LKPJ merupakan bagian dari proses penganggaran pada tahap pertanggungjawaban, dimana LKPJ merupakan dokumen laporan kinerja dari Kepala Daerah kepada DPRD. Selain dokumen LKPJ, Pemerintah Daerah juga menyusun LPPD ke Pemerintah Pusat dan ILPPD kepada masyarakat sebagai wujud public accountability.

1. CATATAN AKADEMIS TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) WALIKOTA SALATIGA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2014
Oleh :
SUMARDI
UNS SURAKARTA
SURAKARTA
2015

2. 1
PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA SALATIGA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
A. UMUM DAN PERISTILAHAN
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD atau disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
2. LKPJ dapat pula dipandang sebagai “public responsibility”
dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala
Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan
mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan
demokratis.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dalam Pasal 16,
menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran
tahunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka
panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
4. Penyusunan LKPJ Walikota Salatiga Akhir Tahun Anggaran 2014
ini mendasarkan acuan dokumen perencanaan tahunan yaitu
RPKD Kota Salatiga Tahun 2014 dan dokumen perencanaan

3. 2
jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016
(Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012).
5. Tujuan penyusunan LKPJ Walikota Salatiga Akhir Tahun Anggaran
2014 ini adalah memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai
informasi penyelenggaraan (Progress Report) Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2014 yang mencakup arah kebijakan umum
pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara
makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah,
penyelenggaraan urusan desentralisasi yang diklasifikasi menjadi
urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pembantuan dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
B. PEMBAHASAN LKPJ
1. Hubungan LKPJ dengan PP Nomor 6 Tahun 2008
Ada keterkaitan antara laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD (PP Nomor 58 Tahun 2005), dan rekomendasi/
tanggapan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, LPPD dan
masukan masyarakat terhadap Informasi LPPD (PP Nomor 3
Tahun 2007) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD). Hubungan keterkaitan itu dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Bahan utama Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD) yang dilaksanakan Pemerintah adalah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.
b. Selain LPPD, bahan-bahan yang ikut dinilai dalam EPPD
adalah rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah,
masukan-masukan masyarakat terhadap Informasi LPPD

4. 3
yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
2. Gambaran Umum Daerah
Gambaran umum daerah dalam LKPJ ini dimaksudkan
untuk memberikan informasi tentang kondisi geografis daerah,
gambaran umum demografis/ kependudukan, dan kondisi
ekonomi Kota Salatiga. Ketiga aspek kondisi daerah itu secara
filosofis mengarah pada identifikasi terhadap core competence
(unggulan) daerah, dimana untuk mengidentifikasi core
competence itu dapat digunakan variable: (a) Distribusi
penggunaan lahan, (b) Distribusi lapangan pekerjaan penduduk,
dan (c) Distribusi sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
a. Penyajian gambaran umum dalam dokumen LKPJ Walikota
Salatiga ATA 2014 dapat dianalisis unggulan daerah (Core
Competance) sebagai berikut:
1) Data tata guna lahan Kota Salatiga yang disampaikan
dalam dokumen LKPJ ini dapat menggambarkan core
competence daerah Kota Salatiga.
Penggunaan lahan di wilayah Kota Salatiga
sebagian besar adalah kegiatan pertanian dalam arti
luas yaitu mencapai 59,42 persen. Selebihnya, lahan
wilayah Kota Salatiga untuk Perumahan sebesar 29,17
persen, tempat umum/ public sebesar 8,33 persen,
perkantoan seluas 1,18 persen, industri sebesar 1,36
persen dan jasa-jasa seluas 0,26 persen. Dengan
demikian berdasarkan tata pemanfaatan lahan wilayah
Kota Salatiga itu, core competence Kota Salatiga berada
pada sector Pertanian dalam arti luas.

