RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.

1. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAN SOSIALISASI RDTR WILAYAH
PENGEMBANGAN IV (ZONA UTARA),
KABUPATEN BEKASI
27 September 2010
Presentasi Draft Laporan Akhir

2. Pokok-Pokok Pembahasan
 Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan
tujuan, Ruang lingkup)
 RDTR WP IV, mencakup :
 Tujuan Pengembangan WP IV
 Rencana Struktur Ruang
 Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
 Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
 Indikasi Program
 Sistematika Draft Ranperda RDTR WP IV

3. Latar Belakang
 Ketentuan dalam UU & PP terkait Penataan Ruang
 Kebutuhan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang teknis operasional pemanfaatan
& pengendalian ruang
 Seluruh RDTR IKK di Kabupaten Bekasi belum di-
Perda-kan
 WP IV  peran & fungsinya cukup penting utk
pengembangan wilayah Kab. Bekasi di bagian
utara; terletak di perbatasan Kota Bekasi & Jakarta;
perkemb. penduduk & pemanfaatan ruang semakin
besar

4. Maksud & Tujuan
 Mereview & mempublikasikan RDTR WP IV serta
menyusun Rancangan Peraturan  Perda / Perbup
 Menginformasikan kpd masyarakat ttg Rencana
Pemanfaatan Ruang dalam RDTR
 Meningkatkan kesadaran masyarakat utk berperan serta
dlm penataan ruang  perencanaan, pemanfaatan, &
pengendalian

5. Ruang Lingkup
 Wilayah: Kecamatan Muaragembong, Babelan,
Tarumajaya. Tambun Utara
 Substansi: Materi Sosialisasi RDTR WP IV &
Draft Raperda RDTR WP IV

6. WILAYAH PERENCANAAN
 Sebelah Utara: Teluk Jakarta,
Laut Jawa
 Sebelah Selatan: Kota
Bekasi, Kecamatan Tambun
Selatan,
 Sebelah Barat: Provinsi DKI
Jakarta, Kota Bekasi, Teluk
Jakarta
 Sebelah Timur: Kabupaten
Karawang, Kecamatan
Sukawangi, Kecamatan
Tambelang, dan Kecamatan
Cabangbungin

7. Output
 RDTR WP IV
 Draft Rancangan Peraturan dan Sosialisasi
RDTR WP IV Zona Utara Kabupaten Bekasi

8. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
LAPORAN
PENDAHULUAN RDTR WP IV
SOSIALISASI
RDTR WP IV
LAPORAN
ANTARA
MATERI
RDTR WP IV
DRAFT
RAPERDA RDTR
WP IV

9. RDTR WP IV Kab. Bekasi
 Tujuan Pengembangan WP IV
 Rencana Struktur Ruang
 Rencana Pola Ruang
 Intensitas Pemanfaatan Lahan

10. Tujuan Pengembangan WP IV
 Meningkatkan peran & fungsi WP IV sbg
kawasan industri, pariwisata, perumahan,
perdagangan & jasa.
 Mendorong tumbuhnya “Kota Industri dan Jasa”
 meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kab.
Bekasi.
 Menciptakan pola pemanfaatan ruang WP IV yg
serasi, optimal, & berkelanjutan.
 Menjaga konsistensi perwujudan ruang WP IV
melalui pengendalian program-program
pembangunan wilayah.

11. Rencana Blok
Perencanaan
Fungsi BWK A :
Kawasan lindung dan penyangga
Perumahan kepadatan rendah
Permukiman Nelayan
CBD skala lokal (sentra sekunder)
Pendidikan skala lokal
Kawasan budidaya pertanian
Pendidikan skala lokal
Kawasan budidaya perikanan
Kawasan Pariwisata
Fungsi BWK B :
 Kawasan lindung dan
penyangga
 Perumahan kepadatan rendah
sampai tinggi
 CBD skala lokal dan antar BWK
 Pendidikan, pemerintahan,
kesehatan skala lokal
 Industri dan Pergudangan
 Pelabuhan Bongkar Muat
Barang
Fungsi BWK C :
Pemerintahan,
kesehatan, pendidikan
skala lokal
Perumahan kepadatan
rendah sampai tinggi
CBD Skala Regional
(sentra primer)
Kawasan Pelabuhan
Bongkar Muat
Industri dan
Pergudangan
Kawasan lindung/
yang berfungsi lindung
Fungsi BWK D :
 Permukiman Skala Sedang –
Tinggi
 Industri Skala Sedang
 Pendidikan & Kesehatan
Skala Lokal
 CBD Skala Lokal (Sentra
Sekunder)

