Materi Persentasi

1. DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA
Gedung Frans Seda, JL. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
Telp: 021-3505052 EXT 2158; Faks 021-3510713
www.djppr.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Instrumen Pendanaan dan Fasilitas Fiskal
untuk Pengembangan Energi Terbarukan
Indo EBTKE Conex, JI Expo Kemayoran, 8 November 2019

2. Outline
Isu Pengembangan Energi Terbarukan
Instrumen Finansial untuk Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan
Fasilitas Fiskal EBT Sektor Panas Bumi
Upaya Peningkatan Efektivitas Fasilitas Dana PISP
2

3. Isu Pengembangan Energi Terbarukan
1. Tantangan Sektor Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
2. Risiko Pengembangan Energi Terbarukan
3. Fasilitas Fiskal EBT Sektor Panas Bumi
3

4. Tantangan Sektor Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia memiliki sejumlah tantangan dalam
menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan, di
antaranya isu FED Rate, perang dagang global,
fluktuasi harga komoditas, fluktuasi nilai tukar,
termasuk isu perubahan iklim.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah
satu yang paling stabil di antara negara anggota G20 &
BRICS.
Energi merupakan salah satu isu yang krusial dan
relevan dalam pembangunan nasional melalui aspek
ketahanan energi, pengendalian perubahan iklim, dan
kebijakan fiskal.
4

5. Risiko yang muncul atas kesalahan pengembang, tidak ditanggung oleh
pemerintah dan pemerintah tidak boleh menanggung risiko inefisiensi dari
pengembang
Perencanaan Konstruksi Operasi
Risiko Finansial
Kekurangan Jaminan/Penjamin
Lembaga pembiayaan
Ketertarikan bank lokal
Harga tanah yang tinggi Kemampuan membayar yang rendah
Risiko off-taker
Risiko Teknis
Integrasi Grid
Perawatan
Keterbatasan Teknologi
Perizinan
Risiko Politik dan Kebijakan
Perubahan Kebijakan dan Pengambil Keputusan
Solusi?
DANA ENERGI
TERBARUKAN
Jenis Risiko
Risiko yang dapat ditanggung oleh DET
Risiko yang tidak dapat ditanggung oleh DET
Risiko Pemerintah dan BUMN
Prinsip Alokasi Risiko:
Permasalahan:
Kesenjangan profit akibat
tarif beli yang rendah
Persepsi risiko yang tinggi di
kalangan perbankan dan
lembaga pembiayaan
lainnya
Besarnya biaya transaksi
dan risiko pengembangan
proyek serta terbatasnya
kapasitas pengembang dan
perbankan
Pemetaan Risiko Pengembangan Energi Terbarukan
5

6. Instrumen Finansial untuk Mendorong
Pengembangan Energi Terbarukan
1. Climate Budget Tagging
2. Instrumen Pendanaan Inovatif Green Sukuk
3. Lembaga Operasional Instrumen Finansial
4. Konseptual Framework Dana Energi Terbarukan
6

7. Rp50,4 T Rp2,6 T Rp16,6 T Rp28 M Rp2,2 T Rp442 M
Mitigasi CBT pada Kementerian:
ALOKASI ANGGARAN
(APBN 2018)
TOTAL : Rp109,7 T
MITIGASI : Rp72,2 T
ADAPTASI : Rp37,5 T KEBUTUHAN PEMBIAYAAN
Total : Rp3.307,2 T (2018 – 2030)
RATA-RATA: Rp770 T/year
Termasuk kontribusi sektor swasta
Climate Budget Tagging (CBT) 2018
2016 2017 2018
Rp72,4 T
Mitigasi
Porsi Anggaran Mitihasi Per Sektor tahun 2018:
Sektor Energi &
Transportasi
Sektor Pertanahan dan
Kehutanan
Sektor Pengelolaan
Sampah
76,6%
19,8%
3,6%
Rp95,6 T
Mitigasi
Rp109,7T
Mitigasi & Adaptasi
Mitigasi: 72,2T
Adaptasi: 37,5T
2019
Rp100,4T
Mitigasi & Adaptasi
Mitigasi: 57,8T
Adaptasi: 42,6T
“CBT merupakan mekanisme/alat untuk memetakan dukungan
anggaran publik (APBN) terhadap aksi perubahan iklim.”
7