5. 4
Gambar 1.
Analisis Unggulan Daerah (Core Competance)
Berdasarkan Distribusi Penggunaan Lahan (%)
2) Gambaran umum demografis/ kependudukan juga
dapat digunakan untuk mengidentifikasi unggulan
daerah (core competence) yaitu data tentang distribusi
penduduk menurut mata pencaharian atau lapangan
pekerjaan. Penduduk Kota Salatiga sebagian besar
memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta/
BUMN/BUMD yaitu sebesar 17,09 persen. Selanjutnya
penduduk dengan mata pencaharian buruh harian lepas
mencapai 9,70 persen, wiraswasta mencapai 8,51 persen
dan pedagang sebesar 2,52 persen. Sementara
penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani/
peternak/ nelayan hanya mencapai 1,41 persen dan
buruh tani hanya 0,68 persen. Dengan demikian
berdasarkan data penduduk menurut mata pencaharian/
lapangan pekerjaan ini, Kota Salatiga memiliki
Persawahan
10.99%
Peternakan
0.12% Perkebunan
3.65%
Kebun Campur
31.74%
Tegalan/Ladang
12.92%Perdagangan
0.28%
Fasilitas Publik
8.33%
Perumahan
29.17%
Industri
1.36%
Jasa-jasa
0.26%
Perkantoran
1.18%

6. 5
keunggulan pada bidang Jasa-jasa.
Gambar 2.
Analisis Unggulan Daerah (Core Competance)
Berdasarkan Distribusi Matapencaharian (%)
3) Informasi tentang unggulan daerah (core
competance) juga dapat didasarkan pada distribusi
sektoral PDRB Kota Salatiga. Berdasarkan data sektoral
PDRB Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2013, kontribusi sektoral paling dominan dalam
pembentukan PDRB itu adalah sektor Jasa-jasa yaitu
mencapai 24,85 persen. Kontribusi sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran menempati urutan dominasi kedua
yaitu mencapai 19,34 persen, kemudian diikuti sektor
Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,04
persen. Sementara Sektor Pertanian di Kota Salatiga
hanya memberikan sumbangan sebesar 4,98 persen,
Blm/Tdk Bekerja
17.88%
Mengurus RT
12.41%
Pelma
19.78%
Pensiunan
2.20%
PNS/TNI/POLRI
3.53%Perdagangan
2.52%
Petani/Nelayan
1.41%
Buruh Tani
0.68%
Buruh Harian
Lepas
9.70%
Karyawan
Swasta/BUMD/N
17.09%
Wiraswasta
8.51%
Lainnya
4.30%

7. 6
merupakan kontributor PDRB terkecil kedua setelah sektor
Pertambangan/ Penggalian. Dengan demikian
berdasarkan kontribusi sektoral PDRB ADHB Tahun 2013 ini
dapat disimpulkan bahwa unggulan daerah (core
competance) Kota Salatiga adalah sektor Jasa-jasa.
Gambar 3.
Analisis Unggulan Daerah (Core Competance) Berdasarkan
Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)
b. Dari ketiga identifikasi unggulan daerah (core competance)
di atas dapat disimpulkan bahwa unggulan daerah Kota
Salatiga adalah bidang/ sektor Jasa-jasa. Karakteristik jasa-
jasa yang berkembang di Kota Salatiga terutama untuk
melayani sector Industri Pengolahan sehingga terhadap hal
ini perlu dipertanyakan kepada Pemerintah Kota Salatiga
berkaitan dengan LKPJ ATA 2014 ini:
1) Sejauhmana keberpihakan program dan kegiatan
Pemerintah Kota Salatiga terhadap pengembangan dan
pemberdayaan potensi bidang/ sektor Jasa-jasa dalam
Pertanian
4.98%
Pertamb
0.04%
Industri
17.04%
Listrik Gas AM
6.02%
Konstruksi
6.06%
Perdag Hotel
Restoran
19.34%
Angkutan & Kom
11.38%
Keuangan & Js
Persh
10.29%
Jasa-jasa
24.85%

