2. PENATAAN RUANG
02
PENGATURAN DI PUSAT, PROVINSI DAN DAERAH
03
04
05
PEMBAHASAN INSTRUMEN HUKUM TERKAIT
PENGATURAN-PENGATURAN KHAS DAERAH
PEMBAHASAN STUDI KASUS (JIS)
SEJARAH INSTRUMEN PENATAAN RUANG
01
06 KESIMPULAN REKOMENDASI STUDI KASUS (JIS)
3. • Rencana tata ruang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Peraturan tata ruang di mulai pada
tahun 1948 yaitu dengan berlakunya Stadsvormingsordonnantic atau disingkat SVO dan lebih dikenal dengan
ordonansi pembentukan kota.
Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia maka diperlukan aturan-aturan sebagai acuan
dalam perencanaan pembangunan kota. Era orde baru telah dibuat aturan seperti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan
Tanggung Jawab Perencanaan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
Sejarah penataan ruang, Indonesia baru pertama kali memiliki undang-undang penataan ruang yang
disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 yang lalu
Sejarah Instrumen Hukum
4. Sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 disahkan, acuan hukum yang dipakai dalam
penataan ruang dan pembangunan daerah adalah:
1. Provincie Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah
tingkat provinsi.
2. Regentschaps Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan
daerah tingkat kabupaten.
3. Stadsgemeente Ordonantie Stbl. Nomor 365 Tahun 1926 yang mengatur tentang pemerintahan
daerah perkotaan. Setelah berlaku selama kurang lebih 20 tahun, aturan tersebut kemudian diganti
dengan Stadsvorming Ordonantie (SVO) Stbl. No. 168 Tahun 1948, dan peraturan pelaksanaannya
ditetapkan dalam Stadsvorming Verordening (SVV) Stbl. 49 Tahun 1949
5. a. Berdasarkan system (system wilayah dan system
internal perkotaan)
1. Sistem Wilayah, penataan ruang berdasarkan sistem
wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang
yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat
wilayah.
2. Sistem Internal perkotaan, penataan ruang berdasarkan
sistem internal perkotaan merupakan pendekatan
dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan di dalam kawasan perkotaan.
c. Berdasarkan Wilayah Administratif Penataan
Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
• Penataan ruang wilayah nasional
• Penataan ruang wilayah provinsi
• Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
b. Berdasarkan fungsi kawasan (kawasan lindung dan kawasan
budidaya)
1. Kawasan Lindung :
• Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara
lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan
air;
• Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar
mata air;
• Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka
alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai
berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,
cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;
• Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan
gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah
longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
dan
• Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan
perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu
karang.
2. Kawasan Budi Daya
Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan
hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan
pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan
industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah,
kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.
Penataan Ruang
6. Kegiatan Kawasan Perkotaan (PP 15 Tahun 2010)
Pasal 65 kriteria Kawasan perkotaan
Kegiatan Kawasan Pedesaan (PP 15 Tahun 2010) Pasal 73
kriteria Kawasan pedesaan
- fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten
- sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian
- aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani,
nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil
- tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai
penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya
- kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya
alam termasuk perikanan tangkap
- susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi
- kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang
rendah
- bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan
alami.