8. Instrumen Green Sukuk
Energi Terbarukan
Ketahanan terhadap dampak
perubahan iklim terkait area
yang beresiko akan bencana
DARK GREEN
Pariwisata Hijau
MEDIUM TO DARK GREEN
Infrastruktur Hijau
LIGHT GREEN
Pertanian Berkelanjutan
MEDIUM TO DARK GREEN
Transportasi Berkelanjutan Limbah untuk Energi &
Pengelolaan Limbah
Teknologi ramah
lingkungan untuk
pembangkit listrik
LIGHT TO MEDIUM GREEN
Pengelolaan SDA yang
Berkelanjutan
7 penghargaan
internasional
Global Green Sukuk (5 Tahun): Penerbitan
Pertama
Distribusi
berdasarkan
geografis
Distribusi
berdasarkan
tipe investor
Distribusi Green
Investor
Penerbitan:
2018 (Global USD 1,25 miliar)
2019 (Global USD 750 juta)
2019 (Retail Green Sukuk IDR)
Green Sukuk adalah Instrumen pembiayaan
program pemerintah terkait Aksi Perubahan Iklim
(climate actions), termasuk mendukung Target
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals / SDGs).
INSTRUMEN PENDANAAN INOVATIF: GREEN SUKUK
8

9. Daftar Proyek dari Penerbitan Green Sukuk
9

10. Lembaga Operasional Instrumen Finansial
• Memiliki kemampuan dan rekam jejak dalam
menstrukturkan Proyek dan memberikan
pembiayaan (+)
• Memiliki kemampuan penggalangan dana domestik
dan internasional (+)
• Terakreditasi GCF (+)
• Memiliki dukungan teknis dari lembaga
internasional (+)
• Model Penerimaan seleksi proyek dan instrumen
finansial yang fleksibel (+)
• Biaya transaksi untuk proyek skala kecil tidak
ekonomis (-)
• Rentan terhadap resiko khususnya resiko proyek
ET (-)
• Belum optimalnya portofolio subsektor ET (-)
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR BPD LINGKUNGAN HIDUP
• Berada dibawah pengelolaan dan pengawasan
Pemerintah/Kementerian (+)
• Standard tata kelola yang tinggi mengikuti peraturan
perundang-undangan terkait BLU dan Keuangan
Negara (+)
• Fleksibilitas dalam menerbitkan instrumen finansial (+)
• Donor focus ketersediaan lahan bukan energi
terbarukan (-)
• Keterbatasan kemampuan dalam penyerapan resiko
(derisking) (-)
10

11. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup
PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup
Salah satunya mengatur mengenai Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH) dengan
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Salah satunya mengatur mengenai Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH) dengan
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup
Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup
Mengatur mengenai pembentukan unit organisasi non-eselon untuk mengelola dana
lingkungan hidup yang ditetapkan dengan PMK
Mengatur mengenai pembentukan unit organisasi non-eselon untuk mengelola dana
lingkungan hidup yang ditetapkan dengan PMK
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Memandatkan penetapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Memandatkan penetapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
PMK 137/2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPDLH
PMK 137/2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPDLH
Dokumen yang disusun berdasarkan draft tata kelola dan rencana strategis bisnis Badan
Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Dokumen yang disusun berdasarkan draft tata kelola dan rencana strategis bisnis Badan
Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
K/L TERKAIT:
OPERASIONAL BPDLH:
Pengumpulan Dana
Pemupukan Dana
Penyaluran Dana
 Hibah
 Pinjaman
 Subsidi
 Perdagangan Karbon
 Lainnya
KMK 779/2019 tentang BPDLH sebagai
Satker BLU
KMK 779/2019 tentang BPDLH sebagai
Satker BLU
Penetapan BPDLH sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum
Penetapan BPDLH sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum
BPDLH menjalankan fungsi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk konservasi
alam, keanekaragaman hayati dan aksi pengendalian perubahan iklim.
BPDLH menjalankan fungsi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk konservasi
alam, keanekaragaman hayati dan aksi pengendalian perubahan iklim.
11

