RTBL KORIDOR

PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR JALAN RAYA SURODINAWAN KOTA MOJOKERTO
LAPORAN PENDAHULUAN II-1
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Konsep RTBL
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret
Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disebutkan
bahwa RTBL merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,
serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum
dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung:
Ayat 1
RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW
Kabupaten/ Kota dan / atau RDTRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan
ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan
kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan
Ayat 2
RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana
dan pedoman pengendalian pelaksanaan
Berdasarkan uraian tersebut, maka RTBL merupakan produk penataan ruang kawasan
yang memuat berbagai butir panduan/pedoman pembangunan infrastruktur bangunan dan
lingkungan kawasan secara teknis serta yang berperan pula sebagai pedoman pengendalian
bagi pelaksanaan pembangunan secara periodik (urban/ environmental – building design and
development guidelines). Melalui perangkat RTBL yang menjadi bagian penting dari rencana
dan tata kelola pembangunan (urban - development management), diharapkan akan tercipta

suatu lingkungan binaan yang layak huni, serasi dan seimbang, berjati diri serta memberikan
kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan lokal.
2.1.2 Materi RTBL
Materi pokok RTBL yang meliputi: program bangunan dan lingkungan, rencana umum
dan panduan rancangan, rencana investasi, rencana detail, ketentuan pengendalian rencana,
pedoman pengendalian pelaksanaan serta DED bagian kawasan disertai RAB dab RKS, yang
dijelaskan pada uraian berikut:
2.1.2.1 Program Bangunan dan Lingkungan
Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan program bangunan dan lingkungan
meliputi:
a. Ketentuan jenis bangunan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, diperlukan dan
diadakan pada suatu kawasan
b. Ketentuan mengenai waktu realisasi bangunan dan pelaku pembangunannya
c. Ketentuan mengenai jumlah maksimum tiap jenis bangunan atau kelompok fungsi
bangunan yang dibutuhkan pada suatu kawasan
d. Ketentuan besaran masing-masing masa bangunan dengan mempertimbangkan aspek
potensi / intensitas pemanfaatan lahan, fungsi bangunan, arsitektur dan lingkungan
e. Ketentuan mengenai luasan yang dibutuhkan untuk setiap jenis / macam bangunan atau
kelompok fungsi bangunan yang ditetapkan
f. Ketentuan mengenai ruang terbuka hijau
g. Ketentuan mengenai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)
2.1.2.2 Rencana Umum dan Panduan Rancangan
Rencana umum Tata Bangunan dan Lingkungan (design plan) meliputi:
a. Peruntukan lahan mikro, yang berpedoman pada prinsip keragaman (diversity) yang
berimbang, yang diberlakukan secara horisontal maupun vertikal
b. Rencana perpetakan, yang mempertimbangkan perpetakan yang telah ada, ketentuan
sempadan bangunan dan faktor-faktor keselamatan bangunan
c. Rencana tapak, yang memuat arahan tata letak bangunan, orientasi bangunan, indikasi
bentuk dan tampak bangunan secara keseluruhan dalam suatu lingkungan dan arahan
aksesibilitas serta sarana parkir

d. Rencana sistem pergerakan, meliputi rencana pergerakan (sirkulasi) dari berbagai
macam moda angkutan dan manusia, rencana jalan, pedestrian, parkir, halte dan
penyeberangan
e. Rencana sarana / prasarana lingkungan, yang terkait dengan tata bangunan seperti
hidran lingkungan, jaringan air bersih, drainasi, limbah/ sampah, listrik, telepon, gas,
yang penataan / penempatannya terpadu dengan ruang antar bangunan (pedestrian,
jalan, ruang terbuka), serta mempertimbangkan potensinya sebagai elemen
lingkungan, seperti box telepon, lampu penerangan, tempat sampah, yang berciri
lokal/ kontekstual
f. Rencana aksesibilitas lingkungan, yang meliputi sistem sirkulasi, simpul interaksi
dengan lingkungan sekitarnya serta rencana sarana prasarana aksesibilitas, seperti
jembatan penghubung dan ruang terbuka
g. Rencana wujud bangunan, yang meliputi rencana garis sempadan bangunan (GSB),
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien darah hijau
(KDH), koefisien tapak basement (KTB), ketinggian bangunan, elevasi / peil, orientasi
bangunan, bentuk dasar bangunan, gubahan massa, selubung bangunan, arsitektur
bangunan dan lingkungan, bahan bangunan eksterior dan pertandaan (signage).
2.1.2.3 Rencana Investasi
Rencana investasi berkaitan dengan waktu dan sumber dana, meliputi:
a. Program investasi jangka menengah (minimal 5 tahun), yang meliputi tolok ukur /
kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu pelaksanaan,
sumber pendanaan
b. Program investasi yang bersumber dari pemerintah, swasta dan masyarakat
2.1.2.4 Rencana Detail
Rencana detail merupakan penjabaran secara rinci dari rencana umum, yang bersifat
panduan rencana teknik tata bangunan, yang lebih memperjelas pencapaian kualitas minimal
visual dan lingkungan yang responsif. Materi rencana detail seperti rencana umum, namun
lebih rinci menjelaskan arahan bentuk, dimensi, gubahan dan perletakan dari suatu bangunan,
komponen bangunan, komposisi bangunan, ruang terbuka, sarana prasarana bangunan dan
lingkungan beserta elemen pengisinya.

