksi dan industri
pengolahan hasil sumber daya alam;
 Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur
pendukung ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, listrik,
dan telematika.
1. Optimalisasi Pengembangan
Sektor dan Komoditas Unggulan
Merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau
besar dan kecil dalam kesatuan Gugus Pulau dengan
luas lautan yang lebih besar dari daratan;
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat,
laut, dan udara belum optimal untuk dapat
menghubungkan antarGugus Pulau, antarpusat
kegiatan, dan antara pusat-pusat kegiatan dengan
kawasan penghasil sumber daya.
2. Peningkatan aksesibilitas dan
keterhubungan antarpulau

12.  Memiliki kawasan perbatasan yang perlu ditingkatkan
fungsinya sebagai beranda depan negara dan pintu
gerbang internasional;
 Akses penduduk pada sarana dan prasarana masih
rendah;
 Pembangunan tidak hanya diarahkan pada pulau-
pulau besar tetapi termasuk pula pada pulau-pulau
kecil berpenghuni, dengan tetap mempertimbangkan
kawasan bencana pada Kepulauan Maluku.
Tingginya perambahan hutan dan perusakan atau
gangguan lingkungan, baik di daratan maupun laut;
Potensi keanekaragaman hayati kelautan merupakan
aset yang harus dilindungi karena menjadi bagian
potensi dunia;
Ketersediaan sumber daya pertambangan mineral,
minyak dan gas bumi serta kehutanan harus
dimanfaatkan secara arif dengan mempertimbangkan
daya dukung lingkungan dan ekosistem wilayah
Kepulauan Maluku;
Pengembangan pusat-pusat kegiatan harus dilakukan
dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan
rawan bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi
bencana.
3. Pembangunan wilayah perbatasan,
tertinggal dan pulau terpencil
4. Konservasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup dan mitigasi bencana

13. 1. Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;
2. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata,
pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas
pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan
Pulau Kecil;
3. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia
sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral
Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan
Maluku;
4. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus
Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang
berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
5. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan
pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan
Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.
Untuk Mewujudkan:

14. Lumbung ikan nasional yang berkelanjutanTujuan 1
1. pengembangan dan rehabilitasi kawasan
perikanan tangkap dan perikanan budi
daya sebagai kawasan minapolitan
2 Kebijakan
2. pengembangan pusat industri serta jasa
perikanan dan kelautan berskala
internasional
1. mengembangkan Kawasan Andalan
dengan sektor unggulan perikanan
sebagai kawasan minapolitan yang
berkelanjutan;
2. mempertahankan, memelihara, dan
merehabilitasi ekosistem
terumbukarang dan kawasan pantai
berhutan bakau sebagai kawasan
pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil
laut lainnya yang potensial;
3. memantapkan dan/atau
mengembangkan pelabuhan
perikanan, pelabuhan laut, dan lintas
penyeberangan;
4. meningkatkan keterkaitan sentra
produksi perikanan dengan kawasan
perkotaan nasional.
9 Strategi
1. mengembangkan kawasan peruntukan
industri pengolahan hasil perikanan dan
kelautan bernilai tambah tinggi dan
berdaya saing;
2. mengembangkan pusat jasa di bidang
perikanan dan kelautan;
3. mengembangkan kawasan industri
perkapalan;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas
jaringan energi, jaringan telekomunikasi,
dan jaringan sumber daya air pada
kawasanperuntukan industri dan/atau
kawasan perkotaan nasional yang berfungsi
sebagai pusat industri hilir pengolahan
perikanan dan/atau industri perkapalan;dan
5. mengembangkan prasarana dan sarana
transportasi serta pemasaran hasil produksi
perikanan dan kelautan ke pasar nasional
dan internasional.

15. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak
dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Tujuan 2
5 Kebijakan
1.mengembangkan secara terbatas zona
pemanfaatan untuk pariwisata berbasis
ekowisata, wisata budaya, dan wisata
bahari pada kawasan konservasi;
2.mengembangkan kawasan peruntukan
pariwisata berbasis ekowisata, wisata
budaya, dan wisata bahari;
3.mengembangkan kawasan perkotaan
nasional sebagai pusat pengembangan
pariwisata berbasis ekowisata, wisata
budaya, dan wisata bahari; dan
4.mengembangkan prasarana dan sarana
transportasi untuk meningkatkan
keterkaitan antarkawasan peruntukan
pariwisata serta kawasan peruntukan
pariwisata dengan kawasan perkotaan
nasional.
12 Strategi
1.mengembangkan kawasan peruntukan
pertambangan minyak dan gas bumi
lepas pantai secara terkendali; dan
2.mengembangkan pusat industri
pengolahan hasil pertambangan minyak
dan gas bumi lepas pantai.
1. pengembangan pusat pariwisata
berbasis ekowisata, wisata budaya,
dan wisata bahari
2. pengembangan pusat pengelolaan
sumber daya minyak dan gas bumi
lepas pantai

16. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak
dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan
dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Tujuan 2
5 Kebijakan
1. mengembangkan dan
merehabilitasi kawasan
peruntukan pertanian
untuk kegiatan
perkebunan dengan
komoditas pala,
cengkeh, kelapa, dan
kakao;
2. mengembangkan
kawasan perkotaan
nasional sebagai pusat
industri pengolahan
hasil perkebunan; dan
3. mempertahankan dan
merehabilitasi kawasan
perkebunan sagu untuk
mendukung
kemandirian pangan.
12 Strategi
1. mempertahankan dan
merehabilitasi kawasan
peruntukan hutan dengan
memperhatikan
kesejahteraan
masyarakat.
3. pengembangan dan
rehabilitasi sentra
perkebunan
4. pemertahanan dan
rehabilitasi sentra
kehutanan
5. pengendalian dan
rehabilitasi sentra
pertambangan mineral
1. merehabilitasi sentra
produksi komoditas
unggulan
pertambangan mineral ;
dan
2. mengendalikan
perkembangan kawasan
peruntukan
pertambangan mineral
yang berpotensi
merusak lingkungan dan
mengancam keberadaan
Pulau Kecil.

17. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari
Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku
Tujuan 3
4 Kebijakan
1.mengembangkan pengelolaan dan
mempertahankan kawasan
konservasi di laut yang memiliki
keanekaragaman hayati tinggi;
2.mengendalikan pemanfaatan sumber
daya alam pada kawasan yang
termasuk dalam Segitiga Terumbu
Karang; dan
3.mengendalikan perkembangan
kegiatan budi daya dan transportasi
perairan yang berpotensi merusak.
10 Strategi
1. mengendalikan perkembangan
kegiatan budi daya dan aktivitas
transportasi pada Koridor Ekosistem;
dan
2. mengembangkan prasarana penanda
keberadaan Koridor Ekosistem.
1. penetapan dan pelestarian kawasan
konservasi di laut yang memiliki
keanekaragaman hayati tinggi
2. pengendalian wilayah perairan di
sekitar Koridor Ekosistem

18. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari
Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku
Tujuan 3
4 Kebijakan
1. melestarikan kawasan suaka alam
dan pelestarian alam dalam kesatuan
Gugus Pulau;
2. mempertahankan luasan dan
merehabilitasi kawasan bervegetasi
hutan tetap yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; dan
3. meningkatkan perlindungan fungsi
ekologis kawasan peruntukan hutan
terutama di Pulau Kecil.
10 Strategi
1. mengendalikan kegiatan budi daya
yang berpotensi merusak fungsi
kawasan hutan lindung untuk menjaga
ketersediaan air; dan
2. mengendalikan pemanfaatan ruang di
sekitar kawasan suaka alam dan
pelestarian alam yang berpotensi
mengganggu dan/atau merusak
fungsi kawasan.
3. pemertahanan luasan dan rehabilitasi
kawasan berfungsi lindung yang
terdegradasi
4. pengendalian kegiatan budi daya yang
berpotensi merusak kawasan berfungsi
lindung

19. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan
permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Tujuan 4
6 Kebijakan
1. mengembangkan jaringan energi
berbasis teknologi mikrohidro,
tenaga angin, tenaga surya, dan
tenaga panas bumi;
2. mengembangkan jaringan terestrial
danjaringan satelit;
3. mengembangkan prasarana
penyediaan air baku dengan
penerapan teknologi penggunaan
air laut; dan
4. mengembangkandan memelihara
prasarana sumber daya air skala
regional atau skala pulau.
17 Strategi
1. mengembangkan jaringan jalan
nasional yang terpadu dengan lintas
penyeberangan pada pulau-pulau
dalam Gugus Pulau; dan
2. mengembangkan jaringan jalan yang
terpadu dengan pelabuhan dan
bandar udara.
1. pengembangan jaringan energi, jaringan
telekomunikasi, danjaringan sumber daya
air berbasis teknologi terapan dan
masyarakat
2. pengembangan jaringan jalan yang
terpadu dengan jaringan transportasi
penyeberangan, pelabuhan, dan bandar
udara berbasis Gugus Pulau

20. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan
permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Tujuan 4
6 Kebijakan
1. mengembangkan dan/atau
memantapkan Pelabuhan Utama dan
Pelabuhan Pengumpul; dan
2. mengembangkan dan/atau
memantapkan Bandar Udara
Pengumpul dengan Skala Pelayanan
Tersier.
17 Strategi
1. mengembangkan prasarana dan
sarana penyeberangan untuk melayani
lintas penyeberangan ke Pulau Kecil
berpenghuni;
2. mengembangkan bandar udara yang
melayani angkutan udara keperintisan;
3. mengembangkan jaringan
transportasi antarmoda yang
menghubungkan Pulau Kecil
berpenghuni dengan kawasan
perkotaan nasional; dan
4. mengembangkan jaringan jalan
nasional yang terpadu dengan
dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.
3. pengembangan prasarana transportasi
laut dan udara yang berfungsi sebagai
Pintu Jamak
4. pengembangan jaringan transportasi
untuk membuka keterisolasian wilayah

21. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan
permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Tujuan 4
6 Kebijakan
1. mengendalikan pemanfaatan ruang
yang berada di kawasan rawan
bencana tanah longsor, gelombang
pasang, banjir, letusan gunung
berapi, gempa bumi, dan tsunami;
dan
2. mengendalikan alih fungsi dan
merehabilitasi kawasan pantai
berhutan bakau di kawasan
perkotaan nasional.
17 Strategi
1. mengembangkan dan merehabilitasi
prasarana dan sarana yang adaptif
terhadap dampak bencana tanah
longsor, gelombang pasang, banjir,
letusan gunung berapi, gempa bumi,
dan tsunami;
2. mengembangkan sistem peringatan dini
pada kawasan rawan tanah longsor,
gelombang pasang, banjir, letusan
gunung berapi, gempa bumi, dan
tsunami; dan
3. mengembangkan dan merehabilitasi
tempat dan jalur evakuasi pada kawasan
rawan tanah longsor, gelombang
pasang, banjir, letusan gunung berapi,
gempa bumi, dan tsunami.
5. pengendalian perkembangan
kawasan permukiman perkotaan yang
berada di kawasan rawan bencana
6. pengembangan serta rehabilitasi
prasarana dan sarana mitigasi dan
adaptasi bencana

22. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang
internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan
Negara Palau
Tujuan 5
2 Kebijakan
1. mempercepat pengembangan PKSN
sebagai pusat pengembangan
ekonomi, pintu gerbang internasional,
dan simpul transportasi, serta pusat
promosi dan pemasaran ke negara
yang berbatasan;
2. mengembangkan sentra produksi
berbasis sumber daya alam potensial
dengan memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;
dan
3. mengembangkan kawasan pertahanan
dan keamanan negara sebagai
perwujudan kedaulatan negara.
8 Strategi
1. membangun dan memelihara mercusuar
dan/atau sarana penanda di 19 (sembilan
belas) PPKT;
2. mengembangkan prasarana dan sarana
transportasi penyeberangan yang dapat
meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni;
3. menyediakan dan meningkatkan prasarana
dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan
air baku pada PPKT berpenghuni;
4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga
angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik
tenaga angin-surya (hybrid) untuk
memenuhi kebutuhan energi PPKT
berpenghuni; dan
5. mengembangkan jaringan telekomunikasi
pada PPKT berpenghuni.
1. percepatan pengembangan Kawasan
Perbatasan dengan pendekatan pertahanan
dan keamanan, kesejahteraan masyarakat,
serta kelestarian lingkungan hidup
2. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan
belas) PPKT sebagai titik-titik garis
pangkal Kepulauan Indonesia

24. Pulau Papua terdiri
dari 2 Provinsi yaitu
Provinsi Papua Barat
dan Provinsi Papua.
• Provinsi Papua
Barat terdiri dari
12 Kabupaten dan
1 Kota.
• Provinsi Papua
terdiri dari 28
Kabupaten dan 1
Kota.

