Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi, termasuk membentuk lembaga anti korupsi independen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Dokumen juga membahas keterbatasan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi sehingga diperlukan pendekatan non-penal.
2. Konsep pemberantasan korupsi
Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan
tidak di negara lain? Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama
korupsi.diantaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi
kebutuhan.Fakta jga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka
yang gajinya pas-pasan.
Korupsi sebagai penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi
juga korupsi menggerogoti perekonomian negara secara perlahan,namun pasti.
Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat
sehingga sangat sulit untuk di berantas.
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi,supervisi,monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena ad tiga hal yang perlu digaris bawahi
yaitu ‘ mencegah’nemberantas ‘dalam arti menindak pelaku korupsi dan peran
serta masyarakat.
3. Upaya penanggulangan korupsi dengan menggunakan
Hukum pidana
Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti korupsi di
Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat.
Upaya dan nonpenal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menitik
beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya
nonpenal merupakan upaya tindakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana
mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam
menanggulangi korupsi,kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak
menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.
Apabila dilihat dari perspektif politik criminal secara makro,kebijakan
penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar
hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis.
Hal ini disebabkan karena upaya nonpenal lebih bersifat sebagai tindakan
pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.sasaran utama kebijakan
nonpenal adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Keterbatasan sarana penal
Sarana penal memiliki keterbatasan mengandung kelemahan atau
sisi negatif fungsi sarana panel seharusnya digunakan secara
“subsidair”
Secar Dogmatis
Sanksi pidana merupakan sanksi paling tajam dalam bidang
hukum digunakan sebagai cara terakhir.
Secara fungsional/pragmatis
Operasional dan aplikasinya menuntun biaya yang tinggi.
Pertimbangan lain
Saksi pidana bersifat kontradiktif
Hukum pidana hanya bagian kecil dari sarana cantrik sosial yang
tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah yang sangat
kompleks.
5. B
Berbagai strategis dan upaya pemberantasan
korupsi
Pembentukan lembaga anti korupsi membentuk lembaga independen khusus
korupsi,berhati-hati dalam memilin wakil rakyat
Pencegahan korupsi di sektor bublik yaitu mengembangkan sistem transparan
dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri maupun anggota militer
Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai negri yang menitik beratkan
pada proses dan akhir kinerja akhir.
Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan publik
awarenes terhadap bahaya korupsi dan menyediakan sarana bagi masyarakat
untuk melaporkan kasus korupsi.
6. Monitoring dan evaluasi
Dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi
yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat
mengetahui capaian dan strategi atau program yang telah
dilaksanakan kerja sama internasional melakukan kerja sama
internasional antara negara dan internasional NGOS.