2.1.2.5 Ketentuan Pengendalian Rencana
Memuat ketentuan administrasi untuk pengendalian pelaksanaan rencana-rencana
tersebut diatas, sehingga RTBL dapat terlaksana secara efektif. Ketentuan administrasi ini
diterapkan dengan berlandaskan pada kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat
dan kelembagaan pemerintah daerah.
2.1.2.6 Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
Merupakan rumusan arahan substansi teknis, dapat dipakai sebagai masukan bagi
peraturan daerah mengenai tata bangunan pada lingkungan tertentu. Administrasi
pengendalian pelaksanaan melingkupi juga ketentuan umum penatalaksanaan atau
manajemen pelaksanaan pembangunan perkotaan (urban development management)
2.1.2.7 Detail Engineering Design (DED)
Merupakan penjabaran rinci rencana detail (rancangan gambar kerja) yang secara
konstruksi siap untuk dilaksanakan pembangunannya. Rancangan gambar kerja ini dilengkapi
dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat.
2.1.3 Cakupan RTBL
Penyusunan dokumen RTBL dilaksanakan pada suatu kawasan/ lingkungan bagian
wilayah Kabupaten atau Kota, kawasan perkotaan dan atau pedesaan, yang dapat diidentifikasi
sebagai kawasan baru berkembang cepat, kawasan terbangun, kawasan dilestarikan, kawasan
rawan bencana atau gabungan (campuran) dari berbagai kondisi kawasan tersebut diatas.
Kawasan Perencanaan mencakup suatu lingkungan atau kawasan dengan luas 5 – 60 hektar
(Ha), dengan ketentuan sebagai berikut:
 Kota Metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha,
 Kota besar/ sedang dengan luasan 15 – 60 Ha
 Kota kecil/ desa dengan luasan 30 – 60 Ha
Penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan (deliniasi) berdasarkan pada faktor-
faktor berikut:
 Administrasi, seperti wilayah RT, kelurahan, kecamatan dan bagian wilayah kota/ desa,
 Non-adminitrasi, yang ditentuakn secara kultural tradisional (traditional culturalspatial
units), seperti desa adat, gampong, dan nagari,
 Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti kota lama.

 Lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan
permukiman tradisional,
 Kawasan yang meiliki sifat campuran, seperti kawasan campuran fungsi hunian, fungsi
usaha, fungsi sosial-budaya, dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra
niaga (central business district), industri dan kawasan bersejarah.
 Jenis Kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang
memerlukan penataan, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana dan kawasan
gabungan atau campuran.
2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN DOKUMEN PERENCANAAN
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025
Berdasarkan kondisi umum, isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi dalam 20
tahun mendatang, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki Kota
Mojokerto saat ini, visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Mojokerto tahun 2005 –
2025 adalah “Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri
dan Berbudaya”
Maju berarti suatu kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Kemajuan
bermakna proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk mengejar
ketertinggalan dan menuju tahapan yang lebih baik. Kota Mojokerto yang maju adalah
harapan yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat dan pemerintah secara bersama-sama,
kemajuan di berbagai bidang kehidupan mulai dari sosial, ekonomi hingga bidang lainnya.
Mandiri bermakna berfungsinya otonomi daerah secara fungsional dan konsisten.
Mandiri dalam arti mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang pro-masyarakat sekaligus
dalam arti meningkatnya kemampuan anggaran khususnya prosentase PAD terhadap APBD
dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di masyarakat.
Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Di masa yang akan datang
masyarakat Kota Mojokerto diharapkan akan mengalami kecukupan hidup baik sandang,
pangan, dan papan hingga kebutuhan lainnya. Kesejahteraan hidup tidak hanya terpenuhinya
kebutuhan ekonomi sebab sejahtera melingkupi aspek pisik dan psikis. Maka kesejahteraan
yang ingin dicapai juga meliputi terpenuhinya rasa keadilan, perlakuan yang sama di depan
hukum, kebebasan berpartisipasi politik, hingga kesempatan yang sama dalam meningkatkan

taraf hidup. Sejahtera juga berarti terpenuhinya rasa aman, terciptanya kerukunan antar umat
beragama, dan tercukupinya kebutuhan rohani lainnya.
Bersih bermakna baik bersih dalam tata pemerintahannya (clean government) yang
bebas KKN maupun bersih dalam arti fisik khususnya kebersihan lingkungan sebagai ruang
hidup masyarakat.
Asri bermakna meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian
sumber daya yang dimiliki dan terpeliharanya lingkungan hidup. Pembangunan yang selama
ini dilakukan tanpa memerhatikan kelestarian sumber daya alam dan terpeliharanya
lingkungan hidup terbukti telah membawa berbagai kerusakan yang menimbulkan kerugian
bagi manusia. Demikian juga, pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan kebutuhan
masyarakat telah menurunkan tingkat kesadaran warga antara lain berupa sikap abai dan tak
peka menjaga kondisi lingkungan sekitar.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai upaya kebijakan yang
lebih konkrit untuk mewujudkan impian Kota Mojokerto 20 tahun ke depan. Misi
pembangunan jangka panjang Kota Mojokerto disusun sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan,
kesehatan dan pengembangan teknologi.
3. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
5. Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari
6. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2.2.2 rencana pembangunaan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019
Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun
2014-2019 merupakan rangkaian pentahapan lima tahunan ke 3 dari RPJPD Kota Mojokerto
Tahun 2005-2025. Pada tahapan lima tahunan ke 3 ini, rangkaian kebijakan pembangunan
ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Mojokerto di segala bidang