8. 7
melayani sector industry dan pertanian?.
2) Seberapa besar komitmen penganggaran Pemerintah
Kota Salatiga dalam rangka mengembangkan dan
memberdayakan bidang/ sektor Jasa-jasa dalam rangka
mendukung pelayanan sector Industri dan Pertanian itu?.
3) Sejauhmana hasil-hasil pembangunan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pilihan bidang Jasa-jasa dalam
arti luas yang meliputi jasa perdagangan, perbankan dan
lembaga keuangan, transportasi dan komunikasi, serta
jasa perusahaan dengan fokus perhatian:
(a) Pembangunan dan Perlindungan Pasar Tradisional.
(b) Pembinaan dan Pengendalian Pasar/ Pertokoan
Modern.
(c) Pengembangan Jasa Perbankan dan Lembaga
Keuangan lainnya.
(d) Peningkatan moda dan kualitas jasa Perhubungan
serta sarana pengangkutan.
(e) Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan
pelatihan kualitas serta ketrampilan sumberdaya
manusia.
(f) Penguatan kelembagaan ketenagakerjaan dan
hubungan industrial perusahaan.
(g) Dan sebagainya.
c. Sehubungan dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya
manusia di Kota Salatiga, dalam gambaran umum kondisi
demografis juga disampaikan penjelasan komposisi
Penduduk menurut tingkat pendidikan yang dijelaskan dalam
diagram sebagai berikut:

9. 8
Gambar 4.
Komposisi Penduduk Kota Salatiga
Menurut Tingkat Pendidikan (%)
Kondisi data seperti yang tersaji di atas banyak menimbulkan
pertanyaan kritis yang perlu disampaikan pada Pemerintah
Kota Salatiga, antara lain:
1) Komposisi penduduk Kota Salatiga menurut tingkat
pendidikan masih didominasi penduduk dengan
pendidikan dasar yaitu mencapai 33,31 persen yang
terdiri penduduk tamat SD sebesar 17,81 persen dan
tamat SMP sebesar 15,50 persen. Hal ini menimbulkan
pertanyaan antara lain sejauhmana tingkat keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan yang selama ini menggunakan anggaran
yang besar?. Apakah pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan bidang pendidikan belum
mampu mengentaskan Kota Salatiga dari dominasi
penduduk dengan tingkat pendidikan dasar?.
Tidak/belum
sekolah
15.31%
Tdk tmt
SD/sederajat
11.29%
Tamat SD
17.81%
Tamat SMP
15.50%
Tamat SMA
27.57%
Diploma I/II
1.02%
Diploma III
3.12%
Strata I
7.59%
Strata II
0.71%
Strata III
0.08%

10. 9
2) Tingkat pendidikan penduduk Kota Salatiga didominasi
tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 27,57
persen. Kondisi di atas membutuhkan kerja keras
peningkatan dan pengembangan kualitas serta
ketrampilan sumberdaya manusia oleh Pemerintah Kota
Salatiga maupun seluruh elemen stakeholder kota.
3) Selain didominasi penduduk dengan tingkat dasar (SD
dan SMP), masih terdapat pula penduduk yang Tidak
Tamat SD/ Sederajat sebesar 11,29 persen. Bagaimana
dengan program dan kegiatan pendidikan wajar dikdas
yang selalu dianggarkan Pemerintah Kota Salatiga
selama ini apakah hal itu belum dapat menjangkau
keberadaan mereka?.
4) Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu dari
Diploma 1 sampai dengan S-3 kalau dijumlahkan hanya
sebesar 12,52 persen dan merupakan jumlah kelompok
terkecil kedua setelah penduduk yang tidak tamat SD/
Sederajat. Bagaimana peran dan kontribusi Pemerintah
Kota Salatiga selama ini dalam meningkatkan jumlah
penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi ini?.
d. Gambaran umum ekonomi dalam dokumen LKPJ Walikota
Salatiga juga menyajikan indikator makro regional Kota
Salatiga yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHB,
PDRB ADHK, dan Perkembangan Ekonomi secara sektoral.
Informasi tentang indikator makro regional dalam LKPJ
Walikota Salatiga ini masih belum komprehensif, bahkan
indikator-indikator penting dalam mengukur keberhasilan
pembangunan daerah masih belum disajikan. Untuk itu ke
depan diusulkan agar indikator-indikator makro regional
dapat ditambahkan dalam laporan yaitu: Angka Kemiskinan,

