1. Indeks Persepsi Korupsi; Indeks Penegakan
Hukum; dan Aksi PPK dalam Inpres 2 Tahun 2014
Pelaksanaan Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(STRANAS PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan
Jangka Menengah 2012-2014
SEKRETARIAT STRANAS PPK

2. FOKUS KEGIATAN PRIORITAS – AKSI PPK TAHUNANFOKUS KEGIATAN PRIORITAS – AKSI PPK TAHUNAN
MISIMISI
PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI
KORUPSI
PENINGKATAN KESESUAIAN ANTARA
PENGATURAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA
DENGAN KLAUSUL UNCAC
PENINGKATAN INDEKS SISTEM
INTEGRITAS NASIONAL
VISI
“Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan
didukung nilai budaya yang berintegritas.” (2025)
“Terwujudnya tata- kepemerintahan yang bersih dari korupsi
dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai
budaya yang berintegritas.” (2014)
VISI
“Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan
didukung nilai budaya yang berintegritas.” (2025)
“Terwujudnya tata- kepemerintahan yang bersih dari korupsi
dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai
budaya yang berintegritas.” (2014)
PERANTI ANTI KORUPSI – SDM DAN REGULASIPERANTI ANTI KORUPSI – SDM DAN REGULASI

3. Sasaran Keluaran
Utama/Pendukung
2012-
2014
2015-
2019
2019-
2024
2025
IPK/CPI 5 6,5 7,9 8
% Kesesuaian
Ratifikasi UNCAC
80 % 100 % 100 % 100 %
Indeks Sistem
Integritas Nasional
(SIN)
- Kenaika
n Indeks
15 %
Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaika
n Indeks
5 %
Indeks Pencegahan
Korupsi
- Kenaika
n Indeks
15 %
Kenaikan
Indeks 15
%
Kenaika
n Indeks
5 %
Indeks Penegakan
Hukum Tipikor
- Kenaika
n Indeks
20 %
Kenaikan
Indeks 20
%
Kenaika
n Indeks
5 %
% Penyelesaian
Rekomendasi UNCAC
80 % 100 % 100 % 100 %
% Pengembalian Aset
Tipikor
80 % 90 % 95 % 96 %
Indeks Periilaku Anti
Korupsi
3,25 dari
Skala 5
4 dari
Skala 5
4,5 dari
Skala 5
4,6 dari
Skala 5
Indeks Kepuasan
Stakeholders
terhadap Pelaporan
PPK
3,25 dari
Skala 5
4 dari
Skala 5
4,5 dari
Skala 5
4,6 dari
Skala 5
PETA JALAN (ROAD MAP) STRANAS PPK
Sasaran Keluaran
Utama/Pendukung
2012
(Baseline)
2012 2013 2014
IPK/CPI 3 3,5 4,25 5
% Kesesuaian
Ratifikasi UNCAC
- 30 % 70 % 80 %
Indeks Sistem
Integritas Nasional
(SIN)
- - Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks 5 %
Indeks Pencegahan
Korupsi
- 3,94 4,51 5,08
Indeks Penegakan
Hukum Tipikor
- Penetapan
Baseline
Kenaikan
Indeks 5 %
Kenaikan
Indeks 5 %
% Penyelesaian
Rekomendasi UNCAC
Review
Bab III dan
Bab IV
UNCAC
30 % 70 % 80 %
% Pengembalian
Aset Tipikor
- 70 % 75 % 80 %
Indeks Periilaku Anti
Korupsi
- Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari
Skala 5
Indeks Kepuasan
Stakeholders
terhadap Pelaporan
PPK
- Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari
skala 5
ROAD MAP JANGKA PANJANG 2012-2025
ROAD MAP JANGKA MENENGAH 2012-2014
Harus dilanjutkan oleh Presiden berikutnya

4. 4
PENCAPAIAN INDIKATOR UTAMA STRANAS PPK
1.PENINGKATAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
2.PERSENTASE KESESUAIAN REKOMENDASI UNCAC
3.PENINGKATAN INDEKS SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

