Dokumen tersebut membahas tentang konsep korupsi dan fraud serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain melalui pendidikan, hukum, dan pengawasan internal lembaga. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi baik faktor internal maupun eksternal seperti moral, gaya hidup, dan kondis

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Corruption and Fraud
DOSEN:
PROF. DR. HAPZI ALI, CMA
DENY DERMAWAN
55117110146
S2 MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
MERUYA
DESEMBER 2017

2. 2
Daftar Isi
CORRUPTION AND FRAUD............................................................................................................................3
Konsep pembatasan Korupsi ....................................................................................................................3
Upaya Pencegahan (Preventif)..............................................................................................................3
Upaya Penindakan (Kuratif)..................................................................................................................4
Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa ...............................................................................................4
Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ..........................................................................4
Konsep Tambahan Agar Tepat Untuk Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Mengurangi Tindak
Korupsi Dan Penipuan...........................................................................................................................5
Quiz ..............................................................................................................................................................7
Pengertian Korupsi....................................................................................................................................7
Faktor-faktor pendorong seseorang melakukan tindak korupsi ..........................................................7
Pengertian Fraud.......................................................................................................................................9
PT Bank Mandiri Tbk ...............................................................................................................................10
Penerapan Strategi Anti-Fraud & Korusi.............................................................................................10
Kesimpulan................................................................................................................................................12
Kesimpulan............................................................................................................................................12
Daftar Pustaka..........................................................................................................................................13

3. 3
CORRUPTION AND FRAUD
Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-
besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Sebagai contoh
adanya situs lelang fiktif. Melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan Fraud kartu
kredit. Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit
tersebut secara melawan hukum.
Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen ,
dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya
yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, penganda,
dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi
pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan
uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika
mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau
merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini
sering disebut sebagai dokumen palsu.
Konsep pembatasan Korupsi
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone- sia, antara lain
sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
b. Upaya penindakan (kuratif).
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Upaya Pencegahan (Preventif)
a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa
dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab
yang tinggi.
d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan
dibarengi sistem kontrol yang efisien.
g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

4. 4
Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan
peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan
yang dilakukan oleh KPK :
a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD
(2004).
b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar
dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp
10 milyar lebih (2004).
e. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
f. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
g. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
h. Menetapkan seorang Bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi
Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).
i. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan
kepentingan publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat
pusat/nasional.
b. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentangpenyelenggaraan
pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
a. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap
pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan
melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang

5. 5
yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat
untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tgl 21 Juni 1998 di tengah-
tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi.
b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi
korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi
non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI
yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di
Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005,
Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar
dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari
Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar.
Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.
Konsep Tambahan Agar Tepat Untuk Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Mengurangi
Tindak Korupsi Dan Penipuan.
1. Dalam bidang agama, bahwasanya pada agama manapun melarang untuk melakukan tindakan
korupsi dan penipuan karena dapat merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, kiranya
seluruh aspek masyarakat dan pemerintah dapat menanamkan ilmu agama lebih intens lagi
kepada anak-anak penerus bangsa, dan untuk selanjutnya saat ini menjadi contoh serta suri
tauladan yang baik bagi para penerus bangsa.
2. Dalam bidang pendidikan, bahwasanya dalam dunia pendidikan, pemerintah serta masyarakat
orangtua bekerja sama dalam memberikan pelajaran tentang berperilaku jujur, adil serta
bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat kelak setelah masa pendidikan selesai.
3. Dalam bidang hukum, di Indonesia harus lebih tegas dan keras terhadap para pelanggar tindak
pidana korupsi dan fraud agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa menjadi
pertimbangan preventif bagi yang akan melakukannya.
4. Dalam bidang politk, seharusnya para politisi di Indonesia tidak perlu ikut campur dalam hal- hal
yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab para lembaga-lembaga pembrantas korupsi dan
fraud, agar menjadikan lembaga-lembaga tersebut independen, bukan karena campur tangan
orang lain yang memiliki berbagai kepentingan.
5. Dalam bidang ekonomi, pemerintah harus bisa mensejahterahkan masyarakatnya serta
memeratakan perekonomian agar dapat mengurangi tindakan korupsi dan fraud.
6. Dalam bidang sosial, yaitu harus dihapuskan dan dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam
masyarakat yang menganggap biasa tentang tindak korupsi dan fraud.

6. 6
7. Melakukan pengawasan interen yang efektif pada seluruh masing-masing lembaga yang ada di
Negara di Indonesia serta menjalankan etika dan konsep GCG dengan sebaik-baiknya.