12. Rencana Blok Perencanaan

13. Rencana Struktur Ruang
Distribusi Penduduk WP IV
 Rencana Pengembangan penduduk perkotaan
(kepadatan tinggi), diarahkan di BWK B
(Kecamatan Babelan), BWK C (Kecamatan
Tarumajaya), dan BWK D (Kecamatan Tambun
Utara)
 Rencana pengembangan penduduk perdesaan
termasuk pengembangan penduduk sebagai
nelayan (kepadatan rendah), diarahkan di BWK
A (Kecamatan Muaragembong),

14. No BWK
Jumlah Penduduk (jiwa)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
1 BWK A
Sub BWK A1 27.617 28.339 29.060 29.781 30.503 31.224 34.831 38.438
Sub BWK A2 37.481 38.460 39.439 40.418 41.397 42.376 47.271 52.166
Sub BWK A3 33.535 34.411 35.287 36.163 37.039 37.915 42.295 46.675
Total BWK A 98.633 101.210 103.786 106.362 108.939 111.515 124.397 137.279
2 BWK B
Sub BWK B1 27.720 28.445 29.171 29.896 30.621 31.346 34.972 38.598
Sub BWK B2 40.765 41.832 42.898 43.964 45.031 46.097 51.429 56.761
Sub BWK B3 57.071 58.564 60.057 61.550 63.043 64.536 72.001 79.466
Sub BWK B4 37.504 38.485 39.466 40.447 41.428 42.409 47.315 52.220
Total BWK B 163.061 167.326 171.592 175.857 180.123 184.389 205.717 227.045
3 BWK C
Sub BWK C1 22.818 23.414 24.010 24.607 25.203 25.800 28.782 31.764
Sub BWK C2 36.508 37.462 38.417 39.371 40.325 41.280 46.051 50.823
Sub BWK C3 31.945 32.780 33.615 34.450 35.285 36.120 40.295 44.470
Total BWK C 91.270 93.656 96.042 98.428 100.813 103.199 115.128 127.057
4 BWK D
Sub BWK D1 9.968 10.222 10.476 10.730 10.984 11.238 12.508 13.778
Sub BWK D2 17.942 18.399 18.856 19.314 19.771 20.228 22.514 24.800
Sub BWK D3 11.961 12.266 12.571 12.876 13.181 13.485 15.009 16.533
Total BWK D 39.871 40.887 41.903 42.919 43.935 44.951 50.031 55.111
Total WP IV 392.835 403.079 413.323 423.567 433.810 444.054 495.273 546.492
Rencana Struktur Ruang
Distribusi Penduduk WP IV

15. Rencana Struktur Ruang
Distribusi Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan
Hirarki Pelayanan Pusat Kegiatan Fungsi
Sentra Primer Sub BWK C.1 • Pusat kegiatan ekonomi berskala regional
• Pusat kegiatan pemerintahan & sarana wilayah
(daerah)
Sentra Sekunder Sub BWK A.2, B.3 dan
D.1
• Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan
sarana daerah skala sub wilayah, dengan
jangkauan pelayanan beberapa kecamatan.
• Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan
perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan
jasa perdagangan.
Sentra Tersier/lokal Sub BWK yang lain • Pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan
sarana daerah berskala lingkungan, dengan
jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau
beberapa RW.
• Corak pelayanan perdagangan eceran dan
kegiatan pribadi.

16. Rencana Struktur Ruang
Sistem Pelayanan Kegiatan
 Kegiatan Sentra Primer  melayani BWK lain
dalam WP IV serta dpt melayani wilayah lain di luar
WP IV
 Kegiatan Sentra Sekunder  melayani kawasan di
sekitarnya (sentra tersier/ lokal)
 Kegiatan Sentra Tersier/ Lokal  melayani kawasan
dalam skala lingkungan lokal/ kelurahan/ desa

17. Rencana Skala
Pelayanan
Sentra Primer : C.1 (Desa Pantai
Makmur)
• Pusat kegiatan ekonomi berskala
regional
• Pusat kegiatan pemerintahan &
sarana wilayah (daerah)
Sentra Sekunder : A2 (Pantai
Sederhana), B1 (Pantai Hurip), D1
(Sriamur)
• Pusat kegiatan ekonomi, pusat
pemerintahan dan sarana daerah
skala sub wilayah, dengan
jangkauan pelayanan beberapa
kecamatan.
• Corak pelayanan mengarah
kepada kegiatan perdagangan
eceran, kegiatan jasa pribadi dan
jasa perdagangan.
Sentra Tersier :
• Pusat kegiatan
ekonomi, pusat
pemerintahan dan
sarana daerah
berskala lingkungan,
dengan jangkauan
pelayanan
kelurahan/desa atau
beberapa RW.
• Corak pelayanan
perdagangan eceran
dan kegiatan pribadi.