5. 1. CAPAIAN INDONESIA DALAM SURVEI IPK TAHUN 2013
5
2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3
0
2
4
6
8
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Skala 0-10
 Transparency International meluncurkan
Corruption Perception Index (CPI):
merupakan indeks agregat dari
penggabungan beberapa indeks yang
dihasilkan berbagai lembaga.
 Mengukur tingkat persepsi korupsi pada
sektor publik
 Skor 0 berarti negara tersebut
dipersepsikan sangat korup,
 Skor 10 berarti negara yang bersangkutan
dipersepsikan sangat bersih
 Transparency International meluncurkan
Corruption Perception Index (CPI):
merupakan indeks agregat dari
penggabungan beberapa indeks yang
dihasilkan berbagai lembaga.
 Mengukur tingkat persepsi korupsi pada
sektor publik
 Skor 0 berarti negara tersebut
dipersepsikan sangat korup,
 Skor 10 berarti negara yang bersangkutan
dipersepsikan sangat bersih
 Pada Tahun 2012 dilakukan
perubahan metode dengan rentang
skor menjadi 0-100.
 Skor 0 berarti negara dipersepsikan
sangat korup,
 Skor 100 berarti dipersepsikan sangat
bersih dari korupsi
 Pada Tahun 2012 dilakukan
perubahan metode dengan rentang
skor menjadi 0-100.
 Skor 0 berarti negara dipersepsikan
sangat korup,
 Skor 100 berarti dipersepsikan sangat
bersih dari korupsi

6. SUMBER DATA IPK INDONESIA 2013 DAN
REKOMENDASI TII
1. Bertelsmann Foundation
Transformation Index 2014
2. Economist Intelligence Unit Country
Risk Ratings
3. Global Insight Country Risk Ratings
4. IMD World Competitiveness Yearbook
2013
5. Political and Economic Risk
Consultancy Asian Intelligence 2013
6. Political Risk Services International
Country Risk Guide
7. Transparency International Bribe
Payers Survey 2011
8. World Economic Forum Executive
Opinion Survey (EOS) 2013
9. World Justice Project Rule of Law
Index 2013
Penguatan Sistem Integritas
Nasional yang berakar pada 3
(tiga) sektor strategis, yaitu:
1.Hukum, dengan Institusi
Strategis: Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan
2.Politik, dengan institusi
strategis: parlemen dan partai
politik
3.Bisnis, dengan institusi
strategis: Perizinan, Ekspor-
Impor, Pajak-Bea Cukai,
Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Data
Rekomendasi TII
6

7. SUMBER DATA CPI INDONESIA 2013 TERKAIT AKSI PPK
7
No Sumber Survey CPI Short Summary Aksi yang perlu dilakukan
1 Bertelsmann Foundation
Transformation Index 2014
Penegakan Hukum dan Efektifitas Upaya
Pemberantasan Korupsi
Penguatan lembaga penegak hukum, koordinasi
penanganan perkara
2 Economist Intelligence Unit Country
Risk Ratings
1. Penyalahgunaan dana publik oleh pejabat publik
untuk tujuan pribadi atau partai politik.
2. Independensi lembaga pemeriksa keuangan negara.
3. Independensi lembaga peradilan.
Transparansi anggaran, pemberatan sanksi,
penguatan lembaga peradilan dan pemeriksa
keuangan
3 Global Insight Country Risk Ratings Korupsi bisnis terkait dengan perizinan, Penguatan kelembagaan PTSP, pemanfaatan IT
(online), penguatan pengawasan internal
4 IMD World Competitiveness Yearbook
2013
Korupsi dan Penyuapan Pemanfaat an IT (online), penguatan mekanisme
pengawasan
5 Political and Economic Risk
Consultancy Asian Intelligence 2013
Korupsi birokrasi dan jabatan politik. menghilangkan
persepsi korup di lembaga kepolisian, peradilan, bea
cukai, perpajakan, lembaga perizinan, inspektorat, dan
militer
Penguatan lembaga kepolisian dan peradilan,
pengawasan pajak dan bea cukai, whistleblowing
system, penguatan pengawasan internal,
transparansi anggaran
6 Political Risk Services International
Country Risk Guide
Korupsi politik dan korupsi bisnis.
Praktik suap terkait ekspor-impor, kontrol
perdagangan, penilaian pajak, jasa pengamanan, dan
perkreditan.
Penguatan mekanisme ekspor impor, pemanfaat
IT, tindak lanjut pengaduan masyarakat,
kemudahan berusaha
7 Transparency International Bribe
Payers Survey 2011
Korupsi berbentuk permintaan atau penerimaan suap
dan penyalahgunaan sumberdaya publik untuk
kepentingan pribadi.
Partisipasi publik, pengawasan internal dan
eksternal
8 World Economic Forum Executive
Opinion Survey (EOS) 2013
Korupsi berbentuk suap untuk ekspor-impor, pelayanan
publik dasar, pajak tahunan, kontrak publik-perizinan,
dan pembelian putusan pengadilan
Penguatan mekanisme ekspor impor, PTSP,
partisipasi publik
9 World Justice Project Rule of Law Index
2013
Praktik Korupsi di Lembaga Eksekutif, Yudikatif,
Legislatif, Kepolisian, Militer.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal,
koordinasi lintas sektor, transparansi