25. Arah Pengembangan
• Pulau Papua sebagai pusat
pengembangan wilayah
• Pulau Papua sebagai kawasan
berfungsi lindung paling sedikit
70% (tujuh puluh persen) dari
luas Pulau
• Pulau Papua sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis
pertanian, perikanan, pariwisata,
serta pertambangan
• Pulau Papua sebagai beranda
depan dan pintu gerbang
internasional
• Yang semuanya itu berbasis
Kampung Masyarakat Adat
1. Optimalisasi pengembangan
sektor dan komoditas unggulan
2. Pengembangan Wilayah Papua
belum mempertimbangkan
Kampung Masyarakat Adat
3. Pengamanan dan peningkatan
kesejahteraan di wilayah
perbatasan, tertinggal dan
bencana
4. Meningkatnya kebutuhan
ketahanan pangan
5. Keragaman hayati wilayah
Papua dan Mitigasi Bencana

26. Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan Pulau
Papua sebagai :
1. pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat
Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal ;
2. kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman
hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu
Karang (Coral Triangle);
3. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan,
pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan
prinsip berkelanjutan; dan
4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang
internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini,
Negara Palau, dan Negara Australia

27. TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI
PENATAAN RUANG
TUJUAN 1 Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung
prasarana dan sarana yang handal
5 KEBIJAKAN
20 STRATEGI
1.pengintegrasian kawasan Kampung
Masyarakat Adat dalam
pengembangan wilayah Pulau Papua
1. mengembangkan kawasan Kampung
Masyarakat Adat;
2. memberdayakan kawasan Kampung
Masyarakat Adat dalam pengelolaan
Kawasan Lindung;
3. mengintegrasikan Kampung Masyarakat
Adat dalam pengembangan sentra
produksi, kawasan perkotaan nasional,
serta prasarana dan sarana wilayah; dan
4. mengembangkan prasarana dan sarana
dasar berbasis Kampung Masyarakat
Adat untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia.
2. pengembangan Klaster
1. mengembangkan kawasan
peruntukan pertanian yang didukung
dengan pengembangan potensi
kearifan lokal
2. mengembangkan kawasan
peruntukan perkebunan
3. mengembangkan kawasan
peruntukan pertambangan mineral
4. mengembangkan kawasan
peruntukan perikanan dan
perkebunan
5. mengembangkan kawasan
peruntukan pertambangan minyak dan
gas bumi
3.pengembangan Pusat Klaster
1.mengembangkan kawasan perkotaan
nasional sebagai Pusat Klaster;
2.mendorong pengembangan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat
industri komoditas unggulan; dan
3.mengembangkan prasarana dan sarana
perkotaan untuk mendukung kegiatan
industri pengolahan serta perdagangan
dan jasa

28. Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung
prasarana dan sarana yang handal
1. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan
sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah
longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi,
gempa bumi, dan tsunami;
2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan
permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di
kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang
pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan
tsunami;
3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur
evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan
dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana
banjir, gempa bumi dan tsunami; dan
4. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan
permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat
pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang
pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan
tsunami.
1. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan
sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik
kawasan;
2. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
3. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi
sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang
melayani angkutan keperintisan; dan
4. mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi
sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses
Kampung Masyarakat Adat.
TUJUAN 1
5 KEBIJAKAN
20 STRATEGI
4.pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan
sarana mitigasi dan adaptasi bencana
5. pengembangan jaringan transportasi untuk
meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan
nasional
TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI
PENATAAN RUANG

29. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas
Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari
Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)
1. pemantapan kawasan berfungsi
lindung dan rehabilitasi kawasan
berfungsi lindung yang terdegradasi
3. pemertahanan dan pelestarian
kawasan perairan yang memiliki
nilai ekologis tinggi
2 pemertahanan kawasan hutan yang
bervegetasi sesuai dengan
ekosistemnya
1. mempertahankan dan merehabilitasi
fungsi ekologis kawasan suaka alam dan
pelestarian alam dengan memperhatikan
keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
2. melestarikan kawasan karst sebagai
tempat penyimpanan cadangan air tanah
dan perlindungan keanekaragaman
hayati; dan
3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa
lingkungan pada kawasan suaka alam
dan pelestarian alam
1. mempertahankan dan meningkatkan fungsi
ekologis kawasan hutan lindung dengan
memperhatikan keberadaan Kampung
Masyarakat Adat;
2. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan
lindung dan kawasan peruntukan hutan
melalui mekanisme jasa lingkungan;
3. mempertahankan, merehabilitasi, dan
meningkatkan fungsi kawasan peruntukan
hutan untuk meningkatkan kesejahteraan
Kampung Masyarakat Adat; dan
4. mengendalikan alih fungsi kawasan
peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya
nonhutan
1.mempertahankan dan merehabilitasi
kawasan konservasi perairan;
2.mengembangkan wilayah perairan yang
merupakan bagian dari Segitiga Terumbu
Karang dengan memperhatikan
kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat
di Wilayah Pesisir; dan
3.mengendalikan kegiatan budi daya di laut
yang mengancam keanekaragaman
hayati laut
TUJUAN 2
3 KEBIJAKAN
10 STRATEGI
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA

30. Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta
pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan
2. pengembangan kawasan
pertanian berbasis tanaman pangan
lokal
3. pengembangan kawasan minapolitan
1. mengembangkan sentra pertanian
tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan yang didukung industri
pengolahan ramah lingkungan;
2. mengembangkan pusat penelitian dan
pengembangan produksi hasil pertanian
tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan;
3. mengembangkan sentra produksi hasil
pertanian tanaman pangan, perkebunan,
dan peternakan dengan memperhatikan
keberadaan Kawasan Lindung dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan; dan
4. mengembangkan prasarana sumber daya
air untuk meningkatkan luasan kawasan
pertanian tanaman pangan
1. mengembangkan sentra produksi
tanaman pangan lokal; dan
2. mengembangkan pusat industri
pengolahan dan jasa hasil pertanian
tanaman pangan lokal yang didukung
prasarana dan sarana distribusi
1. mengembangkan kawasan peruntukan
industri berbasis komoditas perikanan;
2. mengembangkan kawasan peruntukan
perikanan yang dilengkapi prasarana dan
sarana dengan memperhatikan
kesejahteraan Kampung Masyarakat
Adat; dan
3. mengembangkan sentra perikanan
tangkap dan budi daya yang didukung
teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan
TUJUAN 3
5 KEBIJAKAN
16 STRATEGI
1. pengembangan kawasan Merauke
sebagai pusat pertanian tanaman
pangan, perkebunan, dan peternakan
berbasis bisnis
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA

31. Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta
pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan
1. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan pariwisata;
2. mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas
pariwisata; dan
3. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk
meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara
kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional
1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan
pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil
pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang di dukung
penggunaan teknologi tinggi padat modal dan pengelolaan limbah
industri terpadu;
3. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan
pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
dan
4. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambang
mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan
berfungsi lindung.
TUJUAN 3
5 KEBIJAKAN
16 STRATEGI
4. pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis
cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta
ekowisata
5. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan
pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA

32. Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang
internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Republik Palau, dan
Negara Australia
1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat
pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional,
simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke
negara yang berbatasan;
2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya
alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup; dan
3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan
negara sebagai perwujudan kedaulatan negara
4. meningkatkan pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan
Perbatasan
1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana
penanda
2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi
penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT
berpenghuni
3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk
pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni;
4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB),
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik
tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi
PPKT berpenghuni; dan
5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT
berpenghuni
TUJUAN 4
2 KEBIJAKAN
8 STRATEGI
1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan
dengan pendekatan pertahanan dan keamanan,
kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan
hidup
2. pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) Pulau Kecil terluar
sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA

33. 33
 Strategi Operasionalisasi Struktur Ruang
 Strategi Operasionalisasi Pola Ruang
STRATEGI OPERASIONALISASI
PENATAAN RUANG

