RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Penyusunan RPJPD
1. R P J P D
Oleh :
Marlupi Julianingrum
Perencana Muda, Bappeda Prov. Jawa Tengah
Dalam acara
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
Semarang, 9 Mei 2017
2. RPJPD penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka
panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana
tata ruang wilayah;
RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka
panjang
(UU 25/2004, UU 23/2014, PP 8/2008, dan Permendagri 54/2010)
Apa RPJPD ?
2
5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD
PP 8/2008, Permendagri 54/2010
1. Pendahuluan: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan RPJPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan
2. Gambaran umum kondisi daerah
Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek Pelayanan Umum
Aspek Daya Saing
3. Analisis isu-isu strategis
Permasalahan Pembangunan
Isu Strategis
4. Visi dan Misi Daerah
Visi
Misi
5. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
Arah Pembangunan Daerah
Sasaran Pokok
6. Kaidah Pelaksanaan
5
6. Bab I - PENDAHULUAN
Latar Belakang Apa RPJPD?
Proses penyusunan RPJPD ?
Alasan mengapa menyusun RPJPD?
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJPD?
Dasar Hukum
Penyusunan
Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah tuliskan
yg terkait langsung dg RPJPD
Maksud & Tuj Maksud & tuj susun RPJPD
Sistematika
Penulisan
Deskripsi substansi pokok tiap bab
6
Hubungan RPJPD
dengan dokren lain
menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW
nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota
7. BAB II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Aspek Geografi dan
Demografi
Aspek Geografi luas wilayah, iklim, topografi, geologi,
hidrologi, penggunaan lahan, dll
Aspek Demografi jumlah pddk, struktur, distribusi, dll
Aspek Kesejahteraan
Masy
Ekonomi
Sosial
Budaya dll
Aspek Pelayanan
Umum
Urusan wajib yandas
Urusan wajib non yandas
Urusan pilihan
Fungsi Penunjang perencanaan, pengawasan, keuangan,
kepegawaian dan diklat, litbang
Fungsi lainnya
Aspek Daya Saing Ekonomi
Infrastruktur
Data indikator sesuaikan dengan Lampiran I Permendagri dan atau sesuai dengan data
yang tersedia dianalisis ketercapaiannya
Data nanti akan digunakan sebagai dasar merumuskan masalah dan isu strategis
9. BAB III – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Permasalahan
Pembangunan Daerah
Adanya “gap expectation” dari kinerja dengan kondisi ideal
Identifikasi Masalah sesuai hasil analisis gambaran umum
Dibuat dalam tabel berbasis tabel hasil analisis gambaran umum
Bisa diperkuat dengan FGD bersama stakeholder
9
10. BAB III – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis • kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat
dimasa datang
• Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang
• Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,
bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan
organisasi/institusi dimasa yang akan datang
Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isu strategis:
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan;
Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah;
Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;
Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
Kriteria lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika. 10
Metode:
FGD
Pembobotan
Contoh
11. BAB IV – VISI DAN MISI DAERAH
VISI suatu pernyataan tentang tujuan, impian, cita-cita, rencana,
harapan sebuah organisasi atau daerah yang ingin dicapai di masa
mendatang
Kriteria rumusan VISI:
Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai
dalam jangka waktu mendatang (clarity of direction);
Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu
diselesaikan;
Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan
dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program (articulative);
Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan, dan relevansinya dengan
permasalahan dan potensi pembangunan
Syarat visi yang baik:
Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable);
Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicata-citakan (desirable);
Memungkinkan, wajar, layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada
(feasible);
Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama (focussed);
Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan jaman (flexible);
Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (communicable);
Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat. 11
VISI harus diuraikan
penjelasannya
12. BAB IV – VISI DAN MISI DAERAH
MISI kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu
organisasi atau daerah untuk masyarakat, dan dapat menjadi
arah bagi sebuah organisasi atau daerah untuk melangkah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka
bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai
dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi
pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang
sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi
maksud yang ingin dijelaskan
12
13. BAB V – SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
MISI
13
VISI
SASARAN 20 TH
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN I
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN II
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN III
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN IV
SASARAN POKOK SASARAN POKOK SASARAN POKOK SASARAN POKOK
Indikator & Target
Indikator & Target Indikator & Target Indikator & Target Indikator & Target
Penjabaran Sasaran Pokok 20 tahun