7. 7
Quiz
Pengertian Korupsi
Korupsi, adalah Kecurangan yang terjadi tata kelola yang kurang baik serta penyalahgunaan
wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak
sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economicextortion).
Faktor-faktor pendorong seseorang melakukan tindak korupsi
Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:
Aspek perilaku individu
a. Sifat tamak/rakus manusia.
Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan
orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk
memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu
sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya.
b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa
berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang Memberi kesempatan
untuk itu.
c. Gaya hidup yang konsumtif.
Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila
tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan
korupsi.
Aspek Sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan
keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat
baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaanya.
Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.
Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum
dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai
bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

8. 8
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya
masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap
ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
b. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan
masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal
bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran
pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti
melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali
masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka
namun tidak disadari.
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat
ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat
berpandangan bahwa masalah korupsi adalahtanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat
kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
Aspek ekonomi
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemung-kinan seseorang
mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk
mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
Aspek politis
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk
mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial
tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan
negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan
kekuasaan sangan potensi menyebabkan perilaku korupsi.
Aspek Organisasi
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya,
misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama
dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak
dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.
Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

9. 9
c. Kurang memadainya sistem akuntabilitas
Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang
diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna
mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah
instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian
pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang
kondusif untuk praktik korupsi.
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
e. Lemahnya pengawasan
Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan
pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang
tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan
pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.
Pengertian Fraud
Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam
seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.
Fraud pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yakni internal kontrol yang lemah,
pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan yang
lemah ataupun dapat menyebabkan penetapan kebijakan yang tidak up to date,serta monitoring yang
lemah. Dari sisi pendekatan pribadi, ada pendekatan yang disebut sebagai the fraud triangle. Ketiga
alasan itu adalah adanya tekanan, adanya peluang, dan adanya rasionalisasi. (Fakhrurroji hasan : 2015)
1. Tekanan
Tekanan adalah situasi dimana seorang menyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud.
Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi seorang karyawan yang mendorong karyawan
melakukan fraud. Faktor kesejahteraan karyawan harus menjadi perhatian penting dari manajemen
untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan fraud.
Memang betul tidak ada jaminan bahwa karyawan yang sejahtera sekalipun tidak akan melakukan fraud.
Dan karyawan yang merasa tidak sejahtera juga akan melakukan fraud. Semua kembali kepada pribadi
masing-masing. Tapi setidaknya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, selain diharapkan

10. 10
dapat meminimalisir potensi terjadinya fraud, diharapkan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk
memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.
2. Peluang
Peluang adalah situasi dimana seseorang menyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang
menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong
kemungkinan seorang karyawan untuk melakukan fraud, bahkan disaat karyawan tersebut tidak
memiliki tekanan untuk melakukan fraud.
3. Rasionalisasi
Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan fraud merasa
bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penegakan hukum
yang tegas, atau terjadi pembiaran dalam melakukan fraud. Atau barangkali jika karyawan mengetahui
bahwa rekan-rekannya melakukan fraud maka dia akan merasa sah-sah saja untuk melakukan fraud.
PT Bank Mandiri Tbk
Kondisi kadaan didalam perkntoran Bank Mandiri berjalan kondusif, segalan bentuk tindak korupsi dan
fraud atau lain sebagainya tidak terpampang, hal ini dikarnakan Bank Mandiri menerapkan system
untuk pencegahan diantranya:
Penerapan Strategi Anti-Fraud & Korusi
Bank Mandiri telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang diatur dalam setiap Kebijakan, Standar
Prosedur Operasional, Petunjuk Teknis Operasional dan pengaturan lainnya. SAF Bank Mandiri mengacu
Surat Edaran bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
Implementasi SAF dalam setiap Kebijakan, Standar Prosedur Operasional dan Petunjuk Teknis
Operasional menjadi salah satu bagian penyempurnaan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank.
Adapun rumusan SAF adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Pencegahan
Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem
Pengendalian Fraud dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud.
2. Fungsi Deteksi
Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik 1st line of defense, 2nd line of defense maupun 3rd line
of defense dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka mengidentifikasi dan
menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank.
3.Fungsi Investigasi, Pelaporan, & Sanksi
Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam
rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur

11. 11
Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, termasuk usulan pengenaan sanksi bagi para pelaku
fraud.
4. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, & Tindak Lanjut
Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian
Fraud dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian fraud untuk
memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah
terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.

12. 12
Kesimpulan
Kesimpulan
Fraud dan korupsi merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan
yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan.
Hal ni merupkan kegitan yang dpan merugikanbangsa dan negra, hanya dikarnakan keserakahan
segelitir orang dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan jutaan orang. Namun tindakan korupi dan
fraud dapat dihindari dengan berbgi macam cara dan metodelogi sehingga praktik korupsi dan fraud dap
dminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

13. 13
Daftar Pustaka
Hapzi Ali, Prof. Dr. Ir. H. Pre-Msc.MM.CMA. Corruption and Fraud. Universitas Mercu Buana.
Ardisasmitas. M. Syamsa, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E- Annauncement
Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel,
Jakarta.
Konsep pembrantasan korupsi dan berbagai strategi
www.dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/antikorupsi.pdf (diakses 8 Desember 2017,
22:00 WIB).