SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Perencanaan Tata Ruang
Wilayah
Mia Amalia
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Jayapura, 4 July 2013
Outline
Konsep
Penyelenggaraan
PR
RTRWP/K
Ketentuan Teknis
Proses
penetapan
Integrasi
Konsep Posisi RTR
Penyelenggaraan
PR
Teknik
Proses
penetapan
Integrasi
Pengertian dasar
• Ruang: wadah yang meliputi
ruang darat, laut dan ruang
udara, termasuk ruang di
dalam bumi sabagai satu
kesaturan wilayah, tempat
manusia an makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan,
dan memelihara
kelangsungan hidupnya
• Tata ruang: wujud struktur
ruang dan pola ruang
• Penataan ruang: suatu
sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang
• Penyelenggaraan penataan
ruang: kegiatan yang
meliputi pengaturan,
pembinaan, pelasanaan
dan pengawasan penataan
ruang
• Rencana tata ruang: hasil
perencanaan tata ruang
Asas dan tujuan PR Nasional
Asas
• Keterpaduan
• Keserasian, keselarasan dan
keseimbangan
• Keberlanjutan
• Keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan
• Kebersamaan dan kemitraan
• Perlindungan kepentingan
umum
• Kepastian hukum dan keadilan
• Akuntabilitas
Tujuan
Mewujudkan ruang wilayah
nasional yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan
berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan
nasional
Konsep
Penyelenggaraan
PR
Penyelenggaraan
PR
Teknik
Proses
penetapan
Integrasi
Penyelenggaraan PR
Pengaturan
Pembentukan
landasan hukum
bagi pemerintahh,
pemda dan
masyarakat dalam
penataan ruang
Penetapan
ketentuan
peraturan
perundangan
bidang penataan
ruang termasuk
pedoman bidang
penataan ruang.
Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan
Upaya untuk
meningkatkan
kinerja penataan
ruang yang
diselenggarakan
oleh pemerintah,
pemda dan
masyarakat
 Pemerintah pada
pemprov,
pemkab/kot,
masyarakat;
 Pemprov pada
pemkab/kot dan
masyarakat;
 Pemkab/kot
pada masyarakat.
Pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Agar
penyelenggaraan
penataan ruang
dapat diwujudkan
sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan
 Pemantauan
 Evaluasi
 Pelaporan
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian
Menentukan
struktur
ruang dan
pola
(penyusunan
dan
penetapan
RTR)
Mewujudkan
struktur
ruang dan
pola ruang
(penyusunan
pelaksanaan
program dan
pembiayaan)
Mewujudkan
tertib tata
ruang
Penyusunan
RTR
Pelaksanaan
program
pemanfaatan
ruang beserta
pembiayaan-
nya
 Peraturan
zonasi
 Perizinan
 Insentif –
disinsentif
 Pengenaan
sanksi
Cara:
Rencana Umum Rencana Rinci
Wilayah
RTRWN
RTR Pulau dan Kepulauan
RTR KSN
RTRWP RTR KSP
RTRW Kab
RTR KS Kab
RDTR Kab
RTR Kawasan Metropolitan
Perkotaan
RTRW Kota
RTR KS Kota
RDTR Kota
RTR Bagian Wilayah Kota
RTR K Perkotaan di dalam Wil. Kab
Perencanaan
sebagai perangkat operasional
rencana umum tata ruang,
disusun bila
a. rencana umum tata ruang
belum dapat dijadikan dasar
dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
ruang; dan/atau
b. rencana umum tata ruang
mencakup wilayah
perencanaan yang luas dan
skala peta dalam rencana
umum tata ruang tersebut
memerlukan perincian
sebelum dioperasionalkan
Ps. 14 ayat (1)
Ps. 14 ayat (3)
Ps. 14 ayat (4)
Ps. 14 ayat (5)
Ps. 14 ayat (6)
sebagai perangkat operasional
rencana umum tata ruang,
disusun bila
Ps. 14 ayat (1)
Rencana Tata Ruang
Sistem Pusat
Permukiman
Sistem Jaringan
Prasarana
Peruntukan Kawasan
Lindung
Peruntukan Kawasan
Budidaya
Sistem Wilayah
Sistem internal
Perkotaan
Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan
Transportasi
Sistem Jaringan Energi
& Kelistrikan
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
Sistem Persampahan &
Sanitasi
Sistem Jaringan SDA,
dll.
Kegiatan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kegiatan Sosial
Kegiatan Budaya
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Pertahanan &
Keamanan
Ps. 17 ayat (1)
Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3)
Ps. 17 ayat (4)
dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling
sedikit 30 %dari luas DAS
Ps. 17 ayat (5)
RTRWN
RTRWN
 Wawasan nusantara dan pertahanan nasional
 Permasalahan regional & global, pengkajian implikasi PR nasional
 Pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 Keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
 Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
 RPJPN, RTR kawasan strategis nasional, RTRWP dan RTRWK
 Tujuan, kebijakan, & strategi penataan
ruang wilayah nasional
 Struktur ruang
 Pola ruang
 Kawasan strategis nasional
 Arahan pemanfaatan: program utama
jangka menengah lima tahunan
 Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
jangka waktu
20 tahun
ditinjau
kembali 1
kali dalam 5
tahun
 RPJPN
 RPJPMN
 pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan
ruang
 perkembangan antarwilayah
provinsi serta keserasian
antarsektor
 lokasi dan fungsi ruang
investasi
 kawasan strategis nasional
 wilayah provinsi dan
kabupaten/kota
lebih dari 1 kali dalam 5 tahun:
 perubahan kondisi lingkungan
strategis (bencana alam skala
besar); dan/atau
 perubahan batas teritorial
negara
PP
diatur dengan
Ps.19
Ps. 20 ayat (1)
Ps. 20 ayat (2)
Ps. 20 ayat (3)
Ps. 20 ayat (5)
Ps. 20 ayat (6)
Skala rencana
RTRWN 1:1.000.000
RTR Pulau 1:500.000
RTRWP 1:250.000
RTRW Kab 1:25.000
RTRW Kota 1:10.000
RDTR 1:5.000
Minimal 30% luas kota/DAS
Ruang terbuka hijau privat
(10% luas kota)
Ruang terbuka hijau publik
(20% luas kota)
Tipologi RTH
R
T
H
Fisik Struktur Kepemilikan
RTH Alami
RTH Non-
alami
Pola
Ekologis
Pola
Planologis
RTH Publik
RTH Privat
Fungsi
Ekologis
Sosial/
Budaya
Arsitektural
Ekonomi
Ps. 29 ayat (1)
Ps. 29 ayat (2) Ps. 29 ayat (3)
Ruang terbuka hijau/
kawasan lindung
Konsep Posisi RTR RTRWP/K
Teknik
Proses
penetapan
Integrasi
Istilah dan definisi
RTRW
Rencana tata ruang yang
bersifat umum yang
menjabarkan RTRWN.
Tujuan penataan ruang:
Tujuan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah
yang merupakan arah
perwujudan visi dan misi
pembangunan jangka
panjang untuk aspek
keruangan.
Klasifikasi
Sistem Fungsi utama
Wilayah adm.
Kegiatan
Nilai strategis
Wilayah
Perkotaan
Kw lindung
Kw budidaya
RTRWN
RTRWP
RTRWK
Kw perkotaan
Kw perdesaan
Kw St Nasional
Kw St Provinsi
Kw St Kab/kota
Kewenangan
Pusat
Provinsi
Kab/kota
Tugas dan wewenang
Tur bin was PR Wil Nasional:
• Lak PR nasional, provinsi, kabupaten/kota.
• Lak Kawasan strategis nasional, provinsi,
kabupaten/kota.
• Kerjasama PR antar negara dan fasiltias
kerjasama antar provinsi.
Negara
Pem. Pusat
Pem. Provinsi
Pem. Kab/kota
Negara
menyelenggarakan
penataan ruang
untuk sebesar-
besarnya
kemakmuran
rakyat
Dalam
melaksanakan
tugasnya, negara
memberikan
kewenangan
penyelenggaraan
penataan ruang
kepada
Pemerintah dan
Pemerintah
Daerah
Tur bin was PR Wil Provinsi:
• Lak PR provinsi, kabupaten/kota.
• Lak Kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota.
• Kerjasama PR antar provinsi dan fasiltias
kerjasama antar kab/kota.
Tur bin was PR Wil Kab/Kota:
• Lak PR kabupaten/kota.
