LEMBAGA
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•12,773 views
Dokumen tersebut membahas beberapa lembaga anti-korupsi di Indonesia, baik lembaga pemerintah seperti KPK maupun lembaga swasta seperti YLBHI, ICW, MTI, TII, dan TIRI. Lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam upaya memberantas korupsi dengan melakukan kampanye, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan mendesak reformasi hukum dan sistem pemerintahan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to LEMBAGA
Similar to LEMBAGA (20)
More from natal kristiono
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
LEMBAGA
- 2. Slide 2 si Bahasan 1. Pemerintah : Jaksa, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (sudah dibahas materi 8) 2. Swasta : Institusi pendidikan - Universitas Paramadina, dan lain-lain 3. Masyarakat : LSM, Developmentalisme, dan Korupsi YLBH, ICW, TII, MTI, TIRI Lembaga Anti-Korupsi
- 3. Slide 3 SM, Developmentalism & Korupsi • LSM indentik atau sama dengan sebutan NGO (Non- Governmental Organization) • Perkembangan LSM di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat sejak dekade ’70-an dan ’80-an. • Munculnya LSM dipengaruhi oleh proyek developmentalisme • Pengaruh developmentalisme di Indonesia terjadi sejak dekade ’60-an (masa Orde Baru) yang ditandai dengan tiga kekuatan besar, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar. • Developmentalisme gagal diterapkan karena tidak ada stabilitas politik dan berimbas pada kegagalan ekonomi. • Disela-sela kegagalan developmentalisme muncul LSM- LSM yang concern dengan pemberantaran korupsi LSM……
- 4. Slide 4 SM, Developmentalism & Korupsi Developmentalisme Orde Baru Dekade 1960-an Gagal karena tidak ada stabilitas politik LSM-LSM ABRI Birokrasi Golkar Sarat Korupsi
- 5. Slide 5 osisi Strategis LSM Lembaga Pemerintah Lembaga Bisnis LSM Independent Independensi LSM dari pemerintah dan bisnis memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengkritik penyelenggara negara dan sektor komersial. LSM tidak bergantung pada lembaga negara ataupun masyarakat bisnis untuk sumber dana maupun wewenang, maka LSM sulit untuk dikontrol oleh pemerintah dan lembaga bisnis
- 6. Slide 6 embaga Anti-Korupsi - YLBH • YLBHI: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia • Didirikan berdasarkan kongres ke-3 Persatuan advokat Indonesia • (PERADIN) tahun 1969. • Dasar: SK Dewan Pimpinan Pusat Peradin Nomor: 001/kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 YLBHI Sampai tahun 2006 YLBHI memiliki 14 kantor Cabang dan 7 pos di seluruh Indonesia
- 7. Slide 7 embaga Anti-Korupsi - YLBH • Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai dasar organisasi YLBHI tersebut bermuara pada keadilan hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai YLBHI 1. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM. 2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka Misi YLBHI
- 8. Slide 8 embaga Anti-Korupsi - YLBH 3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga, dan instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin 4. Memelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional 5. Memajukan dan mengembangkan program- program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin Misi YLBHI (cont’d)
- 9. Slide 9 embaga Anti Korupsi - YLBHI 1. Pendidikan pengembangan sumber daya hukum masyarakat 2. Riset/studi kebijakan (legal reform) 3. Pengembangan jaringan kerja (lokal-nasional- internasional) 4. Kampanye dan publikasi 5. kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan 5 Agenda YLBHI 1 2 3 4 5
- 10. Slide 10 embaga Anti-Korupsi - ICW • ICW: Indonesia Corruption Watch • Visi: – Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yangn demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender • Misi: – Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender. – Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik ICW
- 11. Slide 11 embaga Anti-Korupsi - ICW • Menfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik • Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik • Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus- kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas • Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi • Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi • Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi Program & Agenda