8. C P
KI P
I
STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014
Inpres 2/2014
21 Mar 2014
Inpres 2/2014
21 Mar 2014
Inpres
1/2013
25 Jan 2013
Inpres
1/2013
25 Jan 2013
Inpres
17/2011
19 Des 2011
Inpres
17/2011
19 Des 2011
Inpres 9/2011
12 Mei 2011
Inpres 9/2011
12 Mei 2011
OGI
RB
NKB
12
K/L
Kebijakan
Lain
Paket kebijakan
kemudahan
berusaha
TUSI
K/L/PEMDA
INISIATIF
K/L/PEMD
A
UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI
Aksi PPK 2014 terfokus pada:
Mendorong penyidikan dan
penindakan kasus-kasus korupsi
skala besar (melibatkan aparat
penegak hukum, penyelenggara
negara; mendapat perhatian
masyarakat; diatas 1 M)
Penguatan institusi Penegak
Hukum
Perbaikan sektor Bisnis (Perijinan,
Ekspor Impor, Pajak, Bea cukai,
Pengadaan Barang dan Jasa)
Percepatan Reformasi Birokrasi
KIP dan pemanfaatan TI
8
Selain aksi PPK, upaya lain yang
DIHARAPKAN berdampak pada
peningkatan IPK, adalah:
Reformasi Birokrasi
Open Government Indonesia
Nota Kesepakatan Bersama 12
K/L (percepatan PKH)
Paket Kebijakan kemudahan
berusaha
Kebijakan terkait perijinan,
perbaikan sektor pajak & bea cukai,
penegakan hukum kasus korupsi,
harmonisasi regulasi yang
mendukung upaya PPK

9. 9
REKOMENDASI HASIL
REVIEW UNCAC
(32)
REKOMENDASI HASIL
REVIEW UNCAC
(32)
PENYESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (25)
9 rekomendasi tentang kriminalisasi tindak pidana korupsi;
2 rekomendasi mengenai sistem pemidanaan dalam KUHAP;
1 rekomendasi mengenai perampasan aset;
2 rekomendasi mengenai ekstradisi;
9 rekomendasi mengenai bantuan timbal balik masalah pidana;
2 rekomendasi terkait peraturan lainnya.
KAJIAN, EVALUASI, KEGIATAN LAIN (7)
Kajian kompensasi bagi pihak yang menderita kerugian akibat
korupsi
Kajian atas ketika ekstradisi seorang WNI ditolak
Transparansi data pengenaan sanksi anggota POLRI
Evaluasi sistem pertukaran informasi (interconnectivity)
13 rekomendasi atau 47 % yang
diakomodasi dalam RUU
13 rekomendasi atau 47 % yang
diakomodasi dalam RUU
Tidak semua rekomendasi UNCAC dapat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena
perbedaan sistem hukum nasional dan dalam rangka kepentingan nasional.
4 Kajian atau 57 % yang telah
dilaksanakan
4 Kajian atau 57 % yang telah
dilaksanakan
Total 17 Rekomendasi yang telah dilaksanakan =
53 %
2. PERSENTASE KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN REKOMENDASI UNCAC

10. 10
Saat ini SIN masih dalam tahap penyempurnaan
oleh KPK (belum ada progress report dari KPK)
Pilot: 4 K/L dan beberapa Pemda (antara lain:
Kemdikbud, Kemenkeu, Kemen.PAN dan RB,..)
3. PENINGKATAN INDEKS SISTEM INTEGRITAS NASIONAL
PEMBERANTASAN KORUPSI