11. 10
Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Inflasi, Pendapatan
perkapita, Tingkat Ketimpangan Wilayah, Tingkat
Ketimpangan Pendapatan masyarakat dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pendapatan Daerah
1) Kondisi pendapatan daerah yang perlu mendapat
apresiasi antara lain adalah bahwa:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 meningkat
signifikan, yaitu mencapai 56,22 persen. Tingkat
pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi
dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain
bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total
Pendapatan Daerah.
Tabel 1.
Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014
URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN
REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN PERTUMB
PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22
PENDAPATAN TRANSFER 497,103,751,416 598,676,244,000 561,872,223,732 93.85 13.03
LAIN-2 PENDAPATAN YG SAH - - - - -
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 603,204,201,915 713,457,991,000 727,619,868,812 101.98 20.63
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
b) Tingkat pencapaian PAD tahun 2014 mencapai 144,40
persen. Tingkat pencapaian itu menunjukkan bahwa
pengelolaan PAD di Kota Salatiga sudah Sangat
Efektif. Rasio efektivitas ini perlu dipertegas
persyaratannya yaitu penentuan target PAD itu harus

12. 11
benar-benar didasarkan pada potensi riil. Jika
penentuan target masih didasarkan pada kaidah
inkremental (dinaikkan prosentase tertentu dari tahun
sebelumnya), maka rasio efektivitas yang sudah
mencapai lebih dari 100 persen itu masih diragukan
keberannya. Rasio efektivitas sumber-sumber
pendapatan daerah Kota Salatiga selama tahun 2013
– 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
PAD DanaTransfer. Lain2Penda TotalPD
144.40
99.70
75.97
101.98
3/28/2015 15
Gambar 5.
Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 – 2014 (Persen)
2) Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah pada tahun
2014 mengalami peningkatan menjadi 22,78 persen dari
sebesar 17,59 persen pada tahun 2013. Kontribusi PAD
pada total Pendapatan Daerah itu merupakan indikator
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) atau Tingkat
Kemampyan Keuangan Daerah. Hal yang perlu dicatat
adalah peningkatan PAD itu belum tentu meningkatkan

13. 12
DDF misalnya pada P-APBD Kota Salatiga, PAD semua
hanya ditargetkan meningkat sebesar 8,18 persen, dan
target itu tidak akan meningkatkan DDF karena DDF justru
menurun menjadi 16,09 persen. Untuk itu kuncinya target
PAD tidak hanya harus meningkat tetapi harus meningkat
signifikan yaitu lebih dari 15 persen supaya dapat
meningkatkan DDF Kota Salatiga.
Tabel 2.
Komposisi Pendapatan Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 – 2014 (Persen).
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014
REALISASI TARGET REALISASI
1 PAD 17.59 16.09 22.78
2 PENDAPATAN TRANSFER 82.41 83.91 77.22
3 LAIN-2 PENDAPATAN YG SAH - - -
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100.00
Sumber: LKPJ Walikota Salatuga 2014, diolah.
Dengan demikian orientasi target PAD harus diubah dari
target meningkat sekedar secara nominal harus digeser
menjadi “harus berani pasang target rasio yang
meningkat”. Jika target PAD ditingkatkan berdasarkan
tingkat pencapaian kontribusi PAD (persentasi dari total
Pendapatan Daerah) maka secara otomatis PAD secara
nominal akan mengalami peningkatan.
3) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang menunjukkan
tingkat kemampuan keuangan daerah yang masih
Rendah (menurut criteria Prof Abdul Halim – KKD UGM)
atau Cukup (menurut criteria Dasril Munir – FISIP UGM),
walaupun pada tahun 2014 derajat itu mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2013.

