Successfully reported this slideshow.

Pengembangan Kawasan Perkotaan

8,070 views

Published on

Published in: Business, Technology

Pengembangan Kawasan Perkotaan

  1. 1. Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Ir. OBER TUA BUTARBUTAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN 27-28 Mei 2008 Hotel Poencer, Cisarua Bogor
  2. 2. Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru Peremajaan Kawasan Perkotaan Reklamasi Pantai Perubahan Pemanfaatan Lahan BAB IV - PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN
  3. 3. Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru Prioritas pertimbangan Persyaratan Mekanisme Penetapan Lokasi Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru
  4. 4. <ul><li>memecahkan permasalahan kepadatan penduduk akibat urbanisasi; </li></ul><ul><li>menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan dan jasa; dan </li></ul><ul><li>menyediakan ruang bagi kepentingan pengembangan wilayah di masa depan. (pasal 16) </li></ul>PRIORITAS PERTIMBANGAN
  5. 5. <ul><li>sesuai dengan sistem pusat permukiman perkotaan (RTRWN, RTRWP, RTRWK/K) </li></ul><ul><li>termuat dalam RPJMD; </li></ul><ul><li>memiliki daya dukung lingkungan, bukan kawasan yang rawan bencana alam; </li></ul><ul><li>bukan kawasan pertanian beririgasi teknis; </li></ul><ul><li>memiliki kemudahan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; </li></ul><ul><li>tidak mengakibatkan pembangunan yang tidak terkendali dengan kawasan perkotaan disekitarnya; </li></ul><ul><li>mendorong aktivitas ekonomi, sesuai fungsi dan perannya; dan </li></ul><ul><li>mempunyai luas kawasan budi daya paling sedikit 400 hektar. (Pasal 17) </li></ul>PERSYARATAN LOKASI KAWASAN PERKOTAAN BARU
  6. 6. <ul><li>Dapat diprakarsai oleh pihak swasta dan/atau pemerintah daerah; </li></ul><ul><li>Lokasi diusulkan kepada Bupati. </li></ul><ul><li>Pengajuan usulan lokasi dilampiri: </li></ul><ul><ul><ul><li>hasil studi kelayakan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rencana pembebasan lahan. </li></ul></ul></ul><ul><li>Rencana lokasi kawasan perkotaan baru yang berada di dua atau lebih Kabupaten yang berbatasan langsung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten masing-masing. </li></ul><ul><li>Penetapan lokasi kawasan perkotaan baru terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur. (Pasal18) </li></ul>MEKANISME PENETAPAN LOKASI
  7. 7. <ul><li>Rencana pembangunan kawasan perkotaan baru ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru. </li></ul><ul><li>Kawasan perkotaan baru yang berlokasi pada bagian dari dua atau lebih Kabupaten yang berbatasan langsung dilakukan atas dasar kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </li></ul><ul><li>Pelaksanaan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru yang bertanggung jawab kepada masing-masing bupati. </li></ul><ul><li>Masa tugas Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan jangka waktu rencana pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan baru. </li></ul>Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru
  8. 8. <ul><li>Keanggotaan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat setempat, dan unsur pengembang. </li></ul><ul><li>Struktur Organisasi, tugas dan tata kerja Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati. </li></ul><ul><li>Keanggotaan, struktur organisasi, tugas dan tata kerja Badan Pengelola Pembangunan kawasan perkotaan baru yang berlokasi di dua atau lebih daerah Kabupaten yang berbatasan langsung diatur dengan Keputusan Bersama Bupati. (Ps. 19) </li></ul>lanjutan
  9. 9. PEREMAJAAN KAWASAN PERKOTAAN <ul><li>Pemerintah daerah dapat melakukan peremajaan bagian kawasan perkotaan. </li></ul><ul><li>dapat dilakukan sepanjang tertuang dalam RPJMD dan RDTR. </li></ul><ul><li>Peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTR dan/atau tidak termuat dalam RPJMD terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPRD (ps21) </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk: </li></ul><ul><li>perbaikan dan perlindungan lingkungan; </li></ul><ul><li>peningkatan kehidupan masyarakat setempat; dan </li></ul><ul><li>pemenuhan standar pelayanan perkotaan (Ps. 22 ayat 1) </li></ul><ul><li>Tidak diperkenankan : </li></ul><ul><li>menghilangkan nilai-nilai sejarah bangunan, arsitektur dan budaya; </li></ul><ul><li>merugikan kepentingan masyarakat setempat </li></ul><ul><ul><ul><li>(Ps. 22 ayat 2) </li></ul></ul></ul>