11. 11
INDEKS PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR

12. TUJUAN DAN PENGUKURAN INDEKS PENEGAKAN HUKUM
Tujuan
Mengukur kinerja penegakan hukum secara umum, BUKAN mengukur
kinerja masing-masing instansi (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) serta
dalam rangka melakukan perbaikan sistem.
12
Sub Indikator Formula Pengukuran
% Penyelesaian Laporan Tipikor
Aduan jadi Lidik
Total Aduan Diterima
X 100
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan
Lidik jadi Dik
Total Lidik Diterima
X 100
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan
Dik jadi Tut
Total Dik Diterima
X 100
Conviction Rate
Tut jadi Putus Tetap
Total Tut Diterima
X 100
% Execution Rate
Eksekusi
Total Putus Tetap
X 100
Conviction rate = tingkat keberhasilan pemidanaan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa
Execution rate = tingkat keberhasilan eksekusi atas pemidanaan

13. PROSES DAN PROGRESS PENYUSUNAN INDEKS
PENEGAKAN HUKUM
 Penyusunan Indeks Penegakan Hukum Tipikor memerlukan komitmen
dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum.
 Bappenas bersama dengan UKP4 telah melakukan rangkaian
pertemuan dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk membahas
Indeks Penegakan Hukum Tipikor.
 Dari rangkaian pertemuan yang dilakukan sejak tahun 2013,
menghasilkan panduan untuk mengisi Indeks penegakan hukum.
Panduan ini digunakan agar ada persamaan persepsi dan memberi
kemudahan dalam menginput data.
 Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berkomitmen untuk
menyampaikan/melaporkan data untuk penyusunan Indeks Penegakan
Hukum
13

14.  Secara umum, data perkara yang dilaporkan adalah data sisa pekerjaan
tahun sebelumnya (yang belum selesai dilaksanakan) dan data perkara
yang masuk dalam suatu tahun pelaporan (mulai 1 Jan – 31 Des).
 Pelaporan (input data) dilakukan ke dalam sistem pelaporan online yang
akan dibuat Bappenas (http://stranasppk.bappenas.go.id/sismon/sistem).
Setiap user (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) akan mendapatkan 1
username dan password untuk mengakses ke dalam sistem
 Pelaporan Indeks Penegakan Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam satu
tahun, yakni 28 Jun-5 Jul dan 28 Des-5 Jan.
 Hal yang perlu dilaporkan adalah data-data terkait Indeks Penegakan
Hukum tahun 2012 (sebagai baseline) dan tahun 2013 (sebagai laporan
kemajuan atas baseline dengan ukuran keberhasilan sesuai dengan yang
ditetapkan Stranas PPK).
14

15. SISTEM MONITORING
15

16. PEMBOBOTAN PENILAIAN & INPUT
DALAM STRANAS PPK
Sub Indikator Bobot
% Penyelesaian Laporan Tipikor 10%
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan 20%
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan 30%
% Conviction Rate 30%
% Execution Rate 10%
16

17. KENDALA DALAM PENYUSUNAN INDEKS PENEGAKAN
HUKUM
• Data terkait pengaduan (di Kejaksaan dan
Kepolisian), masih belum tersedia karena
pencatatan masih manual, serta masih dicatat
bersama dengan surat masuk.
• Masih harus dilakukan penyesuaian terhadap
penghitungan Indeks Penegakan Hukum
Tipikor (dengan tidak memasukan komponen
penyelesaian laporan tipikor)
17

18. 18
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014
(INPRES NO. 2 TAHUN 2014)

19. AKSI PPK TAHUN 2014
19
 Pelaksanaan setiap tahun melibatkan seluruh K/L dan Pemda
 Tertuang dalam Instruksi Presiden.
 Inpres No. 2 Tahun 2014 merupakan tahun terakhir
pelaksanaan Stranas (2012-2014).
 Aksi dimulai sejak Tahun 2011 (Inpres No. 9 Tahun 2011),
Inpres No. 17 Tahun 2011; Inpres No. 1 Tahun 2013; dan
Inpres 2/2014
 Fokus Inpres No. 2 Tahun 2014: Pelayanan Publik, Perijinan,
Keterbukaan Informasi, Pengadaan barang dan jasa,
Penanganan Perkara, Pertanahan, Pajak, Pengelolaan
Keuangan Negara, Pengelolaan SDA, proses penegakan
hukum, penyelamatan aset

