PPT GERAKAN KERJA SAMA DAN INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI

1. Nama Anggota Kelompok 5
ALEN PARINDING
223213127
TRIJUN TANDIPAYUNG
223213140
SAMPE PATURU
223213130

2. Sub Pokok Pembahasan
A.Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi
B. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi
C. Lembaga Pencegahan Korupsi

3. A. GERAKAN KERJA SAMA DAN
INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI

4. Sektor Publik / Pemerintahan
Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan
swasta dan/atau komersial tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga publik bertujuan
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa,
dan dalam bekerja lembaga ini tidak berorientasi pada menari keuntungan.
Dalam beberapa tahun terakhir menguatnya semangat reformasi birokrasi guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih (clear and clean
governance) ditandai dengan semakin intensnya upaya Lembaga-lembaga pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem dan penguatan
integritas sumber daya manusianya Lembaga-lembaga tersebut menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak dalam melaksanakan berbagai program antiKorupsi.
.

5. Sektor Swasta / BUMN
Salah satu aksi kolaboratif diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan
Pembangunan Integritas Bisnis. Gerakan ini merupakan kolaborasi multisektoral yang
melibatkan Ditjen Bea Cukai, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup dll, program yang diusung adalah Profesional
Berintegrasi ( PROFIT ) yang bertujuan mengajak para pemangku kepentingan yaitu
pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan perwakilan masyarakat
untuk bersinergi meningkatkan integritas dikalangan pengusaha memberikan pedoman
prgram pembangunan bisnis berintegritas dengan cara ; (1) Membangun agen
antikorupsi, (2) membangun kebijakan antikorupsi, dan (3) komit membangun aksi
kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator dan penegak hukum
selain itu mendorong 9 inisiatif antikorupsi yaitu identifikasi resiko terjadinya korupsi,
kode etik, internalisasi nilai antikorupsi, kepemimpinan, pelaporan yang
akuntabel/transparan, sistem kepatuhan, Corporate Social Responsibility, mekanisme
whistle-blowing serta kebijakan konflik kepentingan.

6. Salah satu penanganan Gerakan antikorupsi yaitu Gerakan Nasional Revolusi
Mental. Instruksi Presiden No.12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM) dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan
membangun karakter bangsa Indonesia, dengan mengacu pada nilai-nilai
integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa
yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila untuk itu dalam Instruksi ini diperintahkan kepada segenap Menteri
dan Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI , Kepala Kepolisian,
Kepala Lembaga Pemerintahan Kementerian, Segenap Kepala Sekretariat
Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kesenangan masing-
masing untuk melaksanakan GNRM.

7. Gerakan Dan Kerjasama Masyarakat
Saat ini semakin banyak gerakan anti korupsi yang lahir dari masyarakat sipil (
Civil society ) yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan kerjasama dengan
pihak lain. Umumnya bidang-bidang pencegahan menjadi fokus gerakan dan
kerjasama anti korupsi tersebut diantaranya pembangunan karakter integritas,
perbaikan sistem, Pendidikan/pelatihan anti korupsi, partisipasi publik dan
penguatan tata kelola.
Berdasarkan pelaku gerakan, dapat diidentifikasi beberapa model gerakan anti
korupsi di Indonesia sebagai berikut :
1) Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Anti Korupsi
2) Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi
3) Komunitas-Komunitas Anti Korupsi

8. B. INSTRUMEN NASIONAL
PENCEGAH KORUPSI

9. Apakah yang dimaksud dengan instrumen nasional pencegahan korupsi? yang
dimaksud dengan instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk
mencegah dan/atau memberantas korupsi.
Apa saja bentuk instrumen nasional pencegahan korupsi? Instrumen ini dapat
berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk
peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah
dan/atau memberantas korupsi.

10. Ada banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR
dan/atau Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berikut adalah
beberapa contoh saja perundang-undangan di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR dan/atau
Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Ada peraturan perundang-
undangan yang memang secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan
korupsi. Ada pula beberapa perturan perundang-undangan yang tidak secara langsung
berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun dibuatnya peraturan
perundang-undangan ini diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan korupsi
di Indonesia.

11. a) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis
tindak pidana (delik) korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya.
c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
d) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
e) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
f) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, 2003)

12. g) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
h) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
i) Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
j) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
k) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
l) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
m) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
n) Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh
Korporasi
o) Permenpan dan RB No, 52 tahun 2014 terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari
Korupsi dan wilayah bersih dan melayani dengan turunan di jenjang Perguruan Tinggi melalui
Permeristekdikti No. 57 tahun 2016. Mahasiswa dan civitas akademika perlu aware bahwa
ada program pencegahan yang harusnya dilaksanakan perguruan tinggi, khususnya PTN.

13. C. LEMBAGA PENCEGAHAN
KORUPSI

14. Selain peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas,
berikut beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen
yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan
perilaku koruptif.
1) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
2) Komisi Yudisial
3) Ombusdman Republik Indonesia
4) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )
5) Lembaga Pengawas Perbankan
6) Komisi Penyiaran Indonesia
7) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

15. Kesimpulan
All Images News Videos Maps
Gerakan kerjasama nasional pencegahan korupsi memiliki banyak jenisnya, misalnya
gerakan kerjasama nasional yang mewakili negara antara lain Ombdusman RI,
Pengadilan, Inspektur Jendral, Pelayanan Publik, DPR RI, DPRD, dan KPK.
Sedangkan, gerakan kerjasama nasional yang mewakili masyarakat sipil antara lain YLBHI,
ICW, MTII, dan TII. Korupsi bersifat sangat vital, untuk itu keberadaannya sangat
diperlukan. Instrumen nasional tersebar dalam tata aturan peraturan perundang-
undangan Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga Perda, salah satu contohnya
adalah UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

16. THANK YOU