Materi Kuliah Pemerintah Daerah & Otonomi Daerah

1. Pertemuan ke-13

2. Ad kawasan yg memp kegiatan utama bukan
pertanian dgn susunan fungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi. (Eko Prasojo)

3. Dapat berbentuk (UU 32/2004:ps 199):
1. Kota sbg daerah otonom
2. Bagian dr Kab yg memiliki ciri perkotaan
3. Bagian dr 2 / lebih daerah yg berbatasan
langsung & memiliki ciri perkotaan.

4. Steven Pinch dlm Eko P: terdapat 3 kriteria u/
menentukan apakah s/ wily tsb dpt disebut
kota, yaitu:
1. Kriteria fisik
2. Kriteria administrasi
3. Kriteria fungsional

5.  Berkaitan dgn ada tidaknya wilayah terbangun
dan intensitas wilayah terbangun tersebut.

6.  Berkaitan dgn upaya pembuatan batas wilayah
kota.
 S/ wilayah dpt disebut kota jika scr legal telah
dinyatakan sbg kota & dikelola o/ sebuah
pemerintah kota dgn yurisdiksinya.

7.  Berkaitan dgn dominasi penduduk s/ wily yg
bekerja di sektor non- agriculture.

8.  Memiliki fungsi kegiatan utama non pertanian.
( lebih dr 75 %)
 Memiliki jumlah penduduk lebih dr 10.000 jiwa
 Memiliki kepadatan penduduk lebih dr 50
jiwa/hektar.
 Memiliki fungsi sbg pusat koleksi dan
distribusi pelayanan barang & jasa.

9.  Kawasan perkotaan yg merupk daerah kota
otonom.
 Kawasan perkotaan selain ibukota kabupaten
yg telah memenuhi kriteria kawasan
perkotaan.
 Kawasan perkotaan baru, y/ kawasan
perdesaan yg dikembangkan menjadi kawasan
perkotaan.
 Kawasan perkotaan yg menjadi bagian dr 2
atau lebih daerah otonom yg berbatasan sbg
kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

10.  Bg kota yg berstatus otonom kelembagaan
diatur sesuai dgn UU yg berlaku.
 Di Kab, u/ mempermudah akses pelayanan,
kewenangan dan kelengkapan SOTK u/
mengurus pengelolaan perkotaan dilimpahkan
kepada camat melalui keputusan bupati.

11.  U/ kawasan perkotaan yg terdiri dr 2 daerah
otonom dpt dibentuk lembaga kawasan
perkotaan yg mempunyai fungsi koordinasi
penyelengg kerjasama pd kawasan terkait.
 Pd kawasan perkotaan baru dpt dibentuk
badan pengelola pembangunan kawasan
perkotaan u/ mendorong percepatan
pembangunan.

12.  Pd kawasan metropolitan dibentuk Badan
Metropolitan u/ menciptakan keserasian dlm
pembangunan dan pelayanan masy.
 Dlm rangka meningkatkan kemampuan
pengelolaan kawasan perkotaan dibentuk
asosiasi2 pengelola kawasan perkotaan.

13.  Partisipasi Masyarakat
 Perencanaan
 Program Pembangunan Perkotaan
 Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
 Pembiayaan Pemerintah Kawasan Perkotaan

14.  Pengelolaan kawasan perkotaan hrs
melibatkan partisipasi dr warga kota dan
stakeholders.
 Biasanya terbentuk melalui forum perkotaan /
dgn bentuk lain.
 Wujud partisipasi: perumusan kebijakan,
strategi pengembangan, rencana tata ruang,
program pembangunan dan pengendalian
pembangunan.

15.  u/ mewujudkan kawasan kota yg layak huni,
memberikan kesejahteraan & keberlanjutan,
maka disusun s/ rencana tata ruang kawasan
perkotaan (RTRKP).
 RTRKP ad pedoman u/ mewujudkan fungsi
kawasan yg serasi selaras & seimbang antara
fungsi lindung, budidaya dan pertahanan
keamanan

16.  Pertemuan scr periodik sbg sarana bermusyawarah
anggota forum.
 Fasilitas pengembangan & peningkatan kemampuan
wadah2 peran masy.
 Fasilitas kegiatan peran masy melalui dialog, tukar
pendapat, jajak pendapat dll.
 Penyebaran informasi ttg kegiatan pemerintahan &
pengelolaan kawasan perkotaan kpd masy.
 Inventarisasi & tindak lanjut usulan2 o/ masy.
 Fasilitas keterlibatan masy dlm perencanaan, pelaks
dan pembiayaan melalui iuran warga.