20.  Dilaksanakan oleh 82 K/L dan Seluruh Pemda
(Prov/kab/kota)
 Rangkaian kegiatan:
 Sosialisasi bagi K/L dan Pemda yang baru akan terlibat
 Pemetaan awal aksi PPK Tahun 2014
 Serial meeting dengan K/L, Pemda dan instansi terkait
 Diskusi dengan Organisasi Masyarakat Sipil, UNODC
 Koordinasi intensif antara Bappenas, UKP4 dan
Kementerian Dalam Negeri
 Penyusunan Aksi PPK Pemda Tahun 2014 berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri, UKP4 dan Setwapres.
20

21. STRATEGISTRATEGI
FOKUSFOKUS
AKSIAKSI
STRUKTUR INPRES NO. 2 TAHUN 2014

22. STRUKTUR INPRES 2 TAHUN 2014 – SISTEM MONITORING
(KEMENTERIAN/LEMBAGA)
STRATEGI
FOKUS
AKSI
DILAKSANAKAN OLEH 82 K/L
22
SUB AKSI

23. STRUKTUR INPRES 2 TAHUN 2014 – SISTEM MONITORING
(PEMERINTAH DAERAH)
STRATEGI
FOKUS
AKSI
PENCEGAHAN
DILAKSANAKAN OLEH SELURUH PEMDA
23
SUB AKSI

24. TITIK BERAT AKSI PPK 2014
24
Inpres PPK Tahun 2014 menitikberatkan pada STRATEGI PENCEGAHAN, terutama terkait Pelayanan
Publik, Perijinan, Keterbukaan Informasi, Pengadaan barang dan jasa, Pertanahan, Pajak, Pengelolaan
Keuangan Negara, pengelolaan aset
Total Aksi = 245

25. 25
PRIORITAS AKSI PPK 2014
(KEMENTERIAN/LEMBAGA)

26. AKSI 2014
26
STRATEGI PENCEGAHAN
A. Peningkatan kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan
minimal human interaction dan transparansi pada:
 Imigrasi, Fidusia, Pertambangan dan Migas, Investasi, Pertanahan,
Kehutanan, Perhubungan, Kuota impor, PTSP, Litbang Asing
B. Perbaikan di sektor Pajak dan Bea Cukai
 Joint Audit, tindak lanjut rekomendasi pengawas perpajakan,
informasi perpajakan
B. Penguatan Database dan Teknologi Informasi
 Perijinan Nuklir, ijin penghunian rumah negara, koneksitas data
kependudukan, integrasi data LHKPN dengan SAPK, database
perkara korupsi, dugaan pelanggaran disiplin/kode etik,
perusahaan, penyaluran pupuk bersubsidi, penanganan perkara,
database peraturan perundang-undangan, informasi pelayanan
kependudukan – kesehatan - pendidikan
B. Optimalisasi Keterbukaan Informasi
 Pembentukan PPID, dana kampanye, penanganan perkara
pemilu, pengelolaan anggaran pemilu, proses penghitungan
suara, BOS, Penyelenggaraan Haji, kuota volume PSO
penyaluran BBM, PNBP POLRI-kejaksaan-BPOM-BMKG, bantuan
sosial, hibah, dana dekonsentrasi, pengelolaan anggaran
daerah, penanganan perkara narkoba, Laporan Hasil Analisa
PPATK, penyimpangan perilaku hakim
E.Percepatan Reformasi Birokrasi
 Tata cara penunjukan pejabat publik, Computer
assisted Test, Assesment Centre, penerapan standar
kompetensi jabatan struktural, pemetaan tupoksi
lembaga non struktural, kriteria penerima dana
dekon, juknis pengadaan CPNS, juknis penetapan
formasi CPNS, penilaian prestasi kerja, transparansi
rekruitmen, penguatan proses rekruitmen penyidik,
seleksi peserta sespim Polri, LHKPN, Pembinaan
personel, penguatan proses pengangakatan pejabat
untuk jabatan strategis, aplikasi e-monev
F.Whistleblowing System
 Komitmen, SOP, Unit, System
G.Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal,
 Penguatan SPIP, fraud control system, tindak lanjut
pengaduan masyarakat,
H. Pengadaan Barang/Jasa
ULP, E procurement, portal pengadaan nasional, rencana
umum pengadaan, pengawasan e procurement