• Lak Kawasan strategis kabupaten/kota.
• Kerjasama PR antar antar kab/kota.
Konsep Posisi RTR
Penyelenggaraan
PR
Ketentuan Teknis
Proses
penetapan
Integrasi
Muatan
• Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
• Rencana struktur ruang
• Rencana pola ruang
• Penetapan kawasan strategis
• Arahan pemanfaatan ruang
• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
• Indikasi program utama jangka menengah
Tujuan
Dasar:
• Visi
• Misi
• RPJPD
• Karakateristik wilayah
• Isu strategis
• Kondisi yang diharapkan
• Kriteria:
• Tidak bertentangan
dengan tujuan
penataan ruang
nasional;
• Jelas dan dapat dicapai
dalam jangka waku
perencanaan;
• Tidak bertentangan
dengan UU
Kebijakan dan Strategi
Fungsi:
• Dasar untuk strategi
• Dasar untuk
penyusunan pola dan
struktur
• Arah bagi indikasi
program utama
• Dasar penetapan arah
pengendalian.
Dasar:
• Tujuan
• Karakteritik ruang
• Kapasitas sda
• Kebutuhan wil di
dalamnya.
Strategi:
• Jabaran ke dalam
langkah-langkah yang
lebih operasional.
Rencana Struktur
Pusat-pusat kegiatan: PKN,
PKW, PKSN, PKL
Sistem jaringan:
• Transportasi
• Energi
• Telekomunikasi
• Sumberdaya air
Fungsi:
• Membentuk sistem pusat
kegiatan yang
memberikan layanan bagi
wilayah di dalamnya.
• Arah peletakan sistem
jaringan prasarana antar
wilayah yang menunjang
keterkaitan pusat
kab/kota antarwilayah
Contoh 19
Rencana pola
Rencana distribusi
peruntukan ruang yang
berfungsi lindung dan
budidaya
Fungsi:
• Alokasi untuk kawasan
budidaya (sosek) dan
lindung (pelestarian)
• Dasar penyusunan
indikasi program
Contoh 25
Kawasan strategis
Fungsi:
• Alokasi ruang untuk
kegiatan sosek dan/atau
pelestarian lingkungan
yang dinilai memiliki
pengaruh sangat
penting terhadap
wilayah provinsi
tersebut.
• Dasar:
• Nilai strategis
• Kesepakatan
• Daya dukung dan daya
tampung
Contoh 31
Arahan pemanfaatan
Indikasi program utama:
• Usulan program utama
• Lokasi
• Besaran
• Sumber pendanaan
• Instansi pelaksana
• Waktu dan tahapan
pelaksanan
• Cakupan:
• Perwujudan rencana
struktur ruang
• Perwujudan rencana
pola ruang
• Perwujudan kawasan
strategis
Arahan pengendalian
Indikasi arahan
pengaturan zonasi:
• Diperbolehkan,
diperbolehkan dengan
syarat, tidak
diperbolehkan.
• Intensitas pemanfaatan
• Sarana dan prasarana
minimum
Arahan perizinan:
• Bentuk perizinan sesuai
kewenangan.
• Mekanisme perizinan.
• Arahan sop perizinan.
Arahan pengendalian
Arahan insentif dan
disinsentif:
• Insentif, mendorong
perwujudan rencana.
Arahan sanksi:
• Pengenaan sanksi
adminitratif bagi
pelanggar.
Konsep Posisi RTR
Penyelenggaraan
PR
Teknik
Proses
penetapan
Integrasi
Proses penyusunan
Penyusunan
naskah
(1)
Penyusunan
raperda
Konsep
pengembangan
Rencana
(2-7)
Perumusan
konsep
Identifikasi
daerah
fungsional
perkotaan
Sistem pusat
permukiman
Daya dukung
dan daya
tampung: air,
lahan
(2-6)
Pengolahan dan
analisis data
Peta
Kebijakan
Fisik
lingkungan
Sda alam dan
buatan
Kependudukan
Sosekbud
Kelembagaan
(2-3)
Pengumpulan
data
KAK, RAB
Review
Kajian
kebijakan
Persiapan
teknis
Pemberitaan
(1)
Persiapan
Proses penetapan raperda
Koordinasi
Kementerian
Pekerjaan Umum
Persetujuan Substansi
Rancangan Perda Kabupaten/Kota
BKPRN
Kementerian
Kehutanan
Koordinasi
Kementerian
Dalam Negeri
Evaluasi
Rancangan
Perda Provinsi
Gubernur
Perda/Perdasi
Bupati/
Walikota
Rekomendasi
Rancangan Perda
Kab/Kota
Konsep Posisi RTR
Penyelenggaraan
PR
Teknik
Proses
penetapan
Integrasi
RENCANA TATA RUANG KAB A.1
RENCANA TATA RUANG KAB A.2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004