12. Konseptual Framework Dana Energi Terbarukan
Pemerintah
(Carbon Tax*/Premi
Pengurasan Fosil**,
Cukai BBM/Listrik,
Realokasi
Anggaran, PNBP)
Donor
Bilateral dan
Multilateral
Donor /
Filantropi
Institutional
investor/ Lembaga
Pembiayaan
Bilateral/
Multilateral/ Swasta
DET
(Dana Energi
Terbarukan)
Intervensi Finansial
Prioritas Proyek Energi Terbarukan
(Skema Non-KPBU)
Catatan:
*Pasal 43 ayat 3 huruf b UU Lingkungan Hidup
** Pasal 27 ayat 5 huruf c PP KEN
Technical Assistance
Bentuk Layanan Dana
Energi Terbarukan
PT SMI
BPD LH
JOINT COMMITTEE
(MOF + Sektor)
PLTB
PLTMH
PLTS/Solar
Rooftop
PLTBm
Energi Efisiensi
Investor/
Pengembang
proyek/ K/L
Equity
12

13. Pengembang yang berwawasan (aspek
teknis, pengalaman, permodalan,
kemampuan membangun dan
mengoperasikan)
Kerjasama lintas kementerian, instansi,
dan pemda serta kejelasan peraturan
mengenai wilayah usaha
Zoning system yang jelas
Dukungan pendanaan pemerintah
sebagai pemicu investasi
Perlu dukungan dari pembina
sektor
Sinergi antara pembuat kebijakan dan
operator terkait FS, perizinan, isu
sosial dan PPA
Pemilihan proyek prioritas berdasarkan
demand, transmisi, ketersediaan lokasi,
& potensi sumber energi
Opsi – opsi sumber pendanaan yang
dapat dimanfaatkan
Faktor Keberhasilan Dana Energi Terbarukan
13

14. Fasilitas Fiskal EBT Sektor Panas Bumi
1. Risiko dan Fasilitas Fiskal Sektor Panas Bumi
2. Fasilitas Dana PISP
3. Fasilitas Penjaminan Pemerintah
14

15. Risiko dan Fasilitas Fiskal Pengembangan Panas Bumi
I II III IV V
Stage Surface Survey Exploration Drilling Production Drilling Power Plant Construction Operation & Maintenance
Cost ± 1 - 2% ± 9 - 12% ± 36 - 40% ± 46 - 55%
Risk
• High Resource
Risk
• High Resource Risk
• Risk Capital (Equity)
• Lower Resource Risk
• Financing Risk
• Construction Risk
• High Cost Risk
• Operational Risk
Fiscal
Incentive
• PISP (PMK 62/2017)
• Penjaminan (PMK 130/2016)
• Fasilitas PPh impor (PMK
34/2017 s.t.d.d. PMK 110/2018)
• Fasilitas PPN impor (PP 81/2015
dan PMK 137/2018)
• Fasilitas BM impor (PMK
177/2007)
• Pembebasan PBB tubuh bumi
(PMK No.172/2016) dan
pengurangan PBB (PMK
82/2017)
• PISP (PMK 62/2017)
• Penjaminan (PMK 130/2016)
• Fasilitas PPh impor (PMK
16/2016)
• Fasilitas PPN impor (PP 81/2015
dan PMK 196/2016)
• Fasilitas BM impor (PMK
177/2007)
• Pengurangan PBB (PMK
82/2017)
• PISP (PMK 62/2017)
• Penjaminan (PMK 130/2016)
• Fasilitas PPh impor (PMK
34/2017 s.t.d.d. PMK 110/2018)
• Fasilitas PPN impor (PP 81/2015
dan PMK 196/2016)
• Fasilitas BM impor (PMK
177/2007)
• Pengurangan PBB (PMK
82/2017)
• Penjaminan (PMK 130/2016)
• Tax allowance (PP 9/2016)
• Tax Holiday (PMK 150/2018)
• Pajak DTP (PMK 179/2013)
• Fasilitas PPN impor (PP 81/2015
dan PMK 196/2016)
• Pengurangan PBB (PMK
82/2017)
Risk Level
Low
Mid
High
50%
0%
100%
15