18.  Pembangunan Jalan Kolektor primer :
 Babelan-Muara Gembong
 Tambun Utara- Tambelang
 Samudera Jaya-Hurip Jaya
 Pembangunan jalan lokal primer
 Desa Hurip Jaya-Pantai Hurip
 Desa Jaya Sakti
 Peningkatan lokal primer→kolektor primer
 Desa Srijaya-Srimukti
 Desa Sriamur
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Pergerakan (Transportasi Darat)

19.  Pembangunan Terminal tipe C di Sub
BWK C1 (Desa Pantai Makmur)
 Pembangunan sus-sub Terminal di pusat
sekunder
 Pembangunan pelabuhan dan peti kemas
di sub BWK D1 (Desa Hurip Jaya)
 Pembangunan pelabuhan nelayan di sub
BWK A1 (Desa Pantai Bahagia)
Rencana Struktur Ruang
Infra Struktur

20. Kolektor Sekunder
di Desa Pantai
Mekar-Jaya Sakti)
Kolektor Primer :
Babelan-Muara Gembong
Tambun Utara- Tambelang
Samudera Jaya-hurip Jaya
Lokal Primer :
Desa hurip jaya-pantai hurip
Desa jaya sakti
Rencana Infra Struktur

21. Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Utilitas
No
Jenis Prasarana
Penunjang
Arahan Rencana
1 Air Bersih 1. Berada di bawah jaringan pedestrian dengan lebar 0,6 – 1 m, sesuai dengan lebar jaringan
pedestrian yang ada
2. Hirarki jaringan mengikuti hirarki jalan, jaringan primer berada disepanjang jalan arteri dan
kolektor primer dan sekunder, jaringan sekunder, jalan lokal merupakan saluran sekunder
dan jalan lingkungan atau ke unit rumah merupakan saluran tersier
3. Mengoptimalkan sumber air bersih Sungai CBL
2 Drainase Penentuan hirarki jaringan drainase:
1) Sungai sebagai saluran primer (perlu program normalisasi sungai) yang dapat menampung
limpahan iar hujan. Perbaikan saluran primer dengan pembuatan kanal-kanal/ dibangun
dengan konstruksi beton dan disesuaikan dengan kondisi topografinya untuk memperlancar
proses pengaliran
2) Jaringan drainase di sepanjang jalan kolektor arteri/primer/sekunder sebagai saluran
sekunder yang direncanakan selebar 1 m di kiri kanan jalan, dengan sistem saluran
terbuka
3) Jaringan drainase di sepanjang jalan lokal sebagai jaringan tersier yang merupakan,
direncanakan 1 m di kiri kanan jalan dengan sistem terbuka

22. Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Utilitas
No
Jenis
Prasarana Penunjang
Arahan Rencana
3 Air Limbah dan Sanitasi Berdasarkan karakter atau kondisi wilayah WP IV saat ini, pola yang diterapkan di
wilayah Babelan dan Tarumajaya bisa diterapkan secara umum diseluruh WP IV, yakni:
1) Pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem individual (on site
sanitation)
2) Pengelolaan limbah cair rumah tangga, dengan penampungan resapan atau
disalurkan ke saluran drainase
3) Pengelolaan limbah padat pada kawasan permukiman padat direncanakan
dengan sistem komunal dan perpipaan
4) Saluran pengumpul limbah padat dibuat terpisah dengan saluran drainase
dengan sistem perpipaan
5) Pengolahan limbah industri, mengantisapasi WP IV sebagai salah satu pusat
industri di Kabupaten Bekasi, pengelola kawasan industri diwajibkan
membuat IPAL industri, dengan memisahkan industri yang mempunyai limbah
industri
6) Industri dengan limbah khusus, diwajibkan membuat IPAL tersendiri

23. Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Utilitas
No
Jenis Prasarana
Penunjang
Arahan Rencana
4 Persampahan Pengelolaan sampah dalam RDTR Kecamatan Babelan dan Tarumajay sudah cukup
komprehensif, dan bias diterapkan sebagai salah satu strategi pengolahan sampah di wilayah
WP IV.
Untuk itu mengadopsi kebijakan dari RDTR kecamatan Tarumajaya kedepannya WP IV bisa
menerapkan strategi:
1. Pengolahan sampah secara off site, terutama sampah perkotaan,
2. Menuju zero waste
3. Penyediaan fasilitas pembuangan samaph dan operasional pembuangan sampah yang
terpadu
4. Pengawasan terhadap sampah rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta sampah di
daerah industri
5. Sosialisasi penanganan sampah skala kecil, on site sanitation terutama sampah organik
5 Listrik 1) Wilayah WP IV termasuk wilayah yang terlewati oleh Jaringan SUTET cukup banyak,
untuk itu sepanjang jalur SUTT dan SUTET direncanakan sebagai jalur hijau
2) Pengembangan jaringan listrik diarahkan pada kawasan permukiman baru dan juga
digunakan sebagai insentif atau pengarah dalam pengembangan kawasan, atau
wilayah prioritas pengembangan
3) Perencanaan jaringan listrik (hirarki jaringan) yang terintegrasi seluruh wilayah WP IV
6 Telekomunikasi Peningkatan jaringan telekomunikasi terutama pada kawasan-kawasan prioritas
pengembangan dan daerah rencana pengembangan industri, pelabuhan dan perumahan,
sebagai salah satu daya tarik investasi.

24. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Lindung
 Mencakup hutan lindung, kawasan perlindungan
setempat, sempadan pantai, & sempadan sungai.
 Hutan Lindung terdapat di 3 kecamatan:
Muaragembong, Babelan, & Tarumajaya.
 Sempadan pantai dibangun di Muaragembong, Babelan,
& Tarumajaya
 Sempadan sungai dibangun di seluruh kecamatan WP
IV.

25. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Budidaya
1. Perumahan: perumahan nelayan, perumahan
perdesaan, & perumahan perkotaan
2. Industri: wilayah sekitar pelabuhan, arteri utara,
& rencana jalan tol di Tarumajaya & Babelan
dgn pengembangan pergudangan & industri non
polutif
3. Perdagangan & Jasa: diarahkan pd skala WP di
pusat primer; skala kecamatan utk skala BWK;
skala kelurahan utk pusat-pusat tersier.

26. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang
Kawasan Budidaya
4. Pariwisata: kawasan yg terintegrasi dgn Kec.
Muaragembong  konsep Waterfront City dilengkapi dgn
sarana pariwisata air.
5. Pertambangan: dikelilingi oleh kawasan penyangga (buffer
zone)
6. Pusat Pemerintahan: Tarumajaya melayani seluruh WP IV;
Babelan, Muaragembong, Tambun Utara melayani
kecamatan masing-masing
7. Pusat Pendidikan: pengembangan pusat-pusat pendidikan
dasar & menengah

27. Rencana Pola Ruang

28. Rencana Pola Ruang

29. Rencana Pola Ruang

30. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
No
Sub
BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian
Bangunan
Maksimal
(lantai)
KDB
(%)
KLB
1. A.1 1. Pantai Bahagia
2. Pantai Bakti
 Permukiman 2 30 0,6
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 30 0,6
 Pemerintahan 2 40 1,2
 Jasa Pariwisata 2 40 1,2
 RTH 0 0 0
2. A.2 1. Pantai Sederhana
2. Pantai Mekar
3. Sebagian Desa Harapan
Jaya
 Permukiman 2 30 0,6
 Jasa Pariwisata 2 40 1,2
 Pemerintahan 2 40 1,2
 RTH 0 0 0
3. A.3 1. Jaya Sakti
2. Sebagian Desa Harapan
Jaya
 Permukiman 2 30 0,6
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 30 0,6
 Pemerintahan 2 40 1,2
 RTH 0 0 0

31. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
No
Sub
BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian
Bangunan
Maksimal
(lantai)
KDB
(%)
KLB
4. B.1 1. Hurip Jaya
2. Pantai Hurip
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
 Fasilitas Sosial dan Umum 2 50 0,8
 Pemerintahan 2 40 0,8
 Industri & Pertambangan 1 40 0,8
 RTH 0 0 0
5. B.2 1. Muarabakti
2. Bunibakti
 Permukiman 2 60 1,5
 Fasilitas Sosial dan Umum 2 40 0,8
 Industri & Pertambangan 2 40 0,8
 Pemerintahan 2 40 0,8
 RTH 0 10 0
6. B.3 1. Kedungjaya
2. Kedungpengawas
3. Babelan Kota
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
 Fasilitas Sosial dan Umum 2 40 0,8
 Pemerintahan 2 40 0,8
 Pertambangan 2 40 0,8
 RTH 0 0 0

32. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
No
Sub
BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian
Bangunan
Maksimal
(lantai)
KDB
(%)
KLB
7. B.4 1. Bahagia
2. Kebalen
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 2 60 0,9
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 50 1,0
 Pemerintahan 2 40 0,8
 RTH 0 10 0
8. C.1 1. Segara Makmur
2. Pantai Makmur
3. Segara Jaya
4. Samudera Jaya
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 50 0,8
 Pemerintahan 2 40 0,8
 Industri 1 40 0,8
 RTH 0 0 0
9. C.2 1. Setia Mulya
2. Pusaka Rakyat
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 40 0,8

33. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
No
Sub
BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian
Bangunan
Maksimal
(lantai)
KDB
(%)
KLB
10. C.3 1. Pahlawan Setia
2. Setia Asih
 Permukiman 2 60 1,5
 Perdagangan dan Jasa 4 70 3,2
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 40 0,8
 Pemerintahan 2 40 0,8
 RTH 0 10 0
11. D.1 1. Sriamur
2. Srimukti
 Permukiman 2 50 0,7
 Pemerintahan 2 60 0,9
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 60 0,9
 RTH 0 10 0
12. D.2 1. Satriamekar
2. Satriajaya
3. Karangsatria
 Permukiman 2 50 0,7
 Perdagangan dan Jasa 2 60 0,9
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 60 0,9
 Pemerintahan 2 60 0,9
 RTH 0 10 0

34. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Kepadatan Bangunan & Ketinggian Bangunan
No
Sub
BWK
Nama Desa Peruntukan
Ketinggian
Bangunan
Maksimal
(lantai)
KDB
(%)
KLB
13. D.3 1. Srijaya
2. Srimahi
3. Jejalenjaya
 Permukiman 2 50 0,7
 Pemerintahan 2 60 0,9
 Fasilitas Sosial dan
Umum
2 60 0,9
 RTH 0 0 0

35. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Bangunan (Perda No.9/ 2002)
 Kolektor Primer  Lebar: > 7 m, Bahu jalan: 2 x 1,75 m,
kecepatan minimal: 40 km/jam
 Kolektor Sekunder  Lebar: > 7 m, bahu jalan: 2 x 1,5
m, kecepatan minimal: 20 km/jam
 Lokal Primer  Lebar: > 5 m, bahu jalan: 2 x 1,5 m,
kecepatan minimal: 20 km/jam
 Lokal Sekunder  Lebar: > 3,5 m, bahu jalan: 2 x 1,0 m,
kecepatan minimal: 20 km/jam

36. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Bangunan (Kawasan Perkotaan)
 Garis Sempadan Muka Bangunan & Sempadan
Samping yg menghadap jalan  ½ dari DAMIJA
ditambah 1,0 meter.
 Garis Sempadan Samping Bangunan berjarak minimum
1,0 meter dari dinding bangunan
 Garis Sempadan Belakang Bangunan berjarakan
minimum 1,5 meter dari dinding bangunan

37. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)
 GSS bertanggul di kawasan perkotaan: minimal 3 m utk
sungai kecil & 5 m utk sungai besar
 GSS bertanggul di luar kawasan perkotaan: minimal 3 m
utk sungai kecil & 10 m utk sungai besar
 Minimal 100 m di kanan-kiri sungai besar & 50 m di
kanan-kiri sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan

38. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Sungai (PP 26/2008)
GSS tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 Sungai dgn kedalaman < 3 m  GSS: 10 meter
 Sungai dgn kedalaman: 3 m – 20 m  GSS: 15 meter
 Sungai dgn kedalaman: < 20 m  GSS: 30 meter

39. Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
Arahan Garis Sempadan Pantai
Terdapat di sepanjang pantai di WP IV meliputi Sub BWK
A1, Sub BWK A2, Sub BWK B1, Sub BWK C1 berkisar
antara 30 meter sampai 75 meter

40. Program Prioritas Pembangunan
 Pembangunan jalan tol Cikarang – JORR 2 yang melewati
kecamatan Babelan dan Tarumajaya (sesuai dengan
RTRW Kabupaten Bekasi)
 Pembangunan Jalan Tol JORR 2 – Tarumajaya –Setu
(sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi)
 Pembangunan interchange tol di desa Makmur Jaya dan
Srijaya
 Pembangunan jalan kolektor primer Babelan –
Muaragembong, sebagai pembuka akses ke
Muaragembong
 Pembangunan pelabuhan nelayan dan rehabilitasi
kampong nelayan di Muara Bendera
 Pembangunan pariwisata di Pantai Sederhana dan Pantai
Bahagia sebagai ecotourisme (Waterfront City)

41. DRAFT RANCANGAN PERDA
TENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
 RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk
pengembangan wilayah secara terpadu;
 Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan
dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten
Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI
Jakarta);
 Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai
perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan
pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual,
historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat,
sungai, dan laut;
 Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program
pengelolaan pembangunan yang terintegrasi;
 Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan
daerah.
Mengingat :

42. • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang
WP IV Kabupaten Bekasi;
• RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
Menimbang :
DRAFT RANCANGAN PERDA
TENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI

43. SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG
RDTR WP IV
 Terdiri dari 11 bab 79 pasal
 Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini
bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV
 Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten
Bekasi
 Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang :
 Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur
 Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari
pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya
 Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang
akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi
 Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV
(KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang
 Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat
terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat
dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan
pengendalian ruang)
 Bab VII : Penyidikan
 Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan
kembali dari RDTR WP IV
 Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk
implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi
 Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi
 Bab XI : Ketentuan penutup.