PENATAAN RUANG
berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009
RPJP
Nasional
RPJP
Provinsi
RPJM
Nasional
RPJM
Provinsi
Renstra
KL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
Renja
KL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
RKP
Renstra
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
Renja
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
diperhatikan diserasikan melalui
musrenbang
NASIONAL
RPJP
Kab/Kota
RPJM
Kab/Kota
Renstra
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
Renja
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
KAB/KOTA
diperhatikan
PROVINSI
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
pedoman
dijabarkan
dijabarkan
diserasikan melalui
musrenbang
1. PRESIDEN &
MENTERI
2. BAPPENAS
3. BKPRN
4. TIAP
DEPARTEMEN/
KEMENTERIAN
A. DEP. PU
B. DEPDAGRI
C. dll
RTRW
Provinsi
· RTR Kawasan Strategis Provinsi
· RDTR Kabupaten
· RTR Kawasan Strategis Kota
RTRW
Kabupaten
RTRW Kota
· RTR Kawasan Strategis Kabupaten
· RDTR KotaRencanaTataRuang
Daerah
diacu
diacu
RTRW
Nasional
· RTR Kawasan Strategis Nasional
· RTR Pulau
diselaraskan
RENCANA TATA RUANG PROV A
RENCANA TATA RUANG PROV B
semua produk
rencana tata ruang
nasional yang terkait
dipertimbangkan
diselaraskan
diacu
diacu
1
2 2
4 4
5. GUBERNUR
6. BAPPEDA PROV
7. BKPRD PROV
8. SKPD PROV
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
9. WALIKOTA/BUPATI
10. BAPPEDA KAB/
KOTA
11. BKPRD KAB/
KOTA
12. SKPD KAB/KOTA
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
5 6 6
8 8
9 10 10
12 12
diacu
RKP
Provinsi
RKP
Kab/Kota
diacu
diacu
Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan
2, 3, 4A
6,7,8A
10,11,12A
Perencanaan Pembangunan
(UU 25/2004 dan 32/2004)
Penataan Ruang
(UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)
VISI
PEMBANGUNAN WILAYAH
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
MISI
PEMBANGUNAN WILAYAH
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
· Bidang SOSIAL, BUDAYA, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
· Bidang EKONOMI
· Bidang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
· Bidang SARANA DAN PRASARANA
· Bidang POLITIK
· Bidang PERTAHANAN DAN KEAMANAN
· Bidang HUKUM DAN APARATUR
· Bidang WILAYAH DAN TATA RUANG
· Bidang SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
ARAHAN
PEMBANGUNAN WILAYAH
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN)
LINGKUP SUBSTANSI
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
LINGKUP SUBSTANSI
DOKUMEN RENCANA SPASIAL
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
RENCANA STRUKTUR DAN
POLA RUANG
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
memuat tentang Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya
ARAHAN PEMANFAATAN
RUANG
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
(NASIONAL/PROVINSI/KOTA/
KABUPATEN)
menjadi acuan
Tujuan, kebijakan, dan
strategi penataan ruang
wilayah merupakan
terjemahan dari visi dan
misi pengembangan wilayah
dalam pelaksanaan
pembangunan untuk
mencapai kondisi ideal tata
ruang wilayah yang
diharapkan
Arahan pemanfaatan ruang wilayah disusun berdasarkan ....
prioritas pengembangan wilayah dan pentahapan rencana
pelaksanaan program sesuai dengan RPJP
Fokus … lokus …
Periode perencanaan
Keterkaitan Muatan
RTR dan RPJP RTRW RPJP Penilaia
n
Rekomenda
si
Tujuan Visi
Langkah 1:
Tujuan dan Visi
RTRW RPJP Penilaia
n
Rekomenda
si
Tujuan 1 Visi 1
Tujuan ... Visi ...
RTR dan RPJP
RTRW RPJP Penilaia
