Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to RencanaTataRuang
Similar to RencanaTataRuang (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
RencanaTataRuang
- 1. PENGEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKKAN RENCANA TATA RUANG OLEH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2007 deddys@bappenas.go.id 0816968367
- 2. RUANG ADALAH WADAH YANG MELIPUTI RUANG DARATAN, RUANG LAUTAN, DAN RUANG UDARA SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH, TEMPAT MANUSIA DAN MAKHLUK LAINNYA HIDUP DAN MELAKUKAN KEGIATAN SERTA MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUPNYA DEFINISI RUANG
- 3. ADALAH WUJUD STRUKTURAL DAN POLA PEMANFAATAN RUANG BAIK DIRENCANAKAN MAUPUN TIDAK TATA RUANG
- 4. ADALAH PROSES PERENCANAAN TATA RUANG , PEMANFAATAN RUANG, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENATAAN RUANG
- 5. ADALAH HASIL PERENCANAAN TATA RUANG RENCANA TATA RUANG
- 6. 1. KAWASAN LINDUNG. 2. KAWASAN BUDI DAYA. PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI UTAMA KAWASAN
- 7. 1. RUANG WILAYAH NASIONAL 2. RUANG WILAYAH PROPINSI 3. RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA PENATAAN RUANG BERDASARKAN ASPEK ADMINISTRATIF
- 8. 1. KAWASAN PERDESAAN BAG DARI RTRWK 2. KAWASAN PERKOTAAN 3. KAWASAN TERTENTU BAG DARI RTRWP ATAU RTRWK DITE- TAPKAN DENGAN KEPPRES PENATAAN RUANG BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN DAN ASPEK KEGIATAN
- 9. 1. DINAMIS, 2. POLA UNTUK PEMBANGUNAN FISIK, 3. ARAHAN UNTUK MASYARAKAT DALAM MEMILIH LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 4. POLA KETERKAITAN ANTARA ASPEK FISIK, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK 5. MEMADUKAN ASPEK SOSIOLOGI, EKONOMI, EKOLOG, DAN GEOGRAFI DALAM PEMBANGUNAN FISIK SIFAT RENCANA TATA RUANG
- 10. MENURUT UU 24 / 92 TENTANG PENATAAN RUANG: 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA (RTRWK) (SECARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL RENCANA- RENCANA TERSEBUT ADALAH BERHIRARKI, UNTUK MENJAMIN KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG) RENCANA TATA RUANG WILAYAH
- 11. RTRWPRTRWP RTRWK/KabRTRWK/Kab Rencana Rinci Tata Ruang KawasanRencana Rinci Tata Ruang Kawasan
- 12. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH NASIONAL 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 3. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 13. 4. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH SECARA NASIONAL 5. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA NASIONAL 6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PROPINSI, KABUPATEN/KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 14. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 15. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN RUANG PROPINSI 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI 3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM PROPINSI 4. PENGARAHAN LOKASI INVESTASI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 5. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROPINSI 6. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
- 16. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
- 17. PEDOMAN: 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN POKOK PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. MEWUJUDKAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH DIDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA SERTA KESERASIAN ANTAR SEKTOR 4. PENETAPAN LOKASI INVESTASI DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 5. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA 6. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
- 18. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA/KABUPATEN
- 19. RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN
- 20. RENCANA TATA RUANG WILAYAH HARUS BERISI 1.RENCANA TATA GUNA TANAH 2.RENCANA TATA GUNA AIR 3.RENCANA TATA GUNA UDARA 4.RENCANA TATA GUNA SUMBER DAYA ALAM LAINNYA
- 21. DASAR HUKUM RENCANA TATA RUANG WILAYAH 1. RTRWN DENGAN PP 2. RTRWP DENGAN PERDA PROPINSI 3. RTRWKAB/KOTA DENGAN PERDA
- 22. KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN PERENCANAAN DARI SISI TEKNOKRATIS PERENCANAAN DARI SISI POLITIS KESEPAKATAN DISTORSI RENCANA
- 23. PENGEDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. DILAKUKAN DENGAN “PERIZINAN” 2. HANYA DILAKUKAN “GANJARAN” (INSENTIF) YAITU PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK BAGI LOKASI YANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG
- 24. 1. NASIONAL: BADAN TATA RUANG NASIONAL 2. PROPINSI: DINAS TATA RUANG PROPINSI 3. KABUPATEN/ KOTA: - DINAS TATA KOTA - DINAS TATA BANGUNAN LEMBAGA PENEGAK TATA RUANG WILAYAH
- 25. TERIMA KASIH