44. Terima kasih
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN & SOSIALISASI RDTR WP IV (ZONA UTARA), KAB. BEKASI

46. DRAFT RANCANGAN PERDA
TENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI
 RDTR WP IV Kab. Bekasi secara menyeluruh perlu disusun untuk
pengembangan wilayah secara terpadu;
 Penataan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi perlu disinergikan
dengan kerangka dasar dan pertimbangan perencanaan Kabupaten
Bekasi dan wilayah yang ada di sekitarnya (Kota Bekasi-DKI
Jakarta);
 Pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi dimaksudkan sebagai
perwujudan rencana tata ruang mencakup berbagi kegiatan
pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang secara visual,
historis atau fisik sebagai bagian ruang yang dipengaruhi oleh darat,
sungai, dan laut;
 Pengelolaan WP IV Kabupaten Bekasi membutuhkan suatu program
pengelolaan pembangunan yang terintegrasi;
 Perlu membentuk RDTR WP IV tahun 2025 dengan peraturan
daerah.
Mengingat :

47. • Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang
WP IV Kabupaten Bekasi;
• RTRW Kabupaten Bekasi (2009-2029)
Menimbang :
DRAFT RANCANGAN PERDA
TENTANG
RENCANA DETIL TATA RUANG WP IV KAB. BEKASI

48. SISTEMATIKA DRAFT RANCANGAN PERDA TENTANG
RDTR WP IV
 Terdiri dari 11 bab 79 pasal
 Bab I: Ketentuan Umum, berisikan tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV. Hal ini
bertujuan untuk menyamakan persepsi pengertian dari istilah yang digunakan dalam RDTR WP IV
 Bab II : Maksud, Tujuan, dan Kedudukan, berisikan maksud, tujuan dan sasaran dari RDTR WP IV Kabupaten
Bekasi
 Bab III : Rencana Struktur dan Pola Ruang WP IV Kabupaten Bekasi, memuat tentang :
 Rencana struktur ruang mencakup hirarki pelayanan kegiatan, rencana infrastruktur
 Rencana pola ruang, mencakup rencana pemanfaatan ruang WP IV tahun 2025 yang terdiri dari
pemanfaatan untuk kawasan lindung/yang berfungsi lindung dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya
 Bab IV : Arahan pemanfaatan ruang WP IV Kabupaten Bekasi, yang berisikan prioritas pemanfaatan ruang yang
akan dilaksanakan di WP IV Kabupaten Bekasi
 Bab V : Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, berisikan tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang WP IV
(KDB, KLB, KDH), arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi pemanfaatan ruang
 Bab VI : Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, mencakup arahan hak dan kewajiban masyarakat
terhadap pemanfaatan ruang di WP IV Kabupaten Bekasi, serta mengatur tata cara peran serta masyarakat
dalam penataan ruang WP IV Kabupaten Bekasi mencakup tahap perencanaaan, pemanfaatan, dan
pengendalian ruang)
 Bab VII : Penyidikan
 Bab VIII : Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, mengatur tentang jangka waktu berlakunya dan peninjauan
kembali dari RDTR WP IV
 Bab IX : Ketentuan lain, membahas tentang arahan produk rencana tata ruang yang mendukung untuk
implementasi dari RDTR WP IV Kabupaten Bekasi
 Bab X : Ketentuan peralihan, mengatur tentang pemberlakukan dari RDTR WP IV kabupaten Bekasi
 Bab XI : Ketentuan penutup.

49. MAKSUD DAN TUJUAN RDTR WP IV
Mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung
terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional
secara aman, produktif dan berkelanjutan.
Maksud :
• Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian
pembangunan fisik kawasan,
• Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan
pemberian periIzinan kesesuaian pemanfaatan bangunan
dengan peruntukan lahan.
Tujuan :

50. SASARAN DAN KEDUDUKAN RDTR WP IV
 Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan
permukiman dalam kawasan.
 Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun
dalam kawasan.
 Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten,
baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/ swasta.
 Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan.
 Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan
masyarakat/ swasta.
Sasaran :
• Rencana operasional arahan pembangunan kawasan (operasional action
plan);
• Rencana pengembangan dan peruntukan kawasan (area development
plan);
• Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban design
guidelines).
Kedudukan :

51. BLOK PERENCANAAN
WP IV dibagi dalam 4 blok
perencanaan (BWK) :
 BWK A meliputi Kecamatan Muaragembong
 BWK B meliputi Kecamatan Babelan
 BWK C meliputi Kecamatan Tarumajaya
 BWK D meliputi Kecamatan Tambun Utara

52. FUNGSI BWK
Fungsi BWK A
 Kawasan lindung dan
penyangga
 Perumahan kepadatan
rendah
 Permukiman Nelayan
 CBD skala lokal (sentra
sekunder)
 Pendidikan skala lokal
 Kawasan budidaya pertanian
 Pendidikan skala lokal
 Kawasan budidaya perikanan
 Kawasan Pariwisata
 Kawasan lindung dan
penyangga
 Perumahan kepadatan
rendah sampai tinggi
 CBD skala lokal dan antar
BWK
 Pendidikan, pemerintahan,
kesehatan skala lokal
 Industri dan Pergudangan
 Pelabuhan Bongkar Muat
Barang
Fungsi Fungsi BWK B