n
Rekomenda
si
Alokasi
1
Misi 1
Arah Kebijakan
Alokasi
2
Misi 2
Arah Kebijakan
Langkah 2:
Alokasi Ruang dan Misi
RTRW RPJP Penilaia
n
Rekomenda
si
Alokasi 1 Misi 1
Arah
Kebijakan
...
Alokasi 2 Misi 2
Arah
Kebijakan
...
Alokasi ...
RTR dan RPJP
RTRW RPJP Penilaia
n
Rekomenda
si
Kebijakan
1
Misi 1
Strategi
1.1
Arah
Kebijakan
Strategi
1.2
...
Kebijakan
2
Misi 2
Strategi
2.1
Arah
Kebijakan
Strategi
2.2
...
Kebijakan..
.
Langkah 3:
Kebijakan dan Arah Kebijakan
RTR dan RPJP
RTRW RPJP RPJM Rekomenda
si
Program 1 Misi 1
Arah
Kebijakan
I, II, III,
IV
Program 2 Misi 2
Arah
Kebijakan
I, II, III,
IV
Langkah 4:
Program, Tahap dan Arah Kebijakan
RTR dan RPJM
RTRW RPJM Penilaia
n
Rekomenda
si
Kebijakan
1
Strategi
1.1
Arah
Kebijakan
Strategi
1.2
Arah
Kebijakan
Kebijakan
2
Strategi
2.1
Arah
Kebijakan
Strategi
2.2
Arah
Kebijakan
Langkah 1:
Kebijakan dan Arah Kebijakan
RTR dan RPJM
RTRW RPJM Penilaia
n
Rekomenda
si
Program 1 Program 1
Program 2 Program 2
Program 3 Program 3
Program 4 Program 4
Program 5 Program 5
Program 6 Program 6
Langkah 2:
Program dam Program
Contoh
• Perda Kab Mojokerto No 15/2008 RPJPD
• Rancangan RTRWKab Mojokerto
45
46
RTRW RPJPD Analisis
Tujuan:
Mewujudkan ruang
wilayah Kab.
Mojokerto sebagai
basis pertanian
didukung industri,
perdagangan dan jasa,
serta pariwisata yang
berdaya saing dan
memperhatikan
keberlanjutan
terhadap lingkungan
hidup serta
pemerataan
pembangunan
Visi:
Mewujudkan
Kabupaten
Mojokerto yang
Maju, Adil,
Makmur, Tentram,
dan Beradab
Terintegrasi.
 “Maju” dan “Makmur”
dijabarkan dalam “basis
pertanian didukung industri,
perdagangan dan jasa, serta
pariwisata yang berdaya
saing”;
 “Adil” dijabarkan dalam
“pemerataan pembangunan”;
 “Tentram” dan “Beradab”
tidak dijabarkan dalam RTRW,
karena a-spasial;
 “Memperhatikan
keberlanjutan terhadap
lingkungan hidup” tidak
ditekankan dalam Visi RPJPD,
tetapi diakomodir di dalam
Misi RPJPD
47
Jakstra RTRW Misi RPJPD Keterangan
Sistem Perdesaan Misi 1: Mewujudkan pemerataan
pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dalam bidang ekonomi,
sosial dan budaya, politik, hukum,
dan keamanan tanpa mentoleransi
adanya diskriminasi
Cukup terintegrasi.
Catatan:
1. RPJPD menekankan peran
sektor pertanian sebagai sektor
unggulan Kabupaten Mojokerto
yang mendukung
perkembangan sektor industri,
sementara di dalam RTRW
tidak.
2. RPJPD tidak menyebut sektor
pertambangan, sementara di
RTRW menyebutkan sektor
pertambangan.
3. Misi-misi yang lain bersifat a-
spasial, sehingga tidak terkait
langsung dengan kebijakan-
kebijakan dalam RTRW yang
bersifat spasial.
Sistem Perkotaan
Sistem Praswil
Sistem Perdesaan Misi 6: Mewujudkan peningkatan
kegiatan ekonomi dan pendapatan
masyarakat, peningkatan produksi
pertanian dan hasil-hasil
perdesaan, penurunan jumlah
keluarga miskin, dan penurunan
jumlah pengangguran
Sistem Praswil
Sistem Perkotaan
Kawasan budidaya
Kawasan lindung Misi 7: Mewujudkan pengelolaan
dan dan pelestarian Sumber Daya
Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup
secara berkelanjutan
Kawasan budidaya Misi 11: Menjadikan Kabupaten
Mojokerto sebagai pusat tujuan
wisata Budaya dan
religius di Jawa Timur
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangArikha Nida
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangSri Wahyuni
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangOswar Mungkasa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkunganDwi_Rohadianto
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 