16. Fasilitas Dana PISP
PMK 62/2017 Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP)
Fasilitas Pembiayaan dari Dana PISP
Skema Eksplorasi Penerima Fasilitas Risk Sharing
Government
Drilling
Kementerian ESDM
Untuk penyiapan lelang WKP
100 %
SOE
Drilling
BUMN
Untuk pengembangan WKP
50 %
Tujuan Pembiayaan eksplorasi, eksploitasi dan proyek PLTP
Pengelola Dana PT Sarana Multi Infrastruktur
Jumlah Dana IDR 3,1 Triliun
Penyaluran Dana Pinjaman, Penyertaan Modal dan Penyediaan Data
Tata Kelola
 SK Penugasan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI
untuk pembiayaan eksplorasi.
 Pengawasan dan supervisi oleh Komite Bersama
Kemenkeu dan ESDM.
 Komite Bersama didampingi Tenaga Ahli dari
akademisi/ profesional untuk pertimbangan teknis.
Skema Fasilitas Pembiayaan Eksplorasi
Menteri ESDM
Menyampaikan usulan eksplorasi
kepada Menteri Keuangan
Menteri Keuangan
Menerbitkan SK Penugasan Khusus
kepada PT SMI
PT SMI
Melaksanakan kegiatan eksplorasi
Menteri ESDM
Menyelenggarakan lelang WKP
Menerbitkan IPB
Pemenang Lelang WKP
Membayar biaya data kepada
PT SMI
Proses Government Drilling
BUMN
Menyampaikan usulan eksplorasi
kepada Menteri Keuangan
Menteri Keuangan
Menerbitkan SK Penugasan Khusus
kepada PT SMI
PT SMI
Melaksanakan pembiayaan
eksplorasi
BUMN
Melaksanakan kegiatan eksplorasi
Proses SOE Drilling
BUMN
Membayar biaya data kepada
PT SMI
16

17. Perkembangan Pemanfaatan Fasilitas Dana PISP
Pembiayaan Eksplorasi
Government Drilling:
2 Proyek Penugasan
 Wae Sano, Flores NTT
 Jailolo, Maluku Utara
2 Proyek Persiapan Penugasan
 Nage, Flores NTT
 Bittuang, Sulawesi Selatan
1 Proyek Tidak Layak Eksplorasi
 Bonjol, Sumatera Barat
SOE Drilling:
 PT GDE proses HOA untuk Candradimuka
 PT PGE proses HOA untuk Seulawah Agam
 PT PLN proses skema kemitraan (8 WKP)
Pembiayaan Eksploitasi
1 Proyek PLTP
Proyek Small Scale Dieng
Kapasitas: 10 MW
Pengembang: PT Geo Dipa Energy
Total pinjaman: USD 19 juta
Skema Cofinancing
2 Skema Pembiayaan
Kolaborasi strategis Dana PISP dengan sumber
pendanaan eksternal melalui skema cofinancing
GEUDP
Geothermal Energy Upstream Development Program
 Proyek Government Drilling
 Cofinancing masing2 USD 49 juta dari Dana PISP
dan CTF
GREM
Geothermal Resource Risk Mitigation Facility
 Proyek SOE Drilling dan Private Drilling
 Negosiasi tgl 26 Agt 2019, Persetujuan Dewan Bank
Dunia Tgl 26 Sept 2019.
17

18. Fasilitas Penjaminan Pemerintah
PMK 130/2016 Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
BUPTL Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik
PJBTL Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
No Hal Keterangan
1. Ruang Lingkup Penjaminan diterbitkan dalam rangka memastikan kemampuan PT. PLN (Persero) untuk
memenuhi kewajiban finansialnya kepada BUPTL yang diatur dalam PJBTL antara PT.PLN
(Persero) dan BUPTL yang bersangkutan
2. Cakupan Kewajiban Finansial Kewajiban finansial meliputi kewajiban pembayaran pembelian listrik dan/atau kewajiban
pembayaran non-pembelian listrik
3. Bentuk Jaminan Surat jaminan yang selanjutnya disampaikan kepada BUPTL
4. Karakteristik Penjaminan Penjaminan bersifat garansi
5. Periode Penjaminan Berlaku sejak tanggal penerbitan jaminan sampai dengan berakhirnya periode pinjaman
yang dicantumkan dalam HPS PT. PLN (Persero)
6. Lingkup Proyek yang dijamin Proyek yang masuk di dalam Daftar Proyek dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2016 melalui skema swakelola
7. Evaluasi Atas Permohonan
Jaminan
a. memeriksa kelengkapan dokumen, lampirannya dan informasi di dalamnya
b. mengevaluasi besaran kebutuhan pinjaman, peruntukan pinjamannya, dan harga
pinjaman yang ditawarkan oleh calon Kreditur
18