34. 34

35. Menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKSN (Pusat Kegiatan
Strategis Nasional) sebagai pusat-pusat kegiatan
yang terintegrasi dalam kesatuan Gugus Pulau
1. Sistem Perkotaan Nasional
Sistem jaringan transportasi nasional;
Mengembangkan jaringan transportasi darat, laut
dan udara yang mendukung pengembangan Pintu
Jamak pada pusat-pusat kegiatan
2. Sistem Jaringan Prasarana
Mengembangkan sarana dan prasarana energi
berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga
surya, dan tenaga panas bumi
3. Sistem Jaringan Energi Nasional
Mengembangkan dan meningkatkan jaringan
terestrial dan satelit yang melayani pusat perkotaan
nasional dan kawasan andalan di Kepulauan Maluku
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional
Mendayagunakan sumber air berbasis wilayah sungai
dan mengembangkan prasarana sumber daya air
untuk mendukung penyediaan air baku dan
pengembangan kawasan andalan
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

37. 1. Sistem Perkotaan Nasional

38. 2. Sistem Jaringan Prasarana

39. 2. Sistem Jaringan Prasarana
Strategi operasionalisasi perwujudan
jaringan jalan nasional:
a. mengembangkan jaringan jalan arteri
primer dan jaringan jalan kolektor primer ;
b. mengembangkan jaringan jalan strategis
nasional untuk mendorong
perekonomiandi Kepulauan Maluku dan
membuka keterisolasian Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan
terisolasi,termasukP ulau Kecil;
c. mengembangkan dan meningkatkan
fungsi jaringan jalan nasional untuk
menghubungkan kawasan perkotaan
nasional dengan pelabuhan dan/atau
bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional
yang terpadu dengan jaringan transportasi
penyeberangan berbasis Gugus Pulau
serta mendukung jaringan penyeberangan
sabuk;
e. mengembangkan jaringan jalan strategis
nasional yang terpadu dengan
pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni;
dan
f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang
berpotensi merusak fungsi Kawasan
Lindungdan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di sekitar jaringan jalan
nasional.

40. 2. Sistem Jaringan Prasarana
Strategi operasionalisasi perwujudan
jaringan transportasi penyeberangan:
a. mengembangkan lintas
penyeberangan untuk
meningkatkan keterkaitan
antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan lintas
penyeberangan untuk
meningkatkan keterkaitan
antarGugus Pulau;
c. mengembangkan lintas
penyeberangan untuk
meningkatkan keterkaitan
antarpulau dalam Gugus Pulau;
d. mengembangkan pelabuhan
dan/atau dermaga penyeberangan
yang dilengkapi dengan depo
bahan bakar minyak (BBM) untuk
membuka akses antarpulau dan
antarwilayah termasuk ke/dari
Pulau Kecil; dan
e. mengembangkan jaringan
transportasi penyeberangan yang
terpadu dengan jaringan jalan
nasional.

41. 2. Sistem Jaringan Prasarana

42. 2. Sistem Jaringan Prasarana

43. 2. Sistem Jaringan Prasarana

44. 2. Sistem Jaringan Prasarana

45. 3. Sistem Jaringan Energi Nasional

46. 3. Sistem Jaringan Energi Nasional

47. 4. Sistem Jaringan
Telekomunikasi Nasional

48. 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

69. a. mengembangkan PKN dan PKW
sebagai Pusat Klaster;
b. mengembangkan dan/atau
meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan
PKSN
c. mengembangkan prasarana dan
sarana perkotaan untuk mendukung
kegiatan industri pengolahan serta
perdagangan dan jasa;
d. mengembangkan PKSN sebagai
pusat pengembangan ekonomi, pintu
gerbang internasional, simpul
transportasi, serta pusat promosi dan
pemasaran ke negara yang
berbatasan;
e. mengembangkan PKN, PKW, dan
PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi
bencana; dan
f. mengembangkan jaringan lalu lintas
dan angkutan jalan yang melayani
PKN, PKW, dan PKSN.
g. mengendalikan perkembangan fisik
PKN, PKW, dan PKSN untuk
mempertahankan keberadaan
Kawasan Lindung dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan;