What's hot (19)

Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 

Similar to Rencana Tata Ruang Wilayah

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfAkunZoom5
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxssuser25ec9f1
 
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdf
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdfPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdf
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdfssusere9576e
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)jamestravolta
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfBAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfAlgifari23
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Deki Zulkarnain
 
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...Nur Hilaliyah
 
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarpenjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarProbolinggo Property
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 

Similar to Rencana Tata Ruang Wilayah (20)

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
 
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdf
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdfPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdf
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG_.pdf
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdfBAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
BAB 1.1 WILAYAH DAN TATA RUANGb (Kelas 12).pdf
 
Phk lingkungan!
Phk   lingkungan!Phk   lingkungan!
Phk lingkungan!
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
 
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...
Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan PP Nomor 8 Tahun 201...
 
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabarpenjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
penjelasan perda no 22 2010 ttg rtrwp jabar
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (10)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

Rencana Tata Ruang Wilayah

  • 1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Mia Amalia Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Jayapura, 4 July 2013
  • 4. Pengertian dasar • Ruang: wadah yang meliputi ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sabagai satu kesaturan wilayah, tempat manusia an makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya • Tata ruang: wujud struktur ruang dan pola ruang • Penataan ruang: suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • Penyelenggaraan penataan ruang: kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang • Rencana tata ruang: hasil perencanaan tata ruang
  • 5. Asas dan tujuan PR Nasional Asas • Keterpaduan • Keserasian, keselarasan dan keseimbangan • Keberlanjutan • Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan • Kebersamaan dan kemitraan • Perlindungan kepentingan umum • Kepastian hukum dan keadilan • Akuntabilitas Tujuan Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
  • 7. Penyelenggaraan PR Pengaturan Pembentukan landasan hukum bagi pemerintahh, pemda dan masyarakat dalam penataan ruang Penetapan ketentuan peraturan perundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat  Pemerintah pada pemprov, pemkab/kot, masyarakat;  Pemprov pada pemkab/kot dan masyarakat;  Pemkab/kot pada masyarakat. Pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  Pemantauan  Evaluasi  Pelaporan Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Menentukan struktur ruang dan pola (penyusunan dan penetapan RTR) Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang (penyusunan pelaksanaan program dan pembiayaan) Mewujudkan tertib tata ruang Penyusunan RTR Pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaan- nya  Peraturan zonasi  Perizinan  Insentif – disinsentif  Pengenaan sanksi Cara:
  • 8. Rencana Umum Rencana Rinci Wilayah RTRWN RTR Pulau dan Kepulauan RTR KSN RTRWP RTR KSP RTRW Kab RTR KS Kab RDTR Kab RTR Kawasan Metropolitan Perkotaan RTRW Kota RTR KS Kota RDTR Kota RTR Bagian Wilayah Kota RTR K Perkotaan di dalam Wil. Kab Perencanaan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, disusun bila a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan Ps. 14 ayat (1) Ps. 14 ayat (3) Ps. 14 ayat (4) Ps. 14 ayat (5) Ps. 14 ayat (6) sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, disusun bila Ps. 14 ayat (1)
  • 9. Rencana Tata Ruang Sistem Pusat Permukiman Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5)
  • 10. RTRWN RTRWN  Wawasan nusantara dan pertahanan nasional  Permasalahan regional & global, pengkajian implikasi PR nasional  Pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;  Keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah  Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPN, RTR kawasan strategis nasional, RTRWP dan RTRWK  Tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional  Struktur ruang  Pola ruang  Kawasan strategis nasional  Arahan pemanfaatan: program utama jangka menengah lima tahunan  Arahan pengendalian pemanfaatan ruang jangka waktu 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun  RPJPN  RPJPMN  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang  perkembangan antarwilayah provinsi serta keserasian antarsektor  lokasi dan fungsi ruang investasi  kawasan strategis nasional  wilayah provinsi dan kabupaten/kota lebih dari 1 kali dalam 5 tahun:  perubahan kondisi lingkungan strategis (bencana alam skala besar); dan/atau  perubahan batas teritorial negara PP diatur dengan Ps.19 Ps. 20 ayat (1) Ps. 20 ayat (2) Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (5) Ps. 20 ayat (6)