14. 13
Tabel 3.
DDF dan DOF Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014 (Persen).
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014
REALISASI TARGET REALISASI
1 DDF 17.59 16.09 22.78
2 DOF 21.34 19.17 29.50
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
4) Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang menunjukkan tingkat
kemandirian keuangan Daerah pada tahun 2014 relatif
meningkat yaitu menjadi 29,50 persen dibandingkan
tahun 2013 yang mencapai 21,34 persen. Selain
meningkat, DOF tahun 2014 juga mencapai target yang
ditetapkan sebesar 19,17 persen. Kondisi DOF yang
demikian itu berarti hubungan keuangan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sudah tidak
lagi bersifat Instruktif tetapi bersifat konsultatif.
17.59
21.34
16.09
19.17
22.78
29.50
DDF (%) DOF (%)
R_2013 T_2014 R_2014
3/28/2015 33
Gambar 6
DDF dan DOF Kota Salatiga
Tahun 2013 – 2014 (Persen)

15. 14
5) Semua komponen PAD yang sudah dapat mencapai
target pada tahun 2014, namun satu-satunya realisasi
komponen PAD yang mengalami penurunan dari tahun
2013 adalah Retribusi Daerah (tingkat perkembangan
menurun – 0,25 persen).
Tabel 5.
Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 - 2014
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN
REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN PERTUMB
1 PAJAK DAERAH 24,383,336,212 28,868,669,000 33,574,817,767 116.30 37.70
2 RETRIBUSI DAERAH 13,120,666,772 10,841,336,000 13,088,140,066 120.72 (0.25)
3 HSL PENGEL KEKAYAAN DAERAH 4,272,634,922 4,191,519,000 5,969,227,395 142.41 39.71
4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 64,323,812,593 70,880,223,000 113,115,459,852 159.59 75.85
TOTAL PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
6) Komposisi komponen PAD pada tahun 2013 – 2014
didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, yaitu
mencapai kontribusi lebih besar dari 60 persen (2013 :
60,63 persen; 2014 : 68,25 persen). Struktur PAD yang
didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah ini
merupakan struktur PAD yang kurang sehat.
Tabel 6.
Komposisi PAD Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014
(Persen)
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014
REALISASI TARGET REALISASI
1 PAJAK DAERAH 22.98 25.15 20.26
2 RETRIBUSI DAERAH 12.37 9.45 7.90
3 HSL PENGEL KEKAYAAN DAERAH 4.03 3.65 3.60
4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 60.63 61.75 68.25
TOTAL PAD 100.00 100.00 100.00
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.

16. 15
b. Belanja Daerah
1) Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2014
meningkat 22,02 persen dibandingkan tahun anggaran
2013. Tingkat pencapauan belanja yang masih perlu
mendapatkan perhatian adalah tingkat pencapaian
Belanja Modal yang hanya mencapai 51,14 persen.
2) Sementara itu Belanja Pegawai mengalami peningkatan
pada tahun 2014 sebesar 9,71 persen dengan tingkat
pencapaian sebesar 79,31 persen. Peningkatan Belanja
Pegawai ini lebih rendah dibandingkan dengan
peningkatan total Belanja Daerah.
Tabel 7.
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 – 2014
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN
REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN PERTUMB
1 BELANJA PEGAWAI 326,682,673,013 451,909,617,000 358,397,338,138 79.31 9.71
2 BELANJA OPS LAINNYA 133,336,598,053 203,242,435,000 167,017,975,831 82.18 25.26
3 BELANJA MODAL 69,203,906,339 235,177,732,000 120,272,968,726 51.14 73.80
4 BELANJA TDK TERDUGA 14,457,080 15,408,616,000 99,700,000 0.65 589.63
5 BELANJA TRANSFER/BG HSL - - - - -
TOTAL BELANJA DAERAH 529,237,634,485 905,738,400,000 645,787,982,695 71.30 22.02
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
3) Belanja Tidak Terduga pada tahun 2014 ditargetkan Rp.
15.408.616.000 dan terealisir hanya sebesar Rp. 99.700.000
atau hanya mencapai 0,65 persen. Walaupun tingkat
pencapaian Belanja Tidak Terduga tahun 2014 ini rendah,
namun Belanja Tidak Terduga ini tetap meningkat sangat
tinggi jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 589,63
persen. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2014 ini
tidak rasional jika dilihat dari kondisi daerah Kota Salatiga
yang relatif tidak rawan bencana. Untuk itu
direkomendasikan agar penentuan anggaran Belanja

