pendidikan budaya anti korupsi nilai nilai dan prinsip prinsip budaya anti korupsi

1. Pendidikan Anti-korupsi
Nilai Nilai Dan Prinsip Prinsip
Budaya Anti Korupsi

2. PENYEBAB KORUPSIPENYEBAB KORUPSI
1. Faktor internal
merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atauindividu.
Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi
tertanam dalam diri setiap individu.
2. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.
Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat
mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti
korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip
anti korupsi
Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan
menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua
faktor penyebab tersebut.

3. A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSIA. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI
JUPE MANDI TANGKER KEBEDILJUPE MANDI TANGKER KEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9

4. B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-
KORUPSIKORUPSI
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
FAIRNESS
KEBIJAKAN
KONTROL KEBIJAKAN

5. • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara
aturan dan pelaksanaan kerja
• Semua lembaga mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai aturan main baik dalam
bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi
(de jure), baik pada level budaya (individu
dengan individu) maupun pada level lembaga.
AkuntabilitasAkuntabilitas

6. AKUNTABILITAS
1. Akuntabilitas harus dapat
diukur dan
dipertanggungjawabkan
melalui Mekanisme pelaporan
dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan semua kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja
administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan
manfaat yang diperoleh
masyarakat baik secara
langsung maupun manfaat
jangka panjang dari sebuah
kegiatan.

7.  Transparansi merupakan prinsip
yang mengharuskan semua proses
kebijakan dilakukan secara terbuka,
sehingga segala bentuk
penyimpangan dapat diketahui oleh
publik.
 Transparansi menjadi pintu masuk
sekaligus kontrol bagi seluruh
proses dinamika struktural
kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling
sederhana, transparansi mengacu
pada keterbukaan dan kejujuran
untuk saling menjunjung tinggi
kepercayaan (trust).
TransparansiTransparansi

8.  Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan,
implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi)
terhadap kinerja anggaran.
 Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait
pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan
(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
 Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang
berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme
pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,
pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek
pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih
khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
 Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara
terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi
juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam
proses transparansi:

9. Kontrol masyarakat sangat diperlukanKontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan PenilaianEvaluasi dan Penilaian
Kinerja AnggaranKinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)

10. FairnessFairness
Prinsip fairness ditujukan
untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran)
dalam penganggaran, baik
dalam bentuk mark up
maupun ketidakwajaran
lainnya.

11. 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan
keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip
pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan
efektifitas.
3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas
value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran
berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari
adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan
pembangunan.
4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis
maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip
fairness.
5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur
dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses
pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari
kejujuran.
lima langkah penegakan prinsip fairness

13. • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak
terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
• Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-
undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang
kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.
Kebijakan Anti-KorupsiKebijakan Anti-Korupsi

14. 4 Aspek4 Aspek Kebijakan Anti-KorupsiKebijakan Anti-Korupsi
IsiIsi PembuatPembuat
PelaksanaPelaksanaKulturKultur
Kebijakan Anti-korupsi

15.  Isi kebijakan:
Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung
unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
 Pembuat kebijakan:
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas
pembuatnya.
 Pelaksana kebijakan:
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh
aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
 Kultur kebijakan:
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman,
sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau
undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan
menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan
korupsi.
AspekAspek KebijakanKebijakan ….….

17. Kontrol kebijakan
merupakan upaya agar
kebijakan yang dibuat
betul-betul efektif dan
mengeliminasi semua
bentuk korupsi.
Kontrol KebijakanKontrol Kebijakan

18. OposisiOposisiPartisipasi
KEBIJAKANKEBIJAKAN
Revolusi
3 Model3 Model Kontrol KebijakanKontrol Kebijakan

19.  Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan
ikut serta dalam penyusunan dan
pelaksanaannya.
 Oposisi:
Mengontrol dengan menawarkan alternatif
kebijakan baru yang dianggap lebih layak.
 Revolusi;
Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang
dianggap tidak sesuai.
3 Model3 Model Kontrol KebijakanKontrol Kebijakan

20. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan
tergantung pada sistem yang terbangun.
Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan
(established), kontrol kebijakan tersebut dapat
dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.

21. Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

22. TERIMA KASIH
GENERASI MUDA
AYO LAWAN KORUPSI !!!