27. AKSI 2014
27
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
A. Penguatan Koordinasi Aparat Penegak Hukum
 Pertukaran informasi
 Pemanfaat teknologi informasi – penanganan perkara berbasis TI
 Database SPDP
A. Publikasi sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran
B. Tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penanganannya
C. Pengelolaan Data Nasabah Terpadu
D. Tindak lanjut terhadap LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Kejaksaan dan Kepolisian
E. Sistem informasi permohonan dan jawaban atas ijin penahanan pejabat
F. Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang
dalam kasus korupsi
G. Optimalisasi Penerapan tuntutan yang konsistensi dan adil bagi terdakwa tindak pidana korupsi
STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan UNCAC
B. Pembatasan transaksi tunai
C. Kajian yang mendukung implementasi UNCAC
D. Pemetaan prolegnas

28. AKSI 2014
28
STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
A. Penguatan Otoritas Pusat
B. Optimalisasi Penyelamatan dan Pengelolaan Aset
 Transparansi pengelolaan aset, pengelolaan barang sitaan dan rampasan, penguatan rupbasan, pembentukan unit
penyelamat aset
A. Penguatan MLA
 Perbaikan mekanisme, publikasi panduan
A. Optimalisasi penggantian uang negara
B. Peningkatan Kapapasitas apgakum dan Pemahaman Hakim
STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
A. Penanaman nilai anti korupsi pada keluarga, aparatur
B. Integrasi PBAK ke dalam kurikulum pendidikan, program pendidikan tingkat nasional, diklat pegawai
C. Penyusunan Strakom PBAK dan agen perubahan (role model)
D. Diskusi publik, best practice serta program anti korupsi di media (cetak dan elektronik termasuk TV dan Radio)
STRATEGI MEKANISME PELAPORAN
A. Penyusunan Laporan Implementasi UNCAC
B. Publikasi

29. AKSI PPK PEMDA
29
PENCEGAHAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN DAN DOKUMEN
PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Pembentukan kelembagaan PTSP
bagi Pemda yang belum
membentuk
Pelimpahan kewenangan
penerbitan perizinan dan non
perizinan
Publikasi standar pelayanan
Penyediaan sarana dan
mekanisme penyelenggaraan
penanganan pengaduan
Peningkatan
transparansi
pengelolaan
anggaran
daerah
(RPJPD,
RPJMD, RKPD,
Renstra dan
Renja SKPD
Publikasi
dokumen
rencana
pembangunan
daerah dan RKA
SKPD (RKA dan
DPA SPKD, RKA
dan DPA PPKD,
LRA, LKPD
Penyusunan
rencana umum
pengadaan
barang dan jasa
secara
elektronik 60 %
dari nilai total
pengadaan
KETERBUKAAN
INFORMASI
1. Terbentuknya PPID
2. Diterbitkannya SOP
Layanan Informasi
Publik
3. Dipublikasikanya daftar
informasi publik di
website
2013 2014

30. TINDAK LANJUT
 Terkait capaian B04 – Inpres No. 2 Tahun 2014, telah
dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan K/L yang
capaiannya mengecewakan untuk mendorong kualitas aksi
 Sebagai koordinator, Bappenas sedang melakukan
penyusunan: 1) Aksi PPK Tahun 2015; 2) Fokus Kegiatan
Prioritas Jangka Menengah Tahap II (2015-2019); 3) Laporan
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2010-2014.
 Proses melibatkan para pemangku kepentingan terkait
 Persiapan review Bab I (Pencegahan) - UNCAC
 Hasil pertemuan 4th
IACF akan menjadi input dalam
penyusunan Aksi PPK 2015, Fokus Kegiatan Prioritas 2015-
2019, dan kebijakan terkait lainnya
30

31. SEKRETARIAT STRANAS PPK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310
TELP/FAX: 021-392 4446
EMAIL: stranasppk@bappenas.go.id
TERIMAKASIH
31