dengan menekankan kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia.
Dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025, target pencapaian RPJM yang ke 3 ini
adalah untuk mempersiapkan segala fasilitas, sumberdaya dan kelembagaan yang mampu
mewujudkan Kota Mojokerto Metropolitan, yang nyaman dan aman dengan kualitas
kehidupan yang baik dan berbudaya.
Sejalan dengan rangkaian kebijakan tersebut, maka Visi Pemerintah Kota Mojokerto
lima tahun ke depan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan perwujudan
dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Mas’ud Yunus–Suyitno dalam proses
Pemilukada Tahun 2013 lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan
pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto
2014-2019 adalah :
“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera
dan Bermoral”.
Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok
visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.1.Penjabaran Pokok-Pokok Visi Kota Mojokerto Tahun 2014-2019
Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city
yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”
Pokok-pokok
Visi
Penjabaran Visi
Kota
Mojokerto
sebagai
service city
Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing
tinggi
1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik
kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia
dan infrastruktur yang baik dan memadai
Kota
Mojokerto
sebagai
Service city
yang maju
Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai
oleh:
1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan
layanannya
2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien
3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
4. Memiliki daya saing tinggi
5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
Kota
Mojokerto
sebagai
Service city
Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang
1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri
2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi
3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus

Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city
yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”
yang sehat 4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi
5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan pola hidup sehat.
Kota
Mojokerto
sebagai
Service city
yang cerdas
antara lain ditandai oleh:
1. sumber daya manusia yang berkualitas
2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi
3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan
teknologi
4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi
Kota
Mojokerto
sebagai
Service city
yang sejahtera
Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan
membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, antara lain ditandai oleh:
1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat
Kota
Mojokerto
sebagai
Service city
yang bermoral
Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai
moral, etika dan norma sosial, budaya,
agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh:
1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial
2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman
4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma
5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih
dan baik (clean and good governance)
Sumber : Dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019
Misi
Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi
adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka
mewujudkan visi.
Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai
Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral” maka dirumuskan 4 misi
pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

Berdasarkan dokumen RPJMD terkait dengan visi dan misi Kota Mojokerto untuk
menunjang pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, berikut arahan rencana di lokasi
perencanaan yaitu Koridor Surodinawan, kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon,
diantaranya :
1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Dalam kegiatan pembangunan rumah sakit umum di Jl.Raya Surodinawan bangunan
fisik sudah mecapai 100%, namun peralatan pendukungnya belum maksimal.
2. Pengembangan wisata yang belum dikelola secara optimal yaitu wisata kampung batik
di kelurahan Surodinawan
3. Pengembangan Kawasan perkantoran terpadu dan pengembangan kawasan
perumahan kepadatan sedang dan rendah
4. Diarahkan sebagai kawasan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mempunyai
luas lebih kurang 120,58 Ha atau kira-kira sebesar 3,32% di jalan Surodinawan
5. Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL
dengan luas sebesar 1,15 Ha atau 0,07% yang diarahkan di Jalan Surodinawan
6. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di
Kelurahan Surodinawan. Prediksi kebutuhan fasilitas pendidikan menggunakan
standart :
o Asumsi 1 TK terdiri dari 2 kelas yang dapat menampung 35-40 murid/kelas,
luas tanah : 1.200 m2
.
o Asumsi 1 SD terdiri dari 6 kelas yang dapat menampung 40 murid/kelas, luas
tanah : 1.200 m2
.
o Asumsi 3 (tiga) SD dilayani oleh 1 (satu) SLTP dengan luas tanah yang dibutuhkan
2.700 m2
.
o Asumsi 1 (satu) SLTP dilayani oleh 1 (satu) SLTA dengan luas tanah yang
dibutuhkan 2.700 m2
.
7. Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di
Mojokerto yaitu rumah sakit umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan
Tipe B. Penentuan kebutuhan fasilitas kesehatan menggunakan standar sebagai
berikut :