  • 11. Skala rencana RTRWN 1:1.000.000 RTR Pulau 1:500.000 RTRWP 1:250.000 RTRW Kab 1:25.000 RTRW Kota 1:10.000 RDTR 1:5.000
  • 12. Minimal 30% luas kota/DAS Ruang terbuka hijau privat (10% luas kota) Ruang terbuka hijau publik (20% luas kota) Tipologi RTH R T H Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non- alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi Ps. 29 ayat (1) Ps. 29 ayat (2) Ps. 29 ayat (3) Ruang terbuka hijau/ kawasan lindung
  • 13. Konsep Posisi RTR RTRWP/K Teknik Proses penetapan Integrasi
  • 14. Istilah dan definisi RTRW Rencana tata ruang yang bersifat umum yang menjabarkan RTRWN. Tujuan penataan ruang: Tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang merupakan arah perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang untuk aspek keruangan.
  • 15. Klasifikasi Sistem Fungsi utama Wilayah adm. Kegiatan Nilai strategis Wilayah Perkotaan Kw lindung Kw budidaya RTRWN RTRWP RTRWK Kw perkotaan Kw perdesaan Kw St Nasional Kw St Provinsi Kw St Kab/kota Kewenangan Pusat Provinsi Kab/kota
  • 16. Tugas dan wewenang Tur bin was PR Wil Nasional: • Lak PR nasional, provinsi, kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar negara dan fasiltias kerjasama antar provinsi. Negara Pem. Pusat Pem. Provinsi Pem. Kab/kota Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tur bin was PR Wil Provinsi: • Lak PR provinsi, kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar provinsi dan fasiltias kerjasama antar kab/kota. Tur bin was PR Wil Kab/Kota: • Lak PR kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar antar kab/kota.
  • 17. Konsep Posisi RTR Penyelenggaraan PR Ketentuan Teknis Proses penetapan Integrasi
  • 18. Muatan • Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang • Rencana struktur ruang • Rencana pola ruang • Penetapan kawasan strategis • Arahan pemanfaatan ruang • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang • Indikasi program utama jangka menengah
  • 19. Tujuan Dasar: • Visi • Misi • RPJPD • Karakateristik wilayah • Isu strategis • Kondisi yang diharapkan • Kriteria: • Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang nasional; • Jelas dan dapat dicapai dalam jangka waku perencanaan; • Tidak bertentangan dengan UU
  • 20. Kebijakan dan Strategi Fungsi: • Dasar untuk strategi • Dasar untuk penyusunan pola dan struktur • Arah bagi indikasi program utama • Dasar penetapan arah pengendalian. Dasar: • Tujuan • Karakteritik ruang • Kapasitas sda • Kebutuhan wil di dalamnya. Strategi: • Jabaran ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional.
  • 21. Rencana Struktur Pusat-pusat kegiatan: PKN, PKW, PKSN, PKL Sistem jaringan: • Transportasi • Energi • Telekomunikasi • Sumberdaya air Fungsi: • Membentuk sistem pusat kegiatan yang memberikan layanan bagi wilayah di dalamnya. • Arah peletakan sistem jaringan prasarana antar wilayah yang menunjang keterkaitan pusat kab/kota antarwilayah
  • 23. Rencana pola Rencana distribusi peruntukan ruang yang berfungsi lindung dan budidaya Fungsi: • Alokasi untuk kawasan budidaya (sosek) dan lindung (pelestarian) • Dasar penyusunan indikasi program
  • 25. Kawasan strategis Fungsi: • Alokasi ruang untuk kegiatan sosek dan/atau pelestarian lingkungan yang dinilai memiliki pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi tersebut. • Dasar: • Nilai strategis • Kesepakatan • Daya dukung dan daya tampung
  • 27. Arahan pemanfaatan Indikasi program utama: • Usulan program utama • Lokasi • Besaran • Sumber pendanaan • Instansi pelaksana • Waktu dan tahapan pelaksanan • Cakupan: • Perwujudan rencana struktur ruang • Perwujudan rencana pola ruang • Perwujudan kawasan strategis
  • 28. Arahan pengendalian Indikasi arahan pengaturan zonasi: • Diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, tidak diperbolehkan. • Intensitas pemanfaatan • Sarana dan prasarana minimum Arahan perizinan: • Bentuk perizinan sesuai kewenangan. • Mekanisme perizinan. • Arahan sop perizinan.
  • 29. Arahan pengendalian Arahan insentif dan disinsentif: • Insentif, mendorong perwujudan rencana. Arahan sanksi: • Pengenaan sanksi adminitratif bagi pelanggar.
  • 31. Proses penyusunan Penyusunan naskah (1) Penyusunan raperda Konsep pengembangan Rencana (2-7) Perumusan konsep Identifikasi daerah fungsional perkotaan Sistem pusat permukiman Daya dukung dan daya tampung: air, lahan (2-6) Pengolahan dan analisis data Peta Kebijakan Fisik lingkungan Sda alam dan buatan Kependudukan Sosekbud Kelembagaan (2-3) Pengumpulan data KAK, RAB Review Kajian kebijakan Persiapan teknis Pemberitaan (1) Persiapan
  • 32. Proses penetapan raperda Koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota BKPRN Kementerian Kehutanan Koordinasi Kementerian Dalam Negeri Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Gubernur Perda/Perdasi Bupati/ Walikota Rekomendasi Rancangan Perda Kab/Kota
