Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong industri, khususnya industri plastik, untuk bergerak ke arah yang lebih hijau. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mendorong penggunaan plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang. Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk menyusun standar produk plastik ramah lingkungan dan mendor

1. 1
1 | P a g e
Industri, Termasuk Plastik, Sudah Harus Hijau
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan
#SampahLaut yang Rencana Aksi Nasionalnya mencakup 16 kementerian sudah
membubuhkan rencananya. Pada sisi industri tampak jelas arah pengarus
utamaannya pemerintah agar kalangan industri bergerak ke arah #industrihijau atau
disebut juga industri ramah lingkungan.
Plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang adalah kata kalimat kunci yang
dicantumkan dalam RAN (Rencana Aksi Nasional) 2018 hingga 2025 pada Perpres
No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Karena itu untuk semua
pemahaman terhadap plastik. Dengan kalimat kunci itu maka sudah semestinya
semua diskusi atau wacana mengacu kepada dua kalimat itu.
Koridor atau kerangka kerja diskusi haruslah disertai dengan bukti otentik atau
leggal, Tanpa itu maka saya mengatakan bahwa anti terhadap salah satu kalimat
kunci itu adalah subversif; dalam arti menentang isi dan tujuan Perpres no. 83 Tahun
2018.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut dicantumkan, salah satunya, bahwa Kemenperin adalah
Penanggungjawab Rencana Aksi Program 1. Memacu Inovasi Pengelolaan dan
Mengatasi Pencemaran Sampah di Laut melalui Riset dan Pengembangan.
Salah satu Kegiatannya: yaitu Penyusunan Produk Plastik yang mudah terurai
dan dapat didaurulang; dengan Sasaran: Tersedianya SNI produk plastik yang
mudah terurai dan dapat didaurulang. Target/ Output-nya adalah sebanyak 4
buah SNI, di mana pada tahun 2019 targetnya adalah satu (1) buah SNI.
Kemenperin sebagai penangungjawab melibatkan instansi terkait yaitu KLHK dan
BSN. Adapun Sumber Dana adalah APBN dan sumber dana lainnya yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sisi pelaku industri yang memroduksi plastik yang mudah terurai dalam
Perpres mensyaratkan adanya praktek produksi yang baik yang dipandu dari GMP
(Good Manufacturing Practices). GMP harus disusun oleh Kemenperin.

2. 2
2 | P a g e
Dalam konteks pemgembangan ekonomi sirkular di sektor industri, khususnya untuk
sampah elektronik, Kemenperin melalui Pusat Industri Hijau di Badan
Pengembangan dan Penelitian (14042019), menyebutkan bahwa dasar hukum
implementasinya, yaitu:
1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. PP Np, 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga
4. PP No, 3 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
5. Perpres Np, 97 Tahun 2017 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional.
Adapun kebijakan pengembangan sirkular ekonomi sampah elektronik menurut
Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Teddy Sianturi (144042019) meliputi:
1. Mendorog efisiensi penggunaan bahan baku
2. Mendorong produksi barang yang dapat diguna-ulang
3. Mendorong produksi barang yang mudah/ dapat terurai oleh alam
4. Meningkatkan kapasitas industri daur-ulang.
5. Mendorong pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif
6. Menciptakan insentif untuk inovasi dan menghilangkan hambatan
7. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan.
Tantangan implementasi ekonomi sirkular masih menurut kepala Pusat Industri
Hijau Kemenperin meliputi:

3. 3
3 | P a g e
1, Sistem pemiIahan, pemgumpulan dan pengangkutan sampah
2. Kelengkapan dan akurasi daya sampah (jumlah dan lokasi)
3.Belum adanya regulasi tentang pengelolaan sampah spesifik
4, Insentif untuk mendorong pertumbuhan industri daur- ulang
Sebagai ilustrasi simaklah gambaran situasi mengenai profil industri daur-ulang di
Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.360.000 orang pekerja dengan
jumlah perusahaan sebanyak 600 buah dan nilai investasinya mencapai Rp 5,15
Triliun; dengan catatan besaran kontribusinya terhadap GDP nasional belum didata.
Profil di bawah disusun oleh Ditjen IKFT Kemenperin 14042019.
Tak ada jalan bagi kalangan industri plastik untuk mengatakan tidak perlu berhijau
ria. Naah… Saat ini salah satu karya anak bangsa yang sudah mengindustrikan dan
memasarkan plastik ramah lingkungan dinamakan generiknya adalah plastik-hayati
atau #bioplastic dengan brand, nama dagang #ecoplas yaitu cassava-base
degradable yang telah mendapat sertifikasi Fair For Life Certification dari IMO
Switzerland dan mendapat SNI, Standar Nasional Indonesia tipe 2 Ekolabel No.
7188.7.2011 yaitu untuk plastik berekolabel tipe produk Oxium dan Ecoplas, kategori
produknya Kantung Belanja Plastik.
Simak, ya.

4. 4
4 | P a g e

5. 5
5 | P a g e
Tabel di atas adalah hanyalah salah satu dari ekolobel Tipe I dan Tipe 2 yang sudah
diperoleh oleh produsen plastik ramah lingkungan.
#beatplasticpollution
#cleanupnow
#kendalikankantungplastik
#marinedebris
#marinelittercrisis
#saveouroceans
#savetheocean
#solvedifferent
Ciledug, Tangerang 28042019
@RizaVT dan biotani@gmail.com

6. 6
6 | P a g e