70. a. jaringan jalan nasional;
• mengembangkan jaringan jalan arteri
primer dan jaringan jalan kolektor
primer
• mengembangkan jaringan jalan strategis
nasional;
• mengembangkan jaringan jalan
nasional;
• mengembangkan jaringan jalan nasional
yang terpadu dengan jaringan jalur
kereta api dan jaringan transportasi
penyeberangan; dan
• mengendalikan pemanfaatan ruang
a. jaringan jalur kereta api;
• mengembangkan jaringan jalur kereta
api antarkota;
• mengembangkan jaringan jalur kereta
api dengan memperhatikan Kawasan
Lindung dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
a. jaringan transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan.
• mengembangkan pelabuhan sungai dan
penyeberangan yang dilengkapi dengan
depo bahan bakar minyak (BBM);
• mengembangkan jaringan transportasi
sungai dan danau;
• mengembangkan lintas penyeberangan
untuk meningkatkan keterkaitan
antarpulau dan antarwilayah; dan
• mengembangkan jaringan transportasi
sungai, danau, dan penyeberangan yang
terpadu dengan jaringan transportasi
lainnya

71. PROGRAM POLAPROGRAM STRUKTURLANGKAH
• mengembangkan dan
memantapkan pelabuhan untuk
meningkatkan akses kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan;
• mencegah pengembangan
pelabuhan yang berpotensi
mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir;
• mengembangkan pelabuhan yang
terpadu dengan pengembangan
jaringan transportasi lainnya; dan
• memanfaatkan bersama pelabuhan
untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara
• mengembangkan alur pelayaran
yang menghubungkan
antarpelabuhan;
• mengembangkan prasarana dan
sarana penanda jalur pelayaran
laut;
• membangun dan memelihara
mercusuar sebagai navigasi
pelayaran dan sarana penanda di
PPKT;
• mengendalikan pengembangan
alur pelayaran yang mengganggu
fungsi Kawasan Lindung; dan
• memanfaatkan bersama alur
pelayaran guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara

72. • mengembangan dan
memantapkan fungsi bandar
udara untuk melayani kawasan
perkotaan nasional sebagai
pusat pengembangan Kawasan
Andalan serta mendukung
kegiatan perikanan, industri,
dan pariwisata;
• mengembangkan bandar udara
yang terpadu dengan jaringan
transportasi darat;
• mengembangkan bandar udara
pengumpul yang melayani
angkutan udara keperintisan
guna meningkatkan
aksesibilitas Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal
dan terisolasi termasuk PPKT
dan Kampung Masyarakat Adat;
dan
• memanfaatkan bersama bandar
udara guna kepentingan
pertahanan dan keamanan
negara
• mengendalikan kegiatan budi
daya di sekitar bandar udara
yang digunakan untuk operasi
penerbangan; dan
• memanfaatkan bersama ruang
udara untuk penerbangan guna
kepentingan pertahanan dan
keamanan negara

73. a. jaringan pipa minyak dan gas
bumi;
• Strategi operasionalisasi
perwujudan jaringan pipa
minyak dan gas bumi dilakukan
dengan mengembangkan
jaringan pipa transmisi dan
distribusi minyak dan gas
bumi.
b. pembangkit tenaga listrik;
• mengembangkan dan/atau
memelihara pembangkit tenaga
listrik; dan
• mengembangkan pembangkit
listrik energi terbarukan.
c. jaringan transmisi tenaga listrik
• mengembangkan dan
memelihara jaringan transmisi
tenaga listrik untuk melayani
kawasan perkotaan nasional
dan Kawasan Andalan

74. a. jaringan terestrial;
• mengembangkan dan
meningkatkan fungsi
jaringan terestrial yang
menghubungkan
antarpusat perkotaan
nasional dan melayani
Kawasan Andalan.
b. jaringan satelit.
• mengembangkan jaringan
satelit untuk melayani
kawasan perkotaan
nasional dan Kawasan
Andalan; dan
• mengembangkan jaringan
satelit di Kawasan
Perbatasan, kawasan
tertinggal dan terisolasi
termasuk PPKT
berpenghuni dan
Kampung Masyarakat
Adat.