d. Berdasarkan Kegiatan Kawasan (UU Nomor 26 Tahun 2007) Pasal 5 ayat 4)
7. e. Berdasarkan Nilai Strategis
Kawasan strategis (UU no 26 tahun 2007) pasal 5 ayat 5
- Kawasan strategis nasional
- Kawasan strategis provinsi
- Kawasan strategis kabupaten/kota
Kawasan strategis nasional adalah Kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan
khusus. Yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara
Kawasan strategis diprioritaskan karena mempunyai pengaruh di lingkup provinsi maupun kabupaten, baik ekonomi, sosial,
budaya, dan atau lingkungan, termasuk warisan dunia
8. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penataan ruang
- Pusat/Nasional
- Provinsi
- Daerah Kabupaten / Kota
Pengaturan di Pusat, Provinsi, dan Daerah
9. Pusat
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dilaksanakan oleh Menteri yang
mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang
laut dalam wilayah yurisdiksi. RTRW Nasional
menjadi acuan untuk penyusunan rencana lainnya
antara lain:
• Penyusunan RTR pulau/kepulauan
• Penyusunan RTR KSN
• Penyusunan RZ KSNT
• Penyusunan RZ KAW
• Penyusunan RDTR KPN
• Penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi
• Penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan rencana tata ruang
wilayah kota
• Penyusunan rencana pembangunan
jangka panjang nasional
• Penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah nasional
Provinsi
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi dilaksanakan oleh pemerintah
daerah provinsi. RTRW provinsi
mengacu dari RTRW Nasional, RTR
Pulau/Kepualaun/ RTR KSN, RZ KAW,
dan RZ KSNT. RTRW Provinsi dibuat
sebagai acuan penyusunan beberapa
rencana antara lain:
● RTRW Kabupaten/Kota
● RPJPD Provinsi
● RPJMD Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten/kota
harus mengacu paling sedikit pada RTRW Nasional, RTR
pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRW Provinsi.
● Kabupaten
RTRW kabupaten menjadi acuan untuk
penyusunan RDTR Kabupaten, RPJPD
Kabupaten, RPJMD Kabupaten
● Kota
RTRW Kota menjadi acuan untuk
penyusunan RDTR kota, RPJPD kota, RPJMD
kota dan memuat rencana penyediaan dan
pemanfaatan RTH public, RTH Privat, Ruang
terbubka nonhijau, ruang evakuasi bencana,
prasarana dan sarana jaringan jalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal.
10. Sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019, PT Jakarta
Propertindo ditugaskan untuk melakukan pengembangan Kawasan Taman BMW seluas ± 22 Ha di Kelurahan Papanggo
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kawasan Taman BMW tersebut rencananya akan dikembangkan sebagai kawasan
yang mempunyai fungsi komersil, hunian, dan olahraga. Sebagai bagian dari kesinambungan dengan program Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebelumnya dan sekaligus menjadi program prioritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat ini, fasilitas
olahraga yang akan dikembangkan di Kawasan Taman BMW adalah berupa Stadion Internasional Jakarta (Jakarta
International Stadium). Jakarta International Stadium direncanakan dibangun dengan memenuhi standar stadion FIFA,
termasuk di dalamnya adalah mengakomodasi jumlah penonton sebanyak 82.000 penonton.
Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 tahun
2014 tentang Rencana RDTR
dan Peraturan Zonasi serta
RDTR WP 2022-2042 (PerGub
31/2022), Kawasan Taman
BMW merupakan kawasan
yang diprioritaskan
penanganannya dengan
fungsi pengembangan
kawasan rekreasi dan
olahraga dilengkapi
prasarana skala internasional
11. KAWASAN OLAHRAGA
TERPADU JAKARTA
INTERNASIONAL STADIUM
Aturan dan kebijakan
Isu Pengembangan Kawasan:
• Ikon Kota Jakarta
• Ruang publik skala kota
• Degradasi ruang hijau kota
• Perkembangan permukiman
• Kebutuhan pemenuhan
aktivitas warga kota
Pengendalian Tata
Ruang
Panduan Pengaturan Ruang
Kota
Panduan Teknis Rancang Kota
PENINGKATAN KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT
KOTA
FUNGSI REKREATIF
FUNGSI EKONOMI
MOBILITAS
FUNGSI HUNIAN
FUNGSI EKOLOGIS
12. Referensi hukum dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan PRK
Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta
International Stadium adalah sebagal berikut:
1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota DKI Jakarta;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030;
4. Peraturan Gubernur No. 147 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Panduan Rancang Kota;
5. Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit;
6. Peraturan Gubernur No. 67 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit;
7. Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 67 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi
Transit;
8. Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2022 tentang Rencana
Detil Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
13. Intensitas pemanfaatan lahan diupayakan sesuai dengan arahan
Perda No.1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ yang bertujuan untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas distribusi intensitas dari
pemanfaatan lahan.
Arahan distribusi intensitas pemanfaatan lahan yang ada di
Kawasan JIS, yaitu sebagai berikut:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu angka prosentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung yang dapat dibangun terhadap luas lahan/ tanah
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai. KDB
maksimum: 50%.