  • 34. RENCANA TATA RUANG KAB A.1 RENCANA TATA RUANG KAB A.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004 PENATAAN RUANG berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009 RPJP Nasional RPJP Provinsi RPJM Nasional RPJM Provinsi Renstra KL (Dep. PU, Dep. Pertanian, dll) Renja KL (Dep. PU, Dep. Pertanian, dll) RKP Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) Renja SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) diacu pedoman pedoman diperhatikan diserasikan melalui musrenbang NASIONAL RPJP Kab/Kota RPJM Kab/Kota Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) Renja SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) diacu pedoman pedoman pedoman KAB/KOTA diperhatikan PROVINSI pedoman pedoman pedoman dijabarkan pedoman dijabarkan dijabarkan diserasikan melalui musrenbang 1. PRESIDEN & MENTERI 2. BAPPENAS 3. BKPRN 4. TIAP DEPARTEMEN/ KEMENTERIAN A. DEP. PU B. DEPDAGRI C. dll RTRW Provinsi · RTR Kawasan Strategis Provinsi · RDTR Kabupaten · RTR Kawasan Strategis Kota RTRW Kabupaten RTRW Kota · RTR Kawasan Strategis Kabupaten · RDTR KotaRencanaTataRuang Daerah diacu diacu RTRW Nasional · RTR Kawasan Strategis Nasional · RTR Pulau diselaraskan RENCANA TATA RUANG PROV A RENCANA TATA RUANG PROV B semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait dipertimbangkan diselaraskan diacu diacu 1 2 2 4 4 5. GUBERNUR 6. BAPPEDA PROV 7. BKPRD PROV 8. SKPD PROV A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll 9. WALIKOTA/BUPATI 10. BAPPEDA KAB/ KOTA 11. BKPRD KAB/ KOTA 12. SKPD KAB/KOTA A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll 5 6 6 8 8 9 10 10 12 12 diacu RKP Provinsi RKP Kab/Kota diacu diacu Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan 2, 3, 4A 6,7,8A 10,11,12A Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004 dan 32/2004) Penataan Ruang (UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)
  • 35. VISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) MISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) · Bidang SOSIAL, BUDAYA, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA · Bidang EKONOMI · Bidang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI · Bidang SARANA DAN PRASARANA · Bidang POLITIK · Bidang PERTAHANAN DAN KEAMANAN · Bidang HUKUM DAN APARATUR · Bidang WILAYAH DAN TATA RUANG · Bidang SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN) LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA SPASIAL TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) memuat tentang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) menjadi acuan Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan Arahan pemanfaatan ruang wilayah disusun berdasarkan .... prioritas pengembangan wilayah dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJP
  • 39. RTR dan RPJP RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Tujuan Visi Langkah 1: Tujuan dan Visi RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Tujuan 1 Visi 1 Tujuan ... Visi ...
  • 40. RTR dan RPJP RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Alokasi 1 Misi 1 Arah Kebijakan Alokasi 2 Misi 2 Arah Kebijakan Langkah 2: Alokasi Ruang dan Misi RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Alokasi 1 Misi 1 Arah Kebijakan ... Alokasi 2 Misi 2 Arah Kebijakan ... Alokasi ...
  • 41. RTR dan RPJP RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Kebijakan 1 Misi 1 Strategi 1.1 Arah Kebijakan Strategi 1.2 ... Kebijakan 2 Misi 2 Strategi 2.1 Arah Kebijakan Strategi 2.2 ... Kebijakan.. . Langkah 3: Kebijakan dan Arah Kebijakan
  • 42. RTR dan RPJP RTRW RPJP RPJM Rekomenda si Program 1 Misi 1 Arah Kebijakan I, II, III, IV Program 2 Misi 2 Arah Kebijakan I, II, III, IV Langkah 4: Program, Tahap dan Arah Kebijakan
  • 43. RTR dan RPJM RTRW RPJM Penilaia n Rekomenda si Kebijakan 1 Strategi 1.1 Arah Kebijakan Strategi 1.2 Arah Kebijakan Kebijakan 2 Strategi 2.1 Arah Kebijakan Strategi 2.2 Arah Kebijakan Langkah 1: Kebijakan dan Arah Kebijakan
  • 44. RTR dan RPJM RTRW RPJM Penilaia n Rekomenda si Program 1 Program 1 Program 2 Program 2 Program 3 Program 3 Program 4 Program 4 Program 5 Program 5 Program 6 Program 6 Langkah 2: Program dam Program
  • 45. Contoh • Perda Kab Mojokerto No 15/2008 RPJPD • Rancangan RTRWKab Mojokerto 45
  • 46. 46 RTRW RPJPD Analisis Tujuan: Mewujudkan ruang wilayah Kab. Mojokerto sebagai basis pertanian didukung industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan Visi: Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, Makmur, Tentram, dan Beradab Terintegrasi.  “Maju” dan “Makmur” dijabarkan dalam “basis pertanian didukung industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing”;  “Adil” dijabarkan dalam “pemerataan pembangunan”;  “Tentram” dan “Beradab” tidak dijabarkan dalam RTRW, karena a-spasial;  “Memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup” tidak ditekankan dalam Visi RPJPD, tetapi diakomodir di dalam Misi RPJPD
  • 47. 47 Jakstra RTRW Misi RPJPD Keterangan Sistem Perdesaan Misi 1: Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpa mentoleransi adanya diskriminasi Cukup terintegrasi. Catatan: 1. RPJPD menekankan peran sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Mojokerto yang mendukung perkembangan sektor industri, sementara di dalam RTRW tidak. 2. RPJPD tidak menyebut sektor pertambangan, sementara di RTRW menyebutkan sektor pertambangan. 3. Misi-misi yang lain bersifat a- spasial, sehingga tidak terkait langsung dengan kebijakan- kebijakan dalam RTRW yang bersifat spasial. Sistem Perkotaan Sistem Praswil Sistem Perdesaan Misi 6: Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran Sistem Praswil Sistem Perkotaan Kawasan budidaya Kawasan lindung Misi 7: Mewujudkan pengelolaan dan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan Kawasan budidaya Misi 11: Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata Budaya dan religius di Jawa Timur