 1 unit Balai Pengobatan dengan penduduk pendukung 3.000 jiwa dengan
luas 300 m2
atau 0,03 Ha.
 1 unit BKIA+Rumah Bersalin dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan
luas 1.600 m2
atau 0,16 Ha
 1 unit Puskesmas Pembantu dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan
luas 1.200 m2
atau 0,12 Ha.
 1 unit Puskesmas dengan penduduk pendukung 120.000 jiwa dengan luas
2.400 m2
atau 0,24 Ha.
 1 unit Praktek Dokter dengan penduduk pendukung 5.000 menyatu dengan
rumah.
 1 unit Apotik dengan penduduk pendukung 10.000 jiwa dengan luas 350
m2
atau 0,035 Ha.
 1 unit Rumah Sakit dengan penduduk pendukung 240.000 jiwa.
2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto Tahun 2010-2030
Kedudukan wilayah Koridor Jalan Surodinawan yang secara administratif terdapat di
Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Prajurit Kulon, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Mojokerto Tahun 2010-2030 mencakup rencana struktur ruang dan pusat pelayanan
kota Mojokerto, rencana sarana dan prasarana transportasi, hingga rencana jaringan jalur
evakuasi dan Bencana. Adapun beberapa program pembangunan terkait rencana yang telah
ditetapkan di RTRW kota Mojokerto dan dominasi kegiatan di wilayah perencanaan yaitu
program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta pengembangan kawasan
pendidikan, hal ini diharapkan dapat menunjang kegiatan yang dominasi terdapat di wilayah
tersebut serta menarik pergerakan masyarakat ke wilayah koridor Surodinawan guna
menghidupkan aktivitas di wilayah tersebut menjadi suatu kawaan yang lebih produktif.
2.2.3.1 Kebijakan Struktur Ruang Kota
Wilayah Koridor Jalan Surodinawan termasuk dalam wilayah Kelurahan Surodinawan
dan Kelurahan Prajurit Kulon yang termasuk dalam sistem pelayanan kota berupa Sub pusat
pelayanan Barat (SPP B), dengan kelurahan Surodinawan merupakan pusat Lingkungan B3
yang terdiri dari kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, olahraga,
perumahan dan wisata budaya.

2.2.3.2 Kebijakan Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Lindung
Berdasarkan arahan kebijakan dan strategis pola ruang pada RTRW Kota Mojokerto
tahun 2010-2030 meliputi, penetapan dan pengembangan kawasan lindung serta
pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya, kebijakan penetapan dan
pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
kota yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kebijakan penetapan dan pengembangan
kawasan lindung:
1. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan resapan air, adapun strategi terkait
kebijakan tersebut :
a. Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui
penanganan secara teknis dan vegetatif.
b. Pada kawasan resapan air terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan
dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung
c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan.
d. Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan.
e. Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, penelitian dan
kerjasama pengelolaan kawasan.
f. Mengupayakan untuk mempertahankan daerah resapan dengan penanaman
massal tanaman buah-buahan tanaman keras.
2. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai.
a. Untuk kawasan sempadan yang kondisinya masih baik (tidak ada pengguna lahan
terbangun) maka dilakukan pelarangan akitivitas lahan terbangun sepanjang sungai
tersebut.
b. Untuk kawasan sempadan yang telah digunakan sebagai lahan terbangun perlu
dibatasi pengembangannya.
c. Sempadan sungai sebaiknya difungsikan untuk kawasan penghijauan, selain
berfungsi untuk melindungi juga dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian
lingkungan kota yang lebih asri.
d. Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan
manusia dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;

e. Perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras
3. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan SUTT, adapun strateginya :
a. Pemberian papan peringatan larangan melakukan aktifitas kegiatan di bawah
jaringan pada jarak minimal 25 meter dari garis tengah tiang SUTT dan tinggi
maksimal 20 meter.
b. Untuk kawasan sempadan yang telah terdapat bangunan dibatasi
perkembangannya baik vertikal maupun horisontal.
c. Untuk kawasan yang belum terdapat aktivitas digunakan sebagai RTH dengan
vegetasi yang tidak tinggi tajuknya.
4. Pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan rel KA, dengan strategi :
a. Pelarangan kegiatan terbangun disekitar rel KA.
b. Untuk kawasan yang sudah digunakan kegiatan terbangun, dilakukan pembatasan
pembangunan baik vertikal maupun horizontal.
c. Pemanfaatan kawasan untuk jalur hijau.
5. Pemantapan fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota, dengan strategi :
a. Mempertahankan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau Kota upaya sebagai sebuah
citra kota.
b. Pengembangan RTH Kota sebagai daerah resapan air dan tempat rekreasi.
Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada
alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota serta pertahanan
dan keamanan. Berikut adalah beberapa kebijakan dan strategi penetapan dan
pengembangan kawasan budidaya:
1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman eksisting
2. Pengembangan kawasan permukiman baru secara masal sesuai kebutuhan,
dengan strategi :
a. Penyediaan lahan cadangan untuk permukiman.
b. Tidak dibangun pada daerah konservasi (sungai, mata air, jaringan SUTT, dan
rel KA)
c. Memperhatikan kelerengan/ketinggian sebagai syarat layak bagi kawasan
terbangun
d. Pengembangan sistem permukiman kompak.