17. 16
Tidak Terduga itu disesuaikan kondisi wilayah Kota
Salatiga yang relatif aman bencana sehingga nilai
anggaran kecil saja.
4) Komposisi Belanja Daerah menunjukkan bahwa proporsi
Belanja Pegawai sudah mengalami penurunan pada
tahun 2014 menjadi sebesar 55,50 persen dari sebesar
61,73 persen pada tahun 2013. Sebenarnya proporsi
Belanja Pegawai ini ditargetkan dapat turun sampai 48,89
persen namun perkembangan Belanja Pegawai tidak
dapat ditekan sampai serendah itu tetapi hanya bisa
menurun menjadi 55,50 persen saja.
Tabel 8.
Komposisi Belanja Daerah Kota Salatiga
Tahun 2013 – 2014 (Persen)
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014
REALISASI TARGET REALISASI
1 BELANJA PEGAWAI 61.73 49.89 55.50
2 BELANJA OPS LAINNYA 25.19 22.44 25.86
3 BELANJA MODAL 13.08 25.97 18.62
4 BELANJA TDK TERDUGA 0.00 1.70 0.02
5 BELANJA TRANSFER/BG HSL - - -
TOTAL BELANJA DAERAH 100.00 100.00 100.00
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
5) Sebaliknya, proporsi Belanja Modal pada tahun 2014
mengalami peningkatan menjadi 18,62 persen
dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 13,08 persen.
Proporsi Belanja Modal ini awalnya ditargetkan dapat
mencapai 25,97 persen mendekati ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 yaitu
sekurang-kurangnya 30 persen dari Belanja Daerah,
namun realisasi yang terjadi proporsi Belanja Modal tahun
2014 hanya dapat dinaikkan mencapai 18,62 persen itu.

18. 17
c. Keseimbangan APBD
Berdasarkan LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, APBD Kota
Salatiga Tahun 2014 mengalami surplus sebesar
Rp.81.831.886.117 padahal pada P-APBD 2014 masih
direncanakan defisit besar yaitu mencapai
Rp.192.280.409.000. Akibat dari perubahan deficit besar
menjadi surplus ini maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2014 membengkak mencapai Rp.274.308.613.346.
Tabel 9.
Keseimbangan APBD Kota Salatiga
Tahun 2013 – 2014
NO. URAIAN
TAHUN 2013 TAHUN 2014 PERSEN
REALISASI TARGET REALISASI CAPAIAN PERTUMB
1 PENDAPATAN DAERAH 603,204,201,915 713,457,991,000 727,619,868,812 101.98 20.63
2 BELANJA DAERAH 529,237,634,485 905,738,400,000 645,787,982,695 71.30 22.02
SURPLUS/ (DEFISIT) 73,966,567,430 (192,280,409,000) 81,831,886,117 (42.56) 10.63
3 PEMBIAYAAN NETTO 123,197,751,583 192,280,409,000 192,476,727,229 100.10 56.23
SILPA 197,164,319,013 - 274,308,613,346 - 39.13
Sumber: LKPJ Walikota Salatiga ATA 2014, diolah.
Keseimbangan APBD di atas dapat dianalisis sebagai berikut:
1) Tidak terealisasinya Defisit APBD pada P-APBD 2014 itu
diakibatkan oleh kegagalan Pemerintah Daerah
menyerap anggaran belanja daerah yang sudah
ditetapkan, dimana penyerapan anggaran belanja
daerah hanya mencapai 71,30 persen. Jika ditelusuri
kegagalan penyerapan anggaran belanja daerah itu
terjadi lebih besar pada Belanja Langsung dibandingkan
Belanja Tidak Langsung. Berarti lagi-lagi yang
dikorbankan itu adalah masyarakat, karena Belanja
Langsung merupakan ceminan keberpihakan Pemerintah
Daerah pada masyarakat melalui Program dan Kegiatan.
Hal itu juga menunjukkan citra birokrasi Pemerintah