17.  Rencana Umum Tata Ruang Kawasan
Perkotaan,
 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan, dan
 Rencana Teknis Ruang / Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan

18.  Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan
ruang di kawasan perkotaan,
 Perwujudan keterpaduan, keterkaitan &
keseimbangan perkembangan antar sektor,
 Penetapan lokasi investasi yg dilaks
pemerintah &/ masy,
 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
perkotaan, dan
 Pelaks pembangunan dlm memanfaatkan
ruang.

19.  Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan perkotaan: mekanisme pemberian
izin lokasi;
 Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan
dituangkan kedalam peta rencana dgn skala
1:5.000 atau lebih.

20.  Rencana Teknis Kawasan Perkotaan atau
rencana tata bangunan dan lingkungan
diperuntukkan bagi sebagian kawasan yg
memerlukan pengaturan lebih rinci.
 Rencana Teknis kawasan perkotaan menjadi
pedoman u/:
1. pemberian izin pendirian bangunan,
2. Penertiban letak dan ukuran bangunan,
3. Penyusunan rancang bangun

21.  Merupk penjabaran dr rencana jangka panjang
RUTRKP, dgn mempertimbangkan:
1. Pengembangan & pembinaan sumber daya
manusia.
2. Pelestarian lingkungan & pengembangan adat
istiadat serta nilai2 budaya masyarakat
setempat.
3. Peningkatan aksesibilitas masy thd informs &
pelayanan perkotaan

22. 4. Penyertaan gender dlm pelayanan perkotaan.
5. Penguatan kepedulian & kesetiakawanan sos dlm
upaya menghindari disintegrasi sosial.
6. Peningkatan kesehatan warga kota.
7. Peningkatan kesadaran masy thd hak & kewajiban
sbg warga perkotaan.
8. Pengembangan kesempatan berusaha & perluasan
kesempatan kerja.
9. Pengembangan keg usaha kecil & menebgah.
10.Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
11.Peningkatan kesejahteraan warga & perlindungan dr
bencana alam, banjir dan kebakaran.
12.Ketersediaan dana.
13.Keamanan & ketertiban masy.

23.  Mengacu pada program pembangunan
perkotaan,
 Hendaknya dilakukan o/ pem & masy.
 Prop: Juklak. Kab/kota: Juknis
 Kab/kota dan perangkatnya wajib
memberikan inform kpd masy ttg
perencanaan, pelaks pemb dan pemanfaatan
pemb di kawasan perkotaan.

24.  Devas (1989), sumber2 pembiayaan jasa perkotaan di
Indonesia:
1. Pungutan
2. Pajak daerah
3. Pajak tanah/bumi dan bangunan
4. Pajak daerah yg ditujukan scr khusus u/ menebus
biaya prasarana kota.
5. Bantuan pem pusat dan propinsi
6. Dana pinjaman
7. Pengeluaran departemen sektoral
8. Swadaya masy dan sumbangan lainnya.

25.  Kemampuan pemerintah menyediakan dana
bg peningkatan sarana dan prasarana masih
terbatas.
 Keterbatasan di bdg kelembagaan, terutama
tingkat daerah.
 Peraturan perundangan yg masih perlu
disempurnakan di bidang perkotaan.
 Keterbatasan partisipasi masy dan swasta dlm
pembangunan prasarana perkotaan.
 Prioritas pembangunan prasarana perkotaan.

26. Polaruang intern kota
1. Adanya inti kota (central city)
2. Pusat pemerintahan (instansi2/kantor2)
3. Pemukiman kelas atas (mewah)
4. Rumah tinggal menengah ke bawah
5. Tdp kota satelit
6. Daerah pinggiran kota
7. Daerah hinterland hingga pedesaan

27. Daerah pem.kls.atas
Daerah pem.kls.men
Daerah pem.pekerja
Daerah transisi
Central bussiness

28.  Alan Norton (1994): Susunan metropolitan
minimal memiliki tingkat pemusatan kota
hingga level tersier, bersifat internasional, dan
memiliki penduduk yg lintas batas
administrasi.
 White Paper (1998): memberi tekanan pada
kriteria jumlah penduduk dan bersifat komuter
dgn kegiatan yg sgt komplek.

29.  White Paper: beberapa hal yg menjadikan
pemerintahan metropolitan diperlukan:
1. globalisasi
2. kopetisi
3. kehidupan yg lebih baik
4. kualitas kehidupan perkotaan
5. proses penempatan perkotaan

30.  Joenes (1990): menganggap
pentingnya kawasan
metropolitan karena adanya
kebutuhan variasi bg
aspirasi masyarakat yg
sudah sangat kompleks.

31. Terima
Kasih .....