e. Harus ditunjang dengan kemudahan aksesibilitas.
3. Menetapkan Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di
wilayah Mojokerto dan sekitarnya
4. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan
pariwisata.
5. Menetapkan kawasan perkantoran baru diarahkan pada pemusatan layanan
perkantoran pemerintah pada kawasan pelayanan publik.
6. Mempertahankan lokasi industri eksisting
7. Mengembangkan pariwisata yang dilandasi supremasi hukum, nilai agama,
pelestarian budaya dan lingkungan hidup
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta sebagai pelaku utama dan
pemerintah sebagai fasilitator dan regulator
9. peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kepariwisataan.
10. Menyediakan ruang terbuka non hijau Kota Mojokerto, dengan strategi :
a. Pengembangan kawasan terbuka non hijau ntuk aktivitas masyarakat, seperti
lapangan olah raga dan taman bermain
b. Mempertahankan daerah kawasan ruang terbuka non hijau.
c. Penerapan sistem insentif dan disinsentif
11. Menyediakan ruang terbuka untuk evakuasi bencana
12. Penyediaan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan
fungsional dan tidak mengganggu lalu lintas maupun pejalan kaki.
13. Mengembangkan fasilitas umum dan sosial, meliputi pelayanan umum
pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
2.2.3.3 Kebijakan Dan Strategi Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
Berdasarkan arahan rencana yang terdapat dalam RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-
2030, terdapat beberapa strategi pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah kota,
diantaranya :
1. Pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan
wilayah Kota Mojokerto.
2. Peningkatan pengelolaan jaringan jalan

3. Peningkatan pelayanan angkutan umum manusia dan barang
4. Penataan kembali dan penambahan area parkir
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi terminal penumpang
6. Pengembangan fasilitas penunjang
Adapun kebijakan pengembangan sistem jaringan Prasarana Transportasi yang
berkaitan dengan lokasi perencanaan yaitu :
1. Pengembangan sub-terminal yang akan dikembangkan di Kelurahan Prajurit Kulon
sebagai antisipasi dari kegiatan yang diarahkan di Kelurahan Surodinawan dan Prajurit
Kulon yaitu pusat perkantoran baru, pusat pengembangan fasilitas pendidikan,
kesehatan, olah raga (stadion) dan kegiatan lainnya, hal ini juga berkaitan dengan
posisi terminal regional terhadap wilayah pengembangan baru atau pusat bagian
wilayah kota cukup jauh
2. Penempatan halte pada wilayah perencanaan diletakkan pada pusat-pusat kegiatan
yang diperkirakan menimbulkan bangkitan lalu lintas yang tinggi diantaranya adalah :
Pusat Kota, Pusat bagian Wilayah Kota di Kel Kedundung, Prajurit Kulon, Surodinawan
maupun pusat-pusat kegiatan baru
2.2.3.4 Penetapan Kawasan Strategis
Berdasarkan RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010 – 2030 mengenai penetapan kawasan
strategis yaitu berfungsi sebagai kawasan pelayanan kota dengan skala pelayanan kota,
regional dan nasional yang berpengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan. Jenis kawasan strategis di Kota Mojokerto dibedakan menjadi beberapa sudut
kepentingan, yaitu kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan
aspek sosial budaya.
Berkaitan dengan kawasan perencanaan, pada RTRW Kota Mojokerto Tahun 2010-
2030 menyatakan kelurahan Surodinawan termasuk dalam wilayah perencanaan yang menjadi
kawasan strategis, diantaranya:
1. Kawasan strategis ekonomi
a. Pengembangan kawasan perdagangan dengan penempatan pasar induk atau
tradisional di Surodinawan salah satunya.
b. Pengembangan kawasan home industry di Kelurahan Surodinawan

2. Kawasan strategis lingkungan
Kelurahan Surodinawan termasuk dalam wilayah pengemban kawasan strategis
lingkungan melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang
berupa makam Pahlawan Nasional R. Panji Suroso
3. Kawasan strategis Sosial Budaya
Pengembangan kawasan strategis sosial budaya berkaitan dengan lokasi perencanaan
yaitu melalui pelestarian kawasan makam-makam bersejarah, yaitu Makam Pahlawan
Nasional Raden Panji Suroso yang terletak di Kelurahan Surodinawan Kecamatan
Prajurit Kulon
4. Kawasan Andalan
kawasan andalan yang pada prinsipnya merupakan kawasan yang penting untuk
pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada khususnya dan Kabupaten Mojokerto
pada umumnya. Kelurahan Surodinawan merupakan kelurahan yang diarahkan dalam
pembangunan Stadion sebagai kawasan yang diprioritaskan di Kota Mojokerto.
2.2.3.5 Rencana Pengembangan Fungsi Kota
Rencana pengembangan fungsi kota Mojokerto lingkup koridor Jalan Surodinawan
merupakan sub-pusat pelayanan Kota Mojokerto. Untuk mendukung pertumbuhan pusat kota
dan penyebaran kegiatan yang tersebar untuk mengurangi beban pusat kota, Kota Mojokerto
memiliki 3 Sub Pusat Kota (SPP) utama, sedangkan kelurahan Surodinawan termasuk dalam
Sub pusat pelayanan Barat atau B. Sub pusat pelayanan Barat atau B meliputi seluruh wilayah
adminstratif Kelurahan Prajurit Kulon, Pulorejo, Blooto dan Surodinawan, terbagi menjadi 3
Pusat Lingkungan (PL). Kelurahan Surodinawan merupakan wilayah pusat dari Pusat
Lingkungan B3. Fungsi kegiatan untuk PL B3 adalah perdagangan dan jasa, perkantoran,
kesehatan, olahraga, perumahan dan wisata budaya.
2.2.3.6 Rencana Pola Ruang
Secara Administratif wilayah koridor jalan Surodinawan termasuk dalam kelurahan
Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. konsep untuk Rencana Pola Ruang yang mencangkup
wilayah perencanaan (Kelurahan Surodinawan) dijelaskan pada tabel 2.2

