Dokumen tersebut membahas rencana pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendidikan anti korupsi, dengan menjelaskan peran KPK dan upaya-upaya yang ditempuh seperti pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan peran LSM. Dokumen ini juga membahas pembangunan sistem integritas nasional melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi.

1. P E R E N C A N A A N A K S I P E M B E R A N T A S A N
K O R U P S I D I I N D O N E S I A
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
I D I K S A E F U L B A H R I , M . H .

2. Dukungan Publik
 Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat
dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya
pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang
ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi,
dan memberantas korupsi, merupakan komisi
independen yang diharapkan mampu menjadi
“martir” bagi para pelaku tindak KKN.

3. Agenda KPK
 Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan
korupsi
b. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public
sector dengan mewujudkan good governance.
c. Membangun kepercayaan masyarakat
d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap
pelaku korupsi besar
e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas
korupsi

4. Upaya yang Ditempuh Indonesia
 Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam
memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara
lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif)
b. Upaya penindakan (kuratif)
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat)

5. Upaya Pencegahan
 a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan
mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara
melalui pendidikan formal, informal dan agama.
b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip
keterampilan teknis.
c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup
sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang
memadai dan ada jaminan masa tua.

6. Upaya Pencegahan
 e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan
disiplin kerja yang tinggi.
f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki
tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol
yang efisien.
g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat
yang mencolok.
 h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi
organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah
departemen beserta jawatan di bawahnya.

7. Upaya Penindakan
 Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka
yang terbukti melanggar dengan diberikan
peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat
dan dihukum pidana.

8. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
 a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi
politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan
publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari
pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek
hukumnya.
e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan
dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan
untuk kepentingan masyarakat luas.

9. Upaya Edukasi LSM
 Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi
nonpemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada
publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari
sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk
memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan
rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi.
 ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-
tengah gerakan reformasi yang menghendaki
pemerintahan pascaSoeharto yg bebas korupsi.

10. Road Map KPK
 Mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin
kompleks, diperlukan upaya pemberantasan korupsi
yang komprehensif dan sistematis, dengan pelibatan
seluruh potensi komponen bangsa, sehingga KPK
perlu memiliki suatu perencanaan strategis jangka
panjang dalam bentuk Road Map KPK dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023
(selanjutnya disingkat Road Map KPK).

11. Alasan Lahirnya Road Map KPK
 Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah
pemberantasan korupsi yang akan
dilakukan KPK dalam jangka panjang (sampai
dengan 2023). Keberadaan Road Map KPK menjadi
penting karena dokumen perencanaan yang telah
ada terbatas hanya mencakup strategi jangka
menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu
lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja
dan Anggaran yang berjangka waktu tahunan).

12. Maksud Road Map KPK
 Menjaga kesinambungan antar periode
kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita besar
pemberantasan korupsi di Indonesia.

13. Tujuan RoadMap KPK
 Memberikan arah, inspirasi, dan motivasi bagi
seluruh insan KPK serta pemangku
kepentingan dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia.

14. Kerangka Berpikir Road Map
 Sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus
organisasi yang akan mengalami pasang-surut. Untuk
menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantasan
korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan
kompetensi inti (core competency) secara berkelanjutan.
Road map KPK diwarnai oleh:
 (a) kompetensi inti organisasi, dan
 (b) fokus organisasi.

15. Kerangka Berpikir Road Map
 Untuk memenuhi tuntutan kompetensi inti
organisasi, KPK harus mempersiapkan
keunggulan di masa kini dan di masa yang akan
datang. Sedangkan untuk mewujudkan fokus
organisasi, KPK harus memilih atau menentukan
skala prioritas dalam merealisasikan visi dan
misinya, yaitu dengan memfokuskan penanganan
grand corruption dan kepentingan nasional
(national interest).