  10. 10. Mekanisme Perencanaan Peremajaan <ul><li>Dokumen rencana peremajaan bagian kawasan perkotaan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil studi kelayakan. </li></ul><ul><li>Dokumen rencana memuat antara lain: </li></ul><ul><ul><ul><li>latar belakang; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tujuan dan sasaran; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lokasi kegiatan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>metodologi peremajaan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pengorganisasian; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jadwal pelaksanaan; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pendanaan. </li></ul></ul></ul><ul><li>Dokumen rencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. </li></ul><ul><li>Rencana peremajaan bagian kawasan perkotaan yang berada di dua atau lebih Kabupaten disusun secara bersama oleh Bappeda Kabupaten/kota yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing. (Ps. 23) </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Rencana reklamasi pantai termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota. (Ps. 24) </li></ul><ul><li>Rencana reklamasi pantai sebelum dituangkan kedalam RTRW kabupaten/kota terlebih dahulu meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. (Ps. 25) </li></ul>Reklamasi Pantai
  12. 12. <ul><li>Gubernur mengajukan usulan rencana reklamasi pantai kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan permohonan bupati/walikota dengan melampirkan: </li></ul><ul><ul><li>hasil studi kelayakan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kajian Lingkungan Strategis (KLS); </li></ul></ul><ul><ul><li>rencana pemanfaatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>rekomendasi Gubernur dan DPRD Propinsi; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>persetujuan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota. (Ps. 26) </li></ul></ul>MEKANISME PENGUSULAN REKLAMASI
  13. 13. <ul><ul><li>Penyelenggaraan reklamasi pantai wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, pelabuhan, kawasan pantai berhutan bakau, nelayan, dan fungsi- fungsi lain yang ada dikawasan pantai serta keberlangsungan ekosistem pantai sekitarnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahan material untuk reklamasi pantai, diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. (Pasal 27) </li></ul></ul>
  14. 14. <ul><li>Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam pelaksanaan reklamasi pantai. </li></ul><ul><li>Gubernur bertanggungjawab dalam pelaksanaan reklamasi pantai untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. </li></ul><ul><li>Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan reklamasi pantai di wilayahnya. </li></ul><ul><li>Menteri mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengendalian umum pelaksanaan reklamasi pantai di tingkat nasional. </li></ul><ul><li>Menteri teknis terkait bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi, supervisi dan pengendalian teknis di tingkat nasional. (Pasal 28) </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Acuan Dasar </li></ul><ul><li>RDTR kabupaten/kota dengan memperhatikan: </li></ul><ul><li>keberlangsungan fungsi kawasan, </li></ul><ul><li>daya dukung dan kesesuaian lahan secara terpadu. (Ps. 30) </li></ul><ul><li>Azas Perubahan </li></ul><ul><li>keterbukaan, </li></ul><ul><li>persamaan, </li></ul><ul><li>Keadilan, </li></ul><ul><li>pelestarian lingkungan; dan perlindungan hukum. (Ps. 29) </li></ul>Perubahan Pemanfaatan Lahan <ul><li>Dasar Pertimbangan Perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RDTR </li></ul><ul><li>keselarasan kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi dengan keberlangsungan lingkungan </li></ul><ul><li>(Ps.31 ayat 1) </li></ul><ul><li>PERDA yang mengatur pertimbangan teknis Keselarasan Kebutuhan lahan, dan pola insentif dan disinsentif (Ps 31. ayat 2) </li></ul>
  16. 16. PERAN SERTA M ASYARAKAT <ul><li>Masyarakat diikut sertakan Dalam : </li></ul><ul><li>penyusunan rencana, pelaksanaan , pengelolaan dan pengawasan perencanaan kawasan perkotaan . (Ps. 33 ayat 1) </li></ul>F orum masyar a kat perkotaan (Ps. 33 ayat 2) <ul><li>beranggotakan unsur pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat perkotaan setempat . </li></ul><ul><li>berperan serta dalam perumusan kebijakan dan strategi rencana kota. </li></ul><ul><li>menyelenggarakan: </li></ul><ul><ul><li>musyawarah anggota forum; </li></ul></ul><ul><ul><li>fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan wadah-wadah peran masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>fasilitasi kegiatan dialog, tukar pendapat, jajak pendapat, dan dengar pendapat; </li></ul></ul><ul><ul><li>penyebaran informasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>inventarisasi dan tindak lanjut usulan oleh masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>fasilitasi keterlibatan masyarakat ; </li></ul></ul><ul><ul><li>pemberian masukan </li></ul></ul><ul><ul><li>pengusulan kebijakan-kebijakan . (Ps. 34) </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>BAB VI </li></ul><ul><li>KETENTUAN PERALIHAN </li></ul><ul><li>Pasal 35 </li></ul><ul><li>Rencana kota yang telah disahkan tetap berlaku, sampai saat dilaksanakan evaluasi lima tahun pertama sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. </li></ul><ul><li>BAB VII </li></ul><ul><li>KETENTUAN PENUTUP </li></ul><ul><li>Pasal 36 </li></ul><ul><li>Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. </li></ul>
  18. 18. Ditjen Bina Pembangunan Daerah DEPARTEMEN DALAM NEGERI

×