- 12. Slide 12 embaga Anti-Korupsi - ICW Prinsip Organisasi Integritas Akuntabilitas Independen Obyektifitas & Kerahasiaan Anti Diskriminasi 2 3 4 5 1
- 13. Slide 13 embaga Anti-Korupsi - MTI • Visi: – Menjadi pelopor terwujudnya sistem integritas nasional dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya • Misi: – Mensosialisasikan pengertian dan hakikat transparansi pada masyarakat luas dan menanamkan keyakinan tentang pentingnya transparansi dalam berbagai bidang kehidupan. – Melakukan berbagai penelitian dan pengkajian mengenai segala hal yang berkaitan dg transparansi. – Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk untuk mengkaji dan merumuskan strategi pelaksanaan transparansi di bidang hukum, politik, sosial-budaya, ekonomi-bisnis, dan hankam. MTI: Masyarakat Transparansi Indonesia
- 14. Slide 14 embaga Anti-Korupsi - TII • TII sebagai bagian dari gerakan global untuk menghapus korupsi, bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor usaha. • Penekanan lembaga ini adalah pada pembaruan sistem, bukan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi secara individu. • Mengkomunikasikan berbagai konsep tentang transparansi kepada pusat-pusat pengambilan keputusan baik bisnis, pemeirntah, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Secara cermat memantau berbagai kebijakan publik untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. TI: Transparancy International Indonesia
- 15. Slide 15 embaga Anti-Korupsi - TII • TI-Indonesia merupakan cabang nasional dari Transparency International yang berkantor pusat di Berlin Jerman. • TI memiliki cabang di 80 negara. • TI telah menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan transparansi dan tata pemerintahan yang baik. TI: Tranparancy International Indonesia
- 16. Slide 16 embaga Anti-Korupsi - TII • Menjadi organisasi yang berkualitas seperti “think thank” dan serupa organisasi massa yang berbasis di daerah-daerah. • Mengeluarkan konsep2 sistem pencegahan korupsi. • Terbentuknya aliansi yang kuat antara masyarakat sipil, pejabat pemerintah, kalangan bisnis, cendekiawan, media, tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. • Menciptakan budaya antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia Visi 2009 Memperjuangkan terbentuknya sistem pencegahan korupsi secara nasional dengan dukungan masyarakat luas. Misi
- 17. Slide 17 embaga Anti-Korupsi - TII • Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana publik yang dikutip dari dana masyarakat seperti pajak, dana Jamsostek, ONH dan zakat. • Mempromosikan integritas sistem politik yang demokratis, yang dilaksanakan lewat berbagai kegiatan seperti sistem kegiatan keuangan partai politik, dan pola pengambilan keputusan di DPR. • Mempromosikan integritas di berbagai lembaga pemerintahan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat negatif dari korupsi melalui kampanye melalui komunikasi aktif di lapis akar rumput. • Mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Prioritas & Kegiatan Strategis
- 18. Slide 18 embaga Anti-Korupsi - TII • TII selalu menurunkan laporan seputar perkembangan korupsi di berbagai negara melalui “Corruption Perception Index” (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Hasil/Produk
- 19. Slide 19 embaga Anti-Korupsi – TIRI • Sebagai bagian dari gerakan internasional untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas • Tiri dari bahasa Maori (New Zealand) : memproteksi masyarakat, menebar benih untuk menumbuhkan generasi baru • LSM non profit, independen • Didirikan di London pada 2003 • Offices : London, Jerusalem, Jakarta (2009) • Tiri beroperasi di semua benua, mayoritas terfokus di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tengah
- 20. Slide 20 embaga Anti-Korupsi - TIRI • TIRI membantu pembangunan integritas sistim pada institusi-institusi kunci terkait HAM, regulasi pasar uang, pemilu nasional, perlindungan lingkungan – rentan akan kegagalan integritas • Bekerjasama dengan pemerintah, kalangan bisnis, universitas, LSM lokal di berbagai negara – untuk menemukan solusi praktis menciptakan integritas kerja Works
- 21. Slide 21 OMISI EMBERANTASAN ORUPSI • Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tanggal 29 Desember 2003 • Bekerja berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proposionalitas Works Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: mailto:pengaduan@kpk.go.idpengaduan@kpk.go.id
- 22. TERIMAKASIH