19. 18
Daerah yang lebih mengedepankan kepentingan
aparatur dari pada kepentingan masyarakat.
2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
2014 mencapai Rp.274.308.613.346, jauh lebih tinggi jika
dibandingkan dengan SiLPA tahun 2013 yang mencapai
Rp.197.164.319.013. Besaran SiLPA Tahun 2014 ini sudah
sangat besar (nilainya sudah melebihi nilai PAD), dan
selama ini besaran SiLPA itu tidak dijelaskan dari mana
rincian sumbernya, karena ternyata tidak semua SiLPA ini
benar-benar menunjukkan adanya “efisiensi belanja”
tetapi lebih karena “belanja yang tidak terlaksana”
karena kegiatan tidak dapat direalisasikan pada tahun
anggaran yang berjalan. Dengan adanya penjelasan
rincian sumber SiLPA itu akan lebih mudah mensikapi
masing-masing besaran SiLPA dimaksud.
3) Gejala SiLPA yang dari tahun ke tahun meningkat itu
menjadikan struktur APBD Pemerintah Daerah menjadi
kurang sehat, karena terjerat oleh SiLPA. Fenomena SiLPA
trap (Jeratan SiLPA) inilah yang dicarikan jalan keluarnya
supaya berangsur-angsur kesehatan APBD menjadi pulih.
d. Beberapa Catatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kota Salatiga.
Setiap pelaksanaan anggaran program dan kegiatan
dapat diukur sejauhma tingkat efektivitasnya dengan cara
membandingkan realisasi anggaran dengan target
anggaran belanja yang ditetapkan sebelumnya. Formulasi
efektivitas itu berarti dapat dirumuskan:

20. 19
Efektivitas =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
x 100%
Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran program dan
kegiatan itu dapat dinilai dalam beberapa kategori sebagai
berikut:
- Jika hasil perbandingan > 100% : sangat efektif.
- Jika hasil perbandingan 90% - 100% : Efektif.
- Jika hasil perbandingan 80% - 90% : Cukup Efektif.
- Jika hasil perbandingan 60% - 80% : Kurang Efektif.
- Jika hasil perbandingan < 60% : Tidak Efektif.
Berdasarkan pencermatan terhadap palaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh
masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,
maka dipandang perlu untuk memberikan catatan-catatan
sebagai masukan, koreksi atau pertanyaan terhadap
Pemerintah Kota Salatiga umumnya dan SKPD masing-
masing khususnya. Beberapa catatan itu antara lain adalah:
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
a) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dalam program ini terdapat 8 kegiatan dengan
tingkat efektivitas:
(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan
meliputi berjumlah 3 kegiatan, yaitu :
(a) Pembangunan gedung sekolah dengan
anggaran sebesar Rp.318.275.000,00.
(b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00.
(c) Pengadaan Mebeleur Sekolah dengan

21. 20
anggaran sebesar Rp.25.000.000,00.
(2) Kegiatan-kegiatan yang tidak efektif adalah :
(a) Pengembangan Data dan Informasi PAUD
dianggarkan sebesar Rp.9.970.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.4.701.800,00 atau
47,16 %.
(3) Kegiatan-kegiatan yang kurang efektif adalah:
(a) Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini
dianggarkan sebesar Rp.15.214.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.9.581.150,00 atau
62,98 %.
(b) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran anak usia dini
dianggarkan Rp.9.114.000,00 dapat direalisasi
hanya sebesar Rp.7.141.500,00 atau 78,36%.
(c) Publikasi dan Sosialisasi PAUD dianggarkan
Rp.264.639.000,00 dapat direalisasi hanya
sebesar Rp.208.831.850,00 atau 78,91 %.
b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun.
Dalam program ini terdapat 30 kegiatan dengan
tingkat efektivitas:
(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
direalisasikan, yaitu :
(a) Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary
dengan anggaran sebesar Rp.180.358.000,00.
(b) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
dengan anggaran sebesar
Rp.5.970.715.000,00.
(2) Kegiatan-kegiatan yang tidak efektif adalah :