53. FUNGSI BWK
Fungsi BWK C Fungsi Fungsi BWK D
 Pemerintahan, kesehatan,
pendidikan skala lokal
 Perumahan kepadatan
rendah sampai tinggi
 CBD Skala Regional (sentra
primer)
 Kawasan Pelabuhan
Bongkar Muat
 Industri dan Pergudangan
 Kawasan lindung/ yang
berfungsi lindung
 Permukiman Skala Sedang –
Tinggi
 Industri Skala Sedang
 Pendidikan & Kesehatan Skala
Lokal
 CBD Skala Lokal (Sentra
Sekunder)

54. RENCANA KEPADATAN PENDUDUK
 Rencana Pengembangan penduduk
perkotaan (kepadatan tinggi), diarahkan di
BWK B (Kecamatan Babelan), BWK C
(Kecamatan Tarumajaya), dan BWK D
(Kecamatan Tambun Utara)
 Rencana pengembangan penduduk
perdesaan termasuk pengembangan
penduduk sebagai nelayan (kepadatan
rendah), diarahkan di BWK A (Kecamatan
Muaragembong),

55. RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sentra Primer, pusat kegiatan di Sub BWK C.1→berfungsi sebagai
pusat kegiatan ekonomi berskala regional, pusat kegiatan
pemerintahan dan skala sarana wilayah (daerah).
 Sentra Sekunder, pusat kegiatan di Sub BWK A.2, B.3 dan D.1→
berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan
sarana daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan
beberapa kecamatan. Corak pelayanan mengarah kepada kegiatan
perdagangan eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.
 Sentra tersier/lokal, pusat kegiatan pada masing-masing sub BWK
lainnya → berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat
pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan
jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW. Corak
pelayanan perdagangan eceran.

56. RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Lindung
 Kawasan Budidaya (permukiman,
pertanian, industri, pariwisata, perikanan)

57. ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN
A. Prioritas pemanfaatan ruang WP IV adalah :
 Pengembangan jaringan jalan untuk
membuka akses di BWK Muaragembong
 Rehabilitasi permukiman nelayan di BWK
Muaragembong
B. Indikasi program pembangunan WP IV
dicantumkan pada Tabel 1 yang tidak
terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah
ini

58. INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN
 KDB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut :
a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KDB: 30 % - 60
%
b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KDB:
40 % - 70 %
c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KDB: 40
% - 60 %
d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KDB: 30 % – 60
%
e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KDB: 40 %
f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KDB: 0
 KLB yang diarahkan di WP IV adalah sebagai berikut :
a. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Permukiman, KLB: 0,6 – 1,5
b. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, KLB:
0,9 – 3,2
c. Lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan, KLB: 0,6
– 1,2
d. Lahan yang diperuntukkan bagi Fasilitas Sosial dan Umum, KLB: 0,8 – 1,0
e. Lahan yang diperuntukkan Industri dan Pertambangan, KLB: 0,8
f. Lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau: KLB: 0

59. ARAHAN GARIS SEMPADAN
 Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Primer dengan lebar
jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,75 m, kecepatan paling rendah 40
km/jam dan mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume
lalu lintas rata-rata.
 Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar
jalan > 7 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20
km/jam.
 Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Primer dengan lebar jalan >
5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam.
 Garis Sempadan Bangungan pada Jalan Lokal Sekunder dengan lebar
jalan > 3,5 meter dengan bahu jalan 2 x 1,00 m, kecepatan paling rendah
20 km/jam.
 Garis Sempadan Muka Bangunan dan sempadan samping yang
menghadap jalan ditetapkan ½ dari daerah milik jalan (Damija) ditambah 1
(satu) meter.
 Garis Sempadan Samping bangunan berjarak minimum 1 meter dari
dinding bangunan.
 Garis Sempadan Belakang bangunan berjarak minimum 1.5 meter dari
dinding bangunan.

60. ARAHAN GARIS SEMPADAN
 Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul untuk sungai
kecil dan 5 (lima) meter untuk sungai besar seperti Sungai Citarum, Sungai CBL, dan
Sungai Bekasi
 Penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sisi luar kaki tanggul untuk sungai kecil dan 10
(sepuluh) meter untuk sungai besar.
 Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri
sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
 Penetapan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan yaitu:
 Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, Garis Sempadan Sungai
ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan.
 Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh)
meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (duapuluh) meter, garis
sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari
tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 Garis Sempadan Pantai meliputi Sub BWK A.1, Sub BWK A.2, Sub BWK B.1, dan Sub
BWK C1 berkisar antara 30 meter – 75 meter.

