Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi yang perlu dimiliki untuk mencegah terjadinya korupsi, meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan kedisiplinan, serta prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Dokumen tersebut juga menjelaskan penyebab kor

1. NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI

2. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan
nilai-nilai anti korupsi untuk
mengatasi faktor internal
penyebab terjadinya korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan
prinsip-prinsip anti korupsi yang
berpedoman pada nilai-nilai anti
korupsi untuk mengatasi faktor
eksternal penyebab terjadinya
korupsi agar korupsi tidak terjadi;
3. Mahasiswa mampu memberikan
contoh penerapan prinsip-prinsip
dan nilai-nilai anti korupsi dalam
suatu organisasi/institusi/
masyarakat untuk mencegah
terjadinya korupsi dalam setiap
kegiatannya.
Kompetensi Dasar
Pokok Bahasan
Nilai-nilai anti korupsi dan
prinsip-prinsip anti korupsi
Sub Pokok Bahasan
1. Nilai-nilai anti korupsi
2. Prinsip-prinsip anti
korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Nilai &Prinsip Anti-korupsi

3. PENYEBAB KORUPSI
• Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal
dan faktor eksternal.
• Faktor internal merupakan penyebab yang
datangnya dari diri pribadi atau individu
• Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau
sistem.
• Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan
menghilangkan, atau setidaknya mengurangi,
kedua faktor penyebab tersebut.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Nilai -Nilai Anti-korupsi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. PENYEBAB KORUPSI
• Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat
tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam
diri setiap individu.
• Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh
setiap individu untuk dapat mengatasi faktor
eksternal agar korupsi tidak terjadi.
• Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal,
selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap
individu perlu memahami dengan mendalam
prinsip-prinsip anti korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Nilai - Nilai Anti-korupsi

5. PENGERTIAN ANTI-KORUPSI
Memperbaiki moral manusia sebagai umat
beriman;
Memperbaiki moral bangsa;
Meningkatkan kesadaran hukum individu
dan masyarakat.
Merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan
peluang bagi berkembangnya korupsi.
1
2
3
10Pengertian Korupsi
Langkah-langkah anti korupsi meliputi :
Memilih Pemimpin yang bersih, jujur,
anti korupsi, peduli, cepat tanggap dan
teladan;
Mengentaskan kemiskinan;4
5

6. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Nilai –Nilai Anti-korupsi
mari kita simak film ini

7. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Nilai - Nilai Anti-korupsi
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9

8. PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI

9. PRINSIP-
PRINSIP
ANTI-
KORUPSI
Kewajaran
Transparansi
Aturan Main
Akuntabilitas
Kontrol
Aturan Main

10. • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian
antara aturan dan pelaksanaan kerja
• Semua lembaga mempertanggung
jawabkan kinerjanya sesuai aturan main
baik dalam bentuk konvensi (de facto)
maupun konstitusi (de jure), baik pada
level budaya (individu dengan individu)
maupun pada level lembaga.
Akuntabilitas

11. 1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
semua kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan manfaat yang
diperoleh masyarakat baik secara
langsung maupun manfaat jangka panjang
dari sebuah kegiatan.
Bagaimana mengukur Akuntabilitas ?

12.  Transparansi : prinsip yang
mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga
segala bentuk penyimpangan dapat
diketahui oleh publik.
 Transparansi menjadi pintu masuk
sekaligus kontrol bagi seluruh proses
dinamika struktural kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada keterbukaan
dan kejujuran untuk saling menjunjung
tinggi kepercayaan (trust).
Transparansi

13.  Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai
dari perencanaan, implementasi, laporan
pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap
kinerja anggaran.
 Proses penyusunan kegiatan atau proyek
pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses
pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan
(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran
belanja).
Perlunya keterlibatan masyarakat dalam
proses transparansi:

14.  Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan
peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan
(pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek
mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,
pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara
teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan
proyek pembangunan yang berkaitan dengan
kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah
proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
 Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek
yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya
pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga
secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja
pembangunan.

15. Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)

16. Fairness
Prinsip fairness ditujukan
untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran)
dalam penganggaran, baik
dalam bentuk mark up
maupun ketidakwajaran
lainnya.

17. 1. Komprehensif dan disiplin : mempertimbangkan keseluruhan
aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan,
pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas : adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan
efektifitas.
3. Terprediksi : ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value
for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.
Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip
fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis
maupun politis. Kejujuran - bagian pokok dari prinsip fairness.
5. Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan
informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses
pengambilan keputusan. Sifat informatif - ciri khas dari kejujuran.
lima langkah penegakan prinsip fairness

18. • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak
terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
• Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kebijakan Anti-Korupsi

19. 4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi
Isi Pembuat
PelaksanaKultur
Kebijakan Anti-korupsi

20.  Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung
unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
 Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas
pembuatnya.
 Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh
aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
 Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman,
sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau
undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan
menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan
korupsi.
4 Aspek Kebijakan ….

21. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-betul
efektif dan mengeliminasi semua
bentuk korupsi.
Kontrol Kebijakan

22. OposisiPartisipas
i
KEBIJAKAN
Revolusi
3 Model Kontrol Kebijakan

23.  Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan
ikut serta dalam penyusunan dan
pelaksanaannya.
 Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
 Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang
dianggap tidak sesuai.
3 Model Kontrol Kebijakan

24. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan
tergantung pada sistem yang terbangun.
Dalam sistem demokrasi yang sudah
mapan (established), kontrol kebijakan
tersebut dapat dilakukan melalui
partisipasi dan oposisi.

25. mari kita simak film ini

26. BAGAIMANA ANALISA
SAUDARA MENGENAI VIDIO
TERSEBUT ?