19. Perkembangan Fasilitas Penjaminan Pemerintah
No Proyek PLTP
Kapasitas
(MWe)
Nilai
(Juta USD)
Surat Jaminan Pemerintah
Tanggal Nomor
1
PLTP Muara Laboh
2 x 110 = 220 635
2 Mar 2012
3 Jan 2017
S – 152/MK.011/2012
S – 6/MK.08/2017
2
PLTP Rajabasa
(SJKU berakhir)
2 x 110 = 220 653
2 Mar 2012
17 Oct 2014
S – 151/MK.011/2012
S – 721/MK.011/2014
3
PLTP Ijen
(SJKU berakhir)
2 x 55 = 110 568 25 May 2015 S – 387/MK.08/2015
4
PLTP Rantau Dedap
2 x 110 = 220 645
21 Nov 2012
17 Nov 2016
S – 833/MK.011/2012
S- 1001/MK.08/2016
5 PLTP Sarulla 1 3 x 110 = 330 1.606 10 Apr 2013 S – 285/MK.011/2013
19

20. Upaya Peningkatan Efektifitas
Fasilitas Dana PISP
1. Sinergi SMV pada Skema Government Drilling
2. Sinergi SMV pada Skema SoE Drilling
3. Perluasan Koordinasi dan Keanggotaan Komite Bersama
20

21. Sinergi SMV pada Skema Government Drilling
SK Penugasan
Khusus
Perjanjian Penjaminan
Usulan Eksplorasi
PT GDE
Perjanjian Kerja Sama
Komite Bersama
KEMENKEU
Data Hasil
Eksplorasi
ESDM
Swasta
Penggantian Biaya Data
PT SMI
Penggantian
Biaya
Talangan Dana PISP
(Risiko Eksplorasi)
1
2
3 3
5
6 1
2
PT PII
Lelang WKP
Penerbitan IPB
4
Bentuk improvement skema Government Drilling adalah:
1. Sinergi SMV Kemenkeu.
2. Pelibatan Badan Geologi untuk kegiatan survey dan utilisasi
peralatan laboratorium serta mengelola data hasil eksplorasi.
GEUDP
Donor/ Lender
Lingkup sinergi SMV Kemenkeu:
 PT SMI sebagai pengelola Dana PISP
 PT Geodipa sebagai pelaksana teknis kegiatan eksplorasi
 PT PII sebagai penjamin risiko eksplorasi
21

22. Sinergi SMV pada Skema SOE Drilling
SK Penugasan
Khusus
Perjanjian Penjaminan
Perjanjian
Fasilitas
PT PLN
PTA/ HoA
Komite Bersama
BUMN KEMENKEU
BUMN
Penggantian
Biaya
Talangan Dana PISP
(Risiko Eksplorasi)
PT SMI PT PII
Lelang/ Penugasan WKP
Penerbitan IPB
ESDM
Data Hasil Eksplorasi
1
2
1 2
3
4
5
3
2
Usulan Eksplorasi
PT GDE 3
Perjanjian Kerja Sama
GREM
Donor/ Lender
Bentuk improvement skema SOE Drilling adalah:
1. Sinergi SMV Kemenkeu.
2. Perluasan lingkup koordinasi Komite Bersama.
3. Pelibatan Badan Geologi untuk kegiatan survey dan utilisasi
peralatan laboratorium serta mengelola data hasil eksplorasi.
Lingkup Sinergi SMV Kemenkeu:
 PT SMI sebagai pengelola Dana PISP
 PT Geodipa sebagai konsultan teknis kegiatan eksplorasi
 PT PII sebagai penjamin risiko eksplorasi.
22

23. 1. Perluasan ruang lingkup koordinasi dalam hal sinkronisasi kebijakan strategis untuk
pengembangan EBT
2. Perluasan keanggotaan Komite Bersama dari unsur:
 Ditjen Ketenagalistrikan (ESDM) - koordinasi kebijakan harga listrik
 Ditjen Planologi (KLHK) - koordinasi perizinan pemanfaatan kawasan hutan
 Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu) – koordinasi perumusan insentif fiskal
 Ditjen Anggaran (Kemenkeu) – koordinasi perumusan insentif fiskal
Perluasan Koordinasi dan Keanggotaan Komite Bersama
23

24. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA
Gedung Frans Seda, JL. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
Telp: 021-3505052 EXT 2158; Faks 021-3510713
www.djppr.kemenkeu.go.id
TERIMA KASIH