61. INSENTIF DAN DISINSENTIF
 Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang,
dan arahan intensitas pemanfaatan ruang
 Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang
yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi
keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
rencana ini.
 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam
pemanfaatan ruang WP IV dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten kepada kecamatan dan kepada
masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan
disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya dan
dikoordinasikan dengan Bupati.

62. BENTUK INSENTIF
Insentif pada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk :
 Pemberian kompensasi
 Urusan saham
 Pembangunan serta pengadaan insfrastruktur
 Penghargaan
Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
 Keringanan pajak
 Pemberian kompensasi
 Imbalan
 Sewa ruang
 Penyediaan infrastruktur
 Kemudahan prosedur
 Perizinan penghargaan

63. BENTUK DISINSENTIF
Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan
dalam bentuk antara lain:
 Pembatasan penyediaan infrastruktur
 Pengenaan kompensasi
 Penalti
Disinsentif dari pemerintah daerah kepada
masyarakat diberikan dalam bentuk antara lain:
 Pengenaan pajak tinggi
 Pembatasan penyediaan infrastruktur
 Pengenaan kompensasi
 Penalti

64. ARAHAN SANKSI
 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan
pola ruang RDTR WP IV;
 Pelanggaran ketentuan arahan pemanfaatan ruang WP IV;
 Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RDTR WP IV;
 Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV;
 Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR WP IV;
 Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau
 Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang
tidak benar.
 Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam pengendalian lingkungan
hidup

65. SANKSI
 Penerapan Sanksi
 Peringatan tertulis
 Penghentian sementara
kegiatan
 Penghentian sementara
pelayanan umum
 Penutupan lokasi
 Pencabutan izin
 Pembatalan izin
 Pembongkaran bangunan
 Pemulihan fungsi ruang
 Denda administrasi
 Jenis Sanksi
 Sanksi Perdata
 Sanksi Pidana

66. SANKSI
Sanksi Perdata
 Sanksi Perdata, dapat berupa
tindakan pengenaan denda atau
pengenaan ganti rugi. Sanksi ini
dikenakan atas pelanggaran penataan
ruang yang berakibat terganggunya
kepentingan seseorang, kelompok
orang, atau badan hukum.
 Sanksi perdata dapat berupa ganti
rugi, pemulihan keadaan atau perintah
dan pelarangan melakukan suatu
perbuatan.
Sanksi Pidana
 Kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 Kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 Kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 Kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
milik umum, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
 Jika pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang
wilayah yang mengakibatkan tindak pidana yang lainnya, maka
pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
 Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana
pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah seperti
dimaksud di atas, dapat menuntut ganti kerugian secara
perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

67. Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan
Ruang
 Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang
dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban, dilakukan
dengan :
 Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan
penyimpangan/ pelanggaran RDTR WP IV harus dilakukan oleh
aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, RT dan
RW, serta oleh masyarakat umum; dan
 Pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran
RDTR WP IV harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan
instansi lain yang terkait.
 Penertiban oleh Bupati dengan menugaskan unit kerja yang
berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku→ Penertiban pemanfaatan ruang dilakukan
sebagai upaya untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan
ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai rencana tata
ruang yang ada.

68. Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
 Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
dilakukan secara terpadu dan komprehensif
melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara
Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang
terkait dengan pemanfaatan ruang dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang
yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

69. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PROSES PERENCANAAN TATA RUANG
 Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan
wilayah;
 Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas
ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang
WP IV;
 Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat
dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang
wilayah provinsi;
 Pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana
terhadap rancangan RTRW Kabupaen
 Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau
bantuan tenaga ahli; dan
 Terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.

70. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PROSES PEMANFAATAN RUANG
 Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang
lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah
berdasarkan peraturan perundang-undangan,agama, adat,
atau kebiasaan yang berlaku;
 Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang
mencakup lebih dari satu wilayah Kota administrasi;
 Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan
RDTR WP IV yang telah ditetapkan;
 Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan
dan/atau; dan
 Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.

71. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
 Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala
kecamatan dan WP, termasuk pemberian
informasi atau laporan pelaksanaan
pemanfaatan ruang kawasan dimaksud
dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan
sumberdaya lainnya; dan
 Bantuan pemikiran atau pertimbangan
berkenaan dengan penertiban pemanfaatan
ruang.

72. Ketentuan Peralihan dan Penutup
 Untuk operasionalisasi RDTR WP IV, disusun
rencana rinci tata ruang yang meliputi:
 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 Zoning Regulation
 Rencana DED;
 Jangka waktu RDTR WP IV adalah 15 (lima
belas) tahun.
 RDTR WP IV dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan
Daerah ini berlaku.