22. 21
(a) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
dianggarkan sebesar Rp.4.581.785.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar
Rp.230.985.800,00 atau 5,04 %.
(b) Pembangunan Laboratorium dan ruang
praktikum sekolah dianggarkan
Rp.3.400.131.000,00 dapat direalisasi hanya
sebesar Rp.231.514.550,00 atau 6,81 %.
(c) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
dianggarkan Rp.1.586.583.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.353.704.800,00
atau 22,29 %.
(d) Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
dianggarkan Rp.12.160.354.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.2.828.686.400,00
atau 23,29 %.
(e) Pembuatan SMP Terbuka dianggarkan
Rp.17.9959.000 hanya dapat direalisasi 35,74 %.
(f) Penyediaan BOS jenjang SD/SDLB dan
SMP/MTs dianggarkan Rp.5.914.984.000,00
hanya direalisasi sebesar 56,29 %.
(g) Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB
dan SMP/MTs dianggarkan Rp.1.163.024.000
hanya dapat direalisasi sebesar 50,84 %.
(h) Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan
Metode Pembelajaran dengan menggunakan
TI dan Komunikasi dianggarkan sebesar
Rp.848.844.000,00 hanya dapat direalisasi
sebesar 7,20 %.
(i) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
dianggarkan sebesar Rp.57.123.000,00 hanya

23. 22
dapat direalisasikan sebesar 52,51 %.
(j) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi Pendidikan Dasar dianggarkan
sebesar Rp.134.300.000,00 hanya dapat
dicapai sebesar 44,50 %.
(3) Kegiatan-kegiatan yang kurang efektif adalah:
(a) Pelatihan Penyusunan Kurikulum dianggarkan
sebesar Rp.92.299.000,00 dapat direalisasi
hanya sebesar Rp.59.125.000,00 atau 64,06 %.
(b) Penyelenggaraan Paket A setara SD
dianggarkan sebesar Rp.50.075.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar 72,77 %.
(c) Penyelenggaraan Paket B setasa SMP
dianggarkan Rp.72.721.000,00 hanya dapat
direalisasi sebesar 74,48 %.
(d) Pembinaan Kelembagaan dan manajemen
sekolah dengan penerapan manajemen
berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan
dasar dianggarkan Rp.884.814.000,00 hanya
dapat direalisasi sebesar 75,50 %.
2) Dinas Kesehatan
a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Dalam program ini terdapat 2 kegiatan dengan
catatan tingkat efektivitas:
(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak efektif adalah :
(a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar
Rp1.398.548.290,00 atau 55,94 %.

24. 23
b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Dalam program ini terdapat 16 kegiatan dengan
catatan tingkat efektivitas:
(1) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan
meliputi :
(a) Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan dengan anggaran sebesar
Rp.6.000.000,00.
(2) Kegiatan-kegiatan yang tidak efektif adalah :
(a) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.11.683.600,00 atau
41,73 %.
(b) Penyediaan Fasilitas Perawatan kesehatan
bagi penderita penyakit akibat dampak asap
rokok dianggarkan sebesar Rp.1.237.910.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar 44,55 %.
(c) Penyelenggaraan pelayanan JKN di FKTP
Sidorejo Kidil dianggarkan sebesar
Rp.435.744.000,00 dapat direalisasi hanya
sebesar 55,50 %.
(3) Kegiatan-kegiatan yang kurang efektif adalah:
(a) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
dianggarkan sebesar Rp.115.000.000,00 dapat
direalisasi hanya sebesar Rp.71.847.825 atau
62,48 %.
(b) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP
Cebongan dianggarkan Rp.336.336.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar 60%.
(c) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP
Tegalrejo dianggarkan Rp.314.592.000,00

25. 24
dapat direalisasi hanya sebesar 64,50 %.
(d) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP
Mangunsari dianggarkan Rp.321.648.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar 63,38 %.
(e) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP
Kalicacing dianggarkan Rp.237.744.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar 66,65 %.
(f) Penyelenggaraan Pelayanan JKN di FKTP
Sidorejo Lor dianggarkan Rp.502.752.000,00
dapat direalisasi hanya sebesar 62,87 %.
C. PENUTUP
Dengan masukan berupa catatan-catatan ini diharapkan
dapat disusun Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Salatiga Akhir
Tahun Anggaran 2014 yang berupa catatan-catatan strategis
berupa saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Salatiga dimasa yang akan datang.
Surakarta, Maret 2015.
Sumardi, SE, M.Si.