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yaitu angka prosentase
perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh
bangunan yang dapat dibangun terhadap luas lahan/ tanah
perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai. KLB
maksimum: 3,5.
3. Ketinggian Bangunan, yaitu ketinggian yang diperbolehkan
terbangun pada suatu bangunan pada daerah perencanaan.
Ketinggian Bangunan zona publik (area pemerintahan, area
komersial, fasilitas umum, dan fasilitas sosial): diarahkan 2
hingga 40 lantai. Ketinggian Bangunan zona privat (area
permukiman) pada zona penyangga TOD (R 700 m): diarahkan
32 lantai (hunian vertikal).
14. Kawasan Olah Raga Terpadu Jakarta International
Stadium (JIS) merupakan kawasan terpadu yang juga
memiliki kawasan TOD berbasis rel. Kondisi kawasan
JIS:
1. dilayani kelas jalan arteri atau minimum kolektor;
2. dilayani infrastruktur dasar berupa jaringan air
bersih, jaringan air limbah, sampah, dan jaringan
listrik;
3. jaringan jalan terhubung dengan titik transportasi
angkutan umum massal dan dilengkapi dengan
jalur pedestrian;
4. memiliki pengelola kawasan;
5. kawasan dengan risiko bencana rendah dan/atau
telah memiliki mitigasi bencana;
6. luas kawasan lebih dari lima hektar (Pergub
14/2019: 26,533599 Ha)
7. berada pada simpul transit jaringan angkutan
umum massal berbasis rel dan/atau berbasis jalan;
dan
8. dilayani sarana angkutan umum massal (SAUM)
dengan kapasitas layanan frekuensi sedang
dan/atau frekuensi tinggi.
Sumber: California Department of Transportation, 2002
Transit Oriented Development
TOD adalah suatu bentuk kota (urban form) dengan ciri-ciri
kepadatan bangunan kawasan tinggi (high density), compact &
mixed land serta menyediakan transportasi umum massal yang
efisien dan berkualitas tinggi serta menyediakan lingkungan
pejalan kaki yang ideal.
15. Sumber: Jakpro, 2022
6
6
LEGENDA:
1. JIS
2. ITF
3. HIPPO JIS
4. LRT Fase 2A
5. Waduk Cincin
6. Area bangunan komersil
7. Lapangan latihan
8. Akses utama stadion
9. Plaza public/plaza shalat
10.Jalur Pedestrian/jalur
inspeksi
11.Taman BMW
12.Jalan Tol
13.Urban farming (area darat)
14.Urban farming (area
stadion)
7
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
17. 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya untuk mencapai target Ruang Terbuka Hijau yang dijabarkan
dalam Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
adalah minimal luas lahan tidak terbangun di Kecamatan Tanjung Priok saat ini tetap dipertahankan.
2. Pembangunan Jakarta International Stadium di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok nantinya harus seimbang
dengan pembangunan hunian dan fasilitas pendukung kawasan.
3. Salah satu alternatif perencanaan pembangunan dan penyediaan lahan permukiman bagi masyarakat, antara lain dengan
melakukan pembangunan ke atas (tidak rumah tapak) dengan meningkatkan koefisien lantai bangunan sebagai fasilitas
pendukung kawasan Jakarta International Stadium.
4. Diperlukan upaya konservasi air tanah agar ketersediaannya menjadi lebih baik, antara lain dengan memanfaatkan ruang
terbuka hijau untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori sehingga air hujan dapat diserap dan masuk kedalam
tanah. Selain itu, perlu memetakan wilayah kelurahan yang belum terlayani akses air perpipaan (PDAM) dan menjadi
prioritas untuk menyediakan air bersih melalui perpipaan.
5. Perencanaan pembangunan wilayah perlu mempertimbangkan daerah rawan bencana banjir.
6. Pada kawasan perencanaan membutuhkan supply air yang cukup besar diperlukan kerjasama dengan instansi terkait
untuk menyediakan air tersebut.
7. Perlu membangun pusat pengolahan air limbah sebelum dialirkan ke badan air untuk mengurangi beban kualitas kali yang
ada.