75. a. sumber air;
• mendayagunakan sumber air
berbasis WS untuk melayani
kawasan perkotaan nasional dan
Kawasan Andalan;
• mengendalikan pemanfaatan ruang
di kawasan imbuhan air tanah pada
CAT; dan
• mengendalikan eksploitasi air tanah
pada CAT yang letaknya berbatasan
dengan laut untuk menghindari
terjadinya penurunan muka tanah
dan instrusi air laut.
b. prasarana sumber daya air.
• membangun dan memelihara
bendungan beserta waduknya untuk
mempertahankan daya tampung air
sehingga berfungsi sebagai pemasok
air baku bagi Kawasan Perkotaan
dan Kawasan Andalan;
• mengembangkan dan memelihara
bendung sebagai pemasok air baku
bagi Kawasan Andalan;
• mengembangkan dan memelihara
embung untuk memenuhi kebutuhan
air baku pada kawasan pertanian;
dan
• meningkatkan fungsi,
mengembangkan, dan memelihara
jaringan irigasi pada daerah irigasi
(DI) untuk mendukung

77. Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang
A. Kawasan Lindung
Ringkasan Strategi Operasionalisasi
• mempertahankan dan meningkatkan
fungsi ekologis kawasan hutan lindung
dengan memperhatikan keberadaan
Kampung Masyarakat Adat;
• mempertahankan luasan dan
melestarikan kawasan bergambut untuk
merehabilitasi sistem tata air alami dan
ekosistem.
• mempertahankan dan merehabilitasi
kawasan resapan air untuk menjaga
kualitas dan kuantitas sumber air
• mempertahankan dan merehabilitasi
sempadan pantai, sempadan sungai, dan
kawasan sekitar danau
• mempertahankan dan merehabilitasi
fungsi ekologis kawasan suaka
margasatwa, suaka margasatwa laut,
suaka alam perairan, suaka alam laut,
cagar alam, cagar alam laut, taman
nasional, taman nasional laut, taman
wisata alam, dan taman wisata alam laut
dengan memperhatikan keberadaan
Kampung Masyarakat Adat
• menetapkan zona rawan bencana alam
beserta ketentuan mengenai standar
bangunan gedung serta prasarana dan
sarana yang sesuai dengan karateristik,
jenis, dan ancaman bencana
• menetapkan zona rawan bencana alam
geologi beserta ketentuan mengenai
standar bangunan gedung yang sesuai
dengan karateristik, jenis, dan ancaman
bencana alam geologi

78. Ringkasan Strategi Operasionalisasi
• mengendalikan perubahan peruntukan
dan/atau fungsi kawasan peruntukan
hutan;
• mengembangkan sentra pertanian
tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan yang didukung industri
pengolahan dan jasa yang ramah
lingkungan
• mengembangkan kawasan minapolitan
berbasis masyarakat
• mengendalikan perkembangan kawasan
peruntukan pertambangan mineral serta
minyak dan gas bumi yang mengganggu
kawasan berfungsi lindung;
• mengembangkan kawasan peruntukan
industri pengolahan hasil pertambangan
mineral serta minyak dan gas bumi yang
didukung dengan penggunaan teknologi
tinggi, padat modal, dan pengelolaan
limbah industri terpadu;
• melestarikan dan mengembangkan
kawasan peruntukan ekowisata dan wisata
bahari yang didukung ketersediaan
prasarana dan sarana pariwisata
• mengendalikan kegiatan budi daya yang
berpotensi mengganggu fungsi ruang
tradisional (jalur arwah dan tempat
penting) dan kawasan berburu masyarakat
adat

79. Ringkasan Strategi Operasionalisasi
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan
industri jasa hasil hutan, permukiman, serta
didukung prasarana dan sarana
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
pertanian, kegiatan industri pengolahan dan
industri jasa hasil pertanian, permukiman,
serta didukung prasarana dan sarana
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
perkebunan, kegiatan industri pengolahan
dan industri jasa hasil perkebunan,
permukiman, serta didukung prasarana dan
sarana
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
perikanan, kegiatan industri pengolahan dan
industri jasa hasil perikanan, permukiman,
serta didukung prasarana dan sarana
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
sektor unggulan pertambangan, kegiatan
industri pengolahan pertambangan, lokasi
pembuangan tailing dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, permukiman, serta didukung
prasarana dan sarana
• mengembangkan kawasan untuk kegiatan
pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan
pendukung pariwisata, permukiman, serta
didukung prasarana dan sarana
Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang
C. Kawasan Andalan

81. Sebagai pedoman bagi
kabupaten/kota dalam
menyusun perangkat
pengendalian
pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten/kota
di Kepulauan Maluku

82. 82

85. 85
Terima Kasih