16. Peran KPK dalam Pembangunan SIN
 KPK akan mewujudkan kompetensi inti organisasi
dengan mengambil peran sebagai pionir dalam
pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN),
kemudian dilanjutkan dengan membangun
kompetensi inti tahap berikutnya melalui
pembangunan Fraud Control (Pengendalian
Kecurangan).

17. Peran KPK dalam Pembangunan SIN
 Posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
adalah independen dan menjadi penggerak (trigger
mechanism) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang KPK. Hal tersebut dapat diilustrasikan
pada di slide berikut, yang memberikan kejelasan
hubungan antara KPK dengan berbagai pilar
pembangunan sistem integritas nasional, khususnya
kementerian/lembaga, dan masyarakat madani (CSO).

19. Peran KPK dalam Pembangunan SIN
 KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol
kementerian/lembaga serta masyarakat madani agar
menjalankan sistem integritas, dan di sisi lain KPK
dan kementerian/lembaga didorong dan dikontrol
oleh masyarakat madani, sehingga terbentuklah pola
hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem
integritas nasional, yang akan berdampak pada
tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan,
dan kualitas hidup.

20. Pembangunan SIN
 Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang
berlaku secara nasional dalam rangka
pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang
melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi
dapat berkurang karena setiap pilar memiliki
akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan
kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan
kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

21. 3 Bagian SIN
 Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), SIN
terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang
penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem politik,
sosial, ekonomi, dan budaya.
 Sedangkan pilar atau tiang penyangga terdiri atas
badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan,
sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi
pemilihan umum, komisi ombustman, badan audit, organisasi
anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat
madani, dan dunia usaha.
 Terakhir, atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa
integritas nasional.

22. Dampak SIN
 SIN akan berdampak pada tatanan hukum (rule of
law), pembangunan berkelanjutan (sustainable
development), dan kualitas hidup (quality of life),
yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan
rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan
bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam
pembangunan integritas nasional, berarti KPK
secara langsung berkontribusi nyata dalam
menciptakan kesejahteraan rakyat.

23. 3 Dimensi SIN
 Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara
positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar
dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang
terdiri atas:
a. Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan setiap
pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas
dengan berbasiskan keunggulan masing-masing
untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar
lainnya dalam pembangunan SIN.

24. 3 Dimensi SIN
 b. Transparansi dan akuntabilitas (governance), intinya
setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan
transparansi, dalam bentuk implementasi sistem
integritas, baik komponen utama maupun komponen
pendukung, dengan memastikan adanya instrumen,
proses, dan struktur.
c. Kapasitas (capacity), agar dapat membangun sistem
integritas dan menjalankan perannya secara
berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki
kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

25. Mekanisme Akuntabilitas
 Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya
nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi
sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk
membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang
menopang integritas nasional. Hal-hal yang harus
dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam
dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti
(core) dan komponen pendukung (complement).

26. Komponen Utama
 Komponen utama meliputi:
 (a) kode etik dan pedoman perilaku;
 (b) pengumuman harta kekayaan;
 (c) kebijakan grafifikasi dan hadiah;
 (d) pengelolaan akhir masa kerja;
 (e) saluran pengaduan dan whistler blower;
 (f) pelatihan/internalisasi integritas;
 (g) evaluasi eksternal integritas;
 (h) pengungkapan isyu integritas.

27. Komponen Pendukung
 Sedangkan komponen pendukung terdiri atas:
 (a) kebijakan rekrutmen dan promosi;
 (b) pengukuran kinerja;
 (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM;
 (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

28. Indikator Keberhasilan
 Untuk mengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam
Road Map KPK, digunakan dua indikator, yaitu:
a. Indeks Penegakkan Hukum (Law Enforcement
Index).
Indeks Penegakkan Hukum digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan penegakkan hukum yang dilakukan oleh
KPK dan APGAKUM lainnya dalam pemberantasan korupsi.
b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
oleh KPK.
Indikator ini diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian
sasaran strategis KPK pada Perspektif Stakeholders
(Pemangku Kepentingan).