Tabel 2. 2 Tinjauan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Mojokerto Pada Kelurahan
Surodinawan
Zona Rencana
Perlindungan
Setempat
- Perlindungan kawasan cagar budaya, salah satunya kawasan cagar budaya Makam
Pahlawan Nasional R. Panji Soroso yang terletak di Kelurahan Surodinawan dengan
luas kurang lebih 3.000 m2
Perumahan
- Pembangunan perumahan baru dengan kepadatan sedang direncanakan di wilayah
barat dan timur Kota Mojokerto tepatnya di Kelurahan Sorodinawan, Prajurit Kulon,
Kedundung, Meri, dengan perbandingan antara lahan terbangun dan tidak
terbangun 60 : 40.
Perdagangan
dan Jasa
- Kawasan perdagangan dan jasa skala lokal hingga regional/Kota/Kecamatan
dikembangkan secara linier di sepanjang ruas jalan utama Kota Mojokerto, yakni ruas
jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota Mojokerto
tepatnya di Kelurahan Kedundung, Kelurahan Surodinawan
Perkantoran
- Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota. Sedangkan fasilitas
pemerintahan yang tersebar di beberapa tempat diarahkan menyatu di Kelurahan
Surodinawan untuk efisiensi pelayanan.
Industri
- Tidak dikembangkan dan hanya dipertahankan keberadaannya, khususnya industri
kecil (home industry) dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan
Sarana
Pelayanan
Umum
- pengembangan rumah sakit diarahkan di Kelurahan Surodinawan didukung oleh
adanya Akademi Perawat yang cukup baik di Kota Mojokerto.
- penambahan sebanyak 3 unit yang diarahkan di Kelurahan Surodinawan, Prajurit
Kulon dan Kedundung.
- Untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di
Kelurahan Surodinawan.
- Penambahan 1 (satu) fasilitas peribadatan berupa masjid skala kecamatan yang
diarahkan di Kelurahan Surodinawan yang sekaligus untuk mendukung kegiatan
pemerintahan, fasilitas umum dan stadion yang diarahkan di kelurahan ini.
- diadakanya fasilitas seni dan budaya yang lainnya, seperti gelanggang seni dan
pentas seni. Dimana fasilitas tersebut diarahkan lokasinya di Kelurahan Surodinawan.
Sumber : Laporan RTRW Kota Mojokerto 2010-2030
2.3 TINJAUAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
Penyusunan dokumen RTBL Koridor Jalan Surodinawan di Kelurahan Surodinawan
dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto terkait penataan
ruang. Peraturan daerah tersebut kemudian digunakan sebagai analisis evaluatif terkait aspek
– aspek yang terkait dengan variabel atau subvariabel yang digunakan, yaitu membandingkan
hasil analisis deskriptif untuk variabel atau subvariabel dengan peraturan daerah yang relevan.
2.3.1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan berdasarkan Perda Mojokerto Nomor 44
Tahun 2011 yaitu:

1. Lokasi bangunan ditetapkan dalam bentuk Rencana Teknis Bangunan Lantai (RTBL)
atau desain kota/rencana tapak (site plan).
2. RTBL/desain kota/rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan tanah yang dimiliki berdasarkan surat bukti kepemilikan
tanah yang berupa sertifikat, akta jual beli, bukti surat pelepasan hak dimana bukti
tersebut dilengkapi dengan Gambar Situasi (GS) tanah
3. Setiap pendirian bangunan harus mempertimbangkan garis sempadan bangunan
4. Dilarang mendirikan bangunan apabila :
a. tidak memiliki IMB;
b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan
dalam surat izin
c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin
d. mendirikan bangunan di atas tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah
e. tidak memenuhi ketentuan tentiang Garis Sempadan
f. menyimpang dari rencana teknis ruang kota/RTRW/RTBL yang telah
ditentukan
2.3.2 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Penyelenggaraan Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
berdasarkan Perda Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:
1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern wajib mengacu pada Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kata, dan Rencana
Detail Tata Ruang Kata, termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan
kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam
rangka pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional di wilayah yang
bersangkutan.
2. Penyelenggaraan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib
memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku
UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang
bersangkutan;

b. memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern dengan pasar
tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di
pasar tradisional;
c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi pada posisi
yang sama-sama menguntungkan;
e. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam
bentuk minimarket;
f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang
memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk satu unit kendaraan
roda empat untuk setiap 60 m (enam puluh meter persegi) luas lantai Pusat
Perbelanjaan dan/atau Tako Modern
g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas
maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern.
3. Jarak Pusat perbelanjaan dan Tako Modern dengan Pasar Tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket minimal berjarak
1.500 m dengan pasar tradisional
b. pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket minimal berjarak
500 m dengan pusat perbelanjaan lain atau toko modern selain
minimarket lain;
c. minimarket minimal berjarak 300 m dengan pasar tradisional; dan
d. khusus minimarket minimal berjarak 200 m dengan minimarket lainnya
dan 100 m dengan toko non toko modern berizin usaja perdagangan
4. Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) adalah Pasar
Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern
selain minimarket.

5. Jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus berbeda dengan jenis barang dagangan Pasar
Tradisional.
6. Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern harus
didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas,
baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial,
ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi
UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional serta usaha lainnya.
7. Dokumen rencana rincian teknis pusat Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern
skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan
dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen
rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang kota.
8. Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir
gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan
keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
2.3.3 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan
Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima
Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto
berdasarkan Perda Mojokerto Nomor 05 Tahun 2005 yaitu :
Untuk Ketentuan kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima yang tertera pada pasal 2 dan 3:
1. Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, Kebersihan
di Wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan
umum, trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha
pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk
2. Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima atau yang
sejenis
3. Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalanjalan umum, trotoar
dan saluran umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan Kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan

keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun
jenis barang yang diperdagangkan,
4. Setiap pedagang kaki lima yang dapat menggunakan tempat harus bertanggung
jawab terhadap ketertiban, keamanan, Kebersihan dan keindahan serta menjaga
kesehatan lingkungan disekitar tempat kegiatan usahanya
2.3.4 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame
Penyelenggaraan Reklame di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 yaitu
1. Penetuan Standar Reklame sesuai dengan pasal 3, diantaranya :
a. Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
b. Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1) Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku,
Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
2) Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek
keindahan
3) Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar
kekuatan konstruksi;
4) Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban
perpajakan dan/atau retribusi;
5) Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan
perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6) Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak menggangu lalu
lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
2. Kerjasama Pengelolaan Reklame Pada Lokasi Atau Tempat-Tempat Tertentu sesuai
dengan pasal 4, diantaranya :
1) pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui
kerjasama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya
pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perijinan pemasangan.
2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud yaitu taman kota
dan shelter angkutan kota.

Selain itu, terkait penentuan standard an kerjasama pengelolaan reklame, juga terdapat
bahasan terkait larangan penyelenggraan reklame yang terdapat dalalm pasal 14 :
1) Menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak
sesuai dengan ijin yang dimiliki.
2) Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang
dimiliki.
3) Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame.
4) Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame
spanduk.
5) Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
6) Memasang reklame secara menempel pada pagar taman.
7) Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada
batang pohon.
8) Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.
9) Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari
tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan
teknis yang berlaku.
2.3.5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6a Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota
Mojokerto
Penyelenggaraan Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman di Kota
Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6a Tahun 2011 yaitu :
1. Pada pembangunan perumahan, pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana
dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan
luas lahan perumahan;
2. Setelah pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
selesai dilaksanakan, maka pengembang wajib segera menyerahkan kepada
Pemerintah Daerah;
3. Dalam hal lahan pada kawasan perumahan terkena garis sempadan jalan (GSJ) atau
terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan

diperhitungkan sebagai bagian dari 40 % (empat puluh persen) lahan yang wajib
diserahkan kepada Pemerintah Daerah
4. Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman diberlakukan pada semua pembangunan perumahan dan permukiman
2.3.6 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kebersihan dan Keindahan
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 yaitu :
Ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan dalam hal
persampahan :
1. pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan sampah dan kotoran di jalan raya,
tempat umum, kebersihan saluran umum dan kebersihan trotoar menjadi
tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2. Pengumpulan sampah yang ada di semua saluran baik yang kecil atau lebar yang
berupa sampah dan wallet menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Mojokerto.
3. pengumpulan sampah di persil, saluran pematusan persil, saluran umum ditepi
jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman menjadi
tanggung jawab warga dengan koordinasi RT atau RW
4. pengumpulan dan pengangkutan sampah di lingkungan pasar menjadi tanggung
jawab pengelola pasar
5. pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau
pemakai persil atau bangunan
6. pengumpulan sampah pada tempat pariwisata menjadi tanggung jawab pengelola
pariwisata
7. pengumpulan sampah pada tempat-tempat umum menjadi tanggung jawab
masing-masing pengelola tempat umum sebagaimana dimaksud
8. sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda
yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda
berbahaya lainnya, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahannya diatur
tersendiri melalui Peraturan Walikota.

9. Pemilik atau pemakai persil bangunan sebagai tempat usaha yang menghasilkan
sampah sebanyak 1 M³ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah tersebut
ke tempat pembuangan sampah akhir dengan membayar retribusi
10. Tata cara pemungutan retribusi dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) mengacu pada ketentuan Peraturan daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi
Jasa Umum.
11. Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh
petugas pengumpul sampah.
12. Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya
tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya
13. Pemerintah Kota wajib melakukan pengadaan kotak sampah yang dipilah
dan mendistribusikan di tempat-tempat yang dipandang perlu dalam lingkup
kawasan Kota Mojokerto.
14. Sebagai upaya untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengelolaan sampah
maka perlu dibentuk bank sampah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh walikota
Ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Bangunan serta Halaman
1. Pemilik dan/atau pemakai bangunan bertanggung jawab atas kebersihan dan atau
keindahan bangunan serta halaman masing-masing.
2. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pemakai dan/atau pemilik bangunan berkewajiban
sebagai berikut :
a. sebelum mendirikan, mengubah atau menambah fisik bangunan harus meminta
dan mendapat izin terlebih dahulu kepada Walikota sesuai dengan ketentuan
Peraturan daerah yang berlaku;
b. membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada diluar
persil paling lambat 1 X 24 jam
c. senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman
dari kerusakan-kerusakan dengan cara memperbaiki atau membongkarnya
d. melengkapi bangunan dengan kamar mandi, w.c, septick tank, sumur resapan,
saluran pembuang air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, ruang terbuka

hijau terutama bagi bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat
tinggal, kantor sekolah, rumah sakit, pasar dan bangunan untuk tempat umum
lainnya
e. membuang air limbah dapur, mandi dan cuci harus kedalam sumur resapan,
kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum;
f. pemasangan lampu penerangan di teras atau halamannya, sehingga mampu
menerangi luas jalan sepanjang lebar persilnya
g. mengadakan pengapuran atau pengecatan dinding bangunan dan pagar
halaman, terutama yang langsung berbatasan dengan jalan umum,
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menjelang peringatan Hari Jadi Kota
Mojokerto dan/atau Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus;
h. membuat pagar halaman bangunan/persil pekarangan dari tembok, besi, kayu
atau pagar hidup dengan bentuk dan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan diusahakan serasi dan selaras dengan bangunan pagar tetangganya dengan
ketinggian pagar maksimal 1,5 meter (satu setengah meter) dengan 0,5 meter
(setengah meter) bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk
kepentingan tertentu dengan izin dari Walikota
i. memelihara tanaman-tanaman lindung dan hias yang ada didalam/diluar
halamannya yang sengaja ditanam untuk penghijauan dan keindahan
j. wajib membersihkan halaman, rumah dan sebagainya setiap hari;
k. secara berkelompok mengadakan gerakan kebersihan dan keindahan bangunan
dan lingkungannya secara rutin dan berskala minimal 1 (satu) bulan sekali secara
intensif bila ada kepentingan-kepentingan tertentu
l. Mengatur kerapian penempatan barang-barang dagangan dan
barang-barang lainnya sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya
kebersihan dan keindahan, bagi bangunan yang digunakan untuk usaha dagang
atau jual beli.
m. menyediakan tabung-tabung gas pemadam kebakaran bagi pemilik atau
pengusaha toko perusahaan, bengkel atau usaha lainnya yang rawan terhadap
kebakaran dengan jumlah yang cukup memadai sesuai dengan luas dan tingkat
kerawanan bahaya kebakaran.

Ketentuan Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Tempat-tempat umum, jalan-
jalan umum dan ruang terbuka hijau sesuai dengan pasal 14 adalah sebagai berikut :
1. Setiap pemilik atau pemakai atau penanggung jawab tempat-tempat umum,
jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, bertanggung jawab akan kebersihan dan
keindahannya
2. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum
dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang yang
berada di tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang :
a. mengotori, merusak dan merubah bentuk ruang terbuka hijau maupun bangunan
taman dan elemen-elemennya
b. memotong, mematikan, merusak dan memaku atau nenempelkan sesuatu di
pohon atau tanaman lindung, tanaman hias yang berada ditepi jalan, tempat
umum dan ruang terbuka hijau yang sengaja ditanam
c. merusak, memaku dan/atau menempelkan sesuatu di pohon atau tanaman
lindung, tanaman hias yang berada di tepi jalan, tempat umum dan ruang terbuka
hijau yang sengaja ditanam
d. membuang atau memasukkan sampah dija-lan, tempat umum, dan ruang terbuka
hijau, kecuali ditempat sampah yang telah tersedia
e. membakar sampah dijalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang dapat
mengganggu keindahan
f. menjemur, memasang, menempelkan, menggantung dan mendirikan
benda-benda dijalan, tempat umum, ruang terbuka hijau, sehingga mengganggu
keindahan, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota dan/atau
pejabat yang ditunjuk
g. membuang sampah rumah tangga ke dalam bak sampah yang sengaja dipasang
di sepanjang jalan trotoar untuk kepentingan pejalan kaki
h. menggunakan jalan umum untuk menaruh atau memarkir kendaraan truck, bus
atau kendaraan berat lainnya, kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.
3. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan, maka barang siapa yang mengerjakan
dan/atau bertanggung jawab atas pembuatan, penggalian atau perbaikan jalan,

saluran, trotoar atau bangunan lainnya, wajib membersihkan bahan-bahan dan atau
sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak
selesainya pekerjaan tersebut.
2.3.7 Peraturan Gubernur Jawa Timur No.80 Tahun 2014 Tentang Kawasan
Pengendalian Ketat
Mengacu pada dokumen Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2014 Tentang
Kawasan Pengendalian, Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah diarahkan sebagai :
1. lokasi kawasan hutan lindung yaitu Kawasan yang berhubungan dengan aspek
pelestarian lingkungan hidup
2. pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura)

RTBL KORIDOR

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RTBL KORIDOR

Similar to RTBL KORIDOR (20)

RTBL KORIDOR