Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (15)
Similar to Kuliah otonomi daerah (1)
Similar to Kuliah otonomi daerah (1) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kuliah otonomi daerah (1)
- 1. Setelah Otonomi Daerah Demokratisasi dan Good Governace
- 2. Pertanyaannya 1. Mengapa KKN dan politisasi masih tetap merajalela? 2. Mengapa kinerja pemerintah tidak membaik? 3. Bagaimana dengan kualitas dan konsistensi pelayanan publik?
- 3. Tiga hal yang harus diperhatikan 1. Regulasi yang menciptakan iklim organisasi pemerintahan 2. Bagaimana birokrasi dijalankan. 3. Bagaiamana SDM aparatur.
- 4. 4 • Kompetitif • Tangguh • Berkepribadian • Penduduk Tumbuh Seimbang • Berharkat • Bermartabat • Bermoral • Memiliki jati diri • Sehat • Berpendidikan Pemb Manusia Insan Sumber Daya Pembangunan KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA RPJP
- 5. 5 Agama Budaya Pendidikan Kesehatan Gizi Pert Penduduk Olahraga Insan Sumber Daya Globalisasi Demokratisasi Desentralisasi Good Governance Penguatan Kelembagan Keadilan dan Kesetaraan gender Dll… Faktor Lain yang Berpengaruh Ekonomi Hukum & HAM SDA - LH Infrastruktur Dll.. Pembangunan Manusia Kelembagaan Interaksi Pembangunan Manusia dengan Pembangunan Bidang Lain
- 6. 6 Etos Kerja Harkat Martabat Jatidiri Saling percaya Harmonis Rukun Akhlak Mulia Orientasi Iptek Bermoral Sehat Berpendidikan Kompetitif Tangguh Kreatif Kreatif Kualitas hidup Perempuan & Anak Berpendidikan Harmonis Harmonis Toleran Saling percaya Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan Misi 1: Berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya Misi 2: Bangsa Berdaya Saing Misi 3: Demokratis berlandaskan Hukum Misi 4: Aman, Damai, Bersatu Misi 5: Pemerataan Pembangunan & Berkeadilan Misi 6: Asri dan Lestari Misi 7: Neg. kepulauan yg mandiri, maju, kuat Misi 8: Peran dalam Pergaulan Internasional Maju Mandiri Adil Makmur Insan SumberDaya Jatidiri Berpendidikan Akhlak Mulia Berpendidikan Kompetitif
- 7. 7 ANALISA SITUASI Kondisi manusia Indonesia saat ini Faktor-faktor yang berpengaruh IPM, IPG, IKM LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Demokratisasi Desentralisasi Kesinambungan fiskal Kesetaraan gender Globalisasi Komitmen global Penyakit lintas negara Kelembagaan ISU STRATEGIS Jumlah dan struktur umur penduduk Karakter manusia Indonesia Akses dan kualitas pelayanan sosial dasar Kesenjangan PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA • Arah Kebijakan • Strategi • Program • Kegiatan LANDASAN HUKUM •UUD 1945 - UU Kesehatan RPJPN 2005-2025 - UU Pendidikan RPJM 2005-2009 - dll MANUSIA INDONESIA MASA DEPAN Tangguh Berkompetitif Berakhlak Mulia Bermoral Sehat Berpendidikan SASARAN RPJM 2010-2014 Kerangka Pikir Pembangunan Manusia Indonesia
- 8. REFORMASI BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik UU Adminsitrasi Pemerintahan UU Aparatur Sipil Negara UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah SUDAH DIUNDANGKAN SEDANG DIBAHAS PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
- 9. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI 9 Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan melayani dan partisipatif SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Tujuan Akhir 1. Bebas KKN 2. Akuntabel dan berkinerja 3. Pelayanan publik yang berkualitas
- 10. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 10 Makro : Kerangka Regulasi Nasional UU Aparatur Sipil Negara UU Administrasi Pemerintahan UU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
- 11. KEDUDUKAN UU AP DALAM HUKUM Hukum PrivatHukum Publik Hukum Tata Negara Hukum Adm Negara • UUD/Konstitusi • UU tentang DPR/DPD • UU Parpol • UU Pemilu HAN Umum HAN Khusus • UU Kementerian Negara • UU Pelayanan Publik • RUU ASN* • UU Pemerintahan Daerah • UU Perpajakan • UU Lingkungan Hidup • UU Kepolisian • UU PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) (Hukum Formal) • UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Hukum Materiil)** • RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)*** Hukum Pidana
- 12. MAKSUD DARI UU-AP Sebagai salah satu dasar hukum bagi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; Warga masyarakat, dan Pihak-pihak lain yang terkait Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 13. Landasan Filosofis – Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari birokrasi yang baik, efisien, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat
- 14. Landasan Yuridis – Indonesia adalah negara hukum, dimana tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan
- 15. Landasan Sosiologis – Krisis nasional berkepanjangan yang melanda Indonesia dibandingkan dengan negara lain juga disebabkan kelemahan administrasi pemerintahan (birokrasi) yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 16. TUJUAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance seperti Partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas Instrumen untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Menciptakan standar hukum administrasi pemerintahan Melindungi individu dari tindakan kesewenang- wenangan dan maladministrasi dalam administrasi pemerintahan Menjadikan azas-azas hukum dan praktek hukum administrasi dalam norma hukum yang mengikat
- 17. TUJUAN DARI UU AP Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; Menciptakan kepastian hukum; Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- 18. Hal-Hal Pokok yang di atur dalam UU AP • Asas-asas umum pemerintahan yang baik; • Kewenangan pemerintahan; • Diskresi; • Larangan penyalahgunaan wewenang; • Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; • Prosedur administrasi pemerintahan; • Keputusan; • Upaya administratif; • Ganti rugi; • Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan; dan • Sanksi administratif.
- 19. 1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan 2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan pemerintahan yang baik 3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